Selama Dua Minggu, Tol Becakayu Gratis
Bekasi – Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu Seksi 1B dan 1C pagi tadi diresmikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo. Tol menghubungkan Cipinang- Jakasampurna (Bekasi) itu membentang sepanjang 8,26 km.
Direktur Utama Waskita Karya M Choliq mengatakan setelah diresmikan, jalan tol baru ini sudah bisa dilalui kendaraan mulai besok, tepatnya pukul 09.00 WIB. Panjang jalan tol yang bisa dilalui untuk saat ini masih 8,26 km dari total panjang 23,8 km.
Pihak pengelola pun menggratiskan tarif tol selama dua minggu ke depan. Hal ini dilakukan karena pihaknya masih menunggu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permenpupr) tentang tarif yang sedianya baru akan keluar pada dua Minggu mendatang.
“Segera dibuka untuk umum. Amandemennya belum saya terima. Jadi nanti tarif barunya dalam amandemen tersebut. Dan belum ditetapkan. Tapi kira-kira dua Minggu sudah final. Jadi dua Minggu gratis,” ujarnya saat ditemui di Jalan Tol Becakayu, Bekasi, Jumat (3/11).
Namun saat ditanya mengenai tarif menurut perkiraannya, Choliq tidak menyebutkannya secara rinci. Ia hanya memberi gambaran bahwa sempat ada hitungan Rp1.100 per KM untuk tarif tol Becakayu. “Saya tidak hafal. Tapi dulunya Rp1.100 per KM. Saya agak lupa kapan itu,” jelasnya. Itu berarti jika dikalikan panjang tol, maka range harganya bisa sekitar Rp9 ribu-Rp10 ribu.
Untuk pintu masuknya, masyarakat bisa melalui satu on ramp Cipinang, satu on ramp Jatiwaringin, dua on ramp Pondok Kelapa, dan satu on ramp Jakasampurna. Sementara untuk keluar jalan tol, pengendara bisa melalui satu off ramp Cipinang, satu off ramp Jatiwaringin, dua off ramp Pondok Kelapa, dan satu off ramp Bintara Jaya.
Jalan tol ini dibangun secara eleveted dengan masing-masing memiliki tiga lajur. Rencananya masyarakat bisa melalui jalan tol ini dengam kecepatan maksimal 80 km/jam.
Perlu diketahui jalan tol yang menghubungkan Bekasi, Cawang dan Kampung Melayu ini dibangun dan dioperasikan oleh PT Kresna Kusum Dyandra Marga (KKDM). KKDM merupakan perusahaan konsorsium yang terdiri dari mayoritas saham PT Waskita Toll Road dan Jasa Marga.
Kehadiran tol Becakayu diharapkan bisa menambah kapasitas dan pilihan para pengguna jalan, serta membuat jarak tempuh perjalanan menjadi jauh lebih cepat. Jika selama ini waktu tempuh dari Kota Bekasi yang menuju Jakarta sekitar dua jam perjalanan, dengan dioperasikannya Tol Becakayu diperkirakan akan mempersingkat waktu tempuh sekitar satu setengah jam perjalanan. Dengan begitu, dari Bekasi ke Kampung Melayu diperkirakan bisa ditempuh dalam waktu 30 menit.
Sempat Tidak Dipercaya
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengaku bahagia dengan beroperasinya tol tersebut, meskipun baru sebatas seksi 1B dan 1C saja. Pasalnya, tol ini sudah 21 tahun tak kunjung rampung. Bahkan lantaran terlalu lama mangkrak, banyak masyarakat yang tidak percaya jika tol Becakayu bisa rampung dan beroperasi pada hari ini.
“Percayalah kita ikuti terus ini. Dulu pada enggak percaya tiga tahun lalu bisa rampung ini, akhirnya rampung kan,” ujarnya dalam acara peresmian seksi 1B dan 1C tol Becakayu. Menurut Jokowi, nantinya tol ini rencananya akan dilanjutkan menuju Bekasi Barat hingga ke Tambun.
“(Tol ini) untuk mengurai kemacetan yang telah bertahun-tahun ada dan kita tahu bahwa jalan tol Becakayu ini sudah berhenti 21 tahun. Karena SPK, Surat Perintah Kerja diberikan tahun 1996. Dan sejak awal 2015 dikerjakan dan sekarang selesai. Nanti akan diteruskan ke Tambun, sama Bekasi Barat. Diteruskan sehingga akses dari Jakarta menuju Bekasi akan semakin lancar,” jelasnya.
Tol ini dibangun melayang dengan lebar total jalur tol 6 meter yang terdiri dari lebar jalur, bahu luar, dan bahu dalam. Secara keseluruhan tol ini memiliki 2 seksi yaitu Seksi 1 (Casablanca-Jaka Sampuma) 11 Km dan Seksi II (Jaka Sampurna-Duren Jaya) 10,04 km. Adapun untuk seksi 1A dari jalan DI Panjaitan ke Cipinang sepanjang 3,19 km saat ini progres pengerjaan fisiknya sebesar 55,15% dengan pengadaan lahan 79%. Seksi ini ditargetkan rampung pada April 2018.
Novianto
BERITA
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
BERITA
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
BERITA
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.