Connect with us

PBNU Keluarkan Ketentuan Ibadah Selama Masa New Normal

Jakarta – Ketua PBNU Bidang Dakwah dan Takmir Masjid KH Abdul Manan Ghani mengeluarkan ketentuan ibadah di masjid selama masa kenormalan baru. Ketentuan pertama ialah ibadah di masjid atau musala hanya boleh dilakukan bagi masyarakat yang berada di zona hijau.

Jemaah yang menjalankan ibadah harus dalam kondisi sehat. Abdul Manan menyarankan umat muslim untuk rutin mengonsumsi vitamin C.

“Bila merasa kurang sehat, sebaiknya di rumah saja tidak usah ikut berjemaah,” kata Abdul Manan di Jakarta, Jumat, 29 Mei 2020.

Jemaah diminta membawa sajadah dari rumah, serta menggunakan masker saat menuju dan selama berada di masjid atau musala. Jemaah dianjurkan tidak menggunakan transportasi umum menuju masjid. Jemaah disarankan menggunakan kendaraan pribadi atau jalan kaki dan mengatur jarak fisik dengan orang lain selama perjalanan.

Pengurus masjid atau musalah juga harus memeriksa suhu tubuh para jemaah yang akan beribadah. “Marbot masjid harus disiplin mengatur jarak jemaah, baik yang masuk maupun ketika hendak keluar mencari sandal atau alas kaki agar tidak terjadi penumpukan, berdempetan antar jemaah,” ungkap dia.

Sebelum berwudu, jemaah diminta mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Jemaah jangan melakukan kontak fisik dengan jemaah lain selama berada di dalam masjid atau musala.

“Tidak bersalaman dengan sesama jemaah, guru, imam, dan khatib, baik sebelum maupun sesudah salat,” ujar dia.

Setiap masjid atau musala juga disarankan untuk menyediakan bilik steril sinar ultraviolet dan cairan pembersih tangan. Masjid atau musala dilarang membentangkan karpet.

“Lebih baik lantai terbuka, sementara para jemaah dianjurkan membawa sajadah masing-masing,” sebut dia.

Pengurus masjid atau musala disarankan rutin membersihkan masjid sebelum atau sesudah Salat Jumat. Lantai dibersihkan menggunakan cairan pembersih lantai dan disemprot disinfektan.

Durasi khotbah Jumat disarankan hanya 20 menit untuk mempersingkat waktu salat. Sementara itu, imam Salat Jumat dianjurkan membaca surah-surah pendek.

Pengurus masjid atau musala juga diminta berkoordinasi dengan instansi terkait atau gugus tugas penanganan covid-19 terdekat. Sehingga, pengurus bisa bertindak cepat apabila ada jemaah yang tiba-tiba sakit.

“Bila perlu penanganan dokter segera menghubungi gugus tugas covid-19 terdekat setelah dikonsultasikan dengan pihak keluarganya,” terang dia.

Guna menghindari penumpukan jemaah, masjid induk disarankan memperbanyak titik-titik Salat Jumat. Syarat minimal penyelenggaraan Salat Jumat yaitu 41 jemaah atau memadai.

“Agar tidak terjadi penumpukan jemaah di masjid induk, setelah mendapat persetujuan dan kesepakatan para ulama atau kiai atau ustaz setempat,” ujar dia.

 

(mjf)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Upaya Liberalisasi BUMN Melalui Pelemahan Pengawasan Pemerintah

Oleh

Fakta News

Jakarta – Ketua Umum Masyarakat Pemerhati Pangan (Mappan) Indonesia Wignyo Prasetyo mensinyalir ada usaha terstruktur melepaskan pengawasan pemerintah terhadap BUMN oleh pihak-pihak tertentu dengan memakai isu polemik penunjukkan komisaris di BUMN dari unsur pemerintah. Polemik ini awalnya dinyatakan oleh anggota Ombudsman Alamsyah Saragih beberapa waktu lalu.

“Resistensi penempatan personel dari unsur pemerintah di tubuh BUMN ini begitu kuat. Kita juga harus cermat, sepertinya ada usaha terstruktur melepaskan pengawasan pemerintah terhadap instrumen negara seperti BUMN,” ungkap Wignyo dalam siaran persnya Jumat (10/7).

“Ini bagian dari pelemahan peran negara dalam menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ucapnya menambahkan.

Bahkan Wignyo menegaskan isu penempatan wakil pemerintah sebagai komisaris dipakai untuk upaya liberalisasi BUMN. Arahnya lanjut dia, yakni dengan menempatkan unsur swasta dalam semua jabatan komisaris di BUMN.

“Saya rasa dibalik polemik ini ada yang ingin mencoba-coba menggulirkan wacana liberalisasi BUMN dengan cara menempatkan semua komisaris BUMN dari unsur swasta. Ya kita lihat saja arahnya akan kemana,” paparnya.

Wignyo menilai kehadiran pejabat pemerintah sebagai komisaris BUMN harusnya disikapi positif, hal ini tak lain untuk memaksimalkan pengawasan kepentingan negara dan juga rakyat. Apalagi penempatan tersebut dalam kapasitasnya sebagai wakil pemerintah yang merupakan pemegang saham.

“Penunjukkan komisaris dari pejabat pemerintah di BUMN adalah untuk memastikan kepentingan pemegang saham yakni pemerintah. Maka kewenangannya didelegasikan kepada pejabat pemerintah yang ditugaskan untuk menempati posisi komisaris,” papar Wignyo.

Wignyo menilai bahwa penempatan pejabat pemerintah sebagai komisaris di sejumlah BUMN dinilai tidaklah menyalahi aturan selama memiliki kompetensi. Selain itu pejabat pemerintah juga mempunyai sistem kerja komando yang patuh dan loyal terhadap atasannya, termasuk negara.

“Komisaris dari pejabat pemerintah ini sangat penting untuk mengawasi kepentingan negara secara maksimal sehingga nantinya peran BUMN benar-benar dapat bermanfaat buat rakyat banyak. Apalagi pejabat pemerintah mempunyai sistem kerja komando, dimana mereka sangat loyal terhadap atasannya atau negara,” jelasnya.

Sementara itu pengamat kebijakan publik Yasef Firmansyah menilai penempatan wakil pemerintah dalam posisi komisaris untuk menjamin keberpihakan BUMN pada kepentingan pemenuhan barang publik yang tepat, tersedia dan terjangkau.

“Justru penempatan ini bisa di pakai untuk meng-harmoniskan program pemerintah dengan peran BUMN dalam tugas tugas tertentu, misalnya penyediaan listrik subsidi, pupuk subsidi, BBM subsidi dan lain lain,” kata Yasef saat dihubungi, Jumat (10/7).

Yasef menyampaikan wakil pemerintah yang ditempatkan di BUMN juga harus sesuai dengan tugasnya di instansi pemerintah, baik terkait aspek keuangan maupun aspek teknis. Sehingga pemerintah sebagai pemegang saham di BUMN dapat terawasi kepentingannya dengan baik dan benar melalui wakilnya yang ditempatkan sebagai komisaris.

Yasef pun merasa heran atas sikap Ombudsman yang mempermasalahkan penempatan pejabat pemerintah di tubuh BUMN. Ia menilai seharusnya Ombudsman lebih fokus bagaimana menjaga kualitas pelayanan negara terhadap publik.

“Ombudsman ini sejatinya didirikan untuk menjaga kualitas pelayanan negara terhadap publik. Kekhawatiran Ombudsman mengenai wakil pemerintah yang menjabat sebagai komisaris bakal mengganggu fungsi ASN di birokrasi negara tak beralasan,” paparnya.

Sepertinya dia lupa bahwa tugas pokok pemerintah adalah menjamin pelayanan publik itu diterima di masyarakat. Salah satunya mengawal instrumen negara termasuk BUMN untuk menyediakan barang publik,” pungkas Yasef menambahkan.

 

(zico)

Baca Selengkapnya

BERITA

Siap Beroperasi, Tol Pekanbaru-Dumai Tingkatkan Konektivitas Kawasan Industri di Provinsi Riau

Oleh

Fakta News
Gerbang Tol Pekanbaru, Riau. (Foto: Kementerian PUPR)

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah melakukan persiapan untuk operasi Tol Pekanbaru-Dumai sepanjang 131,48 kilometer (km) dengan melakukan Uji Laik Fungsi (ULF) yang dilakukan pada seksi 2 Minas-Kandis Selatan hingga seksi 6 Duri Utara-Dumai.

Saat ini progres fisik tol ini telah mencapai 99,07% dan ditargetkan dapat beroperasi penuh dalam waktu dekat. Kehadiran tol ini akan meningkatkan konektivitas antara Ibu Kota Provinsi Riau dengan Kota Dumai sebagai kota pelabuhan dengan industri perminyakan dan agribisnis yang maju.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan kehadiran jalan tol yang terhubung dengan kawasan-kawasan produktif akan dapat mengurangi biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri sehingga akan memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan menciptakan pusat-pusat ekonomi baru di Sumatra.

“Tol ini akan memperpendek jarak tempuh antara Pekanbaru-Dumai menjadi 131 kilometer di mana kalau melalui jalan nasional jaraknya 200 kilometer. Saya kira truk pengangkut bahan seperti sawit bisa pindah menggunakan jalan tol dengan pertimbangan hitungan waktu. Dengan tol ini, pengguna dapat menghitung waktu perjalanan bahan dari asal sampai ke pabrik,” ungkap Menteri Basuki.

Tol Pekanbaru-Dumai terdiri dari enam seksi yakni Seksi I Pekanbaru-Minas (9,5 km), Seksi II Minas-Petapahan (24,1 km), Seksi III Petapahan-Kandis Utara (16,9 km), Seksi IV Kandis Utara-Duri Selatan (26,25 km), Duri Selatan-Duri Utara (29,4 km), dan Seksi VI Duri Utara-Dumai (25,44 km). Tol ini dilengkapi dengan 10 Tempat Peristirahatan dan Pelayanan (TIP), yang terdiri dari 5 TIP arah Kota Pekanbaru dan 5 TIP lainnya arah Kota Dumai.

Di samping itu, ruas tol ini memiliki empat terowongan perlintasan gajah sebagai bentuk harmonisasi infrastruktur dengan alam. Terowongan gajah disiapkan dengan bentang 25-45 meter dan tinggi 5.1 meter serta tanaman hijau agar menyerupai habitat asli. Terowongan ini dibangun karena pada Seksi IV Kandis Utara-Duri ruas tol melintasi Kawasan Suaka Margasatwa Balai Raja dan Siak Kecil di mana keduanya merupakan koridor perlintasan Gajah Sumatra dengan jumlah populasi sekitar 50 ekor.

Tol Pekanbaru-Dumai dikerjakan mulai Juli 2017 dengan skema penugasan Pemerintah kepada PT Hutama Karya dengan anggaran Rp16,21 triliun. Saat ini Seksi I Pekanbaru-Minas sepanjang 9,5 km telah dibuka secara fungsional mulai bulan Mei 2020.

Tol Pekanbaru-Dumai merupakan bagian dari Tol Trans Sumatra sepanjang 2.878 km terdiri dari koridor utama dan pendukung yang membentang dari Lampung hingga Aceh sebagai koridor utama beserta jalan pendukung (sirip).

Hingga kini jalan Tol Trans Sumatra sudah beroperasi sepanjang sepanjang 467,6 km. Ruas yang sudah operasional tersebut yakni Bakauheni-Terbanggi Besar 141 km, Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung sepanjang 189 km, Palembang-Indralaya 22 km, Medan-Binjai 10,46 km, Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi 62,2 km dan Belawan-Medan-Tanjung Morawa 43 km.

 

(hels)

Baca Selengkapnya

BERITA

PBNU: Protokol Kesehatan Wajib Diterapkan

Oleh

Fakta News
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj

Jakarta – Menerapkan protokol Kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini merupakan salah satu cara mencegah penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Seperti diketahui virus tersebut dapat menular melalui percikan yang dikeluarkan dari mulut atau hidung yang jatuh di tangan, pakaian, pintu dan tempat-tempat umum lainnya.

Pentingnya penerapan protokol kesehatan juga diamini oleh Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siradj, ia menegaskan, mengikuti protokol Kesehatan merupakan suatu kewajiban yang harus diikuti oleh seluruh masyarakat.

“Wajib hukumnya mengikuti protokol Kesehatan, jangan sampai kita mencelakai diri kita dan orang lain,” tegasnya.

Lebih lanjut Said Aqil mengungkapkan menjalankan protokol kesehatan merupakan ikhtiar untuk menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain.

“Sering cuci tangan pakai sabun, jaga jarak dan menggunakan masker. Selalu menggunakan masker dimanapun kita berada merupakan salah satu ikhtiar kita menyelamatkan diri kita dan orang lain,” ujar Said Aqil.

Selanjutnya ia mengimbau masyararakat untuk tetap disiplin dan waspada.

“Selama masih ada COVID-19 maka kita harus disiplin, hati-hati dan waspada. COVID-19 ini betul-betul nyata, bukan konspirasi ataupun bohong-bohongan,” ujarnya.

Sementara itu, PBNU telah ikut berkontribusi dalam penangan COVID-19 ini, dengan menerjunkan satuan tugas (Satgas) COVID-19 dan memberikan bantuan sembako bagi masyarakat.

“Satgas COVID-19 PBNU tersebar di 227 ribu titik dan bantuan sembilan belas truk sembako telah disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima,” tutupnya.

 

(hels)

Baca Selengkapnya