Connect with us

Infodemik: Covid-19 adalah Kasus Infodemik Pertama

Penulis:
Herry Sugiharto
ITB TK'87

Salah satu komponen kunci dari kesiapan menghadapi “bencana” endemik dan pendemik virus corona atau COVID-19 adalah memastikan informasi yang valid berasal dari sumber yang terpercaya, dan menjaga alur informasi itu mengalir kepada publik. Publik lah yang akan terkena imbas dari informasi yang keliru.

Tidak hadirnya informasi yang sahih, memudahkan rumor dan kasak-kusuk menyebar dengan cepat melalui media-sosial, dan menghasilkan apa yang disebut dengan INFODEMIK. Infodemik ini bahkan jauh lebih berbahaya ketimbang endemik atau pandemik, karena infodemik mengalirkan informasi keliru/salah secara masif, terus-menerus dan cepet tersebar. Kecemasan dan kepanikan publik akibat informasi yang tidak bertanggung-jawab, bukan saja bisa mengganggu bekerjanya sistem sosial, bahkan bisa melumpuhkannya. Dan pada gilirannya, dalam jangka waktu tertentu, akan mengganggu proses produksi dan sistem ekonomi, menghambat proses kebudayaan dan sistem budaya, dan begitu banyak hajat hidup lainnya.

Itu pula mengapa wabah penyakit COVID-19 yang ditimbulkan oleh virus SARS-CoV-2 saat ini berpotensi menciptakan perlambatan pertumbuhan ekonomi (baik global maupun di masing-masing negara yang terpapar) serta menciptakan tekanan secara psikhis dan rasa tidak nyaman secara meluas; selain tentu saja kerugian langsung secara fisik dan psikhis yang dialami pasien COVID-19 dan keluarganya.

Pertanyaannya adalah, apa hubungan antara wabah virus corona sekarang ini (selain wabah-wabah penyakit lainnya) dengan media sosial (informasi digital) dan gangguan proses produksi dan sistem ekonomi pada umumnya? Bukan kah dunia sudah belajar dari pengalaman masa lalu saat mewabahnya virus SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) dan MERS (Middle East Respiratory Syndrome) yang memiliki fatality-rate (mortality-rate) yang jauh besar ketimbang COVID-19, namun tidak sampai menimbulkan kepanikan masal dan global sebagaimana virus corona ini?

Mari kita lihat dengan bijaksana berdasar fakta dan data-data historisnya.

Perbedaan fatality/mortality rate beberapa kasus endemic/pandemic dunia, sebagai berikut :
1. SARS (2002) : jumlah kasus = 8.437, mati = 813, fatality rate = 9,6%, menyebar di 26 negara
2. MERS (2012) : jumlah kasus = 2.494, mati = 858, fatality rate = 34,4%, menyebar di 27 negara terutama di timur tengah (jazirah arab)
3. EBOLA (sampai dengan 2014) : jumlah kasus = 34.453, mati = 15.158, fatality rate = 43,9%, menyebar terutama di wilayah Adrika Barat
4. COVID-19 (2020) : jumlah kasus = 102.188 (per sabbtu 7 Maret 2020), mati = 3.491, fatality rate = 3,4%, menyebar di lebih dari 100 negara di 5 benua

Dari data di atas nampak bahwa tingkat kematian (fatality/mortality rate) COVID-19 (3,4%) adalah terkecil dibandingkan wabah endemik lainnya, seperti SARS (9,6%), MERS (34,4%) dan EBOLA (43,9%), meskipun COVID-19 saat ini sudah mewabah di lebih dari 100 negara.

Salah satu kerakteristik utama COVID-19 yang dianggap paling membahayakan dibandingkan wabah lainnya adalah karena persebarannya yang sangat cepat dan masif. Namun jika ditelisik data dan faktanya secara lebih mendalam, serta membandingkannya dengan wabah-wabah lainnya seperti di atas, nampak bahwa COVID-19 tidak lah seseram dan menakutkan seperti kelihatannya.

Lantas, apa yang sesungguhnya terjadi? Mengapa penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh virus SAR-CoV-2 ini bisa begitu menghebohkan dunia, dan memunculkan beragam spekulasi yang tidak berdasarkan data dan fakta sebenarnya?

Mari kita lihat.

INFODEMIK

Mengiringi wabah COVID-19, infodemik adalah perang baru yang tidak kalah dahsyatnya dengan wabah virus. Jika corona adalah virus fisik, maka infodemik adalah virus virtual. Yang diserang dan hendak ditaklukkan adalah akal lemah dan tidak sehat, di bagian croc-brain.

Waktu SARS pertama kali terjadi dan dilaporkan WHO pada tahun 2002, media-sosial belum lahir. Facebook, Twiter, Whatsapp lahir dan berkembang sesudah tahun 2003. Teknologi internet saat itu masih terbatas dan bersifat “elitis”, belum menjadi konsumsi dan kebiasaan individu masyarakat global. Era disrutif di bidang teknologi dan bisnis yang kelak akan melahirkan start-up business masih dalam rintisan. Siapapun tidak pernah menyangka perkembangannya akan secepat ini, dan wacana tentang real-time information benar-benar akan terwujud. Karena itu maka pengetahuan tentang wabah SARS, hanya diperoleh secara terbatas dari provider media global yang kemudian diunduh oleh media-media local.

Ketika MERS pertama kali muncul di timur tengah pada tahun 2012, facebook sebagai media sosial yang paling banyak digunakan masih belum mendrive kebutuhan personal untuk melakukan “kampanye”, tapi masih dalam fungsinya sebagai media jejaring-sosial, aktualisasi diri, dan personal branding atau “tebar-pesona”. Mulai 2009 perkembangan media sosial makin marak dengan munculnya Whatsapp, Instagram, LINE, Google+ tapi masih dalam situasi kompetisi menghadapi Facebook. Begitu halnya dengan wabah EBOLA yang muncul di wilayah Afrika Barat sampai tahun 2014, mengiringi cerita pilu warga Afrika yang miskin dan terbelakang pada umumnya, tidak banyak mendapat perhatian kecuali untuk aktivitas charity dunia dengan program-program kemanusiaan PBB.

Puncak dari perkembangan dunia internet dan media-sosial adalah pada tahun 2016-2017 dimana setiap individu bisa menjadi apapun dan bisa memproduksi dan mempublikasi apapun yang ada dalam pikirannya, tanpa birokrasi dan seleksi yang biasa diterapkan oleh penyelanggara media massa konvensional. _*Pada titik ini pula tumbuh “industry hoax” dan era fallacy. Internet dan media social menjadi medan perang baru, dimana media-sosial menjadi alat-perang baru untuk merebut pengaruh*_.

Ketika COVID-19 yang dibawa oleh virus corona SARS-CoV-2 merebak di Wuhan Provinci Hubei China pada akhir 2019 dan akhirnya mewabah di lebih dari 100 negara di dunia saat ini, sosmed sedang berada di puncak popularitas-nya. Whatsapp (wa) digunakan oleh 1,5 miliar user, Facebook digunakan 1,3 miliar user, Instagram 800 juta user, Youtube dilaporkan telah digunakan oleh 2 miliar user setiap bulannya dengan 30 ribu content jam per hari. Ini belum termasuk blog dan micro-blog twitter.

Hasil riset We Are Social dan Hootsuite menyatakan bahwa penggguna internet global tahun 2020 berjumlah 4,5 miliar orang yang berarti sudah lebih dari 60% populasi penduduk dunia. Bisa kita bayangkan kecepatan dan persebaran sebuah content di media social, baik data-data yang dilansir oleh institusi resmi, maupun jutaan kreasi turunannya, termasuk yang bersifat rumors dan hoax

Subyektivitas pengguna media-sosial dan internet juga ikut mewarnai pertarungan pengaruh ini. Untuk wilayah yang “jauh” seperti afrika dan timur-tengah pada umumnya, kurang mendapat pemberitaan. Tapi ketika China tumbuh menjadi raksasa ekonomi baru di kancah global dan mulai mengancam dominasi dan hegemoni Amerika Serikat, berbagai issue muncul lebih massif dari sebelumnya, dari persoalan bisnis sampai ideologis dan belakangan issue keagamaan (“aliran”).

Efek dari kecemasan global berikut berbagai rumor dan hoax yang mengirinya, terbukti menekan perekonomian global, tidak terkecuali Indonesia. Berbagai kalkulasi dan prediksi ulang tengah dilakukan sebagai koreksi atas perhitungan masa depan perekonomian sebagai akibat dari COVID-19 ini.

Akhirnya, WHO pun menyadari bahwa infodemik bisa berpotensi menghancurkan kepercayaan publik, lebih dari bahaya endemi atau pandemi COVID-19. Karenanya pada kamis 5 Maret 2020 lalu, WHO meluncurkan menu baru pada situs https://www.epi-win.com/ yang dikelola WHO, sebagai pengembangan dari situs https://www.who.int/health-topics/coronavirus yang khusus menyediakan info-info resmi tentang COVID-19, diantaranya terdapat menu “update info” atau “covid-19 FAQ” dan lain sebagainya. Meskipun menu-menu ini masih sedang dikembangkan, tapi upaya WHO untuk menyediakan informasi yang valid (shahih) perlu didukung, agar infodemik tidak semakin merusak tatanan sosial yang sudah terbangun saat ini.

Situs WHO ini, tentu saja melengkapi situs-situs “swasta” yang menyediakan sumber data bagi publik untuk memantau perkembangan COVID-19 ini seperti aplikasi ArcGIS https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard yang dikembangkan oleh The Center for Systems Science and Engineering (CSSE) dari Johns Hopkins University (JHU), aplikasi https://multimedia.scmp.com/ yang dimiliki Alibaba dan situs https://thewuhanvirus.com/ yang ketiga situs ini biasa saya gunakan sebagai referensi/sumber data untuk memantau perkembangan covid-19.

Bagaimana dengan Indonesia?

Kita bersyukur pemerintah merespon akan kebutuhan informasi yang sahih tentang perkembangan COVID-19 di dalam negeri, dalam bentuk penugasan resmi seorang pejabat Kementerian Kesehatan sebagai “juru-bicara” yang melaporkan perkembangan terbaru covid-19. Hanya saja, penugasan juru-bicara untuk melaporkan perkembangan covid-19 tentu saja sangat ketinggal jaman (jadul alias old-fashion) menghadapi kecepatan dan persebaran informasi melalui media social.

Menghadapi berbagai rumor tentang COVID-19 yang diproduksi dan disebarkan secara massif melalu media social, pemerintah semestinya mengembangkan strategi yang sama, terlebih pemerintah memiliki sumber daya yang lebih dari cukup untuk itu. Strategi yang dipilih pemerintah dengan bersikap lebih pasif dan follow the issues dalam bentuk membuktikan sebuah informasi adalah hoax atau bukan, harus dilengkapi teologi Johan Cruff “pertahanan terbaik adalah menyerang” (the best defence is offence), dengan menyajikan informasi yang benar dan valid sehingga lebih menjamin rasa aman dan nyaman masyarakat.

Sebagai bagian dari kesungguhan pemerintah, sebuah clearing-house berbasis internet harus segera dikembangkan agar masyarakat bisa mengakses secara langsung perkembangan covid-19 serta berinteraksi dan berpartisipasi langsung dengan system. Cukup dengan mengkampanyekan alamat url dari situs ini secara terus-menerus dan dibroadcast ke berbagai media online atau melalui media social, agar publik tidak menunggu update info COVID-19 melalu sang juru-bicara.

Herry ‘Ugie’ Sugiharto

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Hari Cinta Pulau Rinca

Oleh

Fakta News

Hari Cinta Pulau Rinca adalah judul artikel yang saya plesetkan dari Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional (HCPSN) yang diperingati pada tanggal 5 November di setiap tahunnya berdasarkan Kepres Nomor 4 tahun 1993.

Menjelang peringatan HCPSN yang ke-27 tahun ini, saya lebih menyukai dengan menyebutnya sebagai Hari Cinta Pulau Rinca. Alasannya sederhana saja, Pulau Rinca saat ini sedang hangat dibicarakan karena di sana akan dibangun sarana prasarana pariwisata ala-ala Jurassic Park.

Sementara foto viral seekor komodo tengah berhadapan dengan truk pengangkut material cukup berhasil mengamplifikasi gerakan penolakan proyek tersebut.

Dalam catatan Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, Pulau Rinca disebutkan sebagai sebuah pulau yang terletak di Kepulauan Nusa Tenggara. Pulau Rinca beserta Pulau Komodo dan Pulau Padar merupakan kawasan Taman Nasional Komodo yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.

Pulau Rinca berada di sebelah barat Pulau Flores, yang dipisahkan oleh Selat Molo. Pulau ini juga merupakan bagian dari Situs Warisan Dunia UNESCO, karena merupakan kawasan Taman Nasional Komodo bersama dengan Pulau Komodo.

Di pulau ini hidup berbagai jenis binatang seperti komodo, babi liar, kerbau dan burung. Pulau Rinca dapat dicapai dengan perahu kecil dari Labuan Bajo di Flores barat.

Secara administratif, pulau ini termasuk wilayah Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Dan, saat ini di atas pulau dengan luas total yang mencapai 20 ribu hektare seluas lima hektare tengah dibangun sarana dan prasarana, dermaga, fasilitas-fasilitas mass tourism yang dibutuhkan wisatawan.

Aspek Pertimbangan

Terlepas dari pro dan kontra terhadap pembangunan “Jurassic Park” di Pulau Rinca, -Kepala Biro Humas Sekretariat Daerah Nusa Tenggara Timur, Marius Jelamu menyebut bahwa konsep pembangunan itu bukan seperti Jurassic Park tetapi ekowisata- ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan (pembangunan sarana dan prasarana, dermaga, fasilitas-fasilitas mass tourism) pulau tersebut sebagai destinasi wisata.

Pertama, mempertimbangkan aspek konservasi. Pemerintah dengan sangat jelas sudah menyebutkan proyek tersebut dibangun dengan perencanaan yang penuh pertimbangan terhadap aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Pembangunan sarana prasarana wisata juga merupakan bagian dari usaha konservasi terpadu komodo di sana. Hal itu ditunjukkan dengan cetak biru adanya gedung riset yang diperuntukkan untuk para peneliti.

Dalam aspek konservasi ada satu catatan penting yang mutlak harus diperhatikan yaitu di Pulau Rinca sebagai lingkungan fisik atau habitat yang di dalamnya terjadi hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya dalam suatu sistem ekologi (ekosistem).

Komodo yang ada di pulau ini tentu tidak hidup sendiri. Di sana ada babi liar, kerbau, burung dan fauna jenis lainnya serta beberapa flora yang saling berinteraksi dalam suatu rantai makanan.

Betapa pun kecilnya (relatif kecil) sarana dan prasarana yang dibangun di sana sedikit banyaknya akan mengubah habitat dan sistem ekologi di pulau itu. Perubahan yang akan terjadi yang sangat perlu diperhatikan (diminimalisir) agar tidak berakibat terjadi perubahan kesetimbangan ekosistem.

Kedua, betapa pun kecilnya perubahan habitat apabila terjadi perubahan sistem ekologi maka akan berdampak terajadi perubahan perilaku komodo termasuk hewan lainnya. Meskipun ada pemisahan antara wisatawan dengan komodo secara fisik, tetapi bila ada atraksi tentang komodo yang dipertontonkan kepada wisatawan seperti pemberian makan maka berpotensi terjadi perubahan perilaku alamiah dari komodo tersebut.

Apabila atraksi ini berlangsung bertahun-tahun, bukan tidak mungkinn terjadi perbahan perilaku koloni komodo yang ada di pulau tersebut.

Ketiga, tren pariwisata. Ada statement dari pemerintah yang cukup menarik bahwa sarana prasarana priwisata yang dibangun di Pulau Rinca diperuntukkan bagi kepentingan wisata masal walau tetap mengusung konsep ekowisata.

Ada catatan dari penelitian terhadap tren wisata di masa pandemi dan pasca pandemi yang perlu diperhatikan. Ada tiga tren wisata yang barangkali peru diperhatikan dalam menjadikan Pulau Rinca sebagai destinasi wisata yaitu perubahan wisata masal beralih kepada wisata individual, lebih memilih destinasi berjarak relatif dekat, dan lebih memilih menempuh perjalanan darat.

Ketiga tren wisata yang terjadi pada masa pandemi dan pasca pandemi tentu harus mendapat perhatian dan merupakan aspek yang juga harus dipertimbangkan dalam pembangunan destinasi wisata di Pulau Rinca. Ketiga tren wisata tersebut tentu akan mempengaruhi pergerakan dan jumlah wisatawan yang akan berkunjung ke pulau tersebut.

Jangan sampai sarana prasara yang dibangun di pulau terbut menjadi “mubazir” karena jumlah wisatawan yang datang atau mengunjungi Pulau Rinca tidak bisa menutupi biaya pemeliharaan sarana prasara apalagi untuk biaya konservasi di pulau tersebut.

Pada peringatan HCPSN nasional yang ke-27 tahun ini –HCPSN ini pertama kali diperingati pada tahun 1993– paradigma mencintai puspa dan satwa nampaknya harus mengalami perubahan yang mendasar. Tujuannya sudah jelas yaitu untuk meningkatkan kepedulian, perlindungan, pelestarian puspa dan satwa nasional serta untuk menumbuhkan dan mengingkatkan akan pentingnya puspa dan satwa dalam kehidupan kita, barangkali harus sedikit diubah menjadi seberapa penting pariwisata kita terhadap puspa dan satwa dalam kehidupan mereka.

 

Lian Lubis

Biolog, Perancang Kota

Baca Selengkapnya

BERITA

Ganjar Pranowo: Reformasi Birokrasi Harus Menjadi Budaya

Oleh

Fakta News

Kemungkinan publik di luar Jawa Tengah kurang mengenal gebrakan Ganjar Pranowo dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah selama dua periode secara konsisten telah melakukan perubahan-perubahan birokrasi. Hasilnya jelas sangat berkurangnya korupsi dan pemungutan liar di tempat-tempat strategis seperti jembatan timbang dan proyek-proyek tender pemerintah.

Salah satu bentuk reforma birokrasi adalah lelang jabatan atau promosi jabatan secara terbuka. Proses lelang jabatan ini telah diselenggarakan pada 2013.

Pertama kali dilakukan untuk mengisi 85 posisi jabatan eselon III dan IV. Sebelum dilakukan lelang proses seleksi ini telah diberikan sosialisasi, dan diumumkan di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan website sehingga bisa diketahui oleh seluruh PNS yang berkeinginan iku seleksi. Hasil pelaksanaan lelang jabatan ini juga akan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat pada website yang tersedia.

Sementara, itu proses lelang jabatan atau promosi terbuka untuk pejabat tinggi juga dilakukan Ganjar sejak menjabat Gubernur periode pertama. Rekruitmen pejabat tinggi di lingkungan Pemprov Jateng dilakukan secara terbuka dan memberikan kesempatan untuk siapa saja mendaftarkan diri.

Sebagai contoh konkret, dalam reformasi birokrasi, Ganjar telah melantik kepala sekolah SMKN Bawen, Jumeri menjadi kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian, Ganjar juga melantik Camat Kedungbanteng Kabupaten Tegal, Imam Maskur, sebagai Kepala Biro Kesra Pemprov Jateng.

Langkah Ganjar ini dinilai oleh banyak pengamat pemerintahan sebagai langkah penting dalam reformasi birokrasi. Lelang jabatan sebagai gebrakan yang memaksa jabatan bersaing secara sehat dalam rangka meningkatkan perfoma pelayanan birokrasi bagi masyarakat.

Dampak dari reformasi birokrasi ini dipraktekkan Pemprov Jateng, menciptakan pelayanan pemerintahan yang bersih dari pungutan “liar”.

Salah seorang pimpinan proyek BUMN Karya juga menilai “reformasi birokrasi di Pemprov Jateng mempermudah, cepat dan tiada biaya siluman dalam proses tender proyek infrastruktur”.

Selain itu, reformasi birokrasi dibawah kepemimpinan Ganjar memperoleh penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada 2016, KPK memberikan penghargaan pencegahan gratifikasi, sebagai kategori sistem pengendalian gratifikasi terbaik. Di tambah pula Pemprov Jateng memperoleh nilai evaluasi terbaik untuk reformasi birokrasi yang dilakukan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 2016.

Ganjar mengharapkan reformasi birokrasi tidak bisa dilakukan sekali dua kali tindakan, akan tetapi harus menjadi kebiasaan atau budaya. Dia berharap setelah tidak menjabat Gubernur anti korupsi tetap menjadi budaya dalam membangun Jateng.

 

Razif

Peneliti Institut Sejarah Sosial Indonesia

Baca Selengkapnya

BERITA

Reshuffle Itu Suatu Keniscayaan

Oleh

Fakta News
Sekjen Seknas Jokowi Dedy Mawardi bersama Presiden Joko Widodo

Desas-desus reshuffle kembali ramai digunjingkan. Adalah orang terdekatnya Jokowi yang memulai pukul gong, yakni Arief Puyuono.

Arief Puyuono mengatakan bahwa akan ada 17 menteri yang di reshuffle. Istilah Arief Puyo 17 menteri di reshuffle itu sebagai “ganti mesin” di kabinet saat ini.

Belum reda info dari orang terdekat Jokowi itu, naik ke panggung Neta S Pane yang mengaku dapat informasi yang menyatakan Presiden Jokowi akan me-reshuffle 18 menteri, yang dilakukan setelah pergantian Panglima TNI.

Pihak istana buru-buru membantah isu reshuffle yang dilontarkan Arief Puyo maupun Neta S Pane.

“Tidak ada reshuffle. Semua menteri fokus dan bekerja keras menghadapi COVID-19 serta pemulihan dan transformasi ekonomi nasional,” kata jubir Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman.

Tidak cukup pihak Istana yang membantah, partai politik pendukung Presiden Jokowi pun ikut bicara membantah isu reshuffle kabinet yang dihembuskan pentolan IPW Neta S Pane.

“Reshuffle muncul dari Presiden, bukan dari pengamat, bukan juga dari partai politik pendukungnya, tetapi dari Bapak Presiden. Dan kami meyakini nanti Pak Jokowi pasti akan melakukan dialog dengan pimpinan parpol,” ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Reshuffle itu hak prerogatif Presiden. Presiden yang memutuskan kapan dan siapa yang di reshuffle bukan orang lain.

Tetapi dalam perjalanan kabinetnya pasti ada yang namanya evaluasi minimal setahun sekali. Evaluasi Kinerja kabinet.

Presiden lah yang faham, karena menteri adalah pembantunya, mana menteri yang masih belum full speed bekerja membantu presiden khususnya di tengah pandemi covid 19 saat ini.

“Kalau presiden bilang kerja, kerja dan kerja maka menterinya harus tiga kali lebih keras kerjanya. Dalam menghadapi kondisi luar biasa, tidak bisa disikapi biasa biasa saja, perlu kerja extra. Jangan pula ada menteri yang kerjanya cuma seperti seremonial saja. Pembantu presiden bukan hanya harus punya sense of crisis, tetapi juga harus mengembangkan sikap empati terhadap tekanan ekonomi di akar rumput. Dengan demikian sah menyandang predikat sebagai pembantu presiden, bukan malah jadi beban presiden ”.

Saya sepakat dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kalaupun muncul reshuffle itu datangnya dari Bapak Presiden. Berarti reshuffle itu adalah suatu keniscayaan, soal siapa yang direshuffle, berapa jumlah dan kapan waktunya hanya Bapak Presiden lah yang tahu.

Monggo Bapak Presiden jika berkenan…….

Merdeka…!!

Dedy Mawardi
Sekjen Seknas Jokowi

Baca Selengkapnya