Menko PMK Cek Kesiapan RS dan Pasar di Jabar Hadapi Adaptasi Kebiasaan Baru
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, melakukan kunjungan kerja ke Bandung, Jawa Barat dalam rangka pengecekan kesiapan daerah menghadapi masa adaptasi kebiasaan baru atau new normal. Kunjungan pertama, Menko PMK mengunjungi Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.
Menko Muhadjir mengapresiasi langkah sistematis yang telah dilakukan pemerintahan Jawa Barat serta RSHS dalam menangani Covid-19. Menurut dia, langkah penanganan yang dilakukan telah sangat baik sehingga angka kasus korona di Jawa Barat terus menurun.
“Sekarang (Jawa Barat) sudah berada dalam kondisi baik. Sebagian masih orens, ada yang masih kuning, tapi juga sudah mulai menghijau. Kalau dilihat secara geospasial sudah bagus untuk Jawa Barat,” ujar Muhadjir usai meninjau RSHS Bandung, Sabtu (20/6).
Hal lain yang menjadi perhatian Menko PMK adalah penerapan pengobatan plasma konvalesen di RSHS. Terapi plasma konvalesen merupakan pemberian plasma dari donor pasien Covid-19 yang telah sembuh kepada pasien yang masih dinyatakan positif. Hal ini merupakan inovasi pelayanan untuk mempercepat kesembuhan pasien yang tengah di kembangkan di lebih dari 20 RS di Indonesia termasuk di RSHS.
Berdasarkan laporan Direktur Utama RSHS Nina Susana Dewi dan tim riset plasma konvalesen RSHS, pengobatan plasma konvalesen telah berhasil menyembuhkan pasien Covid-19.
Menko PMK mengatakan, pemerintah mendukung penerapan plasma konvalesen untuk pengobatan Covid-19.
“Tadi Pak Menkes sudah berjanji untuk bisa lebih memastikan penerapan pengobatan plasma konvalesen yang sekarang sudah direkomendasi oleh Kemenkes bisa digunakan untuk pasien-pasien Covid-19 di Indonesia,” terangnya.
Sesudah meninjau RSHS, Menko PMK melakukan kunjungan ke PT. Bio Farma dan Gedung Avian Flu Laboratorium Flu Burung.
Diketahui PT. Bio Farma telah mengembangkan beberapa obat untuk Covid-19 termasuk perangkat tes polymerase chain reaction (PCR). Laporan dari Direktur Utama PT. Bio farma Honesti Basyir, holding BUMN farmasi tersebut sudah berhasil memproduksi sebanyak 50 ribu PCR Kit setiap minggu.
Menko PMK mengatakan, pemerintah akan mendukung Bio Farma agar mampu memproduksi lebih banyak dan memenuhi kebutuhan dalam negeri.
“Pak Menkes sudah menginstruksikan supaya dalam waktu dekat kebutuhan PCR dalam negeri khususnya produk dari biofarma sendiri. Karena itu kita target bisa memproduksi 2 juta sebulan. Kalau ini bisa memproduksi sebulan 2 juta berarti kebutuhan dalam negeri bisa dipenuhi dari sini,” katanya.
Untuk mempercepat proses produksi, pemerintah pun akan menyerahkan gedung laboratorium avian flu ke PT. Bio Farma untuk produksi obat Covid-19 dan perangkat tes PCR.
“Kalau perlu juga hibah dari kemenkes ke bio farma untuk mempercepat produksi tes PCR kita. Karena target kita itu tidak lagi impor hingga seratus persen kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Kalau dalam negeri sudah cukup kita bisa segera ekspor,” tukas Muhadjir.
Mengakhiri rangkaian kunjungan kerja di Jawa Barat, Menko PMK memastikan protokol kesehatan yang berlaku di Pasar Sederhana, Bandung, Jawa Barat.
Menurutnya, standar-standar pelayanan dan protokol kesehatan di Pasar Sederhana telah dipatuhi oleh pengelola pasar, penjual maupun pengunjung. Namun, menurut dia, jaga jarak antara penjual dan pembeli masih menjadi masalah di pasar tradisional.
Muhadjir meminta agar semua pihak di pasar mematuhi protokol kesehatan di pasar, termasuk jaga jarak. Hal tersebut dilakukan agar tak terjadi kasus buruk yang tidak diinginkan.
“Karena itu saya mohon kerja samanya betul dari pihak pemda pengelola para penjual maupun para pembantunya dan pengunjung yang akan membeli saya mohon untuk mematuhi protokol itu. Karena hanya itu yang bisa menjadi alat atau dasar untuk memastikan bahwa semua kegiatan pasar tradisonal bisa bergerak seperti yang kita harapkan,” pungkasnya.
Turut hadir dalam rangkaian kunjungan kerja itu Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian dan Lembaga.
(hels)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
