Mendag: Antisipasi Kenaikan Harga, Pemerintah Akan Lakukan Operasi Pasar
Jakarta – Menteri Perdagangan (Mendag), Agus Suparmanto, menyampaikan bahwa untuk menyikapi kenaikan harga langkah antisipasi yang dilakukan adalah dengan melakukan operasi pasar khususnya gula dan bawang putih.
“Kalo nanti menjelang ini ada kebijakan yang merelaksasi kebijakan impor apabila dengan penanganan minggu ini belum juga. Nanti kita lebih relaksasikan lagi kebijakan impornya,” ujar Mendag usai mengikuti Rapat di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Kamis (12/3).
Untuk alternatif impor, Mendag menyampaikan ada dari India, tapi China sendiri tidak banyak halangan, hanya perlambatan saja. Diakui Mendag, semua ini termasuk gula juga akibat perlambatan logistik karena pengiriman harusnya masuk mungkin minggu lalu namun ada keterlambatan.
“Tapi ini sedang dalam proses pelaksanaan pengirimannya dan juga mungkin proses pengolahan dari raw sugar menjadi gula konsumsi,” kata Agus. Soal bawang putih, Mendag menyampaikan ini sudah beberapa keluar yang mungkin sekitar hampir 60 ribu-an ya.
“Saya rasa dengan ini berjalan terus keluarnya, nah kalau memang nanti harga masih tinggi nanti kita akan bahas dan akan kita kita keluarkan izin impornya,” ujarnya.
Izin impornya, menurut Mendag, memang perlu waktu untuk pelaksanaannya, jadi nanti diihat kalau masih dalam beberapa hari ke depan akan dipantau terus harganya.
“Apabila ini masih tetap kita akan mengambil kebijakan untuk merelaksasi impor ini,” katanya.
Rekomendasi impor, menurut Mendag, ada persyaratannya jadi bukan serta merta langsung keluar dengan kuantitas yang sama yang misalnya salah satu syarat adalah rumah potong hewan (RPH).
“Jadi nanti itu ada prosesnya, jadi tidak misalnya hari ini keluar atau besok langsung keluar persetujuan impornya tinggal mungkin perlu beberapa hari dalam menentukannya ya,” imbuh Mendag.
Soal upaya relaksasi, Mendag menyampaikan akan dibahas dulu dengan kementerian lain, supaya clear proses penyederhanaannya sehingga lebih simple.
“Kalau penghapusan itu kan teknis. Nanti kita bahas dengan Kementerian Pertanian,” tambah Mendag.
Mengenai gula pasir, Mendag menyampaikan nanti mungkin dalam waktu dekat akan dilakukan operasi pasar dalam beberapa hari ke depan.
“Dan itu memang stoknya ada hanya pendistribusiannya saja. Nanti kita lihat stok yang sekarang didistribusi sudah per didistribusi sekitar 150 ribu,” imbuhnya.
Kendalanya, menurut Mendag hanya masalah keterlambatan dalam hal pengiriman terkait masalah Virus Korona karena sebenarnya distribusi sudah masuk.
“Logistik ini kan masuk biasanya cepat ya. Nah dalam proses ini juga kan itu pergerakan orang di Tiongkok ini dibatasi. Itu yang kadang-kadang memang sedang kita antisipasi,” tambahnya.
Namun demikian, Mendag menyampaikan kuota itu akan ditambahkan nanti setelah ini selesai mungkin finalisasi dalam 1-2 hari ini ke depan.
“Ya besok juga ada ini, itu ditambahkan khusus gula ya. Untuk gula ini sudah diputuskan kemarin 550 ya untuk sampai stok Agustus,” jelas Mendag.
Mengenai penimbunan, Mendag menyampaikan akan diserahkan kepada Satgas Pangan dan memang sudah koordinasi dengan Satgas Pangan untuk pelaksanaan.
“Karena kita kumpulkan juga produsen-produsen dan bagaimana pendistribusiannya dan nanti itu koordinasinya dengan Satgas Pangan,” pungkas Mendag.
Yuch
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
