Perkembangan Terkini Penelitian Regimen Kombinasi Obat dan Stem Cell Efektif untuk Pengobatan COVID-19 Berbasis Isolat Virus Indonesia
Jakarta – Hingga kini penularan virus SARS-CoV-2 masih terus terjadi. Upaya pencegahan dan pengobatan COVID-19 diupayakan dengan berbagai pendekatan, salah satunya medis.
Peneliti Universitas Airlangga (Unair) Dokter Purwati bersama Badan Intelijen Negara dan Gugus Tugas Nasional terus melakukan penelitian untuk memutakhirkan resep penyembuhan COVID-19. Pihaknya melakukan penelitian terkait dengan regimen kombinasi obat dan juga jenis stem cell yang efektif. Regiman merupakan komposisi jenis dan jumlah obat serta frekuensi pemberian obat sebagai upaya terapi pengobatan.
Titik tolak penelitiannya berdasarkan prinsip penyakit infeksi, yakni adanya konsep tiga sisi yang terdiri host, lingkungan dan agen.
“Jadi manusia itu sendiri, virus itu sendiri, serta faktor lingkungan yang apabila dibuat sesuatu hal yang sedemikian rupa sehingga mendukung pertumbuhan virus tersebut,” ujar Purwati di Media Center Gugus Tugas Nasional, Jakarta, pada Jumat (12/6).
Upaya pengobatan yang didukung Gugus Tugas Nasional dalam percepatan penanganan COVID-19 merupakan rangkaian upaya dari pengujian dan pelacakan. Pengobatan yang dilakukan bersifat medis dan nonmedis. Menurut perempuan bergelar doktor ini, pihaknya dan BIN terus meneliti dan menggunakan regimen untuk pengobatan medis.
“Kombinasi obat-obatan yang sudah dilakukan penelitian dari obat-obatan yang sudah ada di pasaran dan kita teliti untuk potensi dan efektivitas obat tersebut sehingga indikasinya diperluas menjadi obat yang mempunyai efek antiviral terhadap SARS-CoV-2 yang berbasis dari virus isolat Indoensia yang sampelnya diambil dari pasien di RSUA yang telah mendapatkan sertifikat laik etik, melalui serangkaian proses,” lanjutnya.
Proses pertama yaitu uji toksisitas. “Apakah obat yang akan dipakai itu toksik atau tidak untuk sel tubuh kita,” ucapnya.
Kedua yaitu mengecek dan meneliti potensi obat yang digunakan tersebut seberapa besar daya bunuhnya terhadap virus Corona tersebut.
“Ketiga, meneliti efektivitas obat tersebut berapa besar dan berapa lama berefek terhadap penghambatan dan penurunan jumlah virus,” lanjutnya.
Ia menambahkan bahwa dalam penelitian ini juga dilakukan pengukuran sitokin sitokin inflamasi dan anti-inflamasi. Dari hasil penelitian ini didapatkan peningkatan sitokin-sitokin anti-inflamasi (anti keradangan) dan penurunan sitokin-sitokin inflamasi (keradangan), di mana pada infeksi virus ini biasanya didapatkan kadar sitokin inflamasi yang tinggi sehingga mengakibatkan keadaan yang kurang bagus bagi organ-organ tubuh.
Dari 14 regimen obat yang diteliti, ada 5 kombinasi regimen obat yang mempunyai potensi dan efektivitas yang cukup bagus untuk menghambat virus itu masuk ke dalam sel target dan juga membantu penurunan perkembangbiakannya di dalam sel.
“Hasil tersebut dapat diikuti bertahap dari 24 jam, 48 jam dan 72 jam, dan virus tersebut yang jumlahnya ratusan ribu berkurang hingga tak terdeteksi,” ucapnya.
Saat konferensi pers, Purwati menunjukkan kemasan kombinasi obat yang belum diperjualbelikan. Itu merupakan hasil kolaborasi Unair, BIN dan juga BNPB.
“Jadi ada 5 macam kombinasi yaitu lopinavir atau ritonavir dan azithromycin. Kedua, lopinavir atau ritonavir dan doxycycline. Ketiga lopinavir atau ritonavir dan clarithromycin. Keempat, hydroxychloroquine dan azithromycin dan kelima kombinasi hydroxy dan doxycycline,” ucap Purwati.
Ia mengatakan bahwa kenapa dipilih regimen kombinasi karena potensi dan efektivitas yang cukup bagus terhadap daya bunuh virus. Dosis kombinasi yang lebih kecil 1/5 sampai 1/3 dari dosis tunggal sehingga sangat mengurangi toksitas obat tersebut di dalam sel tubuh yang sehat.
Ia mengatakan bahwa hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jumlah virus menurun sampai tidak terdeteksi setelah diberi regimen obat tersebut. “Maka bisa memutus mata rantai penularan,” harapnya.
Pemanfaat regimen obat menggunakan obat yang beredar di pasaran. Ini disebabkan obat tersebut sudah melalui berbagai macam pengujian sampai dengan mendapatkan surat ijin edar dari Badan POM, mulai dari invitro, enema sampai dengan post marketing drug,” ujarnya.
Ia berpendapat bahwa pada era pandemi ini dibutuhkan obat yang cepat, tepat serta sudah teruji.
Sedangkan untuk jenis stem cell yang diteliti untuk potensi sebagai antiviral pada COVID-19 ini yaitu HSCs (Haematopetics Stem Cells) dan NK (Natural Killer) Cells. Setelah diteliti potensinya dan efektivitasnya dengan uji tantang pada virus isolat Indonesia ini maka untuk HSCs yg diambil dari darah dibiakkan 3-4 Hari, didapatkan hasil setelah 24 jam virus menjadi tidak terdeteksi.
Sedangkan untuk NK cells, bahannya diambil dari Pheriperal blood mononucleated cells yang dikendalikan selama 7-14 hari di laboratorium sel punca. Setelah 72 jam, NK cells melakukan inaktivasi sebagian besar virus sehingga bisa direkomendasikan untuk preventif (pencegahan) dan juga pengobatan.
Pengaturan untuk upaya preventif dengan NK cells bisa bertahan kurang lebih 4 bulan dan itu sangat biologis karena bisa diambil dari dari darah pasien itu sendiri.
“Kami berharap apa yang kami lakukan BIN, Gugus Tugas Nasional dan seluruh pihak dapat memberikan manfaat tidak hanya kepada masyarakat di Indonesia tetapi juga dunia,” ucap Purwati.
Dengan penelitian yang telah dilakukan, stem cell dan regimen kombinasi obat, pihaknya telah menyampaikan diseminasi hasil riset tersebut menjadi tujuh jurnal yang sekarang proses submite di jurnal internasional.
(chrst)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
