Labuan Bajo Dipersiapkan Sejak Sekarang, Presiden Jokowi: Tahun 2023 Untuk Agenda G-20 dan ASEAN Summit
Labuan Bajo – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa pekerjaan besar menyelesaikan kendala di Labuan Bajo seperti infrastruktur, lanskap, sampah, serta kekurangan air baku sehingga perlu dipersiapkan dari sekarang agar pada tahun 2023 telah siap digunakan sebagai tempat perhelatan G-20 dan ASEAN Summit.
“Semuanya ini kita siapin dan kita harapkan akhir tahun ini selesai sehingga 2021 itu langsung Kementerian Pariwisata bisa promosi besar-besaran,” ujar Presiden saat menjawab usai Rapat Terbatas (ratas) membahas mengenai Pengembangan Destinasi Wisata Labuan Bajo di Plataran Komodo Resort, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (20/1).
Soal sampah, Presiden menyampaikan bahwa akan dikirimkan kapal untuk membersihkan dan mulai Februari nanti juga akan bergerak ke bawah laut untuk mengambil sampah. Meskipun belum banyak, menurut Presiden, tetapi harus dimulai. Ia menegaskan bahwa jangan sampai ada sampah di Labuan Bajo ini.
“Yang di darat nanti Kementerian PU akan mempersiapkan incenerator dan juga tempat pembuangan sampah akhirnya, dan juga yang paling penting lagi juga pendidikan masyarakat mengenai budaya sampah,” ujar Kepala Negara.
Destinasi Premium
Sementara itu, Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa maksud Labuan Bajo sebagai destinasi premium adalah adanya diferensiasi dengan tempat-tempat yang lain.
“Kita harapkan di sini belanjanya lebih besar, stay-nya lebih, tinggalnya lebih lama. Kita harapkan itu. Jadi artinya bukan jumlah turisnya tetapi spending-nya, belanjanya yang lebih banyak. Kira-kira itu,” tambah Presiden.
Pada kesempatan itu, Presiden juga berharap nanti awal tahun ini bandara terminalnya diperlebar dan diperbaiki serta runway-nya juga diperpanjang.
“Saya kira nanti akan, ini akhir tahun nanti itu semuanya selesai insyaallah, tinggal masuk ke promosi. Artinya step-step itu kita lakukan, memperbaiki produk secara total kemudian nanti baru masuk ke promosi,” ujar Presiden.
Mengenai air bersih, Presiden menyampaikan akan ditambah 100 mililiter per detik dan sedang disiapkan juga oleh Kementerian PUPR.
“Ini semuanya dilihat secara detail. Kita ke sini melihat secara detail lagi, termasuk landscaping. Nanti lanskap di Pulau maupun lanskap yang ada di daratan di sini semuanya akan ditanami flamboyan, tabebuya, dan bougenvil,” tambah Presiden.
Untuk mengatasi masalah kawasan yang gundul, Presiden mengaku telah memerintahkan Menteri Kehutanan untuk membuat nursery di sini, yang bisa memproduksi 5 juta sampai 7 juta bibit pohon.
“Nanti setiap tahun menanam segitu terus, rutin. Sudah, saya tadi sudah detail sekali. Saya kira sudah, pembicaraan kita sudah teknis dan sangat detail sekali sehingga semuanya yang kira-kira kita ragu semuanya sudah kita tutup,” pungkas Presiden di akhir wawancara.
Chrst
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
