Menpan RB Tjahjo Kumolo Minta ASN Tegak Lurus Yakini Pancasila sebagai Ideologi Negara
Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Tjahjo Kumolo meminta aparatur sipil negara (ASN) taat tegak lurus meyakini Pancasila sebagai ideologi negara. Tjahjo juga meminta agar para ASN mengamalkan Pancasila dalam pengambilan keputusan.
“Kemenpan RB sengaja menyelenggarakan ini karena agar seluruh bangsa Indonesia, khususnya aparatur sipil negara harus taat harus tegak lurus harus meyakini ideologi negara, yaitu Pancasila, yang setiap pengambilan keputusan sehari-hari dari seluruh ASN harus menggambarkan implementasi dari nilai-nilai yang ada dalam Pancasila,” kata Tjahjo saat membuka diskusi daring memperingati hari lahir Pancasila, Senin (8/6/2020).
Acara diskusi itu turut diikuti oleh Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Kepala BPIP Yudian Wahyudi, peneliti LIPI Prof Asvi Warman Adam secara telekonferensi. Tjahjo menyebut peringatan hari kelahiran Pancasila ini telah lama dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.
“Rangkaian peringatan kelahiran Pancasila juga dalam rangka bulan Bung Karno telah dilakukan sejak tahun 2010 oleh berbagai lembaga instansi, organisasi, partai politik dan seluruh lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke, dan untuk tahun 2020 ini di tengah-tengah dalam tataran kehidupan baru karena pandemi COVID kita lakukan melalui teleconference, webinar, dan penggunaan media-media sosial yang ada,” ungkapnya.
Dia menyebut Pancasila sebagai ideologi sudah final sehingga jangan lagi diperdebatkan. Justru, menurut Tjahjo, bangsa ini semestinya fokus melawan tantangan lainnya yaitu radikalisme, terorisme, narkotika, korupsi, dan bencana alam, termasuk pandemi COVID-19.
“Ini tantangan bangsa kita, tantangan bangsa kita harus kita lawan, harus berani memutuskan sikap dan siapa kawan dan siapa lawan baik perseorangan, kelompok, golongan, kalau memang ada yang ingin mengubah Pancasila sebagai dasar negara kita, yang ingin mengutak-atik Pancasila, harusnya masalah Pancasila sudah final bagi bangsa yang merdeka dan sebagai bangsa yang besar sehingga kita terus ke depan untuk melawan masalah-masalah yang dihadapi bangsa ini yang kemudian akan menjadikan bangsa Indonesia yang besar sebagai yang bergotong royong,” ujar Tjahjo.
Menurut Tjahjo, Pancasila sebagai dasar negara harus diketahui asal-usulnya dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi sehingga pelestarian Pancasila bisa diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Serta ia mendorong Pancasila harus selalu tertanam di dalam hati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
“Kepeloporan Bapak Insinyur Soekarno yang menggali dan melahirkan seluruh konsepsi dasar dan tujuan bernegara pandangan hidup dan jiwa bangsa Indonesia, yakni Pancasila jika kita keras menjadi satu adalah gotong royong yang puncaknya adalah proklamasi 17 Agustus 1945 dimana Bung Karno sebelum membacakan text proklamasi dengan tegas menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia sebagai momentum bagi bangsa dan seluruh tanah air Indonesia untuk berani meletakkan nasib bangsa dan negara kita dan kita sendiri, sebab hanya bangsa yang hanya berani meletakkan nasib di tangan kita sendiri akan menjadi bangsa yang berdiri dengan kuatnya,” ujarnya.
(mjf)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
