Sultan HB X Sampaikan Terimakasih untuk Tenaga Medis Patriot Kemanusiaan
Yogyakarta – Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X kembali menyapa masyarakat melalui program #SultanMenyapa. Memasuki jilid 5, sapaan kali ini bertajuk ‘Terimakasih Bagi, Para Patriot Kemanusiaan’.
Berikut isi dari #SultanMenyapa jilid 5 bertajuk ‘Terimakasih Bagi, Para Patriot Kemanusiaan’:
#SultanMenyapaJilid5
TERIMAKASIH BAGI,
PARA PATRIOT KEMANUSIAAN
Assalamualaikum wr wb
Merebaknya pandemi corona ini telah mengubah semua aspek kehidupan kita secara drastis. Seakan terjadi diskontinuitas oleh disrupsi penyakit ini. Selain membawa duka bagi sebagian dari kita, juga menimbulkan kesulitan keuangan bagi banyak orang.
Saya ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang dalam kepada para dokter, paramedis dan perawat serta tenaga non-medis lainnya. Andaikan dalam sebuah pertempuran, mereka yang berada di front terdepan itu, sejatinya adalah patriot-patriot bangsa.
Para pahlawan kemanusiaan yang rela gugur, dan para pejuang yang hingga kini masih bertarung nyawa di rumah sakit-rumah sakit dan berbagai tempat di mana saja. Merekalah yang tiada putus mengabdikan diri menunaikan misi kemanusiaan untuk kita yang berada di rumah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi kita semua.
Terima kasih.
Wasalamualaikum wr. wb.
Selasa Pon, 12 Mei 2020
HAMENGKU BUWONO X
Kepala Bagian Humas Biro Umum Humas dan Protokol Setda DIY, Ditya Nanaryo Aji menjelaskan maksud dari #SultanMenyapa jilid 5 ini. Menurutnya, wabah virus Corona memaksa manusia dan seluruh negara di dunia untuk melakukan reorientasi, setting ulang, dan me-restart kehidupan. Hal ini, lanjut Ditya, juga terasa dampaknya dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.
“Reorientasi dan realokasi mulai dari level pemerintah suatu negara, kelompok masyarakat, keluarga dan individu dilakukan sebagai sebuah langkah survival dalam melawan wabah ini,” ucapnya dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Selasa (12/5/2020).
Ditya melanjutkan, tak hanya berpengaruh besar di dunia medis, multiplier effect pun mulai terjadi di ranah politik, sosial dan kemasyarakatan. Dia mengungkapkan hal ini makin memperkeruh wajah muram ekonomi dunia, yang sejak awal tahun 2020 mengalami perlambatan pertumbuhan.
Sementara dalam menghadapi wabah corona, kata Ditya, dunia kesehatan menjadi pasukan elit, prajurit pilih tandhing yang berjibaku melawan musuh yang tak dapat ditangkap dengan indra penglihatan ini. Ditya mengatakan, dunia kesehatan menjadi salah satu leading sector, mengandalkan seluruh tenaga medis di tengah keterbatasan fasilitas pelayanan kesehatan.
“Sering kali mereka mengabaikan keselamatan diri pribadinya sendiri demi tanggung jawab dan pengabdian ini. Sejatinya, ini tak hanya sebuah pertempuran melawan Corona. Ini adalah sebuah perjuangan meneruskan tatanan peradaban yang sudah terbangun sejak ribuan tahun lalu,” katanya.
Saat ini, lanjut Ditya, setiap elemen harus menjadi bagian jejaring multihelix yang secara sadar saling memperkuat sama lain, dengan perannya masing-masing. Hal tersebut, tuturnya, agar memperlancar setiap proses kerja dan hasilnya maksimal.
“Jangan biarkan tenaga kesehatan berjuang sendiri! Seluruh elemen harus bersama-sama kerja mendukung dunia medis,” ucapnya.
Dia mengatakan, apalagi pemerintah sebagai pemilik political power, dunia usaha sebagai pemilik economic power, perguruan tinggi sebagai pemilik knowledge power, media massa sebagai pemilik information power, plus masyarakat dan komunitas sebagai penerima hasil pembangunan sekaligus pemilik social control. Menurutnya, semuanya harus bersatu padu untuk menghadapi virus tak kasat mata ini.
“Pemerintah, pengusaha, akademisi, media massa dan masyarakat harus bersatu padu. Pemerintah antar negara harus melupakan prinsip kompetisi, demikian pula para pelaku usaha, akademisi, maupun media massa. Mereka harus berkolaborasi,” ujarnya.
Dalam hal ini, kata Ditya, masyarakat diharapkan mendukung upaya pertempuran melawan corona dengan mematuhi protokol-protokol kesehatan, protokol sosial dan kearifan lokal.
“Kolaborasi antara peraturan yang bijak, tegas dan budaya hidup sehat dan hidup berdampingan secara damai harus dikembangkan berbasis kepedulian sosial dan kesejahteraan komunal,” katanya.
“Saat ini semua pihak harus belajar, mengejawantahkan falsafah ‘mangasah mingising budi’ dalam kehidupan sehari-hari. Mangasah mingising budi dapat dipahami mengasah ketajaman budi,” imbuh Ditya.
Ditya menambahkan, seluruh komponen Bangsa harus belajar menghadapi wabah baru ini. Seperti halnya pada dunia kesehatan harus melakukan penelitian dan riset-riset tentang Corona.
“Pemerintah harus terus belajar mengelola negara dalam situasi pandemi, dimana situasi ini sangat dinamis dan memerlukan protokol-protokol yang harus dilaksanakan secara tegas namun tidak memberatkan, dan masyarakat harus belajar bagaimana hidup secara disiplin dengan mematuhi norma dan nilai baru dalam kehidupan sehari-hari,” pungkasnya.
(mjf)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
