Kopi Indonesia Menggoyang Lidah Penikmat Kopi Austria
Wina – Pameran bertajuk “Vienna Coffee Festival 2018” baru saja digelar di Wina, Austria. Dalam pameran yang digelar pada 12 – 14 Januari lalu, beragam jenis kopi asal Indonesia turut meramaikan pameran tersebut.
Vienna Coffee Festival atau Festival Kopi Wina, merupakan pameran kopi terbesar di Austriam yang menarik lebih dari 12.000 pengunjung setiap tahunnya. Sekitar 70 eksibitor dari berbagai negara seperti Italia, Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Jerman, Norwegia, dan Indonesia turut ambil bagian dalam pameran tahunan yang berlangsung di Ottakringer Brauerei, Wina, tersebut.
Menikmati kopi di festival kopi Wina (Foto: viennacoffeefestival.cc)
Tidak ketinggalan sejumlah perusahaan kopi terkemuka dunia, seperti Julius Meinl, Lavazza, J. Hornig, La Marzocco, Alt Wien Kaffee, Dallmayr Kaffee, Nespresso, dan Tia Maria turut mengikuti perhelatan tahunan ini.
Pada pameran kali ini, KBRI Wina didukung oleh perwakilan dari Asosiasi Kopi Spesialti Indonesia (AKSI), Komunitas Kopi Nusantara, dan Goesar Coffee menghadirkan kopi dari Aceh Gayo, Mandailing, Kerinci, Java Ijen, Bali, Flores, Toraja, dan Papua.
Selain itu, hadir pula barista handal asal Indonesia, Andi William, yang menyajikan langsung berbagai kopi Indonesia kepada para pengunjung.
“Rasa dan aroma sangat unik. Khas sekali. Sulit ditemui di kopi-kopi lainnya,” ungkap salah satu pengunjung stand ketika dimintai pendapatnya mengenai kopi Indonesia.
“Kopi Indonesia punya peluang besar di pasar Austria. Dengan pengolahan biji kopi yang baik dan tampilan rasa yang cocok dengan lidah masyarakat lokal, kita optimis kopi Indonesia bisa merajai pasar kopi di Austria,” ujar Duta Besar RI di Austria Dr. Darmansjah Djumala, dalam siaran pers KBRI Wina, Senin (15/1/2018).
Duta Besar Indonesia untuk Austria keti berkunjung di ajang Festival Kopi Wina 2018 (Foto: Dok.KBRI Wina)
Djumala juga menyampaikan rencananya dalam waktu dekat untuk mempromosikan kopi Indonesia dalam bentuk jadi sesuai cita rasa masyarakat Austria, guna meningkatkan nilai tambah secara signifikan, baik bagi petani maupun eksportir kopi di Indonesia.
Austria merupakan negara tujuan yang sangat potensial bagi ekspor produk kopi Indonesia. Konsumsi kopi Austria menempati urutan lima tertinggi di dunia dengan jumlah konsumsi 5,5 kg per kapita per tahun.
Di kota Wina sendiri, tradisi minum kopi di kedai kopi (Viennese coffee house) telah diakui UNESCO sebagai “intangible cultural heritage”. Perdagangan langsung kopi Indonesia ke Austria tercatat mencapai lebih dari 850 ton per tahun.
“Tidak hanya itu, kopi-kopi Indonesia juga menembus pasar Austria melalui distributor di negara-negara sekitar utamanya Belanda, Jerman, dan Italia,” tambah Djumala.
Diharapkan keikutsertaan Indonesia pada Vienna Coffee Festival dapat membuka jejaring usaha yang lebih luas bagi pengusaha kopi Indonesia dan menggenjot angka transaksi langsung antara pengusaha dengan importir Austria.
Kopi Indonesia disukai publik Austria (Foto: viennacoffeefestival.cc)
Hal ini, tentunya akan mampu menjamin kestabilan suplai, sekaligus membuat harga kopi Indonesia lebih kompetitif di negara Eropa Tengah itu.
M Riz
BERITA
Menang Satu Putaran Pilgub DKI Jakarta 2024, KAPT Ucapkan Selamat kepada Pramono Anung – Rano Karno
Jakarta – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) mengucapkan selamat kepada pasangan Pramono Anung (Mas Pram) – Rano Karno (Bang Doel) yang telah berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur DKI Jakarta 2024 dalam satu putaran.
Koordinator Nasional KAPT, Bambang J Pramono mengatakan kemenangan Pramono Anung – Rano Karno merupakan amanah warga Jakarta untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi.
“Semoga amanah yang diberikan warga DKI Jakarta kepada Mas Pram dan Bang Doel bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, taat pada konstitusi dan mampu mengelola keberagaman budaya sebagaimana cermin realitas penduduknya sebagai kekuatan jati diri bangsa yang tidak lagi dilemahkan apalagi dihilangkan,” tutur Bambang J Pramono yang akrab disapa Gembos ini.
Selain itu Banbang menilai kemenangan satu putaran ini cermin kelompok Mas Pram – Bang Doel yang tetap kritis ditengah situasi Pilkada Serentak 2024 yang masih diwarnai upaya pembegalan demokrasi dengan adanya intervensi untuk merubah UU Pilkada sebagaimana terjadi dalam Pilpres 2024 dengan perubahan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang inkonstitusional.
“Kita patut bersyukur Pilkada Serentak 2024 telah berlangsung. Walaupun kualitas pelaksanaannya saat ini masih terdapat banyak kekurangan terutama praktek tidak netral dari aparat yang terjadi di banyak daerah,” ucapnya.
“Selamat berjuang dan bekerja, semoga mas Pram – Bang Doel tetap teguh menjalankan mandat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI & UUD 1945,” pungkas Bambang menambahkan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Menang Satu Putaran Pilgub DKI Jakarta 2024, KAPT Ucapkan Selamat kepada Pramono Anung – Rano Karno
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
