Legal Preventif Program: Aspek Hukum Persaingan Usaha untuk Pengadaan Barang dan Jasa BUMN
Jakarta – Hukum dan kebijakan persaingan diterapkan terhadap seluruh sektor dan seluruh pelaku usaha, baik dalam perdagangan barang dan jasa. Seluruh sektor dan seluruh pelaku usaha, baik swasta maupun publik (BUMN dan BUMD) mendapat perlakuan yang sama dalam hukum persaingan usaha.
Pasal 51 UU No. 5/1999 mengakui kewenangan negara dalam memberikan hak monopoli kepada BUMN dan atau badan/ lembaga lembaga yang dibentuk/ditunjuk pemerintah untuk menyelenggarakan monopoli atas barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang produksi yang penting bagi negara.
Karena itu, Chief Legal Counsel & Compliance Pertamina Genades Panjaitan merasakan pentingnya bagi pekerja Pertamina untuk mendapatkan pemahaman yang konkrit terhadap aspek hukum persaingan usaha dalam perspektif Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait pengadaaan barang dan jasa di BUMN.
“Inilah saatnya bagi kita untuk mendapatkan pencerahan langsung dari KPPU dan akademisi, terutama dengan adanya aturan dari Kementerian BUMN bahwa pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan cara sinergi antar BUMN dan anak perusahaan,” ucap Genades.
Genades mengakui banyaknya perkara dan laporan karena Pertamina dianggap melakukan praktik-praktik monopoli. Padahal secara peraturan perundang-undangan, Pertamina diperbolehkan melakukan monopoli karena Pertamina sebagai BUMN melakukan kegiatan untuk hajat hidup orang banyak. Tapi dalam realitasnya, masih ada pelaku usaha yang melaporkan Pertamina, termasuk juga anak-anak perusahaan Pertamina.
“Kita akan mengkongkritkan mana yang boleh atau tidak. Kita akan sosialisasikan, terutama pada saat kita melakukan akuisisi, pengadaan barang dan jasa serta pemilihan partner sehingga tidak termasuk kategori yang melanggar monopoli,” lanjut Genades.
Komisioner KPPU, Dr. Sukarmi, S.H., M.H mengatakan ada tiga prinsip dalam tender. Pertama, terbuka diartikan transparan dan diumumkan secara luas. Kedua, non-diskriminasi dan dapat diikuti oleh semua pelaku usaha dengan kompetensi yang sama. Ketiga, tidak memuat persyaratan dan spesifikasi teknis atau merk yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu.
Sebagaimana Pasal 22 UU No.5/ 1999 disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Tujuan persaingan usaha menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisienasi ekonomi nasional sebagai upaya menyejahterakan rakyat, mencegah adanya praktik monopoli. “Karena itulah munculnya undang-undang tersebut memberikan kesempatan berusaha yang sama dan menciptakan sebuah efisiensi,” ujar Sukarmi.
Ia juga menjelaskan manfaat dari persaingan usaha ini adalah adanya inovasi, keberagaman produk, harga sesuai dengna kualitas konsumen sebagai price taker dan kebutuhan konsumen terpenuhi.
Menurutnya dampak persekongkolan tender maka konsumen atau pemberi kerja membayar dengan harga yang lebih mahal, barang/ jasa diperoleh (mutu, jumlah, waktu, nilai) lebih rendah, hambatan pasar bagi peserta potensial, dan nilai proyek menjadi lebih tinggi.
Dalam kesempatan yang sama dipaparkan pengadaan barang dan jasa BUMN dari sisi akedemis oleh Dosen Fakultas Hukum UI, Dr. Teddy Anggoro. Ia menjelaskan, hasil riset yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia dari tahun 2000 – 2017 menyebutkan, sebanyak 64% perkara yang ditangani KPPU terkait dengan tender, 72% dari BUMN/Pemerintah dan 28% dari swasta.
“Kita bersaing karena kita ingin mencari pemenang. Pastikan barang atau jasa merupakan yang terbaik kualitasnya dan termurah. Pastikan tidak ada opportunity lost,” tutupnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
