Mendikbud Nadiem Paparkan 5 Strategi Tingkatkan Kualitas Pembelajaran
Jakarta – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, menyampaikan bahwa Programme for International Student Assessment (PISA) adalah asesmen global yang memetakan sistem-sistem pendidikan di berbagai macam negara yang dites untuk anak di umur 15 tahun.
“Seperti yang kita semua sudah ketahui, ranking kita sekarang masih banyak butuh peningkatan terutama di area literasi itu yang mengalami sedikit penurunan,” ujar Mendikbud saat memberikan keterangan pers melalui konferensi video usai Rapat Terbatas, Jumat (3/4).
Untuk itu, Mendikbud telah menyiapkan strategi yang komprehensif untuk bisa meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga nanti di tahun 2024 atau tahun 2025 saat tes PISA berikutnya bisa terlihat akan ada peningkatan, sebagai berikut:
Pertama, dan yang terpenting adalah untuk mengubah standar penilaiannya itu sendiri.
“Makanya yang telah kita lakukan dengan UN itu diubah menjadi assessment kompetensi minimum, assessment kompetensi minimum itu adalah terinspirasi oleh PISA dan memang sangat mirip dengan PISA dan soal-soalnya pun mengikuti dan melekat dengan PISA, tapi dengan assessment,” imbuh Mendikbud.
Karena PISA itu, menurut Mendikbud, hanya untuk 15 Ia akan menurunkan itu, baik yang buat SMA, SMP, dan juga SD. Ia menyebutkan bahwa step pertama adalah mengikuti standar internasional yaitu PISA dalam assessment pemetaan pendidikan kita.
“Karena UN itu standar lokal tapi assessment kompetensi kita yang baru itu adalah standar internasional. Tentunya yang dites bukan hanya kognitif saja tapi juga survei karakter dan lingkungan belajar, dimana kita akan bisa mendapatkan pemetaan hal-hal lain yang berhubungan dengan norma-norma, kesehatan mental, kesehatan moral, dan kesehatan pada anak-anak di masing-masing sekolah,” kata Mendikbud seraya menegaskan langkah pertama yakni mengubah kepada standar penilaian atau assessment global yaitu PISA.
Kedua, adalah untuk transformasi kepemimpinan sekolah, yakni memastikan bahwa guru-guru penggerak terbaik yang sekarang di berbagai macam daerah itu benar-benar yang menjadi pemimpin sekolah, yang menjadi kepala sekolah.
“Dan mereka juga diberikan fleksibilitas dan otonomi dalam penggunaan anggaran dan diberi supply dengan berbagai macam fasilitas teknologi untuk merendahkan atau meminimalisir beban administratif mereka, sehingga mereka bisa fokus pada mentoring guru-guru di dalam sekolah mereka,” tandas Mendikbud.
Ketiga, adalah peningkatan kualitas daripada pendidikan profesi guru atau PPG agar mencetak guru-guru baru dengan kualitas yang baik yang punya misi yang searah, yaitu untuk siswa yang terbaik.
“Dan ini adalah kami akan membuka program pendidikan profesi guru di berbagai macam institusi lokal maupun internasional dan itu akan menciptakan alumni-alumni lulusan yang lebih baik lagi. Karena banyak sekali guru yang pensiun, ada guru-guru PNS yang pensiun setiap tahunnya. Jadinya pabrik guru kita itu harus diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya,” ujarnya.
Kemudian, menurut Mendikbud adalah untuk memastikan juga bahwa pelatihan-pelatihan guru yang ada sekarang itu bukan sifatnya hanya teoritis tapi sifatnya praktik dan benar-benar belajar.
“Ada yang dilakukan pelatihan di dalam sekolah-sekolah lain yang kualitasnya lebih baik. Bukan hanya di dalam suatu seminar atau ditunjukkan PowerPoint tapi proses pelatihan guru itu dilakukan melalui interaksi dengan guru dan guru dan di dalam class room, observasi dan feedback,” imbuhnya.
Keempat adalah untuk melakukan transformasi pengajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa.
“Sekarang ini banyak sekali pengajaran karena silabus kita dan kebijakan-kebijakan mengajar kita sangat rigid, sangat ketat, sehingga banyak sekali guru-guru dan sekolah yang tidak bisa mengajar kurikulum yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa,” urai Nadiem.
Kadang-kadang, menurut Nadiem, terlalu sulit yang dihadapi siswa jadi kurikulum ini harus disederhanakan, dibuat lebih fleksibel, dan berorientasi kepada kompetensi, dan didukung juga dengan tool kit-tool kit online yang bisa membantu personalisasi atau segmentasi pembelajaran.
“Sehingga tidak semua murid harus mengerjakan suatu hal yang sama, bila satu kelas pun murid-murid dengan tingkat kemampuan yang berbeda bisa mengerjakan misalnya PR yang berbeda atau project yang berbeda,” tandasnya.
Kelima, adalah filsafat bahwa semua perubahan atau transformasi sekolah itu dilakukan hanya di kementerian itu akan berubah, kemitraan dengan daerah dan berbagai macam organisasi penggerak itu akan ditingkatkan.
“Jadi kami percaya di Kemendikbud bahwa partisipasi masyarakat dan berbagai macam organisasi di dunia pendidikan maupun itu nirlaba, perusahaan-perusahaan yang punya passion di pendidikan, Ed-tech, teknologi startup-startup di bidang pendidikan semuanya harus dirangkul untuk bekerja sama untuk menyasar peningkatan pembelajaran hasil belajar siswa,” pungkasnya.
(ngip)
Bandar Lampung – Komisi III DPR RI mengapresiasi rencana Presiden Jokowi yang akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online yang melibatkan antarkementerian dan lembaga. Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menilai adanya Satgas tersebut menjadi poin penting bahwa pemerintah serius untuk memberantas aktivitas haram tersebut.
Karena itu, ia mendorong para mitra Komisi III, mulai dari PPATK, Kepolisian, hingga Kejaksaan agar bertindak lebih tegas terhadap hal itu.
“Karena judi online itu dampaknya luar biasa terutama masyarakat-masyarakat kecil. Kalau kita lihat transaksinya yang begitu banyak, triliunan seperti itu, kami Komisi III mendukung dan mendorong agar dapat dilakukan tindakan tegas terhadap judi-judi online,” ujar Taufik Basari kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi III DPR RI ke Bandar Lampung, Lampung, Senin (29/4/2024).
Ia pun berharap dengan adanya kerja bersama lintas K/L tersebut dapat mempercepat penanganan khususnya yang berkaitan dengan transaksi internasional lintas batas negara, baik peladen, bandar, maupun jaringan judi online tersebut.
“Hal ini penting nanti lebih mempercepat untuk kinerja memberantas judi online. Termasuk bagi Kemenkominfo juga sangat penting perannya sekarang,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Senada, Anggota Komisi III DPR RI Rano Al Fath mengapresiasi adanya Satgas Judi Online itu. “Saya mengapresiasi sekaligus juga berharap agar strategi yang bisa kita lakukan bisa kita optimalkan untuk memberantas Judi Online ini,” ujarnya.
Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional yang kerap diperingati pada 2 Mei, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan pesan dan harapan terkait peningkatan kualitas pendidikan di Kalimantan Timur. Hetifah, yang dikenal sebagai salah satu pendorong utama reformasi pendidikan di wilayah tersebut, menggarisbawahi beberapa inisiatif penting yang diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam sistem pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim).
Dalam pernyataannya, Hetifah Sjaifudian menekankan pentingnya investasi di sektor pendidikan, baik dalam peningkatan infrastruktur dan kualitas pengajaran hingga peningkatan kualitas SDM seperti guru dan tenaga pengajar di berbagai daerah di Kalimantan Timur.
“Peringatan Hari Pendidikan Nasional ini merupakan momen yang tepat untuk merefleksikan apa yang telah kita capai dan apa lagi yang perlu kita lakukan demi masa depan generasi mendatang,” ujar Hetifah melalui rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (2/5/2024).
Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut juga mengungkapkan keinginan untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, termasuk mengoptimalkan bagaimana transformasi platform digital untuk membantu proses pembelajaran. Hal itu sebagai salah satu solusi atas tantangan geografis yang sering kali membatasi akses pendidikan berkualitas di Kalimantan Timur.
“Penggunaan teknologi pendidikan yang inovatif serta memaksimalkan platform digital harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa semua anak, di mana pun mereka berada, memiliki akses yang sama terhadap sumber belajar yang berkualitas tinggi,” tuturnya.
Salah satu fokus utama yang diharapkan oleh politisi senayan yang berasal dari dapil Kalimantan Timur tersebut adalah peningkatan kualitas dan kapasitas guru serta pengembangan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan lokal tanpa mengesampingkan standar nasional.
“Guru-guru kita adalah ujung tombak dalam mewujudkan pendidikan berkualitas dan membentuk anak-anak didik untuk Indonesia Emas kedepan. Kita perlu memastikan bahwa mereka diberi pelatihan yang memadai dan terus-menerus serta menjamin kesejahteraan mereka agar dapat mendidik siswa dengan metode yang paling efektif dan inovatif,” tambah Hetifah.
Mengakhiri pernyataannya, Hetifah Sjaifudian mengajak semua pihak untuk berkolaborasi demi menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan inovatif.
“Pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita dukung para guru dan tenaga pendidik kita, memastikan bahwa setiap anak di Kalimantan Timur mendapatkan kesempatan pendidikan yang mereka layak dapatkan,” ungkapnya.
Dengan pesan pada Hari Pendidikan Nasional ini, Hetifah Sjaifudian berharap untuk menginspirasi perubahan dan perkembangan yang akan melahirkan SDM yang tidak hanya cerdas, tapi juga tangguh dan siap menghadapi tantangan masa depan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyoroti maraknya kegelisahan masyarakat terhadap perubahan sistem pendidikan terkini. Baginya, isu ini harus jadi fokus utama pemerintah karena sektor ini krusial bagi masa depan bangsa.
“Momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional ke-65 saat ini harusnya menjadi bahan evaluasi Kemendikbud RI khususnya dalam menyikapi kontroversi yang muncul,” tutur Fikri melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (2/5/2024).
Salah satu isu yang mencuat adalah soal penerapan kurikulum merdeka sebagai kurikulum resmi nasional, yang tertuang dalam Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Kurikulum Merdeka diklaim lebih unggul daripada pendahulunya, yakni Kurikulum 2013, dan Kurikulum 2013 yang disempurnakan (2015), kendati Kurikulum Merdeka merupakan modifikasi dari kurikulum darurat yang diluncurkan selama pandemi Covid-19 pada tahun ajaran 2020/2021.
“Beberapa pakar menilai, Kurikulum Merdeka belum layak dijadikan kurikulum nasional, karena belum dilengkapi dengan naskah akademik yang memuat filosofi Pendidikan dan kerangka konseptual yang menjadi dasar pemikiran kurikulum merdeka,” imbuh Politisi Fraksi PKS ini.
Sehingga, dirinya melanjutkan bahwa kurikulum merdeka belum teruji secara akademis menjadi solusi atas hilangnya pembelajaran (learning loss) selama pandemi Covid-19. “Lalu perlu dievaluasi apakah daerah secara merata mampu dan siap melaksanakan kurikulum baru ini?,” tanyanya.
Kendati demikian, Hasil PISA (Programme for International Student Assessment) tahun 2022 diklaim sebagai kesuksesan Kemendikbudristek menerapkan kurikulum darurat selama pandemi covid-19. Peringkat PISA Indonesia tahun 2022 naik 5 hingga 6 peringkat dibanding hasil PISA 2018 lalu.
“Namun, fakta lain menyebutkan skor PISA Indonesia tahun 2022 di bidang literasi membaca, matematika, dan sains juga menurun dibanding tahun 2018, jadi sudut pandang kesuksesan PISA relatif dilihat dari mana,” sela Fikri.
Nuansa penerapan kurikulum baru ikut diramaikan narasi di media sosial soal kewajiban seragam baru bagi siswa sekolah dasar hingga menengah. “Padahal, ini akibat kurang sosialisasi. Sebenarnya, aturan seragam masih seperti yang lama sesuai Permendikbudristek 50 tahun 2022,” ungkap Politisi Fraksi PKS itu.
Masih terkait Kurikulum Merdeka, munculnya narasi penghapusan Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah menimbulkan polemik. Di sisi lain, Kemendikbudristek membantah hal itu, dan menegaskan ekskul Pramuka tetap disediakan sekolah, hanya kepesertaannya menjadi sukarela bagi siswa.
Dirinya tetap menyayangkan hal itu, karena pramuka berkontribusi positif untuk mengembangkan Pendidikan karakter bangsa. “Secara historis, pramuka berperan besar dalam perjalanan bangsa sejak era kemerdekaan,” tegasnya.
Isu kesejahteraan profesi pendidik, seperti guru, dosen, dan tenaga kependidikan tak luput menjadi komplain di masyarakat. “Dua isu, yakni kejelasan status sebagai ASN-PPPK dan juga kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan senantiasa menemani hari-hari kami sebagai legislator,” ungkapnya.
Ironisnya, ia mengaitkan kesejahteraan guru dan dosen dengan kemampuan menyekolahkan anak-anaknya di jenjang perguruan tinggi. “Sebagai pahlawan Pendidikan, mereka dihadapkan pada inflasi Pendidikan tinggi yang sangat besar, biaya UKT berlipat ganda seiring waktu,” urai Mantan Kepala Sekolah di salah satu SMK ini.
Contoh terbaru adalah soal kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Universitas Jenderal Soedirman (UnSoed) yang isunya melonjak hingga 100 persen, imbas penerapan Permendikbudristek Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemendikbud. “Pada akhirnya Unsoed meralat keputusannya, setelah didemo masyarakat,” ujar Fikri.
Masih terkait biaya Pendidikan tinggi yang kian tak terjangkau, Fikri menyoroti soal kerjasama penyedia pinjaman online (pinjol) dengan ITB. “Meski terlihat sebagai solusi pintas, namun pembayaran UKT melalui pinjol ini cenderung merugikan karena bunganya terlampau besar,” ujarnya.
Solusi yang paling tepat adalah mengatasi kesenjangan antara kebutuhan operasional perguruan tinggi negeri dengan pendapatan PTN, khususnya di luar APBN. “Sumber-sumber pendanaan PTN ini sebisa mungkin via kerja sama sponsor ketimbang membebani biaya pada mahasiswa, dan itu tanggung jawab pemerintah sebagai pengampu PTN di Indonesia sesuai amanat undang-undang,” jelasnya
Entah berhubungan atau tidak, Fikri menyinggung fenomena pinjol ilegal yang banyak menjerat para guru. “Menurut data OJK, 43 persen korban pinjol illegal adalah guru, sungguh memprihatinkan.” terangnya.
Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk memberi solusi komprehensif untuk meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk memberi keleluasaan kepada kalangan guru untuk dapat mengakses pembiayaan jangka pendek yang legal, ringan, dan mudah.
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
PR Kemendikbud di Hardiknas: Kurikulum Merdeka, UKT, Hingga Kesejahteraan Guru-Dosen
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Miris! Pengguna Judi Online di Indonesia Jadi Tertinggi di Dunia
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
