Connect with us
Ketahanan Pangan

Sukses Ketahanan Pangan Kalbar Bisa Surplus Beras 400.000 Ton

Kalbar Surplus beras 400 ribu ton(foto : tribunnews.com)

Pontianak – Paling tidak hingga delapan bulan kedepan, Kalimantan Barat tidak akan kekurangan beras. Hal itu terlihat dari keberhasilan Kalimantan Barat (Kalbar) menggenjot program ketahanan dan kemandirian pangan, sehingga provinsi itu mampu menggenjot produksi beras hingga surplus 400.000 ton. Angka surplus pangan itu relatif bagus.

Saat ini, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalbar Heronimus Hero mengatakan, Kalbar surplus beras hingga 400.000 ton.

“Surplus tersebut dari hasil gabah kering sekitar 600.000 ton dari Upaya Khusus Tanaman Padi, Jagung dan Kedelai atau Upsus Pajale di Lahan Tambah Tanam atau LTT di Kalbar, khususnya untuk tanaman padi,” kata Heronimus Hero di Pontianak, Minggu (29/10/2017).

Dengan surplus beras itu, menurut Hero, maka kebutuhan masyarakat Kalbar dapat terpenuhi hingga delapan bulan ke depan. “Bila melihat hal itu, sudah seharusnya kesejahteraan petani Kalbar meningkat. Bukan hanya cukup makan saja, namun petani mampu hidup lebih sejahtera dan layak dari hasil panen padinya,” ujarnya.

Menurut Hero, mereka harus sejahtera dalam artian petani padi mampu hidup mandiri, punya tabungan, kesehatan terjamin dan mampu memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka.

Memang, lanjut Hero, masih ada komoditas lain seperti jagung dan kedelai yang perlu dikembangkan namun saat ini Kalbar masih  memprioritaskan produksi tanaman padi.

Untuk itu, pihaknya secara terus-menerus mendorong serta menyediakan fasilitas dalam pengembangan dan peningkatan hasil tanaman padi tersebut.

“Seperti menempatkan para petugas penyuluh, memberi kemudahan penyediaan sarana dan prasarana, bibit unggul, racun hama, pupuk dan meningkatkan keterampilan para petani dalam mengelola lahan pertaniannya,” kata Hero.

Terkait pupuk, menurut Hero, masyarakat harus diberi pemahaman dan edukasi terutama tentang pupuk subsidi. “Kalau kita berbicara pupuk subsidi tentu bila disandingkan dengan kebutuhan pupuk para petani Kalbar tentu itu tidak cukup sehingga terkesan pupuk subsidi itu langka,” tuturnya.

Pupuk subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada para petani di Kalbar, lanjut Hero, adalah untuk pupuk tanaman pangan, perkebunan, peternakan bahkan untuk perikanan, yang totalnya hanya 141.000 ton dalam satu tahun.

Sementara jika menghitung satu jenis pupuk saja, contoh untuk pupuk organik untuk satu hektare perlu dua ton, sementara misalnya petani menanam 500 ribu hektare untuk perkebunan, maka memerlukan sekitar satu juta ton pupuk.

“Sedangkan kuota pupuk subsidi di Kalbar hanya 141.000 ton sehingga masih banyak kekurangannya. Seharusnya petani yang mendapatkan pupuk subsidi itu adalah yang sudah terdata, di luar itu tidak berhak,” pungkas Hero.

M Riz

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya