Dekatkan Industri dengan Pendidikan, Seskab: Pemerintah Fokus Pembangunan SDM
Malang – Pemerintah saat ini fokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM). Secara masif anggaran dipersiapkan, kartu pra kerja sebentar lagi diluncurkan, dan yang paling mendasar adalah tata cara pendidikan sehingga fokusnya adalah membangun manusianya.
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung, saat memberikan kuliah umum, sekaligus menjadi penguji pada ujian akhir disertasi Bupati Pasangkayu Agus Ambo Djiwa di Universitas Brawijaya (UB), Malang, Jawa Timur, Sabtu (8/2).
“Kita sedih melihat anak-cucu kita yang sekolah membawa tas penuh dengan semua buku yang sangat berat. Mereka kehilangan kegembiraan, tidak ada wajah optimisme, mau berangkat sekolah selalu terburu-buru karena buku dan tugasnya begitu banyak,” ujar Seskab.
Dalam diskusi di Sidang Kabinet Paripurna, akan dilakukan perubahan yang sangat mendasar, menurut Seskab, tidak lagi semuanya dijejali dengan ilmu-ilmu yang ketika masa kuliah ilmu itu tidak digunakan.
“Harus didekatkan dengan industri, diberikan kesempatan untuk magang selama 3-4 semester. Mudah-mudahan perubahan ini bisa diaplikasikan,” tambah Seskab.
Anak-anak dan cucu-cucu di masa depan, menurut Seskab, tidak boleh lagi dibebani mata pelajaran yang begitu banyak. Kalau belajar dari bangsa-bangsa besar yang berhasil, sambung Seskab, mata pelajaran dasarnya tidak pernah lebih dari lima.
“Bahkan di Jepang, sampai SD lebih banyak digali tentang budaya, matematika, bahasa, sopan santun. Termasuk di Norwegia yang pendidikannya terbaik di dunia, tidak seperti kita,” kata Mas Pram, panggilan akrab Pramono Anung.
Di Indonesia anak kelas 5 dan kelas 6, lanjut Seskab, sudah diajari ilmu hitung yang pasti tidak digunakan ketika mereka melanjutkan sekolah. Ia menyampaikan bahwa inilah yang harus diubah.
“Jangan kemudian pendekatannya berdasarkan program, berdasarkan kurikulum yang sudah dibuat, bukunya harus ganti, seragamnya ganti, sudah tidak bisa. Nilainya yang harus berubah,” tambahnya.
Tantangan dunia kerja, lanjut Seskab, sudah mengalami perubahan. Ia menegaskan bahwa nanti mahasiswa betul-betul didekatkan dengan industrinya.
“Diminta magang 3 semester supaya mereka mempunyai cakrawala, cara berpikir (mindset) yang berubah. Tentunya perguruan tinggi juga harus siap untuk itu,” tambahnya seraya menambahkan bahwa itu termasuk SKS wajib nanti akan dikurangi supaya tidak menjadi beban yang berlebihan.
Inti cara berpikirnya, menurut Seskab, adalah filosofi tetap penting tetapi praktik atau implementasi menjadi hal yang diprioritaskan. Kedekatan dunia industri, dunia pendidikan, dan dunia riset, sambung Seskab, menjadi bagian yang dipikirkan oleh pemerintah sekarang ini.
“Kita mendorong temuan-temuan yang dilakukan, termasuk salah satu temuan sederhana terkait kapal datar menggunakan fiberglass yang akan diproduksi secara masif untuk kepentingan nelayan,” ujar Seskab pada bagian akhir kuliah umum.
Usai memberikan kuliah umum, Seskab Pramono Anung bersama pakar komunikasi politik Effendi Ghazali akan menjadi penguji eksternal dalam ujian akhir disertasi Bupati Pasangkayu Sulawesi Barat Agus Ambo Djiwa yang akan mendapatkan gelar doktor ilmu lingkungan dari Program Pascasarjana Universitas Brawijaya. Kuliah umum bertema
“Pembangunan Berkelanjutan Menuju Indonesia Maju” dilaksanakan di Fakultas Hukum UB dan rencananya akan diikuti sekitar 200 orang.
Turut hadir dalam kuliah umum antara lain Staf Khusus Setkab Emir Kresna, Deputi Perekonomian Setkab Satya Bhakti Parikesit, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin, Rektor UB Nuhfil Hanani beserta para Wakil Rektor dan para Dekan, serta perwakilan BEM UB dan mahasiswa Pascasarjana UB.
Yuch
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
