Kamis Nusantara, Ganjar Padukan Baju Padang dan Sarung Makassar
Semarang – Setiap Kamis pekan keempat para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengenakan busana pakaian adat dari seluruh daerah di Indonesia. Tak terkecuali Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
Penampilan orang nomer satu di Jateng itu selalu menjadi sorotan. Bagaimana tidak, setiap hari itu, Ganjar selalu tampil nyentrik dengan mengenakan beragam pakaian adat nusantara koleksi pribadinya.
Setelah Kamis pekan keempat bulan lalu Ganjar tampil keren dengan baju adat Dayak Kenyah asal Kalimantan. Hari ini, Kamis (27/8/2020) Ganjar kembali mencuri perhatian dengan baju adat Melayu. Bedanya, kali ini Ia memilih memadukan beberapa pakaian adat di hari Kamis Nusantara itu.
Dari baju yang dipakai, Ganjar memilih baju adat Padang. Baju koko berwarna merah itu Ia pakai dengan celana panjang berwarna serupa. Namun, ikat kepala yang ia pakai bukanlah pasangan dari baju adat asal Padang, melainkan dari daerah lain. Sementara sarungnya, Ia memilih memakai sarung dari Makassar.
“Ini baju adat Melayu, tapi Melayunya mana ya ini, saya lupa. Soalnya saya punya koleksi baju Melayu banyak, ada dari Bengkulu, Sumatera Barat, Riau dan lainnya,” kata Ganjar ditemui di ruangannya
Karena koleksi baju adat nusantara milik Ganjar cukup banyak, Ia mengatakan kadang kebingungan saat hendak mengenakannya. Misalnya hari ini, saat Ia mengenakan baju adat Padang, Ia mencari sarung pasangannya tidak ketemu.
“Saya cari sarungnya ndak ketemu, makanya saya pakai sarungnya ini dari Makassar. Yang penting gayanya seperti orang Melayu kan. Soalnya saya punya banyak, termasuk ada dari Kalimantan Barat itu juga mirip-mirip,” jelasnya sambil tertawa.
Ganjar mengatakan memang gemar mengoleksi baju adat nusantara. Uniknya, semua baju adat itu ia beli sendiri di tempatnya masing-masing. Saat berkunjung ke suatu daerah, cinderamata yang selalu dicari saat ini adalah baju adat.
“Saya itu kalau pergi ke suatu daerah, selalu mencari souvenir apa yang paling unik. Kalau dulu saya hobi koleksi kaos oblong, sekarang mulai tertarik mengoleksi baju adat nusantara. Soalnya, setiap Kamis pekan keempat di Pemprov Jateng kan pakai baju adat nusantara, makanya saya kumpulkan. Setiap kunjungan ke beberapa daerah, saya pasti cari dimana toko yang jual baju adat, langsung saya beli,” jelasnya.
Meski hobi mengoleksi baju adat nusantara, namun Ganjar mengatakan tidak begitu memahami secara detail filosofi dari baju-baju yang Ia kenakan itu. Namun menurutnya, pasti semua baju adat memiliki filosofi yang menarik untuk dikaji.
“Saya nggak tahu filosofisnya, yang menarik bagi saya adalah karya budayanya. Umpama ikat kepala ini, saya ndak tahu namanya apa, tapi dari bentuk dan cara mengikatnya seperti ini, pasti punya makna filosofis yang mendalam. Saya senang saja, kualitas kainnya bagus-bagus dan warnanya beragam,” jelasnya.
Ganjar mengaku masih mengidamkan banyak baju adat lain, karena kekayaan dan keragaman budaya Indonesia begitu besar.
“Soalnya beda-beda. Dulu saat saya pakai baju adat dari NTT, saya kira semua sama. Ternyata beda-beda, ada yang lapor ke saya, pak suku saya ndak seperti itu, di tempat saya beda pak. Padahal masih satu provinsi. Makanya saya masih terus akan memburu beragam koleksi baju adat,” ucapnya.
Meski begitu, Ganjar harus menunda perburuan koleksi baju adatnya, mengingat ia belum bisa leluasa pergi ke daerah lain akibat Pandemi COVID-19.
“Target dalam waktu dekat yang mau saya beli, ya tergantung kunjungan. Saya justru yang belum punya itu dari Jawa Timur, karena itu unik. Dan yang paling mencolok dari baju adat Jatim itu dari Madura. Saya kepengen punya baju adat Madura,” pungkasnya.
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Kemenangan Timnas U-23 Harus Jadi Momentum Mengembangkan Infrastruktur Olahraga di Tanah Air
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
