Tingkatkan Kerja Sama Bilateral, Menlu: Kunjungan Presiden Jadikan RI Mitra bagi Australia
Canberra – Pesan yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menerima Ketua Oposisi serta Ketua Senat dan Ketua Parlemen Australia adalah komitmen kuat kedua negara untuk terus meningkatkan hubungan dan kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Australia.
“Dari Australia mereka melihat Indonesia tidak hanya saja sebagai tetangga, tetapi Indonesia dinilai sebagai pemimpin dari kawasan dan dapat menjadi mitra yang baik bagi Australia untuk banyak isu,” ujar Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, saat memberikan keterangan pers kepada wartawan Hyatt Hotel Canberra – A Park Hyatt Hotel, di Canberra, Senin (10/2).
Kedua, lanjut Menlu, dengan plan of action untuk implementasi strategic comprehensive partnership berarti untuk 5 tahun ke depan hal-hal yang harus dikerjakan dan difokuskan sudah ada semua di dalam dokumen sehingga memudahkan untuk bergerak ke depan.
Tentunya, sambung Menlu, ratifikasi IA-CEPA juga memberikan makna yang sangat besar dari kunjungan dan salah satu follow up dari IA-CEPA adalah pembentukan energi forum antara kedua negara dan memastikan IA-CEPA bermanfaat bagi kedua bangsa dan rakyat kedua negara.
“Kita sudah mendesain 100 pertama yang dapat kita lakukan bersama antara lain tadi kebetulan saya juga bicara dengan Menteri Perdagangan Australia akan ada kunjungan delegasi bisnis Australia ke Indonesia yang akan dipimpin langsung oleh Menteri Perdagangan Australia,” sambung Menlu.
Kunjungan beberapa major investor, menurut Menlu, akan ke Indonesia dan fasilitasi atau kemungkinan kerja sama yang terfokus kepada infrastruktur, belum lagi mengenai masalah working holiday visa, serta masalah pendidikan.
Dengan IA-CEPA, sambung Menlu, diharapkan Indonesia akan dapat masuk di dalam global value changes yang bersama dengan Australia karena penting bagi Indonesia untuk terus memacukan perdagangan, investasi, pariwisata, dan lain-lain.
Dalam pembicaraan selama pertemuan yang dilakukan, Pemerintah RI menyampaikan kepada Australia untuk dapat meninjau ulang kebijakan mengenai visa yang ada sekarang ini.
“Kita melihat bahwa kebijakan visa masih dari segi proses masih terlalu lama, dan sebagainya. Dan tadi disampaikan oleh Perdana Menteri bahwa Australia akan mempertimbangkan kembali kebijakan visa untuk Indonesia,” ujar Menlu.
Hal yang lain, menurut Menlu adalah Australia melihat masa-masa mendatang karena Presiden saat statement di joint session secara jelas menggambarkan bagaimana Indonesia memandang hubungan RI-Australia tidak hanya pada 70 tahun ke belakang tetapi mendesain 30 tahun ke depan pada saat memasuki kemitraan 100 tahun.
“Tentunya kita mempunyai modal yang besar dalam artinya dari segi value democracy dari value toleransi, pluralism kita semua ada, kita punya modal anak-anak muda Indonesia dan Australia kemudian kita juga sudah punya desain-desain seperti kerja sama Indo-Pasific,” tambahnya.
Di akhir wawancara, Menlu mengatakan Pemerintah RI ingin menjadikan Australia sebagai salah satu mitra penting bagi Indonesia dan hal yang sama atau komitmen yang sama juga secara jelas berkali-kali disampaikan oleh Australia.
“Tidak hanya dari Perdana Menteri tapi dari Gubernur Jenderal dari Ketua Oposisi dari semua pihak yang ditemui oleh Presiden selama 2 hari ini,” pungkasnya.
Chrst
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
