Achmad Yurianto: Data Kasus Corona Indonesia 2.491 Positif, 209 Meninggal dan 192 Sembuh Per 6 April 2020
Jakarta – Kasus positif virus Corona (COVID-19) di Indonesia kembali bertambah dan kini menyentuh angka 2.491. Pemerintah untuk itu terus mengingatkan masyarakat selalu berada di rumah dan menggunakan masker ketika berada di luar.
“Tetap lakukan langkah-langkah jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Ini adalah hal-hal yang penting. Ingatkan semuanya, saling mengingatkan, ini menjadi kunci keberhasilan kita. Oleh karena itu, kita tetap komit untuk melaksanakan tugas-tugas ini,” kata Juru Bicara Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto dalam konferensi pers di saluran YouTube Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Senin (6/4/2020).
Yuri, sapaan akrabnya, mengatakan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam penanganan COVID-19 dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari upaya menjaga jarak secara fisik. Yuri melihat masih ada kasus-kasus di mana orang yang terlihat sehat rupanya membawa penyakit dan menularkan virus Corona ke orang lain.
“Ini adalah tindak lanjut dari upaya dalam menjaga jarak secara fisik, secara lebih besar lagi, agar kita yakini bahwa transmisi penyakit dari orang yang sakit kepada orang yang sehat bisa kita hentikan. Ini disebabkan karena kita melihat penambahan kasus yang terus-menerus meningkat. Jumlah kematian dan penyebaran yang sangat cepat ke beberapa wilayah dan sekitarnya,” ujar Yuri.
Data Kasus Corona di Indonesia Per 6 April 2020 Pukul 15.40 WIB
Berikut pernyataan lengkap Achmad Yurianto:
Pada kesempatan hari ini, kami akan menyampaikan beberapa update terkait dengan upaya kita bersama untuk melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit COVID-19 yang kita hadapi bersama. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jurnalis yang terus-menerus sampai dengan hari ini tidak henti-hentinya untuk memberitakan perkembangan tentang respons COVID-19 ke seluruh pelosok tanah air, bahkan ke seluruh dunia. Kami berharap hubungan saudara-saudara pekerja media untuk terus menyerukan masker untuk semua. Karena ini langkah efektif untuk melengkapi physical distancing, untuk melengkapi upaya kita menjaga jarak agar rantai penularan COVID-19 bisa kita hentikan dengan baik.
Oleh karena itu, saat ini kita sadari bahwa bertambahnya kasus setiap hari kita yakini karena masih ada sumber penular yang berada di luar yang susah untuk kita deteksi, yang susah untuk kita tandai karena sebagian mereka adalah kelompok orang-orang yang tanpa gejala. Yaitu orang-orang yang di dalam tubuhnya telah dapat virus dan virus ini berkembangbiak kemudian menyebar ke sekitarnya melalui percikan ludah, droplet, pada saat dia berbicara, pada saat dia bersin, ataupun pada saat dia batuk. Sementara yang bersangkutan tidak merasakan bahwa dirinya sakit, tidak merasakan bahwa dirinya memiliki virus yang bisa menyebar ke mana-mana. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo telah mengingatkan kita semua, sejalan juga dengan rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Dunia agar seluruh masyarakat menggunakan masker. Sekali lagi, agar seluruh masyarakat menggunakan masker, terutama pada saat beraktivitas di luar rumah. Oleh karena itu, secara mandiri kita mampu untuk membuat masker-masker kain ini. Masker bedah, masker N95 hanya diperuntukkan bagi petugas kesehatan. Oleh karena itu, kita cukup menggunakan masker kain yang bisa kita buat sendiri. Kita gunakan maksimal 4 jam dalam sehari dan kemudian kita cuci kembali dengan air sabun. Oleh karena itu, mari sekali lagi kita semua menggunakan masker. Masker untuk semua. Saya yakin bahwa rekan-rekan jurnalis akan membantu kita untuk menggencarkan kampanye ini agar seluruhnya menggunakan masker.
Saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama memberantas dan menghentikan laju penularan ini. Di rumah adalah cara yang terbaik, di rumah adalah tempat yang paling aman yang bisa kita ciptakan. Tidak usah berpergian ke manapun, tetap tinggal di rumah. Mari kita tempuh perayaan Paskah dan Insya Allah bulan puasa Ramadhan dengan menjaga diri kita agar tetap sehat, menjaga agar keluarga kita tetap sehat, menjaga orang lain agar tetap sehat. Mari kita beribadah di rumah masing-masing. Tidak usah berpergian karena risiko berpergian akan meningkatkan risiko penularan. Kita berada di tengah orang yang tidak kita ketahui, apakah dia OTG atau bukan. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita lakukan ini dengan baik.
Untuk itu, Menteri Kesehatan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar. Tujuannya adalah membatasi. Sekali lagi, tujuannya adalah membatasi komunikasi kontak sosial fisik dalam skala yang lebih besar. Ini adalah tindak lanjut dari upaya dalam menjaga jarak secara fisik, secara lebih besar lagi, agar kita yakini bahwa transmisi penyakit dari orang yang sakit kepada orang yang sehat bisa kita hentikan. Ini disebabkan karena kita melihat penambahan kasus yang terus-menerus meningkat. Jumlah kematian dan penyebaran yang sangat cepat ke beberapa wilayah dan sekitarnya. Oleh karena itu, kita terus-menerus akan melakukan kajian epidemiologis untuk membatasi mobilitas manusia sebagai pembawa penyakit ini. Oleh karena itu, kuatkan bahwa kita tidak akan berpergian, tidak mudik, karena ini akan menambah risiko.
Saudara-saudara sekalian, terus ikuti perkembangan penyakit ini. Silakan, pemerintah telah menyiapkan beberapa informasi yang bisa diakses, baik di portal resmi Gugus Tugas COVID-19, hotline, kemudian ada WhatsApp COVID-19 di nomor 081133399000 atau melalui HaloKemkes 1500567 serta banyak aplikasi online dan tele-medicine lainnya yang bisa diakses.
Berikutnya kami laporkan bahwa per 6 April, hari ini, kita sudah melaksanakan pemeriksaan spesimen terhadap 11.242 orang. Dan 8.000 atau 80 persennya tidak terbukti Coronavirus Disease-19. Kita prihatin masih ada juga sebagian tenaga kesehatan yang terpaksa harus menderita penyakit ini dan kemudian gugur dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, komitmen pemerintah tetap diperkuat dengan cara mendistribusikan terus-menerus alat pelindung diri sebagai bagian kelengkapan dari petugas kesehatan untuk merawat (pasien) COVID-19 ini. Distribusi terus-menerus akan dilakukan dari proporsi masing-masing provinsi. Gugus Tugas sudah aktif di 27 provinsi dan 154 kabupaten/kota, ini adalah respons yang nyata bagi kesungguhan pemerintah untuk mengharmonisasikan upaya pencegahan COVID-19. Partisipasi masyarakat dari seluruh penjuru dunia telah kita terima. Rp 82,5 miliar sudah disumbangkan untuk penanganan COVID-19 ini. Kami mempertanggungjawabkan ini secara baik, kami mempertanggungjawabkan ini secara terbuka. Oleh karena itu kita harus menempatkan bahwa masyarakat adalah ujung tombak suksesnya pencegahan COVID-19 ini. Tetap lakukan langkah-langkah jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Ini adalah hal-hal yang penting. Ingatkan semuanya, saling mengingatkan, ini menjadi kunci keberhasilan kita. Oleh karena itu, kita tetap komit untuk melaksanakan tugas-tugas ini.
Kemudian yang terakhir, saya akan menyampaikan perkembangan kasus yang kita terima pada pencatatan hari ini. Kita dapatkan penambahan kasus baru konfirmasi positif COVID-19 dari pemeriksaan dengan menggunakan metode PCR, bukan pemeriksaan rapid test sebanyak 218 kasus baru, sehingga total menjadi 2.491 kasus. Kemudian sembuh 28 orang, sehingga total menjadi 192 orang. Kemudian masih ada pertambahan kasus yang meninggal sebanyak 11 orang, sehingga total menjadi 209 orang.
Saudara-saudara sekalian, sekali lagi gambaran yang riil dari data yang kita dapatkan pada hari ini masih menunjukkan terjadinya penularan di luar, masih ada kasus positif tanpa gejala yang berada di tengah-tengah masyarakat, masih ada masyarakat yang rentan tertular karena tidak menggunakan masker, tidak mencuci tangan. Oleh karena itu, mari patuhi, disiplin, mencuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir, patuhi dan disiplin memakai masker, patuhi dan disiplin menjaga jarak, patuhi dan disiplin untuk tetap tinggal di rumah, patuhi untuk tidak berpergian, termasuk pulang kampung. Apabila ini kita disiplin, kita kerjakan bersama-sama, dengan saling mengingatkan, maka kita yakin bahwa penularan ini akan bisa kita hentikan.
Saudara-saudara sekalian, saya sadar, kami yakin, kita semua bersama-sama meyakini bahwa kita semua bisa menghadapi masa-masa sulit ini. Karena kita bersedia dengan tulus dan ikhlas untuk melindungi diri sendiri, melindungi keluarga kita sebagai basis dari masyarakat, melindungi masyarakat di sekitar kita, melindungi orang tua kita yang rentan terhadap penyakit ini, dan melindungi seluruhnya, sanak saudara kita. Lindungi kampung kita, lindungi bangsa kita. Dengan cara inilah kita akan bisa menghadapi dengan penuh keyakinan. Kami yakin, Indonesia pasti bisa, pasti bisa.
Terima kasih, selamat sore.
Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11 persen pada Triwulan I-2024 (year on year/YoY). Banyak pihak yang mensinyalir bahwa capaian tersebut tak lepas dari momentum penyelenggaraan pesta demokrasi yang disusul dengan peningkatan konsumsi saat Ramadan tiba.
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan pertumbuhan ekonomi tak hanya hadir saat dua momentum tersebut. Menurutnya, bahkan liburan seperti long weekend pun bisa ikut mengakselerasi perputaran ekonomi lantaran meningkatnya konsumsi masyarakat pada waktu tersebut.
“Bahkan masyarakat Indonesia sekarang itu liburan panjang pun itu menjadi salah satu sarana masyarakat untuk melakukan upaya konsumsi. Nah inilah yang menjadi daya tarik ekonomi Indonesia,” kata Misbakhun saat ditemui Parlementaria di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta beberapa saat lalu.
Politisi Fraksi Partai Golkar ini optimis apabila ekonomi terus menggeliat dengan tren pertumbuhan yang positif maka maka ekonomi Indonesia akan semakin kuat. Hal ini juga memberikan timbal balik bagi pergerakan UMKM di tanah air.
“Kalau ekonomi terus menggeliat, pertumbuhannya baik tentu saya yakin ke depan ekonomi Indonesia akan semakin kuat. Karena apa? UMKM nya hidup! Konsumsi itu sebetulnya menghidupkan UMKM, menghidupkan produk-produk yang selama ini menjadi penopang kebutuhan sehari-hari masyarakat. Konsumsi rumah tangga itu kan ada di sana,” jelasnya.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu lantas juga menyinggung upaya pemerintah dalam memperkuat UMKM seperti program-program pembiayaan yang tengah digelontorkan. Ia mengungkapkan bahwa UMKM juga memberikan sumbangsih bagi peningkatan daya beli masyarakat.
“Upaya pemerintah untuk memberikan penguatan kepada UMKM dalam bentuk KUR, subsidi KUR, kemudian fasilitas-fasilitas pembiayaan kredit mikro dan ultra mikro dan sebagainya Itu salah satu penopang. Salah satu penopang yang memberikan penguatan terhadap konsumsi. Karena apa UMKM kita itu salah satu penyerap dan memberikan sumbangsih terhadap apa? orang mempunyai daya beli,” tuturnya.
Meski begitu, Misbakhun mengingatkan bahwa tetap diperlukan sektor produksi untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan jangan sampai terjadi PHK. Menutup pernyataannya Misbakhun juga mengingatkan bahwa dalam sebuah sistem ekonomi ada sektor yang mengalami kontraksi dan ada juga sektor yang mengalami pertumbuhan.
Jakarta – Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah berniat mengecilkan peran pers. Menurut Meutya, hubungan Komisi I DPR dengan Dewan Pers selalu sinergis dan saling melengkapi. Bahkan, ia menyebut bahwa keberlangsungan media yang sehat adalah hal yang penting. Hal tersebut ia sampakan menyusul ramainya jagad media terkait sejumlah pasal dalam draf revisi UU Penyiaran.
“Tidak ada dan tidak pernah ada semangat ataupun niatan dari Komisi I untuk mengecilkan peran Pers. Hubungan selama ini dengan mitra Komisi I yaitu Dewan Pers sejak Prof Bagir, Prof Nuh, dan Alm Prof Azyumardi adalah hubungan yang sinergis dan saling melengkapi termasuk dalam lahirnya Publisher Rights,” ujar Meutya, melalui keterangan tertulis kepada media, di Jakarta, Kamis (16/5/2024).
Politisi Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan bahwa saat ini belum ada naskah revisi UU Penyiaran yang resmi. Sehingga, yang saat ini beredar di masyarakat kemungkinan adalah draf RUU dalam beberapa versi. Maka dari itu ia menyebut, RUU ini masih sangat dinamis. Dia mengakui bahwa penulisan draf tersebut belum sempurna dan cenderung multitafsir. Oleh karena itu, Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik.
“Tahapan draf revisi UU penyiaran saat ini masih di Badan Legislasi, yang artinya belum ada pembahasan dengan pemerintah. Komisi I membuka ruang seluas-luasnya untuk berbagai masukan dari masyarakat dan akan diumumkan ke publik secara resmi,” imbuh Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Meutya lalu menuturkan, Komisi I DPR telah menggelar rapat internal pada Rabu, 15 Mei 2024. Hasil dari rapat tersebut menyepakati bahwa Panja Penyiaran DPR akan mempelajari lagi masukan dari masyarakat terkait revisi UU Penyiaran. Komisi I berkomitmen untuk terus membuka ruang luas bagi berbagai masukan, mendukung diskusi dan diskursus untuk revisi UU penyiaran sebagai bahan masukan.
Diketahui, revisi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran saat ini memang menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Banyak pihak yang khawatir revisi ini akan mengancam kebebasan jurnalis dan ruang digital. Draf revisi UU Penyiaran tertanggal 27 Mei 2024 yang berisikan 14 BAB dan total 149 pasal, mendapat sorotan khusus pada beberapa pasal yang dianggap bermasalah.
Pasal 8A huruf q dan Pasal 50 B Ayat 2 huruf c, misalnya, dikritik karena dinilai berpotensi mengancam kebebasan pers. Pasal 8A huruf q memberikan kewenangan kepada Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang penyiaran, yang selama ini merupakan tugas Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Pers.
Medan – Bandara Internasional Kualanamu, Medan, Sumatera Utara, menjadi salah satu bandara yang melayani penerbangan teknikal landing untuk pemberangkatan haji tahun 2024. Sebanyak 204 penerbangan diketahui akan menjalani technical landing pada pemberangkatan haji tahun ini untuk mengisi bahan bakar di bandara tersebut.
Menjadi bandara yang melayani technical landing, membuat Medan memiliki tanggung jawab lebih terhadap jemaah haji asal Indonesia. Melihat pengalaman pemberangkatan haji tahun lalu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menjelaskan ada beberapa kejadian ketika pemberhentian pesawat di Kualanamu yang perlu menjadi perhatian. Misalnya, adanya jemaah haji yang mengalami sakit saat transit di Kualanamu.
Hingga kini, lanjut Marwan, masih belum ada standar operasional yang jelas dalam mengatasi permasalahan tersebut. Sehingga perlu diatur lebih lanjut dengan pengalokasian anggaran yang jelas hingga pihak mana yang harus menangani permasalahan tersebut.
“Ketika technical landing berada di Kualanamu, ada jamaah yang sakit, ada jamaah yang harus turun, itu anggarannya tidak ada disini. Maka siapa yang menanggulangi ini? Itu ya tadi laporan ketika itu ditangani (maskapai) Garuda, dia lah yang menanggung biayanya mengantar ke rumah sakit, pengobatan. Ketika itu ditangani oleh Kemenag, Kemenag yang akan menanggung nanti akan ditagih. Menurut kami menagih ini tidak mudah,” jelasnya kepada Parlementaria, di Medan, Sumatera Utara, Kamis (16/5/2024).
Untuk itu, Politisi Fraksi PKB ini mengatakan nantinya akan membahas lebih lanjut bagaimana penanganan permasalahan tersebut dalam rapat kerja di Komisi VIII. “Kedepan kami akan bicarakan di Komisi VIII supaya itu disiapkan anggaran di sini, supaya tidak terjadi tolak menolak nanti Pak Ramlan sebagai UPT di sini ya jauh jauh dari situasi itu supaya mengambil tanggung jawab. Nah ini jangan terjadi seperti itu. Ya nanti akan bicarakan di komisi VIII,” lanjutnya.
Misbakhun: Konsumsi Dalam Negeri Penopang Terbesar Pertumbuhan Triwulan I-2024
Komisi I Tegaskan Hubungan dengan Dewas Pers Selalu Sinergis
Perlu Anggaran Khusus Bagi Embarkasi Haji Medan untuk Layani Jemaah Haji Saat Transit
Masih Perlu Kajian Mendalam Terapkan Kenaikan PPN Jadi 12 Persen di 2025
Jadi Tuan Rumah WWF 2024, DPR bersama IPU Kolaborasi Akan Bahas Krisis Air Dunia di Bali
Forum WWF 2024 Diharapkan Turunkan Konflik Air di Seluruh Dunia
Polemik Pembatalan SK 500 Bidan PPPK Lulusan D4 Harus Segera Diselesaikan
Fikri Faqih Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Tur Belajar
Tak Hanya Kriteria Fisik, Penerapan KRIS Harus Pastikan Ketersediaan Tenaga Kesehatan dan Obat
