Kamis Nusantara, Ganjar Padukan Baju Padang dan Sarung Makassar
Semarang – Setiap Kamis pekan keempat para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengenakan busana pakaian adat dari seluruh daerah di Indonesia. Tak terkecuali Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
Penampilan orang nomer satu di Jateng itu selalu menjadi sorotan. Bagaimana tidak, setiap hari itu, Ganjar selalu tampil nyentrik dengan mengenakan beragam pakaian adat nusantara koleksi pribadinya.
Setelah Kamis pekan keempat bulan lalu Ganjar tampil keren dengan baju adat Dayak Kenyah asal Kalimantan. Hari ini, Kamis (27/8/2020) Ganjar kembali mencuri perhatian dengan baju adat Melayu. Bedanya, kali ini Ia memilih memadukan beberapa pakaian adat di hari Kamis Nusantara itu.
Dari baju yang dipakai, Ganjar memilih baju adat Padang. Baju koko berwarna merah itu Ia pakai dengan celana panjang berwarna serupa. Namun, ikat kepala yang ia pakai bukanlah pasangan dari baju adat asal Padang, melainkan dari daerah lain. Sementara sarungnya, Ia memilih memakai sarung dari Makassar.
“Ini baju adat Melayu, tapi Melayunya mana ya ini, saya lupa. Soalnya saya punya koleksi baju Melayu banyak, ada dari Bengkulu, Sumatera Barat, Riau dan lainnya,” kata Ganjar ditemui di ruangannya
Karena koleksi baju adat nusantara milik Ganjar cukup banyak, Ia mengatakan kadang kebingungan saat hendak mengenakannya. Misalnya hari ini, saat Ia mengenakan baju adat Padang, Ia mencari sarung pasangannya tidak ketemu.
“Saya cari sarungnya ndak ketemu, makanya saya pakai sarungnya ini dari Makassar. Yang penting gayanya seperti orang Melayu kan. Soalnya saya punya banyak, termasuk ada dari Kalimantan Barat itu juga mirip-mirip,” jelasnya sambil tertawa.
Ganjar mengatakan memang gemar mengoleksi baju adat nusantara. Uniknya, semua baju adat itu ia beli sendiri di tempatnya masing-masing. Saat berkunjung ke suatu daerah, cinderamata yang selalu dicari saat ini adalah baju adat.
“Saya itu kalau pergi ke suatu daerah, selalu mencari souvenir apa yang paling unik. Kalau dulu saya hobi koleksi kaos oblong, sekarang mulai tertarik mengoleksi baju adat nusantara. Soalnya, setiap Kamis pekan keempat di Pemprov Jateng kan pakai baju adat nusantara, makanya saya kumpulkan. Setiap kunjungan ke beberapa daerah, saya pasti cari dimana toko yang jual baju adat, langsung saya beli,” jelasnya.
Meski hobi mengoleksi baju adat nusantara, namun Ganjar mengatakan tidak begitu memahami secara detail filosofi dari baju-baju yang Ia kenakan itu. Namun menurutnya, pasti semua baju adat memiliki filosofi yang menarik untuk dikaji.
“Saya nggak tahu filosofisnya, yang menarik bagi saya adalah karya budayanya. Umpama ikat kepala ini, saya ndak tahu namanya apa, tapi dari bentuk dan cara mengikatnya seperti ini, pasti punya makna filosofis yang mendalam. Saya senang saja, kualitas kainnya bagus-bagus dan warnanya beragam,” jelasnya.
Ganjar mengaku masih mengidamkan banyak baju adat lain, karena kekayaan dan keragaman budaya Indonesia begitu besar.
“Soalnya beda-beda. Dulu saat saya pakai baju adat dari NTT, saya kira semua sama. Ternyata beda-beda, ada yang lapor ke saya, pak suku saya ndak seperti itu, di tempat saya beda pak. Padahal masih satu provinsi. Makanya saya masih terus akan memburu beragam koleksi baju adat,” ucapnya.
Meski begitu, Ganjar harus menunda perburuan koleksi baju adatnya, mengingat ia belum bisa leluasa pergi ke daerah lain akibat Pandemi COVID-19.
“Target dalam waktu dekat yang mau saya beli, ya tergantung kunjungan. Saya justru yang belum punya itu dari Jawa Timur, karena itu unik. Dan yang paling mencolok dari baju adat Jatim itu dari Madura. Saya kepengen punya baju adat Madura,” pungkasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
