Abdullah Azwar Anas Buktikan Kebudayaan Lokal Mampu Angkat Perekonomian Masyarakat Banyuwangi
Jakarta – Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, menyatakan pihaknya sudah membuktikan ekspresi kebudayaan lokal mampu menghidupi masyarakat di kotanya secara ekonomi. Selama ini, banyak pihak yang menganggap kebudayaan lokal Indonesia tak bersifat komersial. Namun, praktik di Banyuwangi, daerah yang dulu kemiskinannya tinggi di Jawa Timur, membuktikan sebaliknya.
“Kami melaksanakan pengembangan kebudayaan lokal yang menyejahterakan masyarakat. Dengan kebudayaan membuat rakyat lebih guyub, lebih nyaman, lebih tenang,” kata Anas saat berbicara dalam webinar kedua dengan tema ‘Rakyat Sumber Kebudayaan Nasional’ yang digelar dalam rangkaian kegiatan Bulan Bung Karno 2020 yang dimulai sejak 1 Juni lalu.
Di acara yang digelar, Selasa (16/6), hadir sebagai pembicara adalah Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat, anggota DPR Rano Karno dan Krisdayanti, Ulama Nahdatul Ulama (NU) Gus Muwafiq, dan Tamara Geraldine sebagai moderator.
Anas menjelaskan Banyuwangi melakukan dua strategi. Pertama, melakukan penyediaan ruang ekspresi budaya bagi rakyat untuk memperkuat kebudayaan nusantara. Strategi kedua, pengembangan kebudayaan lokal untuk kesejahteraan masyarakat untuk memperkuat Banyuwangi.
Dengan itu, maka Pemerintah Daerah Banyuwangi melaksanakan berbagai festival seni dan budaya yang buka hanya sekedar peristiwa pariwisata yang mendatangkan orang dan uang, namun juga alat konsolidasi kebudayaan. Sebab di sana terjadi dialog, penyiapan, materi, yang melibatkan masyarakat.
“Tahun sekarang saja ada 123 event. Hampir sebagian besar dibuat oleh rakyat sendiri. Swadaya oleh rakyat, mayoritas dibuat oleh sanggar-sanggar. Bedanya Banyuwangi dengan kabupaten lain adalah kami tidak melibatkan koreografer hebat dari Jakarta. Tak dibuat oleh EO, namun dari kampung-kampung, rata-rata kaum Marhaen,” beber Anas.
Dengan itu, tarian Gandrung Sewu dulunya tidak dihitung sebagai pentas seni. Saat ini, dia menjadi salah satu atraksi yang ditunggu dengan melibatkan 1000 penari.
Berikutnya, pihaknya menjadikan alun-alun, atau tempat utama, tak hanya ditempati orang yang bisa membayar. Alun-alun justru harus menjadi bagian dari panggung budaya bersama yang boleh diakses seluruh kalangan masyarakat.
Di Alun-alun Banyuwangi, dilaksanakan event Banyuwangi Culture Everyday setiap malam, terkecuali hari besar seperti Lebaran. Anak-anak muda didorong menunjukkan ekspresi budaya lokal di tempat itu.
“Mereka sebagian kita berikan honor untuk kelompok-kelompok seninya. Sehingga seniman-senimannya menjadi berdaya karena dia menjadi kurator dari kesenian ini dan mendapat honor. Rata-rata kaum marhaen di tempat ini,” ujarnya.
Dampak pengembangan kebudayaan lokal ini, wisatawan ke Banyuwangi dulunya hanya sekitar 491.000 orang, kini mencapai 5,3 juta orang per tahun. Jika dahulu tingkat kemiskinan warga Banyuwangi di angka 20,4 persen, kini turun menjadi 7,52 persen. Salah satu terendah di Jatim.
“Ini sejalan dengan amanat yang disampaikan Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri, agar kebudayaan terus ditumbuhkan. Kita lihat Bodjonegoro yang kaya minyak saja masih 12 persen kemiskinannya,” kata Anas.
“Sehingga Presiden pernah pidato kalau mau belajar Sillicon Valey belajarlah ke Bandung, tapi kalau belajar menurunkan kemiskinan belajarlah ke Banyuwangi,” tambahnya.
Pendapatan per kapita masyarakat Banyuwangi juga meningkat. Dulunya hanya Rp 14 juta per tahun, dan kini sudah mencapai Rp 51,8 juta.
“Kami tidak ada kawasan industri, seperti Lamongan, Tuban, dan seterusnya. Kami punya budaya, karena DNA Indonesia adalah budaya, maka budaya kita ini yang kita jadikan strategi untuk membangun daerah,” tukas Anas.
Satu hal lagi, Anas mengatakan Banyuwangi adalah bukti bahwa daerah boleh maju dengan budaya dan pariwisata, namun sawah-sawah rakyat tak boleh dikorbankan. Kerap terjadi ketika pariwisata meningkat dan nilai properti membumbung tinggi, tanah rakyat diperjualbelikan demi mengakomodasi pemodal besar.
“Ini mungkin menyampaikannya mudah, tapi saya sudah 10 tahun agak sakit perut menahan ini. Betapa kepentingan luar biasa, misal properti di sekitar bandara. Tapi pesan Ketua Umum, supaya keseimbangan ini dijaga,” ujar Anas.
(zico)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
