Jadi Nomaden Digital, Para Milenial Ini Bekerja Sekaligus Liburan Permanen di Bali
Bali – Jumat telah beranjak sore di Denpasar, Bali. Saat Nick Sarafa, pria asal Michigan, Amerika Serikat, mulai duduk dan memeloti laptopnya di sebuah ruang layaknya sebuah cafe, yang disebut sebagai ruang kerja bersama.
Tempat bekerja tersebut hanya beberapa menit berjalan kaki dari pantai. Memang jauh dari mewah, pintu pun seadanya, dan langit-langit terbuat dari susunan bambu. Namun, fasilitas di ruang kerja bersama ini serba gratis khusus untuk para ‘member’. Untuk masuk ke ruang itu, para anggota harus melepas alas kaki. Di seberang lokasi itu, terlihat fasilitas yang menawarkan pijat satu jam seharga Rp100 ribu.
Sarafa adalah seorang konsultan perangkat lunak yang telah bekerja di berbagai perusahaan dan menetap di Bali selama dua tahun terakhir. Dia adalah bagian dari gerakan kaum yang tengah berkembang dan disebut “Nomaden Digital”. Mereka terdiri dari para milenial yang menjadi pengusaha, perancang, dan pengembang digital. “Kebanyakan orang tidak mengerti bahwa saya bangun tidur, membuka komputer, dan bekerja sehari penuh dari manapun saya berada,” kata Sarafa, seperti diberitakan CNBC, Jumat (18/8).
Popularitas gaya hidup nomaden di kalangan generasi milenial ini telah menumbuhkan platform baru seperti Nomad List, yang memeringkatkan kota-kota di seluruh dunia berdasarkan empat kriteria: biaya hidup, akses internet, keamanan, dan kesenangan. Saat ini Budapest, Hungaria, adalah kota dengan peringkat tertinggi.
Dua nomaden digital lainnya yaitu Cassie Torrecillas dan Shay Orlena Brown, membuat bisnis dari gaya hidup mereka. Mereka membuka “The Bombshells Bucketlist”, sebuah perusahaan yang membantu kaum wanita milenial membangun bisnis online, dengan menyediakan kursus online yang mengajarkan keterampilan seperti desain website dan pemasaran digital.
Torrecillas dan Brown berasal dari AS dan Kanada dan telah tinggal di luar negeri selama empat tahun sekarang, dan sejak tahun lalu mereka menetap di Bali.
“Kami lebih produktif di sini. Jika saya kembali ke Amerika Serikat, khususnya di Orange County, saya tentu harus selalu berada di mobil,” kata Torrecillas. “Pada saat saya pulang, saya sangat lelah, dan saya masih merasa belum menyelesaikan pekerjaan,” tambahnya.
Orang-orang yang skeptis mungkin berpendapat bahwa para nomaden digital ini hanya melakukan liburan permanen dan menghamburkan uang. Tapi bagi mereka sebaliknya.
Torrecillas dan Brown mengatakan bahwa mereka masing-masing hanya membayar sekitar USD500 per-bulan untuk tinggal di villa bersama, lengkap dengan kolam renang. Mereka memiliki pembantu rumah tangga harian dan mendapatkan kelapa segar dan susu almond yang dikirim secara teratur.
Sementara, Sarafa mengaku hanya membayar kira-kira sepertiga biaya sebagian besar kota di AS, termasuk untuk makan. Setiap hari, kapanpun dia suka, bisa pergi berselancar atau melakukan yoga. “Saya tidak pernah lebih bahagia atau lebih sehat dari saat ini dalam hidup saya. Saya berada di sekitar orang-orang yang memotivasi saya untuk bekerja lebih keras dan menjadi lebih sehat, dan menjadi versi yang lebih produktif dari diri saya sendiri.”
Dirinya, tambah Sarafa, membangun pekerjaan di sela-sela gaya hidup, bukan sebaliknya. “Sebagian besar orang yang pernah saya tangani (dalam bisnis) tak pernah berjabat tangan dengan saya,” tandas Sarafa soal bisnis digital global yang ia jalani dan dikontrol dari indahnya hidup di Bali.(Cathy – Ipotnews)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
