Pemerintah Putuskan Pelaksanaan PON ke-20 Papua Ditunda Jadi Oktober 2021
Jakarta – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainuddin Amali, menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua yang tadinya direncanakan pada bulan Oktober tahun 2020 ini ditunda menjadi bulan Oktober tahun 2021.
“Beberapa pertimbangan yang mendasari penundaan itu adalah pertama, penyelesaian pekerjaan fisik venue yang masih berlangsung sampai dengan sebelum Covid-19, akhirnya harus tertunda,” ujar Menpora menyampaikan hasil Rapat tentang kelanjutan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan Peparnas (Pekan Paralimpik Nasional) yang rencananya dilakukan pada bulan Oktober tahun 2020 di Papua, Kamis (23/4).
Lebih lanjut, Menpora menjelaskan bahwa dengan kondisi tersebut belum semua venue yang direncanakan akan digunakan untuk seluruh pertandingan cabang-cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada PON ke-20 tahun 2020 ini tidak bisa diteruskan pelaksanaannya.
“Yang pertama karena bahan-bahan sekarang ini sudah kurang tersedia, kemudian pendistribusian bahan-bahan untuk pembangunan itu yang didatangkan dari luar Papua juga mengalami hambatan,” imbuh Menpora.
Sebagaimana diketahui, Menpora menjelaskan bahwa sekarang di Provinsi Papua memberlakukan penutupan. ia menambahkan bahwa kondisi lainnya adalah tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di sana sebagian juga didatangkan dari luar Papua.
“Selanjutnya juga hal-hal yang menjadi pertimbangan kami tentang pengadaan peralatan dengan situasi Covid-19 ini yang bukan hanya saja di Indonesia, tetapi melanda dunia. Maka tentu pengadaan peralatannya kami mengalami kesulitan,” ungkap Menpora.
Menurut Menpora, negara-negara produsen yang tadinya diharapkan bisa diminta untuk mensuplai peralatan-peralatan olahraga yang akan digunakan pada PON ke-20 itu ternyata juga mengalami kondisi yang sama, sehingga mereka juga dalam produksinya terkendala.
“Belum lagi kalau kita bicara tentang distribusi dan pengirimannya dan berbagai hal yang juga menyangkut itu. Di samping itu, usulan dari cabang-cabang olahraga dan diskusi kami dari dengan KONI Pusat, ada surat dari Gubernur Papua, kemudian rekomendasi dari hasil rapat kerja dengan Komisi X DPR RI Saya minta ditunda. Maka juga itu menjadi pertimbangan yang kami laporkan kepada Bapak Presiden,” kata Menpora.
Selanjutnya, Menpora juga menjelaskan bahwa dari sisi kesehatan kontingen dengan kondisi dan situasi Covid-19 ini, maka seluruh pelatihan-pelatihan yang terpusat di daerah-daerah atau pelatda itu terhenti dan sekarang ini peserta melakukan latihan secara mandiri untuk menjaga kebugaran saja.
“Untuk prestasi yang maksimal tidak bisa kita harapkan. Padahal kita tahu persis bahwa tujuan dari PON itu adalah puncak prestasi olahraga tingkat nasional. Nah ini tidak akan tercapai, apalagi kalau kita bicara tentang cabang-cabang olahraga yang tim. Maka kerja sama tim tidak bisa dilatih hanya dalam waktu 1-2 hari. Nah, demikian juga dengan yang lain-lain,” jelas Menpora.
Dengan berbagai pertimbangan ini, menurut Menpora, Presiden mengambil keputusan untuk menunda pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional yang XX dan Peparnas yang XVI tahun 2021.
“Bulannya pun sudah diputuskan tadi bulan Oktober tahun 2021. Kenapa Oktober 2021? Tolong ditampilkan yang halaman 8. Nah, ini pertimbangannya supaya teman-teman mengetahui sendiri kegiatan yang ada di tahun 2021 halaman 8, halaman 8, Itu ya. Nah, ini. Iya ini adalah kalender kegiatan kita, jadi mulai dengan bulan April kemudian Mei sudah ada Piala Dunia, ada Olimpiade, ada ASEAN school games, kemudian Islamic Solidarity Games,” ujarnya.
Dari agenda yang sudah terjadwal tersisa bulan Oktober, Menpora sampaikan bahwa waktu satu tahun penundaan adalah ideal, baik untuk persiapan infrastruktur, venue dan tempat penginapan maupun untuk persiapan kontingen serta pengadaan alatnya.
“Oleh sebabnya kami merencanakan Oktober dan itu sudah menjadi keputusan, sudah dihilangkan. Itulah teman-teman sekalian hal penting yang ingin kami sampaikan. Dengan demikian sekali lagi saya ingin mengulang bahwa keputusan yang sudah diputuskan oleh Bapak Presiden Pekan Olahraga Nasional yang ke-20 kita akan tunda sampai dengan bulan Oktober tahun 2021,” jelasnya.
Respon Provinsi Papua Mengenai respons Provinsi Papua, Menpora menjelaskan bahwa Wakil Gubernur mewakili Pemerintah Provinsi sangat menyambut baik karena sebelumnya Gubernur Papua itu sudah mengirim surat pada tanggal 7 April 2020 kepada Presiden yang menyampaikan kondisi yang ada di lapangan.
“Karena dengan adanya pandemi Covid-19 ini maka seluruh konsentrasi dan sumber daya yang ada di Papua diarahkan untuk penanganan Covid-19. Makanya mereka minta arahan bagaimana tentang PON. Nah, tadi begitu oleh Bapak Presiden diputuskan ditunda, mereka tentu sangat menerima dan setuju dengan penundaan itu,” pungkas Menpora akhiri keterangan.
(chrst)
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
