Presiden Jokowi: Indonesia Harus yang Terdepan dalam Kemajuan Ekonomi Digital
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa Indonesia tidak boleh tertinggal dalam kemajuan ekonomi digital bahkan harus berada di depan atau yang terdepan.
“Kita telah merasakan berkah dari ekonomi digital ini, tidak hanya dari platform digital marketplace konvensional. Siapa sangka masyarakat kita mampu melihat celah dari berbagai kanal media dan komunikasi digital yang kita miliki,” ujar Presiden Jokowi saat menyampaikan Keynote Speech pada Indonesia Digital Economy Summit 2020, Kamis (17/2), di Ballroom 2 & 3, Ritz Carlton Pacific Place, Provinsi DKI Jakarta.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengajak untuk melihat akun media sosial (medsos) masing-masing seperti Facebook, Twitter, Instagram, maupun WA (Whatsapp) group karena dirinya yakin banyak lapak-lapak penjual yang berseliweran di kanal medsos tersebut, yang menawarkan berbagai produk kebutuhan sehari-hari.
“Saya lihat ada yang jualan pakaian, ada yang jualan makanan, ada yang jualan obat peninggi badan, dan akhir-akhir ini saya lihat banyak yang jualan krim pemutih kulit. Saya kadang-kadang lihat, “ini apa”, tapi inilah sebuah kreativitas,” kata Presiden.
Bahkan, lanjut Presiden, di Instagram miliknya sendiri banyak yang menawarkan obat penggemuk badan dan meski sempat terpikir apakah laku atau tidak, tetapi karena marketing-nya begitu gencar kemungkinan barang tersebut ada peminatnya.
“Ini adalah sebuah kreativitas yang luar biasa. Mungkin tidak banyak masyarakat negara lain yang cara-cara berjualan di pasar-pasar digital seperti kita di Indonesia. Dalam lingkup yang kecil-kecil, mungkin juga dalam kapasitas yang kecil-kecil, tapi banyak yang melakukan,” imbuhnya.
“Sampai saat ini Indonesia juga merupakan negara dengan nilai ekonomi digital terbesar di kawasan ASEAN, dengan pertumbuhan yang paling cepat. Coba kita lihat, 2015 nilai ekonominya USD8 miliar,” tambah Presiden.
Kepala Negara mengalkulasi kira-kira USD8 miliar ini kalau dijadikan rupiah berarti sekitar Rp120-an triliun. Ia menambahkan bahwa pada tahun 2019 sebesar USD40 miliar atau sekitar Rp560 triliun, dan diprediksi di tahun 2025 Indonesia akan memiliki USD133 miliar.
“Indonesia juga tercatat memiliki ekosistem startup yang paling aktif di Asia Tenggara, nomor 5 di dunia, nomor 5 di dunia setelah Amerika (Serikat), setelah India, setelah Inggris dan Kanada. Kita nomor 5. Ini supaya dimengerti betul, kita nomor 5 setelah Amerika (Serikat), India, Inggris, dan Kanada. Dan kita memiliki 2.193 startup, ada 1 decacorn, ada 4 unicorn, dan salah satunya saya jadikan menteri founder-nya,” Presiden menjelaskan.
Hal itu belum cukup, menurut Presiden, Indonesia masih memiliki potensial pasar digital karena dengan jumlah penduduk 267 juta yang merupakan sebuah pasar yang sangat besar dan populasi terbesar keempat di dunia.
“Penetrasi pasar internet 65 persen di tahun 2019, naik 10 persen dibandingkan tahun 2018 yang 55 persen. Besar sekali, hati-hati besar sekali. Di tahun 2018, informasi yang saya dapat juga, ada 171 juta pengguna internet di Indonesia, 171 juta internet di Indonesia. Internet user 171 (juta), betul-betul sebuah pertumbuhan yang sangat pesat sekali, sangat cepat sekali,” tuturnya.
Untuk itu, menurut Presiden, potensi seperti ini harus kita manfaatkan.
“Tadi Pak Satya Nadella juga menyampaikan ingin mendorong agar dunia bisnis kita, dunia usaha kita bisa bekerja lebih efisien, bisa bekerja lebih cepat, bisa bekerja lebih efektif. Inilah yang ingin kita inginkan,” kata Kepala Negara.
Jumlah ini, lanjut Presiden, diprediksi akan terus meningkat sejalan dengan telah selesainya pembangunan infrastruktur telekomunikasi, yaitu Palapa Ring yang terhubung/menghubungkan lebih dari 500 kabupaten dan kota yang ada.
“Jaringan internet broadband yang berkecepatan tinggi, ini yang kita akan terus garap,” sambung Presiden.
Turut hadir mendampingi Presiden di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Seskab Pramono Anung, Mendikbud Nadiem Makariem, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menkominfo Jhonny G. Plate.
Yuch
Jakarta – DPR RI akan menggelar rangkaian pertemuan antarparlemen dalam ‘Forum Air Sedunia ke-10’ (Parliamentary Meeting of the 10th World Water Forum) sepanjang 19-21 Mei 2024 di Nusa Dua, Bali mendatang. Melibatkan multipihak, pertemuan tersebut diadakan, baik pada tingkat pertemuan bilateral, regional, dan internasional.
Demikian hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel dalam Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024). Ia menekankan setiap elemen pendukung perlu terlibat dan berpartisipasi dengan aktif.
“Sebagai tuan rumah kegiatan sidang, DPR RI berfokus untuk menyukseskan kegiatan tersebut, baik dari aspek penyelenggaraan maupun sukses subtansi dalam memperkuat tata kelola air bagi kesejahteraan rakyat,” ucap Gobel membacakan pidato rapat paripurna.
Dirinya pun berharap anggota parlemen dari seluruh dunia yang hadir bisa berkontribusi melalui gagasan, aspirasi, dan masukan guna melahirkan solusi lugas sekaligus komprehensif. Keterlibatan ini, ungkapnya, turut menjadi kunci kesuksesan Forum Air Sedunia itu.
“Melalui tema ‘Mobilizing Parliamentary Action on Water for Shared Prosperity’, anggota parlemen dari seluruh dunia akan berkesempatan mengambil langkah untuk mengatasi kelangkaan air, meningkatkan kerja sama parlemen dalam memperluas akses terhadap air bersih, serta memobilisasi tindakan terhadap air untuk keamanan dan kemakmuran global,” tutup Politisi Fraksi NasDem itu.
Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyoroti mengenai rencana Pemerintah untuk kembali melakukan impor beras sebanyak 3,6 juta ton dan melakukan kerja sama dengan Cina dalam pengembangan proyek ketahanan pangan di Kawasan food estate di Kalimantan. Ia mengungkapkan kekecewaannya kepada Pemerintah yang bukan merekonstruksi pengelolaan pangan, melainkan malah membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian pangan.
“Pemerintah sudah dan akan kembali memecahkan rekor impor beras tertinggi dalam sejarah, di mana kami menilai hal tersebut merupakan dampak dari buruknya tata kelola pangan selama lima tahun terakhir ini. Akan tetapi alih-alih merekonstruksi pengelolaan pangan Pemerintah malah terus membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian pangan,” ungkap Slamet dalam interupsi Rapat Paripurna DPR RI ke-16 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 yang dilaksanakan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/05/2024).
Tambahnya, pengelolaan pertanian saat ini semakin tidak jelas arah dan tujuannya. Hal ini tidak sesuai dengan Nawacita yang dijanjikan Presiden Jokowi pada kampanyenya di tahun 2014. Termasuk dengan rencana kerja sama Indonesia dan Cina dalam pengembangan proyek ketahanan pangan nasional di Kawasan food estate di Kalimantan. Menurutnya, rencana ini mendiskriminasi peneliti dan perguruan tinggi pertanian di Indonesia. Ia juga khawatir dengan adanya kemungkinan impor petani suatu hari nanti.
“Menurut kami rencana ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap peneliti dan perguruan tinggi pertanian yang hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu dugaan kami, kegiatan tersebut dapat menjadikan jalan eksodus Petani Tiongkok berupa impor petani seperti yang kita lihat saat ini terjadi di sektor pertambangan. Jika ini terjadi maka akan membuktikan prediksi kami sebelumnya bahwa suatu saat nanti yang diimpor bukan lagi komoditas pertaniannya saja melainkan petani pun akan diimpor,” pungkas Politisi Fraksi PKS itu.
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Dian Istiqomah mendorong DPR untuk ikut andil dalam penyelesaian polemik pembatalan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi bidan pendidik atau bidan lulusan D4 di sejumlah daerah. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan V, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2023).
“Saya memohon kepada ketua DPR RI untuk mendorong dengan segera SK PPPK dan NIP semua pelamar bidan pendidik yang dinyatakan sudah lulus PPPK tahun 2023 yang dibatalkan oleh BKN. Lebih dari 500 orang bidan seluruh indonesia yang menuntut hak mereka. Bahkan ada yang sudah bekerja selama seminggu kemudian SK nya ditarik lagi dan secara otomatis ditarik lagi dari pekerjaan mereka,” tutur Anggota Fraksi PAN tersebut.
Dian menilai polemik yang terjadi terhadap ratusan tenaga kebidanan ini sungguhlah miris. Disampaikannya, bidan merupakan salah satu garda terdepan percepatan penurunan stunting di tanah air. Bidan terjun langsung ke masyarakat untuk mengedukasi dan mensosialisasikan pencegahan stunting termasuk memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita.
“Program penurunan stunting di Indonesia diwujudkan dengan intervensi spesifik dan sensitif seperti pemantauan tumbuh kembang balita di Posyandu, imunisasi, pemberian vitamin A dan program makanan tambahan untuk anak maupun ibu hamil dan ini merupakan kerja dari bidan yang bertugas di seluruh indonesia. Mereka yang terjun langsung ke masyarakat,” kata politisi yang pernah berkarir sebagai tenaga kesehatan ini.
Terkait dengan polemik ini, Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (IBI) selaku organisasi profesi kebidanan di Indonesia telah melayangkan surat kepada Direktur Pembina dan Pengawasan pada Dirjen Tenaga kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada surat tertanggal 23 Oktober 2023 tersebut PP IBI memperjuangkan status Bidan Ahli lulusan D4 Bidan Pendidik.
“Mari kita selamatkan generasi emas Indonesia dengan mencegah stunting dan menyelamatkan hak bidan seluruh indonesia,” tutup Dian.
Polemik ini dilatari dengan Bidan lulusan D4 atau Bidan Pendidik yang dinyatakan gugur pada tahap akhir proses seleksi tenaga kesehatan PPPK oleh BKN RI karena adanya Surat Edaran dari Kemenkes RI terkait kualifikasi D4 Bidan Pendidik yg dinilai tidak memenuhi kriteria. Padahal dalam ketentuan awal sebelum proses seleksi dilakukan, bidan lulusan D4 Pendidik terhitung memenuhi kriteria untuk melanjutkan proses seleksi dan diangkat menjadi tenaga kesehatan PPPK dengan jabatan fungsional Bidan Ahli.
DPR RI Dorong Partisipasi Aktif Parlemen Dunia Atasi Isu Air
Pengelolaan Pertanian Kian Tidak Jelas, Proyek Food Estate di Kalimantan Libatkan Cina
Polemik Pembatalan SK 500 Bidan PPPK Lulusan D4 Harus Segera Diselesaikan
Legislator Sampaikan Kekhawatiran Terhadap Wacana Penambahan Jumlah Kementerian
Pemerintah Diminta Buat Program Konkret atasi PHK
Komisi IX Harap RSD Mangusada Jadi Proyek Percontohan ‘Medical Tourism’ di Indonesia
Kunjungi LPS Spanyol, Puteri Komarudin Pelajari Skema Penjaminan pada Koperasi
Rektor Unri Polisikan Mahasiswa, Andreas Hugo: Sudah Komersialisasi Kini Kriminalisasi
Ina Ammania Tegaskan Kesuksesan Ibadah Haji Bergantung pada Profesionalitas Petugas Haji
