Connect with us

Tan Malaka, Sosok Sunyi Di Balik Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945

Tan Malaka

Jakarta – Kala itu Juli 1945, Sutan Sjahrir mencari Tan Malaka karena dianggap sebagai tokoh yang paling layak membacakan teks proklamasi. Meskipun dikenal juga sebagai tokoh gerakan bawah tanah menentang Jepang, Sjahrir bukanlah sosok yang pantas, karena dia dianggap kurang begitu populer di kalangan masyarakat. Sedangkan Soekarno-Hatta adalah kolaborator Jepang.

Rudolf Mrazek dalam bukunya, Sjahrir: Politik dan Pengasingan di Indonesia, menceritakan bahwa berbagai upaya telah dilakukan Sjahrir untuk mencari Tan yang 20 tahun  berada dalam pelarian.

Setelah beberapa kali mencari, Sjahrir akhirnya berhasil bertemu dengan Tan. Tapi upaya Sjahrir gagal, Tan merasa tidak siap untuk membacakan teks proklamasi. Sebenarnya sangat disayangkan, ketika proklamasi dikumandangkan, tidak ada sosok Tan Malaka di sana. Apalagi mengingat bahwa konseptor pertama Republik Indonesia adalah Tan, ini tertuang dalam salah satu opus magnum-nya, Naar de Republiek Indonesia, yang ia susun tahun 1925 saat masih di Belanda. Buku itu selanjutnya menjadi pegangan wajib tokoh-tokoh pergerakan nasional waktu itu, termasuk juga Soekarno.

Tidak bisa hadir saat proklamasi bisa jadi menjadi penyesalan terbesar bagi tokoh sekaliber Tan Malaka. Meski demikian, bukan berarti dia tidak mempunyai peran penting. Beberapa literatur mengatakan, bahwa tokoh yang menggerakkan Sukarni dan rekan-rekannya, adalah Tan Malaka.

Waktu itu, 6 Agustus 1945, Tan datang ke rumah Sukarni menggunakan nama Ilyas Husain. Beberapa tokoh pemuda juga datang. Tak hanya sekali, 14 Agustus, untuk kali kedua Tan datang ke rumah Sukarni, lagi-lagi membicarakan masalah nasib bangsa. Meski demikian, Tan Malaka tidak bisa seenaknya keluar menampakkan diri, karena dia masih dalam status buron pemerintah militer Jepang.

Sekira tiga minggu selepas proklamasi, Sukarno menyuruh Sayuti Melik mencari Tan Malaka. Soekarno ingin bertemu karena ia mendengar bahwa Tan tengah berada di Jakarta. Sebagai bagian dari golongan muda, Sayuti cukup tahu di mana Tan berada. Pertemuan pun diatur sedemikian rupa.

Dalam kesaksiannya yang pernah dimuat di Sinar Harapan 1976, Sayuti mengatakan bahwa Sukarno berpesan kepada Tan untuk mengganti posisi Soekarno jika ada sesuatu terjadi dengan dirinya dan Hatta.

Amanah Sukarno ditanggapi dengan biasa oleh Tan. Itu tertulis dalam memoarnya, Dari Penjara ke Penjara, Tan mengatakan, “saya sudah cukup senang bertemu Presiden Republik Indonesia, republik yang sudah lama saya idamkan.”

Kemerdekaan tidak menjadikan hidup Tan merdeka, ia tetap menjadi tokoh yang dikejar-kejar, bahkan oleh negara yang dicita-citakannya sendiri.

1949 Tan meninggal di ujung bedil tentara republik di seputaran Kediri, Jawa Timur.

Dan sampai mati, Tan tetaplah Bapak Revolusi yang sunyi.

 

Munir

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

TNI-Polri Pastikan Danton TPN OPM Ferry Elsa Tewas Dalam Baku Tembak

Oleh

Fakta News

Jakarta – Tim gabungan TNI-Polri berhasil melumpuhkan Ferry Elas (35), Komandan Peleton Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (Danton TPN OPM) Kodap III Kalikopi Tembagapura, dalam baku tembak dengan aparat di Mile 53 Kabupaten Mimika, Papua.

“Namanya Ferry Elas, jabatan Danton TPN OPM,” kata Kapolres Mimika AKBP I Gusti Gde Era Adhinata, Rabu (3/3/2021).

Fery Elas adalah komandan di kelompok mereka di bawah pimpinan Joni Botak, yang memiliki catatan segudang tindak kriminal, berperan ikut dalam deklarasi penggabungan KKB se-Pegunungan Tengah 1 Agustus 2019 di Ilaga serta terlibat perampasan HP masyarakat sipil di Kabupaten Puncak Ilaga pada Agustus 2019 dan ikut KKB gabungan melaksanakan gangguan keamanan di Tembagapura tahun 2020.

Feri Elas juga tercatat pernah terlibat dalam penyanderaan guru dan tindak pidana pencurian HP korban guru di kampung Jagamin pada 22 Februari 2020. Dia juga terlibat dalam penembakan Pos Pam TNI/Polri di Opitawak pada Maret 2020.

“Bahkan barang bukti lain berupa satu HP yang ditemukan berisi foto-foto Fery Elas yang setelah dilakukan investigasi ada persesuaian dengan korban yang ditemukan di TKP baik pakaian yang digunakan, jam, kalung, anting, postur tubuh, dan wajah,” jelas Era.

Baca Selengkapnya

BERITA

Menko PMK: Keluarga Rentan Miskin dengan Stunting Dimasukkan Sebagai Penerima PKH

Oleh

Fakta News
Menko PMK Muhadjir Effendy saat berdialog penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, pada Selasa (2/3).

Bantaeng – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta pemerintah daerah memasukkan keluarga miskin yang memiliki ibu hamil dan anak stunting ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga dapat diusulkan sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

Dia meminta daerah untuk melakukan evaluasi dan memperbarui data penerima bantuan sosial melalui musyawarah desa atau kelurahan untuk mengeluarkan penerima yang sudah mampu seperti PKH graduasi yang sudah memiliki usaha secara mandiri.

“Kalau bisa segera diadakan pendataan ulang penerima PKH. Syukur-syukur kalau kuotanya bisa ditambah. Tetapi kalau tidak bisa sebaiknya dialihkan bagi mereka yang dianggap lebih tidak mampu,” ungkapnya saat berdialog dengan Kepala Desa dan keluarga stunting di Balai Desa Bonto Tiro, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, pada Selasa (2/3).

Muhadjir menjelaskan, masyarakat yang sudah mandiri dan tidak perlu dibantu PKH, maka bantuannya bisa dialihkan kepada keluarga rentan miskin yang ada ibu hamil dan keluarga stunting. Menurutnya, dimasukkannya keluarga stunting menjadi prioritas penerima PKH akan membantu pemenuhan gizi bagi ibu dan anak agar stunting dapat tertangani.

“Bisa dialihkan kepada keluarga membutuhkan yang ada ibu hamil atau punya anak stunting. Sehingga nanti (bantuannya) bisa digunakan untuk meningkatkan gizi anak,” ujarnya.

Ingatkan Masyarakat Agar Tak Takut Ditracing

Pada kesempatan selanjutnya, Menko Muhadjir juga berkunjung ke Desa Kalimporo, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Di sana dia melakukan dialog dengan Bupati Jeneponto Iksan Iskandar, aparat desa, kecamatan, dan keluarga dengan bayi yang mengalami gizi kurang.

Menko Muhadjir juga mensosialisasikan kepada masyarakat Desa Kalimporo terkait Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berskala Mikro (PPKM Mikro). Dia menjelaskan, pendekatan mikroskopis bertujuan untuk melakukan tracing atau menelusuri kasus.

Muhadjir mendapat laporan dari pihak desa, banyak masyarakat desa yang enggan melakukan rapid test antigen untuk tracing kasus Covid-19. Masyarakat lebih memilih lari dan kabur ketika akan dilakukan tracing oleh pihak dinas kesehatan.

“Tidak boleh ketika mau ditracing lari, lari ke hutan. Gak boleh. Itu (tracing) untuk memastikan kalau dia sehat” ujarnya.

“Mohon disosialisasikan kepada warga kalau ditracing jangan lari. Nanti kalau lari ternyata dia bawa covid, nanti covidnya kemana-mana. Itu menyebabkan covidnya tidak teratasi,” imbuhnya.

Selain itu, Menko PMK juga meninjau pelaksanaan karantina keluarga pasien Covid-19. Menko PMK juga menyerahkan bantuan berupa logistik untuk mendukung kebutuhan keluarga yang melakukan karantina.

Baca Selengkapnya

BERITA

Bertemu Menkum HAM, Kabareskrim Bahas Kerja Sama Penanganan Bantuan Hukum Warga Miskin

Oleh

Fakta News
Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto dan Menkum HAM Yassona Laoly

Jakarta – Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto, bertemu dengan Menkum HAM Yasonna Laoly kemarin. Komjen Agus mengatakan pertemuan ini ditujukan untuk silaturahmi dengan Yasonna.

“Silaturahmi. Selama ini sudah sangat baik kerja sama kan harus tetap terjaga,” ujar Komjen Agus Andrianto, Rabu (3/3/2021).

Komjen Agus mengatakan dirinya juga memperkenalkan diri sebagai Kabareskrim Polri yang baru. Dia kemudian menjelaskan sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan itu.

“Kerja sama yang dibahas di antaranya terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi pemasyarakatan,” tuturnya.

Komjen Agus dan Yasonna juga membahas pencegahan dan penanganan WNI terindikasi atau korban tindak pidana perdagangan orang di luar negeri. Dia juga mengatakan akses bantuan hukum bagi warga miskin juga dibahas dalam pertemuan tersebut.

“Tak lupa, kerja sama terkait pemberian akses bantuan hukum terhadap orang miskin atau kelompok orang miskin juga dibahas,” kata Komjen Agus.

Dalam pertemuan itu, Komjen Agus Andrianto didampingi oleh Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Krisno Halomoan Siregar, Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Helmy Santika, dan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi.

Baca Selengkapnya