Status Gunung Agung Turun, Pemerintah Koordinasikan Penyelamatan Ternak
Tanah Ampo – Pasca menurunnya status Gunung Agung dari status awas menjadi siaga, Pemerintah bersama jajaran Pemerintah Daerah Karangasem mengadakan pertemuan untuk menentukan langkah-langkah penanganan pra saat dan pasca terjadinya bencana erupsi Gunung Agung.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Kementerian Pertanian (Kementan), I Ketut Diarmita mengingatkan, monitoring progress yang telah dilakukan Tim Satgas dari Ditjen PKH untuk tetap terus berjalan mengkoordinasikan kegiatan penyelamatan dan penanganan ternak, serta penyaluran bantuan dari pihak lain.
“Kami jaga peternak dan ternaknya jangan sampai ketika terjadi bencana alam mereka jadi korban. Hal tersebut juga merupakan amanat Bapak Menteri Pertanian agar peternak tidak merugi dan merasa tenang dan nyaman ditempat-tempat penampungan ternak,” terangnya melalui siaran Pers yang diterima fakta.news, Minggu (5/11).
Diarmita menambahkan, pengalaman bencana meletus Gunung Merapi di Jawa Tengah telah mengajarkan banyak hal khususnya dalam mengevakuasi ternak. Ketika terjadi musibah bencana alam, pemerintah tidak memikirkan masyarakat saja, namun ternak juga harus dievakuasi, sehingga jelas SOP untuk evakuasi sapi yang aman.
Saat ini Pemerintah telah menyiapkan lokasi penampungan ternak yang terdapat pada 43 lokasi di tujuh titik sebaran, yakni Klungkung, Buleleng, Karangasem, Gianyar, Bangli, Tabanan, dan Gianyar. Dari data update evakuasi di Posko tercatat jumlah ternak yang ada di penampungan sejumlah 6.584 ekor.
Diarmita mengingatkan kepada Tim Satgas, agar pengawasan di tempat penampungan ternak harus tetap memperhatikan ketersediaan pakan, obat-obatan dan pemeriksaan kesehatan.
“Kegiatan ini membutuhkan banyak dana dan kami telah kerjasama dengan banyak pihak, dan kami ucapkan terimakasih kepada pihak yang sudah terlibat”, tambahnya.
Pengawasan di penampungan ternak (foto : Ditjen PKH Kementan)
Sebelum ditetapkannya status awas Gunung Agung, pemerintah pusat dan daerah telah melakukan koordinasi, sosialisasi dan edukasi ke masyarakat agar mengerti tentang bahaya bencana erupsi Gunung Agung. Program livelihood diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat pengungsi yang berasal dari daerah rawan bencana
Bupati Karangasem, I Gusti Ayu Mas Sumantri atas partisipasi terkait peningkatan stasus Gunung Agung tersebut, dirinya sangat berterimakasih kepada semua pihak yang telah membantu proses evakuasi penduduk dan ternaknya yang berada di daerah rawan bencana. Sekitar 200 ribu masyarakat telah dievakuasi dan turun ke tempat yang aman.
Sumantri mengatakan, penduduk Karangasem hampir 30% bermatapencaharian bertani dan beternak sapi. Untuk itu, peternak sapi sangat mencintai ternaknya bahkan peternak telah merasa “satu jiwa” dengan ternaknya. “Jika orangnya selamat, maka sapinya juga harus selamat,” katanya.
Satgas PKH telah menginventaris permasalahan jika terjadi erupsi, bahwa perlu disiapkan posko pasca erupsi untuk menangani ternak yang mati atau cidera. “Permasalahan ini harus dibahas bersama melalui koordinasi yang intens,” ujar Ketua Satgas PKH, Nata Kusuma.
Menanggapi hal ini Diarmita mengatakan perlu ada penggantian ternak yang harus dibahas mekanisme dan strateginya, dengan mengedepankan langkah akuntabilitas dan transparansi untuk meminimalisir adanya resiko pidana.
“Untuk itu perlu disiapkan penggantian bagi ternak yang cedera, dan di perlukan koordonasi antar pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaannya,” pungkasnya.
Nyong Syarief
Denpasar – Tim Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Denpasar, Bali. Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi bersama sejumlah anggota mengapresiasi praktik toleransi dan moderasi beragama yang ada di Bali.
“Bali ini seperti miniatur Indonesia, keberagaman umat beragama nampak eksis di Bali, dan semuanya terasa rukun dan toleran. Kerukunan umat beragama ini merupakan sebuah keberhasilan bagi pemerintah di Provinsi Bali,” ungkap Ashabul Kahfi kepada Parlementaria, di Kantor Bappeda, Denpasar, Bali, Kamis (2/5/2024).
Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali Komang Sri Marheni mengatakan bahwa masyarakat Bali merupakan warga yang hidupnya disokong oleh destinasi wisata. Untuk itu, menurutnya kerukunan antarumat beragama harus dijaga dengan baik.
“Kita tahu bahwa Bali merupakan destinasi wisata yang mana masyarakatnya hidup dari pariwisata. Sudah tentu kami harus tetap menjaga kerukunan umat beragama,” ujar Komang.
Komang menambahkan, untuk menjaga kerukunan umat beragama di Bali, Kementerian Agama selalu bersinergi dan berdialog dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk menjaga program Moderasi Beragama sebagai salah satu program prioritas Kementerian Agama.
“Dengan bersinergi dan berdialog dengan FKUB dan Baznas, juga melalui dialog-dialog baik antarinternal umat beragama, juga para tokoh agama dan tokoh masyarakat tentu kita bisa mencari berbagai permasalahan-permasalahan yang ada di Bali, serta bersama-sama kita bisa mencari solusi,” ungkap Komang.
Jakarta – Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Agung Budi Santoso mengapresiasi sekaligus mengucapkan selamat atas terlaksananya Seminar Redesain Website DPR RI yang digagas oleh Setjen DPR RI yang bekerja sama dengan Bakohumas (Badan Koordinasi Kehumasan) Kementerian/Lembaga. Menurutnya, Redesain Website DPR RI merupakan upaya untuk selalu mengikuti perkembangan zaman dan laju teknologi yang semakin baik.
“Kemudian yang cukup menjadi perhatian saya tidak hanya (berkaitan dengan) tampilan website-nya saja, eye catching, namun juga isi atau kontennya. Substansi dari materi-materi yang masuk dalam website tersebut yang tentunya juga terkait dengan media sosial yang kita miliki. Terkait juga dengan TV Parlemen, Radio Parlemen, Majalah Parlemen dan Buletin Parlemen ini menjadi satu kesatuan yang menurut saya tidak bisa dipisahkan,” ujar pria yang kerap disapa ABS itu usai membuka Seminar Redesain Website DPR RI di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (3/5/2024).
Oleh karena itu, dilanjutkan Politisi Fraksi Partai Demokrat ini, untuk menciptakan itu semua tentu juga harus ada kordinasi dan kerja sama beberapa elemen yang ada di DPR RI ini, yang disebutnya dengan Tri Tunggal. Tri Tunggal itu terdiri dari sekjen DPR RI, Biro pemberitaan DPR, serta Biro Humas DPR. Sehingga, diharapkan akan meningkatkan kepercayaan public dan bisa meningkatkan citra DPR RI.
“Tidak hanya itu, dukungan dari seluruh Humas Kementerian dan Lembaga yang tergabung dalam Bakohumas ini juga cukup penting untuk memberikan masukan-masukan dan pemikiran yang sangat bermanfaat bagi perbaikan website DPR secara keseluruhan,” ujar Anggota Komisi III DPR RI ini.
Karena itu, Agung menaruh harapan besar pada seminar ini. Karena seminar ini juga dapat menjadi sebuah evaluasi bagi DPR RI yang sejatinya memang memiliki karakteristik berbeda dari Kementerian/Lembaga lain yang ada di lingkup Pemerintah. Jika kementerian/lembaga lain memiliki satu puncak tongkat komando yang berbicara maka semua elemen di bawahnya akan mengikutinya.
Namun di DPR, tambahnya, dengan jumlah Anggota DPR 575 orang memiliki hak yang sama dan dilindungi undang-undang untuk berbicara, menyampaikan pendapatnya, maka hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola website DPR seperti Biro Pemberitaan dan Biro Humas DPR RI.
“Semoga dengan redesain website DPR RI selain semakin eye catching, juga mudah diakses, serta memiliki konten atau isi yang informatif dan berguna bagi masyarakat luas yang ingin mengetahui lebih jauh tentang DPR RI,” tutupnya.
Dalam kesempatan itu hadir juga Sekjen DPR RI, Indra Iskandar, Deputi Persidangan DPR, Suprihartini, Ketua Bakohumas Usman Kasong dan beberapa pejabat Eselon II dan III di lingkungan Setjen DPR RI.
Medan – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyatakan pihaknya sedang berupaya mendorong pemerintah Arab Saudi agar menambah kuota haji Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Tim Komisi VIII DPR RI di Kota Medan, Sumatra Utara, Kamis (2/5/2024).
“Kami bersama pemerintah berupaya menambah kuota, yang nantinya pasti ada konsekuensinya, terutama perbaikan pelayanan di berbagai area selama di Arab Saudi maupun Tanah Air,” katanya.
Menurut Politisi Fraksi PKB itu biaya haji saat ini semakin mahal. Biaya-biaya selama di Arab Saudi juga meningkat. Dari biaya perjalanan ini, calon haji membayar biaya haji dibantu nilai manfaat biaya haji sekitar Rp 37 juta.
“Ini perlu sama-sama kita cermati. Kami mendorong BPKH untuk melihat peluang-peluang adanya penambahan nilai manfaat ini. Kalau bisa jamaah bayar 1/3 dari biaya haji dan 2/3 didapat dari nilai manfaat setoran haji, kalau bisa,” jelas Marwan.
Lebih lanjut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Provinsi Sumatra Utara Ahmad Qosbi mengatakan, persiapan pemberangkatan calon jemaah haji dari Embarkasi Medan sudah mencapai 100 persen.
“Persiapan haji sudah 100 persen. PPIH Embarkasih Medan siap proses keberangkatan jemaah haji 2024. Kami siap menyukseskan program keberangkatan ibadah haji tahun ini,” katanya.
Jadi Miniatur Indonesia, Komisi VIII Apresiasi Praktik Moderasi Beragama di Bali
ABS: Tidak Hanya Tampilan, Redesain Website DPR Harus Juga Perhatikan Konten Informatif
Komisi VIII Terus Dorong Agar Kuota Haji Indonesia Bertambah
Abdul Wachid Usulkan Durasi Haji bagi Jemaah Lansia Hanya 15 Hari, Apa Sebabnya?
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
