Bima Arya Terjunkan 1.167 Detektif untuk Lacak dan Pantau Covid-19
Bogor – Jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Bogor cenderung bertambah. Untuk itu, Pemkot Bogor menghadirkan pasukan khusus bernama Detektif Covid yang merupakan akronim dari Deteksi Aktif Covid. Tim berjenjang dari tingkat Kecamatan, Kelurahan hingga RW ini diterjunkan untuk memperkuat tenaga pelacakan dan pemantauan yang diharapkan mampu mengendalikan penyebaran virus tersebut.
Detektif Covid pun diluncurkan Wali Kota Bogor Bima Arya melalui saluran video conference yang diikuti oleh seluruh Tim Lacak dan Tim Pantau di wilayah.
“Persoalan terbesar Covid-19 ini adalah kemampuan untuk mendeteksi. Karena virus ini tidak terlihat. Ketika kita lemah mendeteksi, penyebaran akan semakin cepat. Jadi kunci utama kita mendeteksi secara dini. Yang kedua, mendeteksi secara aktif kemungkinan penularannya,” ungkap Bima.
Menurut Bima, Detektif Covid ini bukan sekedar pasukan, melainkan sebuah sistem.
“Sistem ini harus aktif, tidak bisa pasif, tidak bisa kita hanya menunggu ketika orang sakit kemudian di cek, di swab. Kita harus proaktif. Makanya disebut deteksi aktif (detektif). Sejauh ini kita sudah mengaktivasi RW Siaga. Karena itu dengan Detektif Covid ini, diatur lebih rapi dalam dua hal. Pertama adalah jalur koordinasinya dan kedua tupoksinya diperjelas,” jelasnya.
Dalam Detektif Covid, terdiri dari dua unit tim yang bergerak di lapangan, yakni Tim Lacak dan Tim Pantau. Tim Lacak berjumlah 340 orang di tingkat kelurahan dan 30 orang di tingkat kecamatan. Sementara Tim Pantau berjumlah 797 orang di tingkat RW dan dibantu tim dari Puskesmas. Sehingga total ada 1.167 pasukan yang bergerak di wilayah se-Kota Bogor.
Bima menjelaskan, tugas Tim Lacak adalah melakukan pelacakan kasus konfirmasi positif, melakukan assessment kemampuan isolasi mandiri di rumah, memfasilitasi rujukan penderita Covid, memfasilitasi rumah isolasi untuk ODP dan OTG.
Sedangkan tugas Tim Pantau adalah melakukan pemantauan keluhan kesehatan warga ODP dan OTG yang isolasi mandiri di rumah, memantau disiplin warga yang ODP dan OTG serta melaporkan perkembangan kepada petugas surveilans Puskesmas dan RW Siaga.
“Jalur koordinasi itu diatur lebih rapi lagi. Mulai orang itu diketahui hasil laboratoriumnya terkonfirmasi positif, itu harus apa yang dilakukan. Setelah itu diaktivasi Tim Lacak. Tim lacak ini melakukan pendalaman sehingga dari satu yang positif itu bisa dikembangkan sejumlah ODP dalam dua kali 24 jam. Begitu satu orang positif, maksimal kita harus bisa mendapatkan sebanyak mungkin ODP, sedetail mungkin,” beber Bima.
“Begitu dapat ODP, dialihkan ke Tim Pantau. Tim Pantau inilah yang melacak tim ODP selama 14 hari dengan prosedur yang ditetapkan. Dan semuanya dimasukan ke data aplikasi. Jadi data ODP, OTG dan positif itu di input. Kita membangun sistem di sini,” tambahnya.
Terkait kelembagaan Detektif Covid, untuk Tim Lacak tingkat kecamatan terdiri dari Kecamatan, Korwil Puskesmas, Koramil, Polsek dan unsur Masyarakat. Untuk Tim Lacak tingkat kelurahan terdiri dari Kelurahan, Korwil Puskesmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan unsur masyarakat. Sementara Tim Pantau terdiri dari kader RW Siaga.
Menurut Bima, strategi yang dinilai dalam menghadapi Covid ini adalah melakukan mitigasi infeksi, tes masif, dan memastikan protokol kesehatan diterapkan di masyarakat.
“Strategi yang paling efektif sekarang adalah melakukan pelacakan semaksimal mungkin. Jadi lebih baik ketahuan (positif Covid-19) daripada tidak ketahuan. Kita kan bukan sedang mengutak-atik angka. Kita ingin menyelamatkan manusia. Kalau utak-atik angka seperti itu ya tidak usah kita melakukan apa-apa, tidak usah swab, pasti angkanya akan rendah terus. Tapi nanti orang yang meninggal semakin banyak,” tandasnya.
(hed)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
