Connect with us
Parlemen

DPR Dorong Sinergi Kebijakan Fiskal dan Moneter Demi Stabilitas Nilai Tukar Rupiah

DPR Dorong Sinergi Kebijakan Fiskal dan Moneter Demi Stabilitas Nilai Tukar Rupiah
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin. Foto : Ist/Man

Jakarta – Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) mencatat nilai tukar rupiah (kurs) terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada pada Senin (8/6/2020 ) mengalami penguatan hingga mencapai Rp 13.956 atau berada di bawah Rp 14.000 di masa pandemi Covid-19 ini. Sepanjang pekan ini, pergerakan rupiah terhadap dollar AS masih cenderung fluktuatif dengan posisi terakhir mengalami pelemahan di level Rp 14.257 pada Jumat (12/6/2020).

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin menilai pergerakan rupiah tidak terlepas dari sentimen kondisi pasar global dan domestik, sehingga sinergi kebijakan fiskal dan moneter perlu terus dioptimalkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Ia menjelaskan, dinamika pasar global, seperti kebijakan Bank Sentral Amerika (The Fed) untuk mempertahankan kisaran target suku bunga acuan rendah yang mendekati 0 persen hingga akhir 2021, disertai proyeksi ekonomi AS yang terkontraksi cukup dalam, turut menjadi sentimen terhadap pergerakan rupiah.

“Namun, secara domestik, tingkat inflasi domestik yang rendah dan defisit neraca perdagangan yang terjaga justru menjadi faktor fundamental yang dapat mendorong penguatan rupiah. Perkembangan ini juga ditunjang dengan premi risiko Indonesia yang diukur dengan instrumen Credit Default Swap (CDS) yang mulai menurun setelah sempat melonjak akibat kepanikan pasar keuangan global,” kata Puteri dalam siaran persnya yang diterima Parlementaria, Sabtu (13/6/2020).

Sebagai informasi, Bank Indonesia (BI) memperkirakan tingkat inflasi berada sekitar 1,81 persen (year on year) pada Juni 2020. Sementara, defisit neraca perdagangan masih terjaga sekitar 1,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dan diperkirakan lebih rendah dari 2 persen terhadap PDB sepanjang 2020. Sementara, perbedaan suku bunga untuk SBN tenor 10 tahun berada sekitar 7,06 persen, jauh di atas instrumen sejenis di AS yang bernilai 0,83 persen. Sedangkan premi risiko Indonesia berada di kisaran 126 basis poin (bps), lebih rendah dibandingkan bulan Maret yang menyentuh 245 bps.

Sebelumnya, nilai tukar rupiah sempat terpuruk hingga berada di atas Rp 16.000 per dollar AS pada pertengahan Maret lalu. Eskalasi wabah pandemi Covid-19 memicu kepanikan investor yang mendorong keluarnya portofolio investasi (capital outflows) dalam jumlah yang besar dan memberikan tekanan pada imbal hasil (yields), pasar modal, dan nilai tukar rupiah. Namun, kepercayaan investor terhadap kondisi perekonomian Indonesia saat ini dinilai mulai membaik. BI pun mencatat aliran investasi asing ke dalam Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp 7,1 triliun pada awal bulan ini.

“Pasar mulai merespons positif atas berbagai langkah pemulihan ekonomi di Indonesia yang turut memicu masuknya portofolio investasi ke dalam instrumen SBN. Hal ini kemudian menyebabkan pasokan valuta asing (valas) yang memadai dan menopang peningkatan cadangan devisa. Namun, BI juga harus terus memastikan intervensi moneter tetap dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pasar agar rupiah tetap stabil,” ujar Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini.

Menutup keterangannya, legislator dapil Jawa Barat VII itu menilai bauran kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah perlu dijaga keseimbangannya terhadap upaya pemulihan ekonomi, agar mendorong peningkatan daya saing ekonomi nasional di tengah upaya penanganan pandemi Covid-19.

“Koordinasi dan sinergi antara pemerintah, BI, OJK, dan LPS dalam upaya pemulihan ekonomi dan penguatan nilai tukar rupiah, harus terus terjaga dan dilaksanakan dalam koridor kehati-hatian atau prudent. Agar pelonggaran kebijakan moneter BI berjalan efektif. Selain itu pun harus terus diiringi dengan percepatan stimulus fiskal dan relaksasi kredit bagi sektor riil yang mulai beroperasi seiring dengan momentum pelaksanaan normal baru. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi sentimen positif dan menjaga kepercayaan investor,” tutup Ketua Kaukus Pemuda Parlemen Indonesia (KPPI) ini. (alw/sf)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya