Dikunjungi Menko PMK, Risma Paparkan Cara Putus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 ke Menko PMK
Surabaya – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memaparkan cara memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhajir Effendy, Selasa (16/6/2020). Pemaparan yang digelar di Rumah Dinas Wali Kota Surabaya itu dimulai dengan ramah tamah menu khas Suroboyoan.
Saat itu, Wali Kota Risma menjelaskan setelah PSBB tidak diperpanjang, langsung menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya nomor 28 tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada kondisi pandemi Covid-19. Dalam Perwali tersebut, dijelaskan secara detail tentang berbagai protokol kesehatan yang harus dijalankan oleh warga Kota Surabaya.
“Dalam Perwali itu sangat detail Pak tentang protokol kesehatan yang harus dijalankan oleh warga di berbagai bidang. Saya yakin kalau itu semua bisa diterapkan dengan baik, kami yakin akan bisa memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini,” kata Wali Kota Risma kepada Menko PMK.
Ia juga menjelaskan bahwa data terkonfirmasi Covid-19 di Kota Surabaya itu memang tinggi lantaran masifnya menggelar rapid test dan tes swab massal gratis di berbagai titik di Kota Pahlawan. Menurutnya, tes massal ini sangat penting untuk mencari dan melacak siapa saja yang terkena Covid-19 atau yang sudah aman.
“Jadi, kita memang mencari Pak. Sebab kalau tidak kita cari, orang-orang yang terkena virus itu akan tambah bahaya,” katanya.
Wali Kota Risma juga bersyukur karena mendapat bantuan mobil laboratorium dari Badan Inteliten Negara (BIN) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dengan bantuan ini, setiap hari selalu ada rapid tes dan tes swab massal di Kota Surabaya. Warga pun sangat antusias mengikuti tes ini karena gratis dan apabila diketahui reaktif langsung ditangani lebih lanjut.
“Bagi warga yang rapid tesnya reaktif, lalu kami tes swab. Nah, sembari menunggu hasil tes swabnya itu kami isolasi di hotel atau di Hotel Asrama Haji bagi yang tidak menunjukkan gejal. Sedangkan bagi warga yang tes swabnya positif dan sudah menunjukkan gejala, langsung kami rawat di rumah sakit,” kata dia.
Di samping itu, Wali Kota Risma juga menjelaskan sejak awal, Pemkot Surabaya sudah memasifkan tracing dan melakukan pengelompokan atau klaster terkait pasien Covid-19, sehingga bisa diketahui orang-orang yang berstatus OTG, ODP, PDP, dan konfirmasi Covid-19. Data tersebut sudah dikantonginya, termasuk data-data tracingnya sejak awal hingga saat ini.
“Alhamdulillah sampai hari ini tidak keluar dari data kami. Biasanya, pertambahan positif itu berasal dari ODP atau PDP yang baru keluar swabnya dan ternyata positif, dan itu sudah kami pantau,” imbuhnya.
Wali Kota Risma juga mengaku terus memasifkan pembentukan Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo. Bahkan, ia juga sudah berkoordinasi dengan Polres Tanjung Perak dan Polrestabes Surabaya untuk terus memasifkan pembentukan kampung tangguh hingga ke tingkat RW se-Kota Surabaya, meskipun hingga saat ini sudah ada sebanyak 1.340 kampung yang sudah membentuk kampung tangguh tersebut.
“Jadi, kami terus menciptakan Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo ini untuk menjaga supaya penyebarannya bisa terhambat di tingkat bawah. Kalau ini maksimal di tingkat bawah, saya yakin bisa menghambat penyebarannya,” tegasnya.
Selain itu, Wali Kota Risma juga menjelaskan tentang protokol kesehatan yang telah diterapkan di berbagai bidang sesuai landasan Perwali nomor 28 tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada kondisi pandemi Covid-19. Ia menjelaskan bahwa di pasar sudah dilakukan penataan, termasuk pula di mal, hotel, tempat ibadah, transportasi dan berbagai bidang lainnya.
“Jadi, kita ada kampung tangguh, mal tangguh, tempat ibadah tangguh, pasar tangguh dan berbagai bidang lainnya. Ini penting supaya warga ikut sadar dan bersama-sama melawan Covid-19 ini,” ungkapnya.
Mendengar penjelasan Wali Kota Risma, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhajir Effendy menyuruh salah satu stafnya untuk meminta kepala daerah lain di Indonesia, khususnya kepala daerah yang di wilayahnya itu banyak kasus Covid-19, belajar ke Wali Kota Risma.
“Suruh belajar ke sini mereka (Bupati atau Wali Kota yang daerahnya banyak kasus Covid-19) biar tahu,” kata Menko PMK.
Bahkan, pada saat itu Menko PMK meminta salah satu staf Wali Kota Risma untuk menyusun lebih detail dan lebih akurat paparan Wali Kota Risma itu. Supaya semua upaya yang telah dilakukan oleh Wali Kota Risma bersama jajarannya itu bisa dipelajari oleh semua orang.
(zico)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
