Achmad Yurianto: Data Kasus Corona Indonesia 2.491 Positif, 209 Meninggal dan 192 Sembuh Per 6 April 2020
Jakarta – Kasus positif virus Corona (COVID-19) di Indonesia kembali bertambah dan kini menyentuh angka 2.491. Pemerintah untuk itu terus mengingatkan masyarakat selalu berada di rumah dan menggunakan masker ketika berada di luar.
“Tetap lakukan langkah-langkah jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Ini adalah hal-hal yang penting. Ingatkan semuanya, saling mengingatkan, ini menjadi kunci keberhasilan kita. Oleh karena itu, kita tetap komit untuk melaksanakan tugas-tugas ini,” kata Juru Bicara Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto dalam konferensi pers di saluran YouTube Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Senin (6/4/2020).
Yuri, sapaan akrabnya, mengatakan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam penanganan COVID-19 dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari upaya menjaga jarak secara fisik. Yuri melihat masih ada kasus-kasus di mana orang yang terlihat sehat rupanya membawa penyakit dan menularkan virus Corona ke orang lain.
“Ini adalah tindak lanjut dari upaya dalam menjaga jarak secara fisik, secara lebih besar lagi, agar kita yakini bahwa transmisi penyakit dari orang yang sakit kepada orang yang sehat bisa kita hentikan. Ini disebabkan karena kita melihat penambahan kasus yang terus-menerus meningkat. Jumlah kematian dan penyebaran yang sangat cepat ke beberapa wilayah dan sekitarnya,” ujar Yuri.
Data Kasus Corona di Indonesia Per 6 April 2020 Pukul 15.40 WIB
Berikut pernyataan lengkap Achmad Yurianto:
Pada kesempatan hari ini, kami akan menyampaikan beberapa update terkait dengan upaya kita bersama untuk melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit COVID-19 yang kita hadapi bersama. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jurnalis yang terus-menerus sampai dengan hari ini tidak henti-hentinya untuk memberitakan perkembangan tentang respons COVID-19 ke seluruh pelosok tanah air, bahkan ke seluruh dunia. Kami berharap hubungan saudara-saudara pekerja media untuk terus menyerukan masker untuk semua. Karena ini langkah efektif untuk melengkapi physical distancing, untuk melengkapi upaya kita menjaga jarak agar rantai penularan COVID-19 bisa kita hentikan dengan baik.
Oleh karena itu, saat ini kita sadari bahwa bertambahnya kasus setiap hari kita yakini karena masih ada sumber penular yang berada di luar yang susah untuk kita deteksi, yang susah untuk kita tandai karena sebagian mereka adalah kelompok orang-orang yang tanpa gejala. Yaitu orang-orang yang di dalam tubuhnya telah dapat virus dan virus ini berkembangbiak kemudian menyebar ke sekitarnya melalui percikan ludah, droplet, pada saat dia berbicara, pada saat dia bersin, ataupun pada saat dia batuk. Sementara yang bersangkutan tidak merasakan bahwa dirinya sakit, tidak merasakan bahwa dirinya memiliki virus yang bisa menyebar ke mana-mana. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo telah mengingatkan kita semua, sejalan juga dengan rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Dunia agar seluruh masyarakat menggunakan masker. Sekali lagi, agar seluruh masyarakat menggunakan masker, terutama pada saat beraktivitas di luar rumah. Oleh karena itu, secara mandiri kita mampu untuk membuat masker-masker kain ini. Masker bedah, masker N95 hanya diperuntukkan bagi petugas kesehatan. Oleh karena itu, kita cukup menggunakan masker kain yang bisa kita buat sendiri. Kita gunakan maksimal 4 jam dalam sehari dan kemudian kita cuci kembali dengan air sabun. Oleh karena itu, mari sekali lagi kita semua menggunakan masker. Masker untuk semua. Saya yakin bahwa rekan-rekan jurnalis akan membantu kita untuk menggencarkan kampanye ini agar seluruhnya menggunakan masker.
Saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama memberantas dan menghentikan laju penularan ini. Di rumah adalah cara yang terbaik, di rumah adalah tempat yang paling aman yang bisa kita ciptakan. Tidak usah berpergian ke manapun, tetap tinggal di rumah. Mari kita tempuh perayaan Paskah dan Insya Allah bulan puasa Ramadhan dengan menjaga diri kita agar tetap sehat, menjaga agar keluarga kita tetap sehat, menjaga orang lain agar tetap sehat. Mari kita beribadah di rumah masing-masing. Tidak usah berpergian karena risiko berpergian akan meningkatkan risiko penularan. Kita berada di tengah orang yang tidak kita ketahui, apakah dia OTG atau bukan. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita lakukan ini dengan baik.
Untuk itu, Menteri Kesehatan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar. Tujuannya adalah membatasi. Sekali lagi, tujuannya adalah membatasi komunikasi kontak sosial fisik dalam skala yang lebih besar. Ini adalah tindak lanjut dari upaya dalam menjaga jarak secara fisik, secara lebih besar lagi, agar kita yakini bahwa transmisi penyakit dari orang yang sakit kepada orang yang sehat bisa kita hentikan. Ini disebabkan karena kita melihat penambahan kasus yang terus-menerus meningkat. Jumlah kematian dan penyebaran yang sangat cepat ke beberapa wilayah dan sekitarnya. Oleh karena itu, kita terus-menerus akan melakukan kajian epidemiologis untuk membatasi mobilitas manusia sebagai pembawa penyakit ini. Oleh karena itu, kuatkan bahwa kita tidak akan berpergian, tidak mudik, karena ini akan menambah risiko.
Saudara-saudara sekalian, terus ikuti perkembangan penyakit ini. Silakan, pemerintah telah menyiapkan beberapa informasi yang bisa diakses, baik di portal resmi Gugus Tugas COVID-19, hotline, kemudian ada WhatsApp COVID-19 di nomor 081133399000 atau melalui HaloKemkes 1500567 serta banyak aplikasi online dan tele-medicine lainnya yang bisa diakses.
Berikutnya kami laporkan bahwa per 6 April, hari ini, kita sudah melaksanakan pemeriksaan spesimen terhadap 11.242 orang. Dan 8.000 atau 80 persennya tidak terbukti Coronavirus Disease-19. Kita prihatin masih ada juga sebagian tenaga kesehatan yang terpaksa harus menderita penyakit ini dan kemudian gugur dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, komitmen pemerintah tetap diperkuat dengan cara mendistribusikan terus-menerus alat pelindung diri sebagai bagian kelengkapan dari petugas kesehatan untuk merawat (pasien) COVID-19 ini. Distribusi terus-menerus akan dilakukan dari proporsi masing-masing provinsi. Gugus Tugas sudah aktif di 27 provinsi dan 154 kabupaten/kota, ini adalah respons yang nyata bagi kesungguhan pemerintah untuk mengharmonisasikan upaya pencegahan COVID-19. Partisipasi masyarakat dari seluruh penjuru dunia telah kita terima. Rp 82,5 miliar sudah disumbangkan untuk penanganan COVID-19 ini. Kami mempertanggungjawabkan ini secara baik, kami mempertanggungjawabkan ini secara terbuka. Oleh karena itu kita harus menempatkan bahwa masyarakat adalah ujung tombak suksesnya pencegahan COVID-19 ini. Tetap lakukan langkah-langkah jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Ini adalah hal-hal yang penting. Ingatkan semuanya, saling mengingatkan, ini menjadi kunci keberhasilan kita. Oleh karena itu, kita tetap komit untuk melaksanakan tugas-tugas ini.
Kemudian yang terakhir, saya akan menyampaikan perkembangan kasus yang kita terima pada pencatatan hari ini. Kita dapatkan penambahan kasus baru konfirmasi positif COVID-19 dari pemeriksaan dengan menggunakan metode PCR, bukan pemeriksaan rapid test sebanyak 218 kasus baru, sehingga total menjadi 2.491 kasus. Kemudian sembuh 28 orang, sehingga total menjadi 192 orang. Kemudian masih ada pertambahan kasus yang meninggal sebanyak 11 orang, sehingga total menjadi 209 orang.
Saudara-saudara sekalian, sekali lagi gambaran yang riil dari data yang kita dapatkan pada hari ini masih menunjukkan terjadinya penularan di luar, masih ada kasus positif tanpa gejala yang berada di tengah-tengah masyarakat, masih ada masyarakat yang rentan tertular karena tidak menggunakan masker, tidak mencuci tangan. Oleh karena itu, mari patuhi, disiplin, mencuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir, patuhi dan disiplin memakai masker, patuhi dan disiplin menjaga jarak, patuhi dan disiplin untuk tetap tinggal di rumah, patuhi untuk tidak berpergian, termasuk pulang kampung. Apabila ini kita disiplin, kita kerjakan bersama-sama, dengan saling mengingatkan, maka kita yakin bahwa penularan ini akan bisa kita hentikan.
Saudara-saudara sekalian, saya sadar, kami yakin, kita semua bersama-sama meyakini bahwa kita semua bisa menghadapi masa-masa sulit ini. Karena kita bersedia dengan tulus dan ikhlas untuk melindungi diri sendiri, melindungi keluarga kita sebagai basis dari masyarakat, melindungi masyarakat di sekitar kita, melindungi orang tua kita yang rentan terhadap penyakit ini, dan melindungi seluruhnya, sanak saudara kita. Lindungi kampung kita, lindungi bangsa kita. Dengan cara inilah kita akan bisa menghadapi dengan penuh keyakinan. Kami yakin, Indonesia pasti bisa, pasti bisa.
Terima kasih, selamat sore.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
