Container Handling di Tanjung Perak Kini Tarifnya Jauh Lebih Murah dari Singapura
Surabaya – Guna menjangkau pasar yang lebih luas, PT Pelabuhan Indonesia III (Pelindo III) memasang tarif jasa kapal dan penanganan container yang kompetitif. Perseroan mengklaim tarif yang dipatok di Pelabuhan Tanjung Perak lebih murah 57% dibandingkan dengan pelabuhan di Singapura.
Tarif biaya jasa kapal dan biaya penanganan petikemas atau biasa disebut Container Handling Charge (CHC) Pelabuhan Tanjung Perak, menurut Ari Askhara, Direktur Utama Pelindo III, dipatok Rp2,61 juta sedangkan di Pelabuhan Singapura bisa dikenakan Rp3,64 juta. Angka tersebut muncul dengan asumsi, kapal petikemas dengan muatan 1.930 boks dan kinerja box ship per hours 50 boks per jam.
“Dengan selisih tarif tersebut, diharapkan akan menjadi keuntungan tersendiri bagi Pelabuhan Tanjung Perak untuk memperoleh pangsa pasar yang lebih luas dalam penanganan jasa kepelabuhanan,” ujar Ari dalam siaran persnya, Selasa (7/11/2017).
Kendati sudah bisa menawarkan tarif yang kompetitif, Ari menekankan, Pelabuhan Tanjung Perak tetap harus dibenahi agar bisa bersaing dengan pelabuhan besar lainnya. Ari menyebut, penataan alih muat (transhipment) dan waktu tunggu kapal menjadi dua hal yang mesti diperbaiki. Selain itu, dukungan dari regulator dan pemerintah juga diharapkan, agar biaya operasional bisa turun secara keseluruhan.
Pelindo III secara internal, mulai mengubah proses bisnis lewat teknologi informasi di mana proses pengadaan atau procurement dilakukan terpusat. Upaya ini, diyakini bisa menurunkan biaya operasi hingga 30%.
“Jika semua aspek itu bisa diatasi dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan peti kemas internasional akan transhipment di Pelabuhan Tanjung Perak, dan tentunya dengan dukungan alat dan SDM yang memadai,” imbuh Ari.
Pendapatan Naik 21%
Upaya yang dilakukan Pelindo III tersebut, tentunya dalam jangka panjang akan semakin mendongkrak pendapatannya. Sekarang saja, selama periode Januari – September 2017, Pelindo III membukukan pendapatan Rp6,58 triliun atau naik 21% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Berdasarkan laporan keuangan Pelindo III, pelayanan petikemas masih menjadi kontributor pendapatan utama sebesar Rp3,79 triliun atau meningkat 17% secara tahunan. Sementara itu, sejumlah segmen bisnis lain juga tercatat memberikan peningkatan kontribusi.
Segmen marine service misalnya, di periode sembilan bulan tahun ini mendulang pendapatan Rp595,19 miliar atau meroket 23 kali lipat dibandingkan posisi sembila bulan 2016. Walhasil, kontribusi pendapatan dari segmen ini terkerek dari 0,47% menjadi 9%.
Bisnis nonkepelabuhan lain yang juga mencetak kenaikan signifikan yakni pengusahaan tanah, bangunan, air, dan listrik. Segmen usaha mencetak pendapatan sebesar Rp418,67 miliar hingga September 2017 atau meningkat 100% secara tahunan. Kontribusi terhadap total pendapatan juga meningkat dari 3,8% menjadi 6,8%.
Ari sebelumnya mengatakan, perseroan memang tengah gencar untuk mengembangkan bisnis nonkepelabuhan. Di 2018, kontribusi laba bersih dari bisnis nonkepelabuhan diharapkan bisa mencapai 40%.
Tren bisnis pelabuhan, lanjut Ari, kini mulai bergeser tidak lagi terpaku pada usaha di jasa kepelabuhan. Sebagai contoh, wilayah pelabuhan memiliki beragam lini bisnis yang bisa dikembangkan untuk menambah pundi perseroan. “Kami ingin mengembangkan bisnis beyond port, bukan semata bisnis kepelabuhan, tapi bisnis apapun di pelabuhan,” jelasnya.
Sejumlah bisnis nonkepelabuhan yang sudah dirintis Pelindo III antara lain bisnis energi lewat anak usaha PT Pelindo Energi Logistik. Pelindo III, juga berkongsi dengan Grup AKR dalam pengembangan kawasan industri Java International Integrated Port Estate di Gresik.
Pelindo III juga membidik bisnis distribusi bahan bakar, listrik, air, dan pengerukan. Di bisnis properti, BUMN berbasis di Surabaya ini baru saja memulai pembangunan Pelindo Place, gedung berkantoran seluas 60.000 m2.
M Riz
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
