Connect with us

Sosok AF si Penjual Senjata Ternyata Istri Purnawirawan dan Emak-Emak Militan Pendukung Prabowo-Sandi

Asmaizulfi, emak-emak pendukung prabowo
Fifi alias AF alias Asaizulfi.(Istimewa)

Jakarta – Sebuah fakta mencengangkan kembali terungkap. Seorang emak-emak militan pendukung Prabowo-Sandi ternyata terlibat langsung dengan kelompok teror di balik rusuh 22 Mei.

AF alias Fifi diciduk polisi lantaran menjual senjata api untuk komplotan yang berniat membunuh sejumlah tokoh dan memicu aksi 22 Mei. Fifi ini merupakan satu-satunya emak-emak yang diciduk kepolisian.

Ternyata, sosok AF alias Fifi merupakan emak-emak kaya dari zaman Orde Baru. Fifi ini adalah Asaizulfi, istri dari Mayjen (Purn.) Moerwanto Soeprapto yang pernah menjadi ketua Yayasan Citra Handadari Utama. Sementara, Fifi merupakan Ketua Umum Gerakan Emak-Emak Peduli Rakyat (Gempur) yang aktif berdemonstrasi mengkritik pemerintahan Jokowi.

Polisi sendiri sudah membenarkan bahwa tersangka AF penjual senjata api itu adalah Asmaizulfi. Namun, polisi belum bisa menemukan keterkaitan antara Moerwanto dan istrinya.

“Ya betul (Asmaizulfi). Panggilannya Fifi,” kata Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo. “Belum ada arah ke sana. Enggak ada. Masih mendalami,” imbuhnya lagi.

Fifi ditangkap di kawasan Rajawali, Pancoran, Jakarta Selatan, pada Jumat, 24 Mei 2019, saat akan masuk ke sebuah ATM BRI.

Emak-emak militan pendukung fanatik Prabowo itu diduga kuat berperan sebagai penjual senjata revolver kepada tersangka HK pada 13 Oktober 2018 dengan harga Rp50 juta. Rencananya, senjata itu akan digunakan untuk membunuh sejumlah martir dan memperkeruh kerusuhan.

Baca Juga

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Insiden Mahasiswa Papua, Wali Kota Malang Minta Maaf

Oleh

Fakta News

Malang – Wali Kota Malang Sutiaji meminta maaf atas ucapan wakil Wali Kota Sofyan Edi yang dianggap menyinggung warga Papua. Pasca demo mahasiswa Papua, sempat beredar penyataan jika mahasiswa Papua di Malang akan dipulangkan. Sutiaji mengucapkan permintaan maaf, atas insiden kecil yang terjadi beberapa waktu lalu.

“Kalaupun ada insiden kecil yang dimaknai besar, kalau antar masyarakat kami mohon maaf sebesar-besarnya. Siapapun berhak menyampaikan pendapat, asalkan tidak keluar dari koridor hukum,” kata Wali Kota Malang Sutiaji kepada wartawan di Balai Kota Malang Jalan Tugu, Senin (19/8/2019).

Sutadji juga mengaku belum mengetahui secara jelas kapasitas Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko saat memberikan statmen soal pemulangan mahasiswa Papua di Malang pasca demo. Apakah itu mengatasnamakan warga atau sebagai bagian dari organisasi kemasyarakat.

“Saya baru tahu ini, kapasitas Wawali saat itu menyampaikan sebagai apa, apakah atas nama masyarakat atau FKPPI. Pemkot Malang tidak pernah mengeluarkan keputusan seperti itu, karena Kota Malang adalah bagian yang tak terpisahkan dari NKRI,” tegas Sutiaji.

Sutiaji mengungkapkan, siapapun memiliki hak baik untuk belajar, berinvestasi dan bekerja di Kota Malang. Pihaknya akan selalu terbuka menerima, baik itu warga negara Indonesia maupun asal luar negeri.

“Jadi tidak ada kita melarang siapapun untuk belajar, investasi maupun bekerja disini. Utamanya saudara-saudara kita dari Papua yang juga harus dinaungi, karena bagian dari warga Indonesia,” ucapnya.

Sutiaji mengaku, belum berkomunikasi langsung dengan Gubernur Papua Barat, karena keterbatasan akses. Jika hal itu bisa dilakukan. Maka dirinya akan menyampaikannya secara langsung.

“Saya belum bisa berkomunikasi dengan pak gubernur, andai bisa, akan kami sampaikan secara langsung tentang tidak adanya pelarangan atau pemulangan mahasiswa asal Papua,” tuturnya.

Bentrokan terjadi ketika mahasiswa asal Papua ingin menggelar aksi dengan warga di perempatan Jalan Basuki Rahmad, Kota Malang, Kamis (15/8/2019) lalu.

Baca Selengkapnya

BERITA

Situasi Manokwari Berangsur Kondusif, Massa Tuntut Jaminan Keamanan Mahasiswa yang Kuliah

Oleh

Fakta News
Pemandangan Kota Manokwari, Provinsi Papua Barat

Manokwari – Kondisi Manokwari, Papua Barat, sudah kondusif. Massa dikabarkan sudah bubar dari jalan titik berkumpul massa.

“Sudah kondusif,” kata Kapolda Papua Barat Brigjen Herry Rudolf Nahak saat dihubungi, Senin (19/8/2019).

Massa, menurut Kapolda, membubarkan diri setelah bernegosiasi dengan Wagub Papua Barat, termasuk kapolda dan Pangdam. Massa menuntut jaminan keamanan mahasiswa asal Papua di wilayah Jawa serta menuntut adanya permintaan maaf terkait pernyataan pejabat soal mahasiswa Papua.

“Mereka marah merespons kejadian di Surabaya dan kejadian di Malang. Jadi mereka merasa sakit hati dengan ungkapan kata-kata yang kurang baik yang bikin mereka marah karena kata-kata itu membuat masyarakat Manokwari marah secara spontan,” ujar Rudolf.

Massa juga meminta ada jaminan keamanan mahasiswa yang berkuliah di Jawa Timur dan kota lainnya.

“(Tuntutan) sudah ditindaklanjuti, sudah kita komunikasikan. Dari Wakil Gubernur Papua Barat sudah berkoordinasi dengan Gubernur Jatim, Gubernur Jatim juga memberikan statement mudah-mudahan semuanya akan terus kondusif,” imbuh Rudolf.

Polisi hingga kini masih mendata kerusakan bangunan di Manokwari pascakerusuhan pagi tadi. Setelah memblokade jalan-jalan utama di Manokwari, massa juga membakar kantor gedung DPRD.

“Masih kita data, massa keluar di semua kota, jadi sedang kita data (kerusakan bangunan),” kata Rudolf.

 

Yuch

Baca Selengkapnya

BERITA

Polri Buru Akun Medsos Provokasi Picu Kerusuhan Papua

Oleh

Fakta News
Fakta Hukum, JAD Bekasi
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo

Jakarta – Polisi memburu pemilik akun yang diduga menyebarkan konten provokatif kepada masyarakat Papua tentang penangkapan mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengatakan, provokasi lewat medsos itulah yang menyebabkan masyarakat Manokwari, Papua Barat, turun ke jalan dan berujung kerusuhan pada Senin (19/8/2019).

“Akun yang menyebarkan itu, dari jajaran siber Bareskrim, telah di-profilling dan dicek, siapa pemilik akun itu,” ujar Dedi dalam konferensi pers di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin.

“Jika ada unsur melawan hukum, maka akan ditegakkan,” lanjut dia.

Dedi menambahkan, opini yang dibangun melalui konten tersebut adalah, peristiwa penangkapan mahasiswa Papua adalah bentuk diskriminasi. Dalam peristiwa itu juga disebut-sebut ada praktik persekusi dan rasisme terhadap para mahasiswa asal Papua. Padahal, Dedi memastikan bahwa penangkapan mahasiswa Papua di Surabaya itu sudah selesai secara hukum.

Awalnya, polisi menerima laporan mengenai perusakan bendera merah putih di asrama mahasiswa Papua. Kemudian polisi memeriksa beberapa mahasiswa yang tinggal di asrama.

Karena tidak menemukan unsur pidana, kepolisian pun melepaskan mereka kembali. Proses itu merupakan proses yang wajar dalam hukum. “Peristiwa Surabaya sendiri sudah cukup kondusif dan berhasil diredam dengan baik. Tapi karena hal tersebut disebarkan oleh akun yang tidak bertanggungjawab, membakar atau mengagitasi mereka dan dianggap narasi tersebut adalah diskriminasi,” ujar Dedi.

Kepolisian pun berharap warga Papua, baik yang ada di Pulau Papua maupun di penjuru Indonesia dapat menahan diri serta tidak terprovokasi, khususnya oleh pesan berantai di media sosial yang membentuk opini tertentu.

 

Yuch

Baca Selengkapnya