Survei CSIS: PDI Perjuangan Partai Pilihan Generasi Milenial
Jakarta – Berdasarkan survei nasional Centre for Strategic and International Studies (CSIS) yang dilakukan pada periode 23 hingga 30 Agustus 2017 terhadap 600 sampel dengan responden yang dikategorikan generasi milenial adalah responden dengan rentang usia 17 sampai 29 tahun. Responden dipilih secara acak (multistage random sampling) dan proporsional dari 34 provinsi di Indonesia. Margin of error dari survei ini 4 persen untuk milenial dan 3,38 persen untuk non-milenial. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka. Quality control penelitian menggunakan 20 persen sampel melalui spot-check dan 50 persen diverifikasi via telepon.
Hasilnya menunjukkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berada di urutan teratas sebagai partai politik terpopuler berdasarkan survei nasional CSIS. Dengan tingkat popularitas PDI-P di kalangan milenial mencapai 94,2 persen. Sementara untuk popularitas di kalangan non-milenial cenderung sama, yakni 94,3 persen.
Peneliti CSIS, Arya Fernandes memaparkan, posisi PDI-P sebagai partai pemenang Pemilu 2014 menjadi salah satu hal yang membuat popularitas PDI-P menjadi tertinggi di antara partai lain. “Biasanya ada kecenderungan, survei yang dilakukan sebelum pemilu, dukungan kepada partai petahana dan presiden petahana masih di atas partai lain. Itu kecenderungan umum,” kata Arya.
Setelah PDIP sebagai peringkat pertama, secara berturut-turut, partai yang memiliki popularitas tertinggi di kalangan milenial adalah Partai Golkar dengan 92,7 persen, Diikuti Partai Demokrat dengan angka 91,8 persen, Sementara Partai Gerindra meraih 90,8 persen, Lalu PAN dengan angka 84,5 persen, dan Partai Perindo dengan angka 81,5 persen.
Sementara pemilih PDI-P di kalangan non-milenial jauh lebih tinggi daripada milenial, sebanyak 26,5 persen generasi milenial memilih PDI-P, sedangkan 36,9 persen pemilih merupakan dari generasi non-milenial. Sementara bagi beberapa partai lain, seperti Gerindra, Demokrat, dan Perindo cenderung memiliki pemilih milenial lebih besar dari non-milenialnya.
Gerindra, misalnya, pemilih milenialnya dapat dikatakan dominan dengan 17,8 persen ketimbang non-milenialnya yang hanya 13,4 persen. Arya menuturkan, hal tersebut karena sejumlah partai memang secara konsisten dan serius menggarap calon pemilih dari generasi milenial, baik melalui media sosial, televisi, maupun aktivitas kerelawanan.
Namun, menjadi pekerjaan rumah baru ketika partai-partai tersebut belum memiliki ikon muda yang merepresentasikan suara milenial tersebut.
“Gerindra memang yang porsi pemilih milenialnya besar dibandingkan dengan non-milenialnya itu sejak awal ingin melakukan branding yang serius terhadap tokoh-tokoh muda meskipun di internal mereka tidak ada ikon yang kuat yang merepresentasikan generasi milenial, tetapi mereka serius menggarap ini,” ucapnya.
Meski masuk sebagai partai baru, Perindo berhasil naik sebagai partai papan tengah. Dari survei popularitas, Perindo berada di posisi keenam dengan 81,5 persen pemilih milenial. Sementara dari segi elektabilitas, partai yang dipimpin Hary Tanoesoedibjo itu bahkan berada di posisi kelima dengan 4,5 persen.
Arya menuturkan, kepemilikan jaringan media massa Hary Tanoe dinilai membawa keuntungan bagi Perindo, terutama televisi. Dari hasil survei yang sama, 79,3 persen milenial menonton televisi setiap hari. Dengan kekuatan jaringan televisi yang tersebar merata ke seluruh daerah di Indonesia, sosialisasi Perindo ke daerah-daerah akan lebih cepat.
“Itu yang menunjukkan mengapa tingkat popularitasnya tinggi,” ujarnya.
Ping
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
