Meski Pandemi, Ganjar Minta Puskesmas Tetap Layani Imunisasi
Semarang – Meski wabah corona belum berlalu namun Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pelayanan kesehatan dan imunisasi terhadap ibu hamil dan balita tetap berjalan. Ini disampaikan Ganjar seusai sidak ke Puskesmas Gayamsari Kota Semarang, Jumat (29/5/2020) pagi.
“Imunisasi gimana di sini? Dijalankan tidak? Tolong digiatkan ya, jangan sampai karena pandemi orang lupa imunisasi,” kata Ganjar kepada petugas puskesmas.
Ganjar meminta pihak Puskesmas gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat lewat kader-kader posyandu. Jika ada masyarakat yang hendak mengimunisasikan anaknya di puskesmas maka harus dilayani.
“Saya minta semua puskesmas melayani imunisasi. Kalau ada ibu hamil atau balita datang, harus dilayani dengan baik. Jangan sampai terjadi degenerasi karena pandemi. Jangan sampai itu,” tandasnya.
Kepala Puskesmas Gayamsari Semarang, Sri Ani Handayani mengatakan bahwa program imunisasi tetap dijalankan selama masa pandemi. Namun, pelayanan imunisasi terjadwal dan dipisah dengan pelayanan umum.
“Jadi kami pakai pendaftaran online, nanti langsung dijadwalkan. Biasanya imunisasi kami lakukan terpisah harinya dengan pelayanan umum agar semuanya terjaga,” kata Ani.
Ani juga mengatakan selama ini program imunisasi tetap berjalan normal. Meski ada pandemi, namun program imunisasi tetap dilaksanakan. “Selama ini masih berjalan, jadi tidak terganggu meskipun ada wabah covid ini,” tutupnya.
Sebelumnya, Ganjar banyak menerima keluhan dari masyarakat di kanal Youtube pribadinya. Sejumlah netizen mengadu ke Ganjar, semenjak ada pandemi corona, pelayanan imunisasi untuk anaknya terkendala.
“Sudah 3 bulan anak saya yang lahir belum sekalipun dapat pelayanan imunisasi. Bagaimana ini pak? Saya dari Pekalongan,” tulis akun Ana El Gunawan di kolom komentar video berjudul Jangan Tunda Imunisasi Anak Karena Corona.
Keponakan saya belom imunisasi dah kelewat 3 bulan, bayi lain di sini juga banyak yang belum imunisasi. Sudah nanya bidan desa bilangnya belum ada, dah usaha nanya ke klinik bidan lain juga gak ada terus vaksinnya,” komentar Yanti Ernawati.
“Pak Ganjar imunisasi sudah tp yg ipv (Polio) habis pak. Daerah Kabupaten Semarang Bawen. Terima kasih,” tulis Septi Agustin Indartina.
“Sama dong, sekarang anak saya sudah 1th belum diimunisasi ipv….semoga pak @Ganjar pranowo bisa kasih solusi ya buk,” timpal akun Budi Tri di komentar Septi.
Ada pula yang mengatakan sudah datang ke Puskesmas namun tidak dilayani. Alasannya, vaksinnya belum datang. “Mau imunisasi di Puskesmas ndak bisa, katanya vaksinnya belum datang dan harus nunggu sampai bulan depan,” ujar Deny Ganjur.
Selain ke puskesmas, Ganjar juga meninjau SMP Negeri 15 Semarang, Kantor Kelurahan Sambiroto dan SMK Negeri 5 Semarang. Di tempat-tempat itu, Ganjar mengecek persiapan dalam rangka menyambut new normal.
“Kita cek semuanya, bagaimana persiapan apabila nanti diterapkan new normal. Sekolah kita siapkan, perkantoran, perusahaan, mall, pasar semuanya kita siapkan untuk bagaimana membuat simulasi mengatur jarak, penerapan protokol kesehatan, ketersediaan sarana prasarana pendukung dan lainnya. Semuanya harus disiapkan, biar masyarakat tidak kaget,” pungkas Ganjar.
(zico)
BERITA
CPNS Setjen DPR RI 2023 Harus Jadi Motor Penggerak Organisasi Parlemen Modern
Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengingatkan kepada 97 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Tahun 2023 tentang adanya berbagai tantangan sebagai abdi negara ke depannya. Para CPNS di Setjen DPR RI ini, tegasnya, harus menjadi motor penggerak bagi organisasi parlemen modern.
”Jadi mereka tentu harus bisa menjadi bagian dari motor-motor penggerak organisasi untuk mempercepat proses mematangkan Parlemen Modern. Sehingga organisasi ini akan menjadi terlihat berlari lebih cepat untuk perubahan-perubahan dalam kerangka reformasi birokrasi,” ujar Indra saat membuka Orientasi CPNS Setjen DPR RI, di Ruang Abdul Muis DPR RI, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).
Para CPNS Setjen DPR RI yang sebagian besar merupakan generasi milenial dan generasi z, diharapkan dapat mengikuti flow kerja dan membantu percepatan-percepatan kerja di Setjen DPR RI. Diketahui, total ada 35.869 pelamar dari seluruh Indonesia yang mengikuti tes CPNS Setjen DPR RI tahun 2023, dan diperoleh 97 CPNS yang kemudian sudah mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP).
”Tentu kerja-kerja digital itu mereka perlu tunjukkan untuk membantu percepatan-percepatan dalam penuntasan pekerjaan. Saya kira cara-cara manual itu perlu lama-lama dihapus, supaya waktu kita akan bisa lebih banyak mengerjakan pada hal-hal yang lebih strategis,” terangnya.
Para CPNS ini juga diharapkan, tambah Indra, dapat memberikan layanan terbaiknya kepada anggota DPR, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan pada formasinya masing-masing. Sebab, menurut Indra, para CPNS yang diterima ini separuh lebih berkualifikasi S2 dan alumni perguruan tinggi dari luar negeri.
“Sehingga saya berharap dan berpikir ke depan organisasi Sekretariat Jenderal ini harus lebih benar-benar modern lagi dan bisa memberikan, yang paling penting bisa memberikan layanan kepada anggota dewan atau pimpinan dewan untuk menunjukkan kinerjanya kepada publik, kepada masyarakat,” sambungnya.
Lebih lanjut, Indra mengingatkan agar CPNS menjalani masa percobaan selama satu tahun dengan sebaik-baiknya. Tahapan ini, menurutnya, penting untuk menciptakan pribadi ASN yang unggul dan bertanggung jawab dengan berpegang pada nilai dasar yaitu Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (AKHLAK).
“Maka mereka karena mereka ini CPNS akan dievaluasi setahun ke depan. Untuk itu dalam setahun ke depan mereka sudah saya ingatkan untuk menunjukkan dedikasinya, menunjukkan loyalitasnya, menunjukkan kemampuannya, menunjukkan kapasitasnya, untuk bisa mendorong organisasi menjadi lebih baik,” pungkasnya.
BERITA
Komisi II Serap Aspirasi dan Evaluasi Pemilu 2024 Di Bali
Denpasar – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI di Bali. Kunjungan kali ini ingin menyerap aspirasi dan evaluasi pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, sekaligus persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
BERITA
Dede Yusuf: Penyaluran KIP Kuliah Perlu Pembaruan Verifikasi untuk Hindari Salah Sasaran
Medan – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menyoroti masih terjadinya penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang kurang tepat sasaran. Menurutnya pentingnya pembaruan dalam sistem verifikasi yang melibatkan kerja sama antara pemerintah dan universitas.
“Verifikator KIP Kuliah adalah pemerintah bersama dengan kampusnya. Jika terjadi salah sasaran, ini berarti harus dipertanyakan apakah kampus tidak melakukan fungsi reviewing para penerima KIP ini setiap tahun,” ujar Dede Yusuf, di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (6/5/2024).
Menurutnya, dinamika ekonomi penerima bisa berubah secara signifikan, misalnya ada yang orang tuanya mendadak menjadi pengusaha besar atau mahasiswa tersebut berhasil sebagai Youtuber atau selebritas media sosial dengan penghasilan yang cukup besar.
“Ketika sudah mampu, seharusnya mereka tidak lagi menerima KIP Kuliah. dan kampus serta Kementerian Pendidikan adalah yang tahu kondisi ini melalui review tahunan. Peninjauan penerima KIP tidak hanya harus berdasarkan prestasi akademik seperti nilai IPK saja, tetapi juga kondisi ekonomi mahasiswa tersebut.
Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menunjukkan bahwa program KIP Kuliah diharapkan mendukung lebih dari 200.000 mahasiswa setiap tahunnya. Namun, masih terdapat laporan-laporan yang menunjukkan bahwa ada penerima yang kondisi ekonominya telah berubah namun masih menerima bantuan.
Lebih lanjut, Dede Yusuf tegaskan bahwa ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk peningkatan dan pembaruan dalam sistem verifikasi dan peninjauan ulang penerima KIP Kuliah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program ini tepat sasaran dan hanya membantu mahasiswa yang memang membutuhkan dukungan finansial untuk pendidikan mereka.