Connect with us
Parlemen

Sinergi TNI – Polri Amankan PON Papua

Sinergi TNI - Polri Amankan PON Papua
Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas usai rapat kerja gabungan Komisi I, II, III dan X DPR RI dengan Pemerintah membahas persiapan PON XX dan Peparnas XVI Papua di Ruang Rapat KKII DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020). Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas mendukung BIN bersama TNI dan Polri menjaga keamanan Papua selama pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2020 dan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) ke XVI yang akan diselenggarakan pada di Papua, Oktober mendatang.

Hal tersebut disampaikannya usai rapat kerja gabungan Komisi I, II, III dan X DPR RI dengan Pemerintah membahas persiapan PON XX dan Peparnas XVI Papua di Ruang Rapat KKII DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020). Rapat dibuka langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, serta didampingi para Wakil Ketua DPR RI.

Untuk menjaga keamanan selama PON berlangsung, Yan menilai Pemerintah pusat perlu ada sinergi antara pemerintah daerah beserta TNI-Polri dalam mengantisipasi aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. “Pemerintah harus mendesak kepada pemerintah daerah untuk sinkronisasi antara provinsi, kabupaten dan TNI-Polri dalam rangka mengamankan pelaksanaan PON Tahun 2020,” kata Yan.

Menurut Yan, jika terkonsolidasi dengan baik maka pemerintah mudah untuk mengkoordinir pihak-pihak yang dianggap sebagai ancaman gangguan keamanan. “Agar mereka tetap pada rel untuk menjaga keamanan bersama. Dengan demikian, pelaksanaan PON tahun 2020 dapat didukung oleh seluruh elemen masyarakat Papua,” jelas politisi F-Gerindra ini.

Sementara itu, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan mengungkapkan, BIN akan menggelar operasi gabungan bersama TNI dan Polri dalam rangka pengamanan PON ke-XX yang akan diselenggarakan 20 Oktober sampai 2 November mendatang. Dari pemetaan yang dilakukan BIN, ia mengungkapkan ada sejumlah potensi kerawanan keamanan. Namun, BIN telah melakukan operasi pencegahan dengan memotong potensi tersebut.

Budi Gunawan menambahkan sampai saat ini kondisi di Papua cukup kondusif. Ia juga memprediksi keamanan di Papua selama PON dan Peparnas bisa dijaga dengan pola pengamanan terbuka dan tertutup. “Tentu ada pola-pola sistem pengamanan baik itu terbuka – tertutup, termasuk waskita yang kita lakukan karena ada kunjugan kehadiran dari beberapa kepala daerah khususnya di negara-negara Asia Pasifik,” jelasnya.

Turut hadir Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel. Sementara Pemerintah diwakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, Pangkogabwilhan II Marsekal Madya Fajar Prasetyo, serta Wakapolri Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono.

Adapun Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang ikut dalam rapat gabungan ini adalah Komisi I yang membidangi intelijen, komunikasi dan pertahanan, Komisi II bidang pemerintahan dalam negeri dan kepemiluan, Komisi III bidang hukum dan keamanan dan Komisi X yang meliputi pendidikan dan olahraga. (ann/sf)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya