Abdullah Azwar Anas Buktikan Kebudayaan Lokal Mampu Angkat Perekonomian Masyarakat Banyuwangi
Jakarta – Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, menyatakan pihaknya sudah membuktikan ekspresi kebudayaan lokal mampu menghidupi masyarakat di kotanya secara ekonomi. Selama ini, banyak pihak yang menganggap kebudayaan lokal Indonesia tak bersifat komersial. Namun, praktik di Banyuwangi, daerah yang dulu kemiskinannya tinggi di Jawa Timur, membuktikan sebaliknya.
“Kami melaksanakan pengembangan kebudayaan lokal yang menyejahterakan masyarakat. Dengan kebudayaan membuat rakyat lebih guyub, lebih nyaman, lebih tenang,” kata Anas saat berbicara dalam webinar kedua dengan tema ‘Rakyat Sumber Kebudayaan Nasional’ yang digelar dalam rangkaian kegiatan Bulan Bung Karno 2020 yang dimulai sejak 1 Juni lalu.
Di acara yang digelar, Selasa (16/6), hadir sebagai pembicara adalah Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat, anggota DPR Rano Karno dan Krisdayanti, Ulama Nahdatul Ulama (NU) Gus Muwafiq, dan Tamara Geraldine sebagai moderator.
Anas menjelaskan Banyuwangi melakukan dua strategi. Pertama, melakukan penyediaan ruang ekspresi budaya bagi rakyat untuk memperkuat kebudayaan nusantara. Strategi kedua, pengembangan kebudayaan lokal untuk kesejahteraan masyarakat untuk memperkuat Banyuwangi.
Dengan itu, maka Pemerintah Daerah Banyuwangi melaksanakan berbagai festival seni dan budaya yang buka hanya sekedar peristiwa pariwisata yang mendatangkan orang dan uang, namun juga alat konsolidasi kebudayaan. Sebab di sana terjadi dialog, penyiapan, materi, yang melibatkan masyarakat.
“Tahun sekarang saja ada 123 event. Hampir sebagian besar dibuat oleh rakyat sendiri. Swadaya oleh rakyat, mayoritas dibuat oleh sanggar-sanggar. Bedanya Banyuwangi dengan kabupaten lain adalah kami tidak melibatkan koreografer hebat dari Jakarta. Tak dibuat oleh EO, namun dari kampung-kampung, rata-rata kaum Marhaen,” beber Anas.
Dengan itu, tarian Gandrung Sewu dulunya tidak dihitung sebagai pentas seni. Saat ini, dia menjadi salah satu atraksi yang ditunggu dengan melibatkan 1000 penari.
Berikutnya, pihaknya menjadikan alun-alun, atau tempat utama, tak hanya ditempati orang yang bisa membayar. Alun-alun justru harus menjadi bagian dari panggung budaya bersama yang boleh diakses seluruh kalangan masyarakat.
Di Alun-alun Banyuwangi, dilaksanakan event Banyuwangi Culture Everyday setiap malam, terkecuali hari besar seperti Lebaran. Anak-anak muda didorong menunjukkan ekspresi budaya lokal di tempat itu.
“Mereka sebagian kita berikan honor untuk kelompok-kelompok seninya. Sehingga seniman-senimannya menjadi berdaya karena dia menjadi kurator dari kesenian ini dan mendapat honor. Rata-rata kaum marhaen di tempat ini,” ujarnya.
Dampak pengembangan kebudayaan lokal ini, wisatawan ke Banyuwangi dulunya hanya sekitar 491.000 orang, kini mencapai 5,3 juta orang per tahun. Jika dahulu tingkat kemiskinan warga Banyuwangi di angka 20,4 persen, kini turun menjadi 7,52 persen. Salah satu terendah di Jatim.
“Ini sejalan dengan amanat yang disampaikan Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri, agar kebudayaan terus ditumbuhkan. Kita lihat Bodjonegoro yang kaya minyak saja masih 12 persen kemiskinannya,” kata Anas.
“Sehingga Presiden pernah pidato kalau mau belajar Sillicon Valey belajarlah ke Bandung, tapi kalau belajar menurunkan kemiskinan belajarlah ke Banyuwangi,” tambahnya.
Pendapatan per kapita masyarakat Banyuwangi juga meningkat. Dulunya hanya Rp 14 juta per tahun, dan kini sudah mencapai Rp 51,8 juta.
“Kami tidak ada kawasan industri, seperti Lamongan, Tuban, dan seterusnya. Kami punya budaya, karena DNA Indonesia adalah budaya, maka budaya kita ini yang kita jadikan strategi untuk membangun daerah,” tukas Anas.
Satu hal lagi, Anas mengatakan Banyuwangi adalah bukti bahwa daerah boleh maju dengan budaya dan pariwisata, namun sawah-sawah rakyat tak boleh dikorbankan. Kerap terjadi ketika pariwisata meningkat dan nilai properti membumbung tinggi, tanah rakyat diperjualbelikan demi mengakomodasi pemodal besar.
“Ini mungkin menyampaikannya mudah, tapi saya sudah 10 tahun agak sakit perut menahan ini. Betapa kepentingan luar biasa, misal properti di sekitar bandara. Tapi pesan Ketua Umum, supaya keseimbangan ini dijaga,” ujar Anas.
(zico)
Jakarta – DPR RI akan menggelar rangkaian pertemuan antarparlemen dalam ‘Forum Air Sedunia ke-10’ (Parliamentary Meeting of the 10th World Water Forum) sepanjang 19-21 Mei 2024 di Nusa Dua, Bali mendatang. Melibatkan multipihak, pertemuan tersebut diadakan, baik pada tingkat pertemuan bilateral, regional, dan internasional.
Demikian hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel dalam Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024). Ia menekankan setiap elemen pendukung perlu terlibat dan berpartisipasi dengan aktif.
“Sebagai tuan rumah kegiatan sidang, DPR RI berfokus untuk menyukseskan kegiatan tersebut, baik dari aspek penyelenggaraan maupun sukses subtansi dalam memperkuat tata kelola air bagi kesejahteraan rakyat,” ucap Gobel membacakan pidato rapat paripurna.
Dirinya pun berharap anggota parlemen dari seluruh dunia yang hadir bisa berkontribusi melalui gagasan, aspirasi, dan masukan guna melahirkan solusi lugas sekaligus komprehensif. Keterlibatan ini, ungkapnya, turut menjadi kunci kesuksesan Forum Air Sedunia itu.
“Melalui tema ‘Mobilizing Parliamentary Action on Water for Shared Prosperity’, anggota parlemen dari seluruh dunia akan berkesempatan mengambil langkah untuk mengatasi kelangkaan air, meningkatkan kerja sama parlemen dalam memperluas akses terhadap air bersih, serta memobilisasi tindakan terhadap air untuk keamanan dan kemakmuran global,” tutup Politisi Fraksi NasDem itu.
Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyoroti mengenai rencana Pemerintah untuk kembali melakukan impor beras sebanyak 3,6 juta ton dan melakukan kerja sama dengan Cina dalam pengembangan proyek ketahanan pangan di Kawasan food estate di Kalimantan. Ia mengungkapkan kekecewaannya kepada Pemerintah yang bukan merekonstruksi pengelolaan pangan, melainkan malah membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian pangan.
“Pemerintah sudah dan akan kembali memecahkan rekor impor beras tertinggi dalam sejarah, di mana kami menilai hal tersebut merupakan dampak dari buruknya tata kelola pangan selama lima tahun terakhir ini. Akan tetapi alih-alih merekonstruksi pengelolaan pangan Pemerintah malah terus membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian pangan,” ungkap Slamet dalam interupsi Rapat Paripurna DPR RI ke-16 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 yang dilaksanakan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/05/2024).
Tambahnya, pengelolaan pertanian saat ini semakin tidak jelas arah dan tujuannya. Hal ini tidak sesuai dengan Nawacita yang dijanjikan Presiden Jokowi pada kampanyenya di tahun 2014. Termasuk dengan rencana kerja sama Indonesia dan Cina dalam pengembangan proyek ketahanan pangan nasional di Kawasan food estate di Kalimantan. Menurutnya, rencana ini mendiskriminasi peneliti dan perguruan tinggi pertanian di Indonesia. Ia juga khawatir dengan adanya kemungkinan impor petani suatu hari nanti.
“Menurut kami rencana ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap peneliti dan perguruan tinggi pertanian yang hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu dugaan kami, kegiatan tersebut dapat menjadikan jalan eksodus Petani Tiongkok berupa impor petani seperti yang kita lihat saat ini terjadi di sektor pertambangan. Jika ini terjadi maka akan membuktikan prediksi kami sebelumnya bahwa suatu saat nanti yang diimpor bukan lagi komoditas pertaniannya saja melainkan petani pun akan diimpor,” pungkas Politisi Fraksi PKS itu.
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Dian Istiqomah mendorong DPR untuk ikut andil dalam penyelesaian polemik pembatalan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi bidan pendidik atau bidan lulusan D4 di sejumlah daerah. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan V, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2023).
“Saya memohon kepada ketua DPR RI untuk mendorong dengan segera SK PPPK dan NIP semua pelamar bidan pendidik yang dinyatakan sudah lulus PPPK tahun 2023 yang dibatalkan oleh BKN. Lebih dari 500 orang bidan seluruh indonesia yang menuntut hak mereka. Bahkan ada yang sudah bekerja selama seminggu kemudian SK nya ditarik lagi dan secara otomatis ditarik lagi dari pekerjaan mereka,” tutur Anggota Fraksi PAN tersebut.
Dian menilai polemik yang terjadi terhadap ratusan tenaga kebidanan ini sungguhlah miris. Disampaikannya, bidan merupakan salah satu garda terdepan percepatan penurunan stunting di tanah air. Bidan terjun langsung ke masyarakat untuk mengedukasi dan mensosialisasikan pencegahan stunting termasuk memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita.
“Program penurunan stunting di Indonesia diwujudkan dengan intervensi spesifik dan sensitif seperti pemantauan tumbuh kembang balita di Posyandu, imunisasi, pemberian vitamin A dan program makanan tambahan untuk anak maupun ibu hamil dan ini merupakan kerja dari bidan yang bertugas di seluruh indonesia. Mereka yang terjun langsung ke masyarakat,” kata politisi yang pernah berkarir sebagai tenaga kesehatan ini.
Terkait dengan polemik ini, Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (IBI) selaku organisasi profesi kebidanan di Indonesia telah melayangkan surat kepada Direktur Pembina dan Pengawasan pada Dirjen Tenaga kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada surat tertanggal 23 Oktober 2023 tersebut PP IBI memperjuangkan status Bidan Ahli lulusan D4 Bidan Pendidik.
“Mari kita selamatkan generasi emas Indonesia dengan mencegah stunting dan menyelamatkan hak bidan seluruh indonesia,” tutup Dian.
Polemik ini dilatari dengan Bidan lulusan D4 atau Bidan Pendidik yang dinyatakan gugur pada tahap akhir proses seleksi tenaga kesehatan PPPK oleh BKN RI karena adanya Surat Edaran dari Kemenkes RI terkait kualifikasi D4 Bidan Pendidik yg dinilai tidak memenuhi kriteria. Padahal dalam ketentuan awal sebelum proses seleksi dilakukan, bidan lulusan D4 Pendidik terhitung memenuhi kriteria untuk melanjutkan proses seleksi dan diangkat menjadi tenaga kesehatan PPPK dengan jabatan fungsional Bidan Ahli.
DPR RI Dorong Partisipasi Aktif Parlemen Dunia Atasi Isu Air
Pengelolaan Pertanian Kian Tidak Jelas, Proyek Food Estate di Kalimantan Libatkan Cina
Polemik Pembatalan SK 500 Bidan PPPK Lulusan D4 Harus Segera Diselesaikan
Legislator Sampaikan Kekhawatiran Terhadap Wacana Penambahan Jumlah Kementerian
Pemerintah Diminta Buat Program Konkret atasi PHK
Komisi IX Harap RSD Mangusada Jadi Proyek Percontohan ‘Medical Tourism’ di Indonesia
Kunjungi LPS Spanyol, Puteri Komarudin Pelajari Skema Penjaminan pada Koperasi
Rektor Unri Polisikan Mahasiswa, Andreas Hugo: Sudah Komersialisasi Kini Kriminalisasi
Ina Ammania Tegaskan Kesuksesan Ibadah Haji Bergantung pada Profesionalitas Petugas Haji
