Connect with us

Infodemik: Covid-19 adalah Kasus Infodemik Pertama

Penulis:
Herry Sugiharto
ITB TK'87

Salah satu komponen kunci dari kesiapan menghadapi “bencana” endemik dan pendemik virus corona atau COVID-19 adalah memastikan informasi yang valid berasal dari sumber yang terpercaya, dan menjaga alur informasi itu mengalir kepada publik. Publik lah yang akan terkena imbas dari informasi yang keliru.

Tidak hadirnya informasi yang sahih, memudahkan rumor dan kasak-kusuk menyebar dengan cepat melalui media-sosial, dan menghasilkan apa yang disebut dengan INFODEMIK. Infodemik ini bahkan jauh lebih berbahaya ketimbang endemik atau pandemik, karena infodemik mengalirkan informasi keliru/salah secara masif, terus-menerus dan cepet tersebar. Kecemasan dan kepanikan publik akibat informasi yang tidak bertanggung-jawab, bukan saja bisa mengganggu bekerjanya sistem sosial, bahkan bisa melumpuhkannya. Dan pada gilirannya, dalam jangka waktu tertentu, akan mengganggu proses produksi dan sistem ekonomi, menghambat proses kebudayaan dan sistem budaya, dan begitu banyak hajat hidup lainnya.

Itu pula mengapa wabah penyakit COVID-19 yang ditimbulkan oleh virus SARS-CoV-2 saat ini berpotensi menciptakan perlambatan pertumbuhan ekonomi (baik global maupun di masing-masing negara yang terpapar) serta menciptakan tekanan secara psikhis dan rasa tidak nyaman secara meluas; selain tentu saja kerugian langsung secara fisik dan psikhis yang dialami pasien COVID-19 dan keluarganya.

Pertanyaannya adalah, apa hubungan antara wabah virus corona sekarang ini (selain wabah-wabah penyakit lainnya) dengan media sosial (informasi digital) dan gangguan proses produksi dan sistem ekonomi pada umumnya? Bukan kah dunia sudah belajar dari pengalaman masa lalu saat mewabahnya virus SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) dan MERS (Middle East Respiratory Syndrome) yang memiliki fatality-rate (mortality-rate) yang jauh besar ketimbang COVID-19, namun tidak sampai menimbulkan kepanikan masal dan global sebagaimana virus corona ini?

Mari kita lihat dengan bijaksana berdasar fakta dan data-data historisnya.

Perbedaan fatality/mortality rate beberapa kasus endemic/pandemic dunia, sebagai berikut :
1. SARS (2002) : jumlah kasus = 8.437, mati = 813, fatality rate = 9,6%, menyebar di 26 negara
2. MERS (2012) : jumlah kasus = 2.494, mati = 858, fatality rate = 34,4%, menyebar di 27 negara terutama di timur tengah (jazirah arab)
3. EBOLA (sampai dengan 2014) : jumlah kasus = 34.453, mati = 15.158, fatality rate = 43,9%, menyebar terutama di wilayah Adrika Barat
4. COVID-19 (2020) : jumlah kasus = 102.188 (per sabbtu 7 Maret 2020), mati = 3.491, fatality rate = 3,4%, menyebar di lebih dari 100 negara di 5 benua

Dari data di atas nampak bahwa tingkat kematian (fatality/mortality rate) COVID-19 (3,4%) adalah terkecil dibandingkan wabah endemik lainnya, seperti SARS (9,6%), MERS (34,4%) dan EBOLA (43,9%), meskipun COVID-19 saat ini sudah mewabah di lebih dari 100 negara.

Salah satu kerakteristik utama COVID-19 yang dianggap paling membahayakan dibandingkan wabah lainnya adalah karena persebarannya yang sangat cepat dan masif. Namun jika ditelisik data dan faktanya secara lebih mendalam, serta membandingkannya dengan wabah-wabah lainnya seperti di atas, nampak bahwa COVID-19 tidak lah seseram dan menakutkan seperti kelihatannya.

Lantas, apa yang sesungguhnya terjadi? Mengapa penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh virus SAR-CoV-2 ini bisa begitu menghebohkan dunia, dan memunculkan beragam spekulasi yang tidak berdasarkan data dan fakta sebenarnya?

Mari kita lihat.

INFODEMIK

Mengiringi wabah COVID-19, infodemik adalah perang baru yang tidak kalah dahsyatnya dengan wabah virus. Jika corona adalah virus fisik, maka infodemik adalah virus virtual. Yang diserang dan hendak ditaklukkan adalah akal lemah dan tidak sehat, di bagian croc-brain.

Waktu SARS pertama kali terjadi dan dilaporkan WHO pada tahun 2002, media-sosial belum lahir. Facebook, Twiter, Whatsapp lahir dan berkembang sesudah tahun 2003. Teknologi internet saat itu masih terbatas dan bersifat “elitis”, belum menjadi konsumsi dan kebiasaan individu masyarakat global. Era disrutif di bidang teknologi dan bisnis yang kelak akan melahirkan start-up business masih dalam rintisan. Siapapun tidak pernah menyangka perkembangannya akan secepat ini, dan wacana tentang real-time information benar-benar akan terwujud. Karena itu maka pengetahuan tentang wabah SARS, hanya diperoleh secara terbatas dari provider media global yang kemudian diunduh oleh media-media local.

Ketika MERS pertama kali muncul di timur tengah pada tahun 2012, facebook sebagai media sosial yang paling banyak digunakan masih belum mendrive kebutuhan personal untuk melakukan “kampanye”, tapi masih dalam fungsinya sebagai media jejaring-sosial, aktualisasi diri, dan personal branding atau “tebar-pesona”. Mulai 2009 perkembangan media sosial makin marak dengan munculnya Whatsapp, Instagram, LINE, Google+ tapi masih dalam situasi kompetisi menghadapi Facebook. Begitu halnya dengan wabah EBOLA yang muncul di wilayah Afrika Barat sampai tahun 2014, mengiringi cerita pilu warga Afrika yang miskin dan terbelakang pada umumnya, tidak banyak mendapat perhatian kecuali untuk aktivitas charity dunia dengan program-program kemanusiaan PBB.

Puncak dari perkembangan dunia internet dan media-sosial adalah pada tahun 2016-2017 dimana setiap individu bisa menjadi apapun dan bisa memproduksi dan mempublikasi apapun yang ada dalam pikirannya, tanpa birokrasi dan seleksi yang biasa diterapkan oleh penyelanggara media massa konvensional. _*Pada titik ini pula tumbuh “industry hoax” dan era fallacy. Internet dan media social menjadi medan perang baru, dimana media-sosial menjadi alat-perang baru untuk merebut pengaruh*_.

Ketika COVID-19 yang dibawa oleh virus corona SARS-CoV-2 merebak di Wuhan Provinci Hubei China pada akhir 2019 dan akhirnya mewabah di lebih dari 100 negara di dunia saat ini, sosmed sedang berada di puncak popularitas-nya. Whatsapp (wa) digunakan oleh 1,5 miliar user, Facebook digunakan 1,3 miliar user, Instagram 800 juta user, Youtube dilaporkan telah digunakan oleh 2 miliar user setiap bulannya dengan 30 ribu content jam per hari. Ini belum termasuk blog dan micro-blog twitter.

Hasil riset We Are Social dan Hootsuite menyatakan bahwa penggguna internet global tahun 2020 berjumlah 4,5 miliar orang yang berarti sudah lebih dari 60% populasi penduduk dunia. Bisa kita bayangkan kecepatan dan persebaran sebuah content di media social, baik data-data yang dilansir oleh institusi resmi, maupun jutaan kreasi turunannya, termasuk yang bersifat rumors dan hoax

Subyektivitas pengguna media-sosial dan internet juga ikut mewarnai pertarungan pengaruh ini. Untuk wilayah yang “jauh” seperti afrika dan timur-tengah pada umumnya, kurang mendapat pemberitaan. Tapi ketika China tumbuh menjadi raksasa ekonomi baru di kancah global dan mulai mengancam dominasi dan hegemoni Amerika Serikat, berbagai issue muncul lebih massif dari sebelumnya, dari persoalan bisnis sampai ideologis dan belakangan issue keagamaan (“aliran”).

Efek dari kecemasan global berikut berbagai rumor dan hoax yang mengirinya, terbukti menekan perekonomian global, tidak terkecuali Indonesia. Berbagai kalkulasi dan prediksi ulang tengah dilakukan sebagai koreksi atas perhitungan masa depan perekonomian sebagai akibat dari COVID-19 ini.

Akhirnya, WHO pun menyadari bahwa infodemik bisa berpotensi menghancurkan kepercayaan publik, lebih dari bahaya endemi atau pandemi COVID-19. Karenanya pada kamis 5 Maret 2020 lalu, WHO meluncurkan menu baru pada situs https://www.epi-win.com/ yang dikelola WHO, sebagai pengembangan dari situs https://www.who.int/health-topics/coronavirus yang khusus menyediakan info-info resmi tentang COVID-19, diantaranya terdapat menu “update info” atau “covid-19 FAQ” dan lain sebagainya. Meskipun menu-menu ini masih sedang dikembangkan, tapi upaya WHO untuk menyediakan informasi yang valid (shahih) perlu didukung, agar infodemik tidak semakin merusak tatanan sosial yang sudah terbangun saat ini.

Situs WHO ini, tentu saja melengkapi situs-situs “swasta” yang menyediakan sumber data bagi publik untuk memantau perkembangan COVID-19 ini seperti aplikasi ArcGIS https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard yang dikembangkan oleh The Center for Systems Science and Engineering (CSSE) dari Johns Hopkins University (JHU), aplikasi https://multimedia.scmp.com/ yang dimiliki Alibaba dan situs https://thewuhanvirus.com/ yang ketiga situs ini biasa saya gunakan sebagai referensi/sumber data untuk memantau perkembangan covid-19.

Bagaimana dengan Indonesia?

Kita bersyukur pemerintah merespon akan kebutuhan informasi yang sahih tentang perkembangan COVID-19 di dalam negeri, dalam bentuk penugasan resmi seorang pejabat Kementerian Kesehatan sebagai “juru-bicara” yang melaporkan perkembangan terbaru covid-19. Hanya saja, penugasan juru-bicara untuk melaporkan perkembangan covid-19 tentu saja sangat ketinggal jaman (jadul alias old-fashion) menghadapi kecepatan dan persebaran informasi melalui media social.

Menghadapi berbagai rumor tentang COVID-19 yang diproduksi dan disebarkan secara massif melalu media social, pemerintah semestinya mengembangkan strategi yang sama, terlebih pemerintah memiliki sumber daya yang lebih dari cukup untuk itu. Strategi yang dipilih pemerintah dengan bersikap lebih pasif dan follow the issues dalam bentuk membuktikan sebuah informasi adalah hoax atau bukan, harus dilengkapi teologi Johan Cruff “pertahanan terbaik adalah menyerang” (the best defence is offence), dengan menyajikan informasi yang benar dan valid sehingga lebih menjamin rasa aman dan nyaman masyarakat.

Sebagai bagian dari kesungguhan pemerintah, sebuah clearing-house berbasis internet harus segera dikembangkan agar masyarakat bisa mengakses secara langsung perkembangan covid-19 serta berinteraksi dan berpartisipasi langsung dengan system. Cukup dengan mengkampanyekan alamat url dari situs ini secara terus-menerus dan dibroadcast ke berbagai media online atau melalui media social, agar publik tidak menunggu update info COVID-19 melalu sang juru-bicara.

Herry ‘Ugie’ Sugiharto

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Perayaan Kemerdekaan AS: Presiden Trump dan Rasisme

Oleh

Fakta News

Hari ini, 4 Juli 2020 Bangsa Amerika Serikat merayakan kemerdekaan negaranya. 244 tahun sudah Bangsa Amerika merdeka. Dua abad lebih kemerdekaan suatu bangsa adalah satu capaian besar. Dengan semua capaiannya, Amerika adalah sebuah negeri yang menjadi salah satu pusat perhatian dunia internasional. Hingga kini negeri besar itu, tetap bertahan bersama semua masalahnya.

Hari yang bersejarah bagi bangsa Amerika dan negara AS ini, dimulai saat 244 tahun silam, diproklamirkan sebagai hari Kemerdekaan Amerika Serikat atau (Independence Day-Fourth of July). Amerika terbebas dari penjajahan kolonialisme Inggris. 4 Juli 1776 Kongres Kontinental mengeluarkan Deklarasi Kemerdekaan Amerika yang ditandatangani oleh Thomas Jefferson. Peristiwa itu dirayakan sebagai sebagai Hari Kemerdekaan Negara dan Bangsa Amerika Serikat.

Jutaan warga Amerika tentunya merayakan hari besar ini. 244 tahun sudah Amerika merayakan kemerdekaannya. Ada banyak hal besar yang sedang dialami bangsa Amerika saat ini. Salah satunya, saat merayakan hari kemerdekaan ini bangsa Amerika seperti dialami lebih dari 200 negara juga sedang menghadapi wabah virus Corona atau Covid-19. Dibawah kepemimpinan Presiden Donald Trump saat ini, lebih dari dua setengah juta penduduk Amerika dinyatakan positif terinfeksi virus corona, 129 ribu orang lebih meninggal akibat Covid-19.

Hal penting lain yang sedang dihadapi warga Amerika Serikat adalah Pemilihan Presiden pada November mendatang. Gelaran demokrasi setiap empat tahunan di Amerika Serikat. Saat ini, Amerika di bawah Presiden Trump menjadi sorotan dan perhatian utama saat pandemi corona. Saat yang sama saat ini warga Amerika juga bersiap menuju Pemilu di Amerika Serikat. Dan tentu saja juga terdengar dan kita dapat menonton langsung dan siaran ulang melalui media sosial seperti Youtube peran dan ucapan sang Presiden Amerika Serikat ini.

Kemeriahan perayaan hari kemerdekaan Amerika ini turut pula disertai dengan ucapan dan polah Presiden AS Donald Trump. Mesin besar media menjadi corongnya. Hal ini tentu saja menjadi perhatian besar di Amerika sendiri dan di dunia pada umumnya. Setiap ucapan sang presiden tentunya merupakan headline media dunia.

Salah satu fokus kita, tentu saja pada peran dan ucapan Presiden Donald Trump terkait peran dan kepemimpinan sebagai kepala negara AS ke 45 dalam situasi pandemi virus corona saat ini, dan upayanya berhadapan menuju Pilpres AS November mendatang dalam upaya meraih jabatan sebagai Presiden AS sebagai incumbent.

Ucapan Presiden Donald Trump di hadapan ribuan para pendukungnya dalam kampanye Pilpres pada 21 Juni 2020 silam menyebut virus Corona sebagai “Kung Flu” adalah ungkapan rasis sebagai wujud prasangka etnik dan atau ras yang masih terus hidup sebagai peninggalan kolonial dan akibat segregasi sosial yang pernah diterapkan di Amerika di masa lalu. Bahkan hingga tahun 1950-60an lalu.

Walaupun telah merdeka 244 tahun, sebagai bangsa dan negara, Amerika Serikat masih memiliki persoalan laten yang juga banyak dialami bangsa lain. Persoalan laten bangsa atau warga Amerika Serikat yang juga terus dihadapi adalah masalah rasisme atau rasialisme atau prasangka etnik (ethnic prejudice) sebagai peninggalan warisan kolonialisme.

Seperti juga peninggalan kolonialisme di negeri manapun, rasisme adalah luka peninggalan kolonial yang terus berlanjut. Di Amerika, warisan kolonial Inggris yang terus menjadi masalah hingga kini adalah prasangka etnik. Ini masih terus berlanjut hingga sekarang. Utamanya tentang hubungan antar ras di sana yaitu warga kulit putih, berwarna seperti Asia, warga Amerika hasil hubungan integrasi campuran antar ras kulit putih Spanyol dan penduduk awal Amerika, serta warga Amerika keturunan Afrika (African American).

Prasangka rasial itu kini berwujud tidak hanya persoalan bagi warga Amerika keturunan Afrika, tetapi juga berdampak kepada warga Amerika kulit berwarna seperti warga Amerika Tionghoa (Chinese American), warga Amerika keturunan Amerika Spanyol (Spanish American) dan warga kulit berwarna lainya seperti warga amerika keturunan Arab (Arab American) dari penjuru dunia yang kemudian diangkat dan resmi menjadi warga Amerika. Kita memahami bahwa bangsa Amerika adalah kumpulan banyak bangsa dunia yang bersepakat mendirikan negara yang dipelopori kaum migran dan imigran dari berbagai benua dan penjuru dunia. Memang pelopornya adalah bangsa Inggris sebagai kekuatan kolonial dan imperialis besar lebih dari 250 tahun silam.

Sebelumnya, Trump kepada publik Amerika menyebut Covid-19 dengan kata ‘flu wuhan’ , flu cina, atau ‘flu tiongkok’. Jelas itu adalah ungkapan rasis dan tentu saja Trump menolak itu sebagai ungkapan rasis. Trump berkilah menyebut corona dengan kata-kata itu hanya sebagai upaya membuat itu “akurat” Dan penyebutan ‘kung flu,’ china flu’ wuhan flu’ — tempat asal virus ini berkembang oleh Presiden Trump dalam pernyataan kepada media dan dalam kampanye Pilpres-nya terus berlanjut dalam kampanye-kampanye Presiden Trump. Dari satu kota ke kota lainnya, di hadapan ribuan warga dan anak muda sebagai terminologi merendahkan dan rasis ini masih terus disebut oleh Trump untuk menggaet suara pemilih dalam Pilpres di Amerika.

Gelaran kampanye ini masih terus berlanjut hari ini hingga hari pemilihan di bulan November nanti. Walau telah diingatkan oleh kelompok sipil dan para politisi Amerika bahwa ungkapan Presiden Trump yang rasis sebagai merendahkan dan berpotensi merusak hubungan antar ras di Amerika khususnya perilaku sosial terhadap warga Amerika keturunan Asia dan Tiongkok.

Kematian warga kulit hitam George Floyd pada 25 Mei 2020 lalu oleh polisi kulit putih dapat ditelisik sebagai wujud buruknya hubungan antar ras di Amerika. Menurut statistik persentase warga Amerika keturunan Afrika lebih besar kemungkinannya mengalami kekerasan ketimbang warga kulit putih. Wujudnya bias dalam perlakuan rasisme seperti termasuk kebrutalan oknum polisi Amerika. Disebut oknum dalam terminologi media kita karena tidak semua polisi Amerika bertindak dan berprasangka rasis terhadap warga kulit hitam.

Prasangka rasisme, rasialisme dan prasangka etnik adalah warisan kolonialisme yang masih terus eksis saat ini. Termasuk dalam ucapan-capan Presiden Trump. Presiden AS sebelum Trump, Barack Obama merasa kesal dan marah dengan pernyataan-pernyataan Trump yang sangat rasis. Menurut Obama dan juga banyak politisi, para pejuang hak-hak sipil serta sebagian warga para pemilih di Amerika ucapan merendahkan seperti itu tidak selayaknya diucapkan oleh seorang Presiden Amerika.

Prasangka ras di Amerika ini tentu saja adalah bagian dari warisan kolonialisme dahulu. Rasisme adalah tubuh dalam sistem kolonialisme dan imperialisme. Peninggalan itu terus ada dalam wujud prasangka rasial. Upaya menghapuskan memang harus menjadi agenda utama di Amerika. Seperti begitu pula upaya menghapuskan prasangka rasial dan rasisme di berbagai belahan dunia. Termasuk kita di Indonesia. Peninggalan kolonialisme di Amerika seperti lembaga perbudakan memang sudah hilang. Namun, prasangka ras secara sadar dan tidak turut pula diucapkan dan diselipkan oleh President Donald Trump dalam ujaran dan pidato-pidato kampanye presidennya.

Rasisme sebagai peninggalan kolonialis dan imperialis ini memang sengaja secara sistematis digunakan dahulu tentunya oleh para kolonialis dan imperialis. Kaum kolonial dan imperialis menggunakan dan mengembangkan prasangka ras dalam menjalankan kekuasaannya. Artinya, negara kolonial dahulu sudah pasti rasis. Namun yang rasis belum tentu kolonial. Karena pengalaman sejarah membuktikan rasisme masih hidup dalam peradaban modern saat ini.

Mengapa sekarang masih ada di Amerika walau sudah merdeka 244 tahun? Itu bisa eksis adalah karena prasangka dan upaya merendahkan itu sebagai warisan segregasi rasial di Amerika di waktu lalu. Ia masih terus membekas pada sebagian kecil orang di Amerika. Itu bisa berwujud dalam bentuk solidaritas supremasi kulit putih seperti Ku Klux Klan pada tahun 1950-60an. Sesungguhnya juga, begitu banyak orang kulit putih tidak menyukai dan memiliki prinsip persamaan hak antara sesama warga Amerika. Hal ini yang disebut sebagai masalah laten hubungan antar ras di Amerika. Itulah latar yang menjadi akar persoalan rasisme di Amerika.

Pengalaman kebijakan politik berupa pemisahan atau segregasi rasial dan pengalaman penerapan lembaga perbudakan di Amerika itu masih membekas. Padahal lembaga perbudakan telah dihapuskan oleh Presiden Abraham Lincoln. 1 Januari 1863 Presiden Lincoln secara resmi mendeklarasikan Proklamasi Emansipasi anti-perbudakan. Hampir seratus tahun setelah kemerdekaan, lembaga perbudakan di Amerika diakhiri Presiden Lincoln. Namun prasangka rasial terhadap warga kulit hitam Amerika masih terus ada hingga hari ini, 244 tahun setelah kemerdekaan Amerika. Dan hal yang tak pantas berupa ujaran prasangka rasial itu, turut pula dilakukan secara sadar oleh seorang Presiden Amerika Serikat saat ini, demi meraih kemenangan dalam pemilihan presiden.

Dalam beberapa pengalaman negara dan cerita bangsa, memang prasangka ras, rasialisme, etnik dan kadang agama digunakan para politisi sebagai alat dan metode meraih kemenangan politik. Hal buruk atau yang tak mempertimbangkan akibat buruk penggunaan prasangka itu oleh para politisi, termasuk saat ini dilakukan secara sadar dan sistimatis oleh president Trump dalam kampanye Pilpresnya. Hal ini salah satunya untuk mengecilkan peran yang lain dan membesarkan diri sendiri dihadapan para pemilih. Setelah Trump mengucapkan “Kung Flu,” ribuan pendukungnya berteriak riuh rendah mengidolakan sang presiden.

Sumbangan prasangka rasial, etnik dan atau ras ini juga terjadi dari pengalaman menjelang Perang Dunia kedua di Eropa. Ketika berkuasa hingga Jerman kalah dalam Perang Dunia kedua, Hitler-penguasa Jerman yang mati bunuh diri pasca kekalahan dalam PD kedua, telah menyumbang besar bagi eksistensi kelompok-kelompok pendukung rasisme di Eropa dan Amerika.

Dalam merayakan hari kemerdekaannya, hingga hari ini bangsa Amerika juga terus bergulat dengan persoalan hubungan antar ras. Hari ini kita ucapkan selamat hari kemerdekaan bangsa Amerika Serikat. Semoga hubungan antar ras menjadi lebih baik di masa depan.

Barangkali dengan segala tingkah polah serta ucapan-ucapan rasis _ tak hanya bernada rasis _ hari ini boleh jadi adalah hari terakhir Donald Trump memimpin perayaan hari kemerdekaan bangsanya sebagai presiden. Melihat jajak pendapat dan kecenderungan pilihan warga Amerika ditambah faktor pemberat dalam ucapan-ucapan rasis yang diproduksi Donald Trump dan mesin medianya, tampaknya perayaan hari kemerdekaan Amerika Serikat pada 4 Juli 2021 boleh jadi akan dipimpin oleh penantang Trump yang mantan wakil Presiden AS era Obama, Joe Biden.

Sekali lagi selamat Hari Kemerdekaan Bangsa dan Negara Amerika Serikat.

 

Irwan Firdaus

Alumni Sejarah Fakultas Sastra (Fakultas Ilmu Budaya) Universitas Indonesia

Wartawan Associated Press 1997-2011

 

Baca Selengkapnya

BERITA

New Normal, #AdaptasiKebiasaanBaru, dan Strategi Kebudayaan

Oleh

Fakta News

Pelaksanaan car free day (CFD) di sepanjang Jalan Sudirman dan Jalan MH Thamrin, DKI Jakarta, yang kembali digelar pada Minggu (21/6/2020), menimbulkan reaksi keprihatinan. Hal ini karena kerumunan warga yang hadir di acara CFD terlihat begitu ramai dan menumpuk. Dengan demikian, warga di acara CFD secara efektif mengabaikan protokol jaga jarak (physical distancing) terkait Covid-19.

Padahal pandemi Covid-19 belum berakhir. Memang, ada pelonggaran pelaksanaan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dalam rangka menyambut kondisi New Normal. PSBB dimaksudkan untuk menghidupkan kembali ekonomi secara bertahap, agar warga yang sulit mencari nafkah sehari-hari akibat terkungkung aturan ketat PSBB, bisa mulai kembali beraktivitas.

Tetapi, ini bukan berarti ancaman penularan virus sudah selesai. New Normal harus diartikan sebagai situasi-kondisi baru, di mana pengertian “Normal” mendapat makna baru. Tindakan kehati-hatian dan disiplin, dalam perilaku pencegahan penularan virus, tetap harus diterapkan di era New Normal.

Namun, karena istilah “New Normal” ini terkesan kurang jelas dan ditafsirkan secara beragam oleh warga, Pemerintah lalu meluncurkan tagar baru dengan pesan yang lebih jelas dan gamblang: #AdaptasiKebiasaanBaru. Artinya, di era New Normal, warga secara bertahap boleh mulai kembali beraktivitas, tetapi tak bisa tidak harus menyesuaikan diri dan mengadopsi kebiasaan baru.

Kebiasaan baru itu, misalnya: rajin mencuci tangan dengan sabun, selalu mengenakan masker, mengambil jarak fisik, menghindari kerumunan dan sentuhan langsung dengan orang sekitar, dan sebagainya.

Menurut Mendagri Tito Karnavian, pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah banyak menyosialisasikan protokol kesehatan untuk masa New Normal yang produktif dan aman. Hanya saja, perlu terus ada sosialisasi untuk mengantisipasi anggapan masyarakat, yang mengira pandemi Covid-19 sudah berakhir. Sebab, adaptasi terhadap kebiasaan baru tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat.

Disiplin dan Protokol Kesehatan

Pemerintah boleh saja punya program-program bagus tentang bagaimana tahapan-tahapan memasuki era New Normal, yang kini dikonkretkan dengan tagar #AdaptasiKebiasaanBaru. Namun, selama masyarakat kita tidak mau mematuhi protokol standar pencegahan Covid-19, tampaknya semua pengaturan itu akan sia-sia saja.

Kita melihat penyebaran Covid-19 belum menunjukkan penurunan kurva yang signifikan. Tetapi apa mau dikata, kebutuhan ekonomi juga tidak bisa menunggu. Banyak warga yang nafkah hidupnya tergantung dari kerja harian. Jika disuruh terus diam di rumah tanpa kejelasan, dan tanpa ada dukungan dari sumber luar, jelas tidak mungkin.

Maka, pilihan yang sudah diputuskan adalah secara bertahap menghidupkan kembali aktivitas ekonomi warga, seraya mempertahankan protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah/membatasi/mengurangi penyebaran Covid-19.

Persoalannya, bagaimana menjaga atau memastikan agar warga betul-betul berdisiplin, melaksanakan protokol kesehatan tersebut? Aparat tidak mungkin dikerahkan terus-menerus di semua tempat, pada semua keadaan, dan setiap waktu untuk memastikan penegakan aturan itu. Jumlah aparat terbatas dan sumber dayanya juga tidak memungkinkan.

Merespons hal itu, dalam tulisan ini, penulis mengusulkan pendekatan budaya sebagai caranya. Aturan hukum semata, seberapapun kerasnya, tidak akan memadai untuk menegakkan protokol Covid-19 dan #AdaptasiKebiasaanBaru. Dalam pendekatan budaya ini, kearifan lokal (local wisdom) termasuk unsur yang perlu didayagunakan, untuk mendukung #AdaptasiKebiasaanBaru.

Strategi Kebudayaan

Namun apa sebenarnya yang dimaksud dengan pendekatan budaya tersebut? Kebudayaan adalah kategori yang bisa mencakup begitu banyak hal. Ada sebanyak 176 definisi mengenai “kebudayaan,” yang muncul dalam berbagai tulisan, yang pernah dikumpulkan oleh pakar antropologi budaya A.L. Kroeber dan C. Kluckhohn (1952).

Menurut definisi awal yang sangat berpengaruh dari Sir Edward Taylor (1871), kebudayaan merupakan keseluruhan kompleks yang mencakup pengetahuan, keyakinan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan semua kemampuan serta kebiasaan yang diperoleh oleh seseorang, sebagai anggota masyarakat.
Maka, kebudayaan terdiri dari seluruh pola-pola yang dipelajari –mulai dari bertindak, merasakan, dan berpikir—yang dialami bersama secara sosial oleh para anggota masyarakat tertentu. Seseorang menerima kebudayaan sebagai bagian dari warisan sosial, dan pada gilirannya, bisa membentuk kebudayaan kembali dan mengenalkan perubahan-perubahan, yang kemudian menjadi bagian dari warisan generasi yang berikutnya.

Definisi Taylor ini kemudian dianggap terlalu luas. Koentjaraningrat (2003) menyarankan, agar kebudayaan dibeda-bedakan sesuai dengan empat wujudnya. Jika disimbolkan sebagai empat lingkaran konsentris, maka wujud kebudayaan –mulai dari tampilan luar yang paling mudah dilihat, ke pusat atau inti yang paling dalam– berturut-turut adalah sebagai berikut: (1) artifacts, atau benda-benda fisik; (2) sistem tingkah laku dan tindakan yang berpola; (3) sistem gagasan; (4) sistem gagasan yang ideologis.

Jika berbagai definisi tentang hakikat kebudayaan itu dikumpulkan, pastilah tak akan ada habis-habisnya. Van Peursen menggunakan pendekatan yang berbeda. Ia menyarankan, tidak perlu terpaku pada definisi-definisi teoretis yang sudah begitu banyak itu. Namun, kata Van Peursen, akan lebih produktif jika pertanyaan yang diajukan adalah apa yang dapat kita perbuat dengan kebudayaan.
Filsafat kebudayaan modern tidak menyibukkan diri dengan konsep-konsep teoretis, tetapi meninjau kebudayaan terutama dari sudut policy tertentu. Yaitu, sebagai suatu strategi kebudayaan atau masterplan bagi masa depan.

Manusia modern hendaknya disadarkan tentang kebudayaannya. Hal ini berarti ia secara aktif diharapkan turut memikirkan dan merencanakan arah yang akan ditempuh oleh kebudayaan yang manusiawi.

Sebagai Kata Kerja

Pergeseran kedua terjadi dalam isi konsep kebudayaan. Kini kebudayaan dipandang sebagai sesuatu yang lebih dinamis, bukan sesuatu yang kaku atau statis. Kalau dulu kata “kebudayaan” diartikan sebagai sebuah kata benda, kini lebih sebagai kata kerja.

Kebudayaan bukan lagi pertama-tama sebuah koleksi barang-barang kebudayaan –seperti: buku, gedung, museum, candi, dan seterusnya. Namun, kebudayaan kini terutama dihubungkan dengan kegiatan manusia. Seperti: cara mendidik anak, sidang-sidang parlemen, perilaku birokrasi, dan –dalam kasus kita saat ini—implementasi #AdaptasiKebiasaanBaru.

Dalam pengertian kebudayaan juga termasuk tradisi, dan “tradisi’ dapat diterjemahkan dengan pewarisan atau penerusan norma, adat istiadat, kaidah. Namun, tradisi itu bukanlah sesuatu yang tidak dapat diubah.

Tradisi justru diperpadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya.
Manusialah yang membuat sesuatu dengan tradisi itu: ia menerimanya, menolaknya, atau mengubahnya. Itulah sebabnya mengapa kebudayaan merupakan cerita tentang perubahan-perubahan: riwayat manusia yang selalu memberi wujud baru kepada pola-pola kebudayaan yang ada.

Oleh Van Peursen dengan strategi kebudayaannya, konsep kebudayaan telah diperluas dan didinamisasikan. Kebudayaan kini tidak dianggap bersangkutan dengan sekelompok kecil ahli saja, tapi setiap orang ingin mencoba mencari atau menangani kekuatan-kekuatan yang turut membentuk kebudayaan. Setiap orang ini termasuk Anda dan saya.

Implikasi yang Luas

Maka kalau kita bicara tentang strategi kebudayaan, dalam upaya menegakkan perilaku disiplin terhadap protokol Covid-19, itu implikasinya sangat luas. Pengertian kita tentang kebudayaan harus lebih dari sekadar pemahaman populer biasa. Kebudayaan bukanlah sekadar baju batik, tari-tarian daerah, candi, keris, dan sebagainya, yang sering dijadikan komoditi pariwisata.

Sekadar contoh, tugas Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemdikbud RI adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya.

Pengertian “…dan kebudayaan lainnya” itu sebetulnya sebuah kerja besar. Misalnya, perilaku korupsi yang akut di berbagai bidang dan tingkatan saat ini –mengutip Bung Hatta– sudah “membudaya.” Maka, cara melawan perilaku korupsi tidak cukup dengan sekadar memperberat ancaman hukuman, tetapi juga dengan strategi kebudayaan. Karena budaya itu diciptakan oleh manusia, maka manusia pula yang bisa mengubahnya dengan membentuk budaya baru.

Kembali ke topik #AdaptasiKebiasaanBaru, perilaku warga yang sesuai dengan protokol kesehatan di era New Normal ini harus dijadikan bagian dari strategi kebudayaan. Sedangkan, aturan hukum, pendidikan, sosialisasi nilai-nilai, komunikasi publik, kearifan lokal, dan sebagainya, semua itu merupakan unsur-unsur yang harus dibenahi, dikelola, dan ditingkatkan dalam kerangka besar strategi kebudayaan.

Dalam konteks ini, bukan cuma Ditjen Kebudayaan yang harus berperan, tetapi juga semua kita. Semua kalangan bisa dilibatkan dalam kerja besar ini: seniman, penulis, wartawan, politisi, artis, pendidik, pengusaha, buruh, mahasiswa, aktivis LSM, ulama, rohaniwan, tokoh adat, dan sebagainya. Masing-masing berperan sesuai dengan posisi dan kapasitasnya.

Strategi kebudayaan, untuk bisa diimplementasikan, tentu saja harus dirumuskan dalam berbagai langkah aksi implementatif yang lebih rinci dan konkret. Tetapi itu sudah di luar kapasitas artikel pendek ini untuk menjabarkannya. Ini akan menjadi kerja kita bersama, bukan cuma kerja pemerintah. Sebuah kerja besar dalam kerangka strategi kebudayaan.

 

Satrio Arismunandar

Penulis adalah mantan jurnalis Harian Kompas, Executive Producer Trans TV, dan alumnus S3 Filsafat Universitas Indonesia.

Saat ini Redaktur Senior di Majalah Industri Pertahanan ARMORY.

Baca Selengkapnya

BERITA

Papua Ab Initio Milik Indonesia

Oleh

Fakta News
(Ilustrasi)

Sudah setengah abad lebih Papua kembali ke Indonesia (1 Mei 1963-1 Mei 2020) kendati masih banyak masyarakat khususnya di Papua mempertanyakan proses ini, dan mempersoalkan pengabaian hak mereka untuk menentukan nasib sendiri (the right for self determination).

Dalam Piagam Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949, Kerajaan Belanda mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia, namun keresidenan Nieuw Guinea (Papua) sesuai Pasal 2 KMB masih tetap di bawah kekuasaan Belanda dengan alasan keresidenan Papua memiliki karakteristik sosio-kultural dan geografis yang berbeda dari Indonesia, sehingga diberi status quo dan akan dibahas satu tahun kemudian.

Sepanjang tahun 1950-an, Presiden Soekarno mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar Belanda ditekan untuk menyerahkan Papua kepada Indonesia, namun tidak berhasil. Pada 5 Desember 1957, Bung Karno mengambil tindakan represif dengan mengusir semua warga negara Belanda dari Indonesia serta menasionalisasi perusahaan Belanda. (Justus M. Van Der Kroef, 1958: hal.1).

Dengan tekanan yang juga dilakukan pemerintah AS, Belanda akhirnya menyerahkan Papua kepada PBB melalui New York Agreement, 15 Agustus 1962. Pada 1 Mei 1963, PBB melalui UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) menyerahkan Papua Ab initio (sesuai semula/from the beginning) ke pemiliknya yang sah yaitu Hindia Belanda (Nederlands-Indië) yang dimerdekakan sebagai Republik Indonesia 17 Agustus 1945.

Melalui Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) tahun 1969 yang diwakili 1.026 orang, Papua dikukuhkan sebagai bagian dari NKRI dan kemudian disahkan pada 19 November 1969 dalam Sidang Umun PBB melalui resolusi No. 2504 (XXIV). Saat itu 80 negara mendukung (termasuk Belanda) dan 30 negara tidak memberi suara (abstain), dan 12 negara tidak hadir.

Fernando Ortiz Sanz, yang mewakili Sekjen PBB U Thant untuk UNRWI (United Nation Representative in West Irian), dengan tugas khusus memonitor dan mengawasi pelaksanaan Pepera, saat di Manokwari, 29 Juli 1969, mengatakan: “Irian Barat seperti kanker yang sedang tumbuh dalam tubuh negara-negara anggota PBB dan tugas saya adalah mengoperasi untuk menghilangkannya” (John Saltford, The United Nations and The Indonesian Take Over of West Papua, 1962-1969, London, 2003: hal.163).

Dengan ditandatanganinya New York Agreement pada 15 Agustus 1962, atas perintah Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia Presiden Sukarno seluruh Operasi Mandala dihentikan.

Sepanjang periode 1950-1959 secara sistematis Belanda semakin mengukuhkan kekuasaannya atas Papua. Belanda terus menebar janji tentang “zelf beschikking recht” (right to self-determination) bagi rakyat Papua. Diperkuat juga dengan pidato Ratu Belanda Juliana pada 20 September 1960 sebagai berikut: ” Di tahun mendatang Nederlands Nieuw Guinea akan memasuki fase baru yang penting dalam pembangunannya menuju penentuan nasib dirinya…” (sumber: Information Department of the Netherlands Ministry for the Interior-March 1961).

Selanjutnya dilaksanakan pemantapan pengembangan sistem politik, partai politik dan pemerintah beserta aparaturnya. (Papuans building their future, March 1961: hal.17). Belanda juga membangun infrastruktur fisik di Papua dalam rangka menumbuh kembangkan pola pikir, sikap dan tindak perilaku rakyat serta para elit politik Papua yang pro-Belanda agar semakin anti-Indonesia (politik devide et impera).

Sejarah membuktikan bahwa persepsi tentang “Negara Papua” yang dibuat Belanda, berhasil mempengaruhi AS dan PBB serta membuat Pemerintah Indonesia ikut terperangkap di dalamnya dan menganggap “Negara Papua” dan atribut-atributnya adalah musuh yang harus dibasmi. Padahal, sumber konflik yang sebenarnya adalah pengembalian keresidenan Nieuw Guinea sebagai koloni (bukan suatu negara) dari kesatuan wilayah jajahan Hindia Belanda yang dimerdekakan sebagai Negara Republik Indonesia, 17 Agustus 1945, sesuai piagam KMB 27 Desember 1949.

Presiden Soekarno merasa dikhianati, karena Belanda tidak menepati perjanjian KMB 27 Desember 1949. Hal inilah yang kemudian membuat Bung Karno “berang” dan merespons taktik-taktik Belanda tersebut dengan mengobarkan Tri Komando Rakyat (TRIKORA).

Amerika Serikat (AS) meragukan kelayakan dan kebijaksanaan posisi Belanda, mengingat prioritas AS dalam menghadapi perang dingin yang ada (termasuk di kawasan Asia), disamping hasil pantauan intelejen AS bahwa sejak 1957, Soekarno menerima bantuan senjata secara masif dan dukungan diplomatik dari Uni Soviet dalam rangka pengembalian Irian Barat ke Indonesia (Peter King, West Papua & Indonesia since Suharto, Independence, Autonomy or Chaos?, Sydney, 2004:hal.21).

Disamping itu Uni Soviet memperbantukan 10 (sepuluh) kapal selamnya dengan Komandan dan seluruh awak (crew) kapal berkebangsaan Rusia (Dirk Vlasblom, Papoea-Een geschiedenis, Amsterdam, 2004: hal.328).

Setelah Bung Karno kobarkan semangat TRIKORA 19 Desember 1961, didukung fakta pertempuran Laut Arafura 15 Januari 1962 antara Belanda dan Indonesia, dimana Komodor Yos Soedarso gugur bersama awak KRI Macan Tutul meyakinkan Presiden Kennedy bahwa Indonesia sangat serius untuk mengembalikan Papua ke Indonesia “at any cost”.

Buat Presiden Sukarno, kembalinya Papua ke pemiliknya yang sah merupakan “point of no return” (tidak ada titik balik). Atas dasar pertimbangan inilah Kennedy membuat nota rahasia kepada Perdana Menteri Belanda Dr. J.E. de Quay tanggal 2 April 1962 yang intinya bila terjadi perang, Belanda maupun pihak Barat secara akal sehat tidak dapat memenangkannya, hanya pihak komunis yang mendapat manfaat sebesar besarnya dari konflik Belanda-Indonesia tersebut.

PBB di dalam beberapa Sidang Umum yang dilakukan berkaitan dengan konflik Belanda dan Indonesia melihat fakta bahwa banyak negara-negara anggota PBB mendukung Indonesia dalam rangka pengembalian koloni Papua kepada pemiliknya yang sah secara Ab initio, yaitu Indonesia (William Henderson, West New Guinea, The Dispute and Its Settlement, Seton Hall University Press,1972: hal 2). Hampir 2/3 negara-negara di dunia mendukung Indonesia. (Prof. B.V.A. Roling, Nieuw Guinea-wereldprobleem! ,Assen, 1957 : hal.10).

John Saltford dalam bukunya The United Nations and the Indonesian Takeover of West Papua, 1962-1969- The Anatomy of Betrayal (2003, hal.8) mengatakan: “Oleh karena itu dibawah prinsip uti possidetis juris WNG (West New Guinea) milik Indonesia. Jika Belanda memberikan WNG kemerdekaannya, akan menjadi tindakan separatisme terhadap Indonesia.”

Belanda berhasil dalam politik adu dombanya dimana persepsi awal tentang keresidenan Nieuw Guinea dinaikan statusnya menjadi Provinsi Nederlands Nieuw Guinea kemudian menjadi “Negara Papua” ternyata dalam perjalanan waktu 50-an tahun lebih menjadi malapetaka dan bencana bagi masyarakat Papua.

Papua telah menjadi korban sejarah yang dimanipulasi oleh Belanda, dimana AS dan PBB ikut terpengaruh secara politik. Ironisnya, pihak Indonesia menerima dan terperangkap didalamnya sebagai suatu politik Belanda yang harus dihadapi dengan kekerasan. Peribahasa: “Gajah bertarung lawan gajah, semut pasti mati terinjak”, bila terjadi peperangan antara Indonesia dan Belanda, orang Papua yang tidak bersalah pasti ikut menjadi korban (mati).

Jakarta perlu membangun suatu kepercayaan kembali (trust building), agar Orang Asli Papua (OAP) lebih percaya kepada pemerintah Indonesia dibandingkan para oknum “provokator” yang menjanjikan Papua merdeka. Karena mereka tidak memahami substansi sejarah awal keresidenan Papua secara benar dan bijak.

Integrasi politik / nasional, pada hakekatnya bersifat dinamis dan selalu mengikuti arus perubahan sosial apalagi di era globalisasi dewasa ini. Dengan demikian masalah Papua tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang “taken for granted” (terima apa adanya) tetapi butuh perubahan mindset (cara berfikir) dan way of acting (cara bertindak) baik di Jakarta maupun masyarakat Papua sendiri dalam menilai perkembangan yang ada sebagai suatu keniscayaan untuk meraih Indonesia yang lebih aman, damai, adil, sejahtera, demokratis dan menghormati HAM sesuai harapan Presiden Jokowi.

Selama ini Papua juga sudah meraih banyak kemajuan termasuk “privilege” sebagai daerah Otonomi Khusus sesuai Undang-Undang Nomor.21 tahun 2001, namun pelaksanaannya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, belum sesuai harapan masyarakat Papua. Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi – Ma’ruf Amin, diharapkan dapat membuat Road Map untuk menyelesaikan masalah-masalah di Papua secara permanen dan tuntas sebagai suatu legacy bagi tanah Papua.

 

Laksamana Madya (Purn) Freddy Numberi

Sesepuh Masyarakat Papua

Gubernur Irian Jaya (April 1998 – 15 April 2000)

Menteri Perhubungan (22 Oktober 2009 – 19 Oktober 2011)

Menteri Kelautan dan Perikanan (21 Oktober 2004 – 20 Oktober 2009)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (28 Oktober 1999 – 29 Agustus 2000)

Baca Selengkapnya