Connect with us

Catatan Kritis Revisi UU KPK

Penulis:
Siti Noor Laila
Komisioner Komnas HAM 2012-2017

1. Pendahuluan 

1. Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme merupakan salah satu tuntutan Reformasi yang diperjuangkan mahasiswa dan rakyat Indonesia pada tahun 1998. Tuntutan ini kemudian disikapi oleh pemerintah, mulai dari Presiden Habibie dengan mengeluarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN. Periode Gus Dur membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK), yang dibentuk melalui Keppres dan dibubarkan karena ada judicial review di MA. Pada periode Megawati melahirkan UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang berlaku hingga sekarang;

2. Situasi sosial dan politik pada saat pembuatan UU KPK tersebut adalah semangat yang sangat kuat untuk melakukan pemberantasan korupsi, namun institusi hukum yang ada (kepolisian dan kejaksaan) dinilai belum dapat dipercaya untuk melakukan pemberantasan korupsi secara efektif, karena lembaga tersebut pada rezim Orba menjadi bagian dari gurita kekuasaan yang syarat dengan KKN. Karena itu, pembentukan KPK sebagai Lembaga anti rasuah diberi kewenangan yang sangat besar, berjalan tanpa pengawasan langsung, dan bahkan mengabaikan asas kepastian hukum dan penghormatan terhadap HAM.

3. Setelah 17 tahun UU KPK berjalan, dan juga perubahan situasi sosial dan politik dimana konsolidasi demokrasi mulai berjalan, KPK mendapatkan dukungan publik untuk melakukan pemberantasan korupsi, publik juga bisa melakukan pengawasan, kritik dan masukan secara terbuka. Karena itu, menjadi proses yang wajar kalau perlu dilakukan revisi terhadap UU KPK tersebut, dengan prinsip memperkuat KPK tanpa mengabaikan penghormatan terhadap hukum lainnya.

4. Komitmen pemerintah pada pemberantasan korupsi tidak perlu diragukan, dan masyarakat dapat mengawal hal ini melalui berbagai kebijakan yang menguatkan pemberantasan korupsi. Presiden Jokowi menyampaikan komitmennya bahwa tindak pidana korupsi merupakan “musuh bersama” dan tidak setuju pada perubahan UU KPK yang dapat mengurangi efektifitas kerja-kerja KPK.

5. Tindak pidana korupsi tidak hanya menjadi persoalan bangsa Indonesia saja, namun menjadi perhatian dan keprihatinan mayarakat internasional, karena itu untuk memperkuat kerjasama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, juga pengembalian asset-aset hasil tindak pidana korupsi, lahirlah The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003. Pemerintah sudah melakukan pengesahannya melalui UU No. 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 2oo3.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

KOLOM

Seruan Memakmurkan Masjid di Tengah Menggilanya Pandemi Corona

Oleh

Fakta News
(Ilustrasi)

Memakmurkan masjid merupakan tanda dari keimanan, Allah akan menurunkan rahmatNya kepada mereka yang memakmurkan masjid. Satu-satunya tempat yang berdiam diri saja (I’tikaf) bernilai ibadah adalah masjid.

Dan bagi umat Islam masjid bukan hanya menjadi pusat kegiatan ibadah seperti salat berjamaah dan shalat jumat yang merupakan fardhu ain, tetapi juga menjadi pusat pendidikan umat, dengan dzikir dan taklim bersama. Karena itu secara keniscayaan masjid menjadi titik kumpul umat, tidak hanya mukimin (orang yang berdomisili) di sekitar masjid, tetapi juga para musafir yang singgah untuk sekedar salat berjamaah.

Namun sejak terjadi bencana Covid 19 yang diawali dari wuhan China dan menyebar ke negara-negara di dunia, sehingga dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO, karena kecepatan penyebarannya telah memakan ribuan korban jiwa dan ratusan ribu orang terinfeksi.

Indonesia pun tak luput dari serangan pandemi ini, bahkan menurut data yang diumumkan BNPB angka kematian yang disebabkan oleh infeksi Covid 19 menunjukkan angka tertinggi di dunia. Pemerintah yang disertai dengan terbitnya fatwa MUI, telah mengeluarkan imbauan untuk menunda sementara salat jumat dan salat berjamaah di masjid, serta kegiatan-kegiatan kegamaan lain yang melibatkan orang banyak.

Tidak hanya Indonesia, semua negara-negara di di dunia yang telah dilanda penularan Covid 19 juga membatasi warganya untuk tidak melakukan aktifitas yang melibatkan berkumpulnya orang banyak. Sekolah-sekolah diliburkan, proses belajar dan mengajar dilakukan di rumah masing-masing secara online. Para pekerja banyak di rumahkan dan bekerja dari rumah, dan tempat-tempat ibadah pun diimbau untuk tidak menyelenggarakan ibadah atau kegiatan keagamaan yang melibatkan perkumpulan orang banyak.

Umat beragama diimbau untuk beribadah di rumah agar dapat menekan penyebaran Covid 19. Pemerintah Saudi melarang pelaksanaan ibadah umroh sementara, bahkan Masjidil Haram pun sempat ditutup.

Para ulama di negara-negara yang dilanda penyabaran Covid 19 telah mengeluarkan fatwa yang membatasi peribadatan yang melibatkan orang banyak di masjid. Ulama’ Saudi mengeluarkan fatwa untuk tidak salat jamaah di masjid, ulama’ Mesir mengeluarkan fatwa penangguhan salat jumat dan salat berjamaah di masjid.

Demikian pula di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa menghentikan salat jumat di masjid di daerah-daerah yang berpotensi besar penyebaran virus Corona, dan menggantikannya dengan dengan salat dzuhur di rumah.

Jika salat jumat yang fardhu ‘ain saja dihentikan apa lagi salat jamaah fardhu lainnya yang hukumnya sunnah (tidak wajib), tentu lebih dianjurkan ditiadakan sementara.

Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama kemanusiaan yang rasional. Fikih dalam  islam merupakan kreatifitas intelektual (ijtihad) dalam merespon problem umat manusia di setiap situasi dan kondisi faktual yang dihadapi (waqi’iyah) dengan menggali dalil-dalil agama (alqur’an dan sunnah nabi) dan mengacu pada ushul-alkhamsah maqashidus-syariah (lima prinsip tujuan syariat), yaitu hifdzi addin (menjaga agama) yakni ;Hifdz ad-din (Menjaga Agama), Hifdz an-nafs (Menjaga Jiwa), Hifdz al-Aql (Menjaga Akal), Hifdz an-Nasl (Menjaga Keturunan), Hifdz al-Mal (Menjaga Harta).

Kelima prinsip tujuan syariat tersebut berorientasi pada kemaslahatan umat manusia dan menghindari mudharat (kebahayaan) bagi umat manusia. Misalnya, betapapun berpuasa itu wajib bagi setiap muslim, tapi jika puasa dianggap akan membahayakan kesehatan seperti ibu hamil, orang sakit dan orang jompo, maka boleh tidak berpuasa. Wudu’pun boleh diganti dengan tayamum, jika penggunaan air diperkirakan dapat membahayakan tubuh karena penyakit atau lainnya. Rukhkshah (keringanan) ini berorientasi pada kemaslahatan dan menghindari terjadinya mudharat karena adanya udzur (halangan).

Baca Selengkapnya

BERITA

Gerakan Gotong Royong Cegah Penyebaran Virus Corona

Oleh

Fakta News

Jakarta – Corona Covid-19 kini telah menjadi pandemi yang menimpa seluruh dunia. Masker, pencuci tangan (hand sanitizer), bilik disinfektan, alat pelindung diri, alkohol, dan sarung tangan adalah kata benda yang sering berseliweran akhir-akhir ini di banyak grup Whatssapp. Barang-barang tersebut kian langka di pasaran. Warga masyarakat memburunya untuk melindungi diri dari wabah Corona. Kesadaran masyarakat akan bahaya Corona kian meningkat.

Mereka kian menyadari bahwa Covid 19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang sangat cepat menyebar. Penyakit ini dapat menginfeksi dengan rentang yang amat lebar, dari yang tidak bergejala sampai berat dan meninggal dunia. Karena itulah, masyarakat turut memburu perlengkapan kesehatan dalam menghadapi wabah Corona. Kelangkaan pun tak terelakkan.

Kelangkaan itu tentu saja menyulitkan petugas medis. Rumah Sakit Universitas Airlangga (RSUA), yang menjadi salah satu rujukan pemeriksaan Corona (Covid-19), misalnya, kekurangan stok APD (Alat Pelindung Diri).

APD merupakan pakaian dan perlengkapan untuk melindungi tenaga medis yang melakukan perawatan terhadap orang yang berisiko terjangkit virus Corona. “Stoknya semakin menipis,” ujar Ketua Satgas Corona RS Unair, dr Prastuti Asta Wulaningrum.Di Rumah Sakit Umum Daerah Toraja, para tenaga medis akhirnya berkreasi untuk melindungi diri. Mereka membuat sendiri perlengkapan yang dibutuhkan. Masker dari kain dilengkapi tali, mantel hujan dari plastik, sepatu boots, serta pelindung wajah yang terbuat dari karet tebal.

“Masker yang kami buat ada pori-pori kecil yang tentunya aman bagi tenaga medis,” kata Direktur RSUD Lakipadada Tana Toraja, dr Safari D Mangopo.Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M Faqih berharap dukungan dari masyarakat untuk mengatasi masalah tersebut, selain kepada pemerintah. Maklum saja, tenaga medis saat ini memiliki risiko yang besar tertular. Dokter dan tenaga medis semestinya tidak boleh tertular, karena akan menulari pasien-pasien yang lemah dan tengah dirawat di rumah sakit atau klinik.

Apalagi, di rumah sakit yang bukan rujukan merawat pasien Covid-19, dokter dan tenaga kesehatan lainnya juga malah tertular Covid-19. Pasien poliklinik yang datang dengan keluhan non Covid-19 seperti masalah jantung dan lainnya, ternyata bisa saja pembawa (carier) dan bisa menyebarkan virus. Karena itulah, APD menjadi permasalahan tersendiri bagi rumah sakit atau pun klinik, tidak terkecuali yang sebenarnya tak menangani Covid-19.

Banyak Pihak Bergerak

Melihat situasi semacam itu, banyak komponen masyarakat yang bergerak. Kian banyak yang menyadari, pemerintah tak bisa berjuang sendirian. Masih banyak yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan oleh pemerintah dalam upayana mengatasi wabah ini. Namun, mengkritik kekurangan pemerintah saja pun tak akan membuat wabah ini cepat tertangani.

Karena itu, pula para pengusaha besar banyak yang terjun langsung untuk turut membantu pencegahan wabah ini. Salah satu yang banyak disebut adalah Wardah Cosmetics yang menyumbang Rp40 miliar. Selain itu, pengusaha tekstil berencana sumbang 2 juta masker. Pengusaha-pengusaha lain pun banyak yang turut serta dengan dikoordinasikan oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia.

Masyarakat secara sendiri-sendiri juga telah bergerak. Ada yang menyediakan hand sanitizer dengan memproduksi sendiri dan didonasikan ke rumah sakit. Ada yang gotong royong untuk membelikan APD. Ada pula yang memproduksi bilik disinfektan dengan bantuan para donatur.

Ada yang melakukannya secara spontan dengan langsung membentuk kepanitian, baik melalui jaringan alumni, pertemanan, komunitas dan lain-lain. Sejumlah organisasi alumni perguruan tinggi pun telah berupaya berkoordinasi, mempersiapkan para relawan yang bisa diterjunkan di pusat-pusat penanganan wabah Corona nantinya. Kebetulan masing-masing organisasi alumni memiliki tim tanggap bencana, dan pernah dikoordinasikan dalam menangani bencana banjir beberapa waktu lalu.

Gerakan-gerakan masyarakat semacam itu ada yang terstruktur dengan baik. Bahkan, ada yang melakukannya dengan imbauan resmi dari pimpinan lembaga mereka.  Salah satu yang melakukannya adalah Fachmi Idris, Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Fachmi meminta seluruh pegawai di lembaganya secara ikhlas menyisihkan sebagian gajinya untuk membantu pemerintah melawan wabah Covid-19. Dana ditransfer kepada salah satu pegawai yang ditunjuk. Rupanya soliditas dan rasa kepedulian mereka tergolong tinggi. Dalam tiga hari sumbangan telah mencapai hampir setengah miliar rupiah. Aksi ini mereka sebut Gerakan Gotong-Royong Bantu Tenaga Kesehatan Cegah Corona (GEBAH CORONA).

Dalam penyalurannya, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan IDI dan salah satu media swasta untuk menyediakan APD bagi tenaga medis. “Mereka melayani masyarakat tanpa kenal lelah, sehingga sudah seyogyanya kami turut bergerak membantu,” ucap Fachmi.

 

Thonthowi Dj

Sekjen Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

Baca Selengkapnya

KOLOM

Infodemik: Covid-19 adalah Kasus Infodemik Pertama

Oleh

Fakta News

Salah satu komponen kunci dari kesiapan menghadapi “bencana” endemik dan pendemik virus corona atau COVID-19 adalah memastikan informasi yang valid berasal dari sumber yang terpercaya, dan menjaga alur informasi itu mengalir kepada publik. Publik lah yang akan terkena imbas dari informasi yang keliru.

Tidak hadirnya informasi yang sahih, memudahkan rumor dan kasak-kusuk menyebar dengan cepat melalui media-sosial, dan menghasilkan apa yang disebut dengan INFODEMIK. Infodemik ini bahkan jauh lebih berbahaya ketimbang endemik atau pandemik, karena infodemik mengalirkan informasi keliru/salah secara masif, terus-menerus dan cepet tersebar. Kecemasan dan kepanikan publik akibat informasi yang tidak bertanggung-jawab, bukan saja bisa mengganggu bekerjanya sistem sosial, bahkan bisa melumpuhkannya. Dan pada gilirannya, dalam jangka waktu tertentu, akan mengganggu proses produksi dan sistem ekonomi, menghambat proses kebudayaan dan sistem budaya, dan begitu banyak hajat hidup lainnya.

Itu pula mengapa wabah penyakit COVID-19 yang ditimbulkan oleh virus SARS-CoV-2 saat ini berpotensi menciptakan perlambatan pertumbuhan ekonomi (baik global maupun di masing-masing negara yang terpapar) serta menciptakan tekanan secara psikhis dan rasa tidak nyaman secara meluas; selain tentu saja kerugian langsung secara fisik dan psikhis yang dialami pasien COVID-19 dan keluarganya.

Pertanyaannya adalah, apa hubungan antara wabah virus corona sekarang ini (selain wabah-wabah penyakit lainnya) dengan media sosial (informasi digital) dan gangguan proses produksi dan sistem ekonomi pada umumnya? Bukan kah dunia sudah belajar dari pengalaman masa lalu saat mewabahnya virus SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) dan MERS (Middle East Respiratory Syndrome) yang memiliki fatality-rate (mortality-rate) yang jauh besar ketimbang COVID-19, namun tidak sampai menimbulkan kepanikan masal dan global sebagaimana virus corona ini?

Mari kita lihat dengan bijaksana berdasar fakta dan data-data historisnya.

Perbedaan fatality/mortality rate beberapa kasus endemic/pandemic dunia, sebagai berikut :
1. SARS (2002) : jumlah kasus = 8.437, mati = 813, fatality rate = 9,6%, menyebar di 26 negara
2. MERS (2012) : jumlah kasus = 2.494, mati = 858, fatality rate = 34,4%, menyebar di 27 negara terutama di timur tengah (jazirah arab)
3. EBOLA (sampai dengan 2014) : jumlah kasus = 34.453, mati = 15.158, fatality rate = 43,9%, menyebar terutama di wilayah Adrika Barat
4. COVID-19 (2020) : jumlah kasus = 102.188 (per sabbtu 7 Maret 2020), mati = 3.491, fatality rate = 3,4%, menyebar di lebih dari 100 negara di 5 benua

Dari data di atas nampak bahwa tingkat kematian (fatality/mortality rate) COVID-19 (3,4%) adalah terkecil dibandingkan wabah endemik lainnya, seperti SARS (9,6%), MERS (34,4%) dan EBOLA (43,9%), meskipun COVID-19 saat ini sudah mewabah di lebih dari 100 negara.

Salah satu kerakteristik utama COVID-19 yang dianggap paling membahayakan dibandingkan wabah lainnya adalah karena persebarannya yang sangat cepat dan masif. Namun jika ditelisik data dan faktanya secara lebih mendalam, serta membandingkannya dengan wabah-wabah lainnya seperti di atas, nampak bahwa COVID-19 tidak lah seseram dan menakutkan seperti kelihatannya.

Lantas, apa yang sesungguhnya terjadi? Mengapa penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh virus SAR-CoV-2 ini bisa begitu menghebohkan dunia, dan memunculkan beragam spekulasi yang tidak berdasarkan data dan fakta sebenarnya?

Mari kita lihat.

INFODEMIK

Mengiringi wabah COVID-19, infodemik adalah perang baru yang tidak kalah dahsyatnya dengan wabah virus. Jika corona adalah virus fisik, maka infodemik adalah virus virtual. Yang diserang dan hendak ditaklukkan adalah akal lemah dan tidak sehat, di bagian croc-brain.

Waktu SARS pertama kali terjadi dan dilaporkan WHO pada tahun 2002, media-sosial belum lahir. Facebook, Twiter, Whatsapp lahir dan berkembang sesudah tahun 2003. Teknologi internet saat itu masih terbatas dan bersifat “elitis”, belum menjadi konsumsi dan kebiasaan individu masyarakat global. Era disrutif di bidang teknologi dan bisnis yang kelak akan melahirkan start-up business masih dalam rintisan. Siapapun tidak pernah menyangka perkembangannya akan secepat ini, dan wacana tentang real-time information benar-benar akan terwujud. Karena itu maka pengetahuan tentang wabah SARS, hanya diperoleh secara terbatas dari provider media global yang kemudian diunduh oleh media-media local.

Ketika MERS pertama kali muncul di timur tengah pada tahun 2012, facebook sebagai media sosial yang paling banyak digunakan masih belum mendrive kebutuhan personal untuk melakukan “kampanye”, tapi masih dalam fungsinya sebagai media jejaring-sosial, aktualisasi diri, dan personal branding atau “tebar-pesona”. Mulai 2009 perkembangan media sosial makin marak dengan munculnya Whatsapp, Instagram, LINE, Google+ tapi masih dalam situasi kompetisi menghadapi Facebook. Begitu halnya dengan wabah EBOLA yang muncul di wilayah Afrika Barat sampai tahun 2014, mengiringi cerita pilu warga Afrika yang miskin dan terbelakang pada umumnya, tidak banyak mendapat perhatian kecuali untuk aktivitas charity dunia dengan program-program kemanusiaan PBB.

Puncak dari perkembangan dunia internet dan media-sosial adalah pada tahun 2016-2017 dimana setiap individu bisa menjadi apapun dan bisa memproduksi dan mempublikasi apapun yang ada dalam pikirannya, tanpa birokrasi dan seleksi yang biasa diterapkan oleh penyelanggara media massa konvensional. _*Pada titik ini pula tumbuh “industry hoax” dan era fallacy. Internet dan media social menjadi medan perang baru, dimana media-sosial menjadi alat-perang baru untuk merebut pengaruh*_.

Ketika COVID-19 yang dibawa oleh virus corona SARS-CoV-2 merebak di Wuhan Provinci Hubei China pada akhir 2019 dan akhirnya mewabah di lebih dari 100 negara di dunia saat ini, sosmed sedang berada di puncak popularitas-nya. Whatsapp (wa) digunakan oleh 1,5 miliar user, Facebook digunakan 1,3 miliar user, Instagram 800 juta user, Youtube dilaporkan telah digunakan oleh 2 miliar user setiap bulannya dengan 30 ribu content jam per hari. Ini belum termasuk blog dan micro-blog twitter.

Hasil riset We Are Social dan Hootsuite menyatakan bahwa penggguna internet global tahun 2020 berjumlah 4,5 miliar orang yang berarti sudah lebih dari 60% populasi penduduk dunia. Bisa kita bayangkan kecepatan dan persebaran sebuah content di media social, baik data-data yang dilansir oleh institusi resmi, maupun jutaan kreasi turunannya, termasuk yang bersifat rumors dan hoax

Subyektivitas pengguna media-sosial dan internet juga ikut mewarnai pertarungan pengaruh ini. Untuk wilayah yang “jauh” seperti afrika dan timur-tengah pada umumnya, kurang mendapat pemberitaan. Tapi ketika China tumbuh menjadi raksasa ekonomi baru di kancah global dan mulai mengancam dominasi dan hegemoni Amerika Serikat, berbagai issue muncul lebih massif dari sebelumnya, dari persoalan bisnis sampai ideologis dan belakangan issue keagamaan (“aliran”).

Efek dari kecemasan global berikut berbagai rumor dan hoax yang mengirinya, terbukti menekan perekonomian global, tidak terkecuali Indonesia. Berbagai kalkulasi dan prediksi ulang tengah dilakukan sebagai koreksi atas perhitungan masa depan perekonomian sebagai akibat dari COVID-19 ini.

Akhirnya, WHO pun menyadari bahwa infodemik bisa berpotensi menghancurkan kepercayaan publik, lebih dari bahaya endemi atau pandemi COVID-19. Karenanya pada kamis 5 Maret 2020 lalu, WHO meluncurkan menu baru pada situs https://www.epi-win.com/ yang dikelola WHO, sebagai pengembangan dari situs https://www.who.int/health-topics/coronavirus yang khusus menyediakan info-info resmi tentang COVID-19, diantaranya terdapat menu “update info” atau “covid-19 FAQ” dan lain sebagainya. Meskipun menu-menu ini masih sedang dikembangkan, tapi upaya WHO untuk menyediakan informasi yang valid (shahih) perlu didukung, agar infodemik tidak semakin merusak tatanan sosial yang sudah terbangun saat ini.

Situs WHO ini, tentu saja melengkapi situs-situs “swasta” yang menyediakan sumber data bagi publik untuk memantau perkembangan COVID-19 ini seperti aplikasi ArcGIS https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard yang dikembangkan oleh The Center for Systems Science and Engineering (CSSE) dari Johns Hopkins University (JHU), aplikasi https://multimedia.scmp.com/ yang dimiliki Alibaba dan situs https://thewuhanvirus.com/ yang ketiga situs ini biasa saya gunakan sebagai referensi/sumber data untuk memantau perkembangan covid-19.

Bagaimana dengan Indonesia?

Kita bersyukur pemerintah merespon akan kebutuhan informasi yang sahih tentang perkembangan COVID-19 di dalam negeri, dalam bentuk penugasan resmi seorang pejabat Kementerian Kesehatan sebagai “juru-bicara” yang melaporkan perkembangan terbaru covid-19. Hanya saja, penugasan juru-bicara untuk melaporkan perkembangan covid-19 tentu saja sangat ketinggal jaman (jadul alias old-fashion) menghadapi kecepatan dan persebaran informasi melalui media social.

Menghadapi berbagai rumor tentang COVID-19 yang diproduksi dan disebarkan secara massif melalu media social, pemerintah semestinya mengembangkan strategi yang sama, terlebih pemerintah memiliki sumber daya yang lebih dari cukup untuk itu. Strategi yang dipilih pemerintah dengan bersikap lebih pasif dan follow the issues dalam bentuk membuktikan sebuah informasi adalah hoax atau bukan, harus dilengkapi teologi Johan Cruff “pertahanan terbaik adalah menyerang” (the best defence is offence), dengan menyajikan informasi yang benar dan valid sehingga lebih menjamin rasa aman dan nyaman masyarakat.

Sebagai bagian dari kesungguhan pemerintah, sebuah clearing-house berbasis internet harus segera dikembangkan agar masyarakat bisa mengakses secara langsung perkembangan covid-19 serta berinteraksi dan berpartisipasi langsung dengan system. Cukup dengan mengkampanyekan alamat url dari situs ini secara terus-menerus dan dibroadcast ke berbagai media online atau melalui media social, agar publik tidak menunggu update info COVID-19 melalu sang juru-bicara.

Herry ‘Ugie’ Sugiharto

Baca Selengkapnya