Gugus Tugas Sampaikan Rangkuman Arahan Presiden Jokowi untuk Penanganan Covid-19
Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, sekaligus Ketua Gugus Tugas Pelaksanaan Covid-19 menyampaikan keterangan pers terkait Rapat Terbatas (Ratas) yang dilaksanakan melalui konferensi video, Senin (13/4). Rangkuman arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) disampaikan oleh Kepala BNPB, sebagai berikut:
Kesatu, Presiden meminta data-data dari daerah harus seluruhnya transparan dan Gugus Tugas telah meminta kepada Gugus Tugas provinsi/kabupaten/kota agar terintegrasi.
“Sehingga unsur-unsur yang ada baik dari kalangan TNI, Polri, dan BPBD itu bisa bersinergi dengan Dinas Kesehatan yang ada di kabupaten, kota dan juga provinsi, sehingga data yang dilaporkan itu bisa real time dan juga bisa lebih akurat,” ujar Kepala BNPB.
Kedua, Presiden telah memerintahkan untuk meningkatkan kapasitas Polymerase Chain Reaction (PCR) test. Hal sama, menurut Doni, juga disampaikan Wakil Presiden yang meminta supaya tes masif untuk ditingkatkan.
Upaya ini, menurut Ketua Gugus Tugas Covid-19, sangat penting untuk bisa mengetahui masyarakat yang telah positif setelah dilakukan pemeriksaan sehingga bisa dilakukan langkah-langkah untuk isolasi mandiri, termasuk juga untuk dirujuk ke rumah sakit tertentu.
“Perintah Bapak Presiden untuk meningkatkan kapasitas laboratorium yang semula hanya ada 3 kemudian berkembang 12, dan saat ini 29 menuju ke 52 dari 79 yang laboratorium yang tersebar di seluruh Tanah Air,” imbuh Doni.
Menristek/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, menurut Doni, juga telah membantu Lembaga Eijkman agar kapasitas pemeriksaannya ini juga bisa lebih banyak lagi.
“Demikian juga beberapa swasta yang nantinya akan berpartisipasi dalam peningkatan PCR test yang bekerja sama juga dengan Kementerian Kesehatan kemudian juga dengan BUMN,” tambah Doni.
Ketiga, Presiden memberikan apresiasi kepada sekelompok dan sejumlah daerah yang telah melakukan upaya gotong royong. Menurut Kepala BNPB, ada beberapa daerah yang telah melakukan isolasi mandiri dan terlihat adanya kepedulian dari warga sekitarnya untuk memberikan partisipasi, untuk memberikan bantuan.
“Bapak Presiden mengharapkan seluruh daerah bisa mengikuti langkah-langkah yang sudah sangat baik yang telah ditunjukkan oleh masyarakat kita,” kata Doni.
Keempat, Presiden mengingatkan untuk meningkatkan kedisiplinan baik secara pribadi maupun kolektif. “Ternyata masih ada sejumlah masyarakat yang belum begitu patuh dalam mengikuti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB),” ungkap Ketua Gugus Tugas memberikan alasan.
Disiplin pribadi, menurut Doni, akan bisa jauh efektif kalau juga diimbangi oleh disiplin kolektif yang artinya, apabila ada 1-2 orang warga yang tidak disiplin maka harus ada keberanian, harus ada kepedulian dari yang lain untuk saling mengingatkan.
“Termasuk juga beberapa kali Bapak Presiden menekankan ulang kepada sejumlah pejabat menteri tentang pentingnya selalu mengkampanyekan jaga jarak, pakai masker, selalu cuci tangan, jangan memegang mata, hidung dan mulut ketika tangannya belum bersih,” tambah Doni.
Kelima, Presiden telah memerintahkan beberapa menteri untuk meningkatkan upaya memutus mata rantai penularan. Dari data-data yang ada, lanjut Doni, penularan ini terbanyak dilakukan bukan dari orang yang sakit dan dirawat di rumah sakit atau orang yang telah masuk dalam daerah isolasi mandiri atau isolasi parsial, tetapi terjadi dari kelompok yang dikategorikan ODP sangat ringan, yaitu OTG.
“Orang Tanpa Gejala (OTG), yang mana mereka sebenarnya udah positif Covid-19 tetapi belum sempat diperiksa dan mereka berkeliling ke berbagai daerah, sehingga menulari kelompok yang lain,” sambungnya.
Adapun kelompok-kelompok lain yang sangat rentan terhadap Covid-19 ini, tambah Doni, adalah kelompok lansia, kemudian kelompok yang memiliki penyakit kronis atau penyakit penyerta; seperti halnya hipertensi, jantung, diabetes, kanker, tumor dan asma serta penyakit lainnya.
“Mohon kiranya ini menjadi atensi kita semua, agar kelompok rentan jangan didekati dulu oleh kelompok muda yang memiliki potensi Covid-19 karena mereka tidak menyadari bahwa mereka telah terpapar dan mobilitas dari kelompok ini sangat tinggi. Oleh karenanya dibutuhkan kesadaran, dibutuhkan kesabaran untuk tidak dulu berada atau mendekatkan diri kepada kelompok rentan tadi,” jelas Kepala BNPB.
Keenam, Presiden mengingatkan juga tentang pentingnya prioritas kepada pelayanan rumah sakit khusus kepada mereka yang sakitnya berat, serius dan kritis.
“Sehingga masyarakat yang gejalanya masih ringan atau sedang cukup melakukan isolasi parsial atau isolasi mandiri di rumah, termasuk juga di tempat-tempat yang telah disiapkan sebagaimana halnya Wisma Atlet,” katanya.
Ketujuh, Presiden juga mengingatkan pentingnya untuk melakukan perawatan rumah sakit tanpa dinding, yaitu telemedicine dan ini sudah efektif.
Menteri Kesehatan, menurut Doni, sudah melapor kepada Bapak Presiden bahwa ada sekitar 3.000 lebih pasien telemedicine dan 30 orang setelah mendapatkan arahan dari para dokter yang berada di lapis kedua ini akhirnya melakukan pemeriksaan dan ternyata positif.
“Dan dari 30 orang itupun hanya 2 orang saja yang dirujuk ke rumah sakit. Artinya, peran dari para dokter ini sangat optimal dan sangat baik sekali sehingga dapat mengurangi jumlah pasien yang datang ke rumah sakit,” ujarnya.
Kedelapan, Presiden juga menekankan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat-masyarakat yang ada di berbagai daerah dalam rangka meningkatkan imunitas tubuh, salah satunya adalah dengan memakan makanan ikan yang sehat.
“Memakan makanan ikan yang sehat akan meningkatkan imunitas tubuh, makanan bergizi akan membantu untuk bisa memiliki daya tahan terhadap Covid-19, disamping juga tentunya supaya hati yang selalu gembira, tenang, tidak panik, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur,” imbuhnya.
Kesembilan, Presiden sampaikan perlu memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya sehingga bisa meningkatkan semangat para tenaga kesehatan dalam rangka pengabdian yang terbaik pada bangsa dan negara. Ia menambahkan bahwa tenaga kesehatan lah yang telah mengorbankan waktu, pikiran, tenaga bahkan nyawa kepada semua.
“Kemudian kekurangan dokter hari ini sudah mulai dirasakan di beberapa tempat yang pasiennya banyak. Adapun solusi yang dapat kami lakukan dari Gugus Tugas, tadi sudah disampaikan, untuk memberikan surat tanda registrasi dan peningkatan pelatihan dokter intensif yang jumlahnya mencapai 2.935 orang dokter,” ujarnya.
Menkes, lanjut Doni, juga mengatakan akan memberikan prioritas kepada tenaga dokter sehingga bisa praktik langsung di lapangan.
“Ini juga akan mendapatkan kekuatan bantuan dari jajaran relawan. Sudah lebih dari 18.000 relawan yang sudah mendaftar dan sebagian diantaranya adalah para tenaga dokter dan perawat serta petugas laboratorium,” jelasnya.
Kesepuluh, tadi Presiden mengatakan tentang pentingnya antisipasi kekeringan.
“Sesuai dengan masukan dari Food and Agriculture Organization (FAO) bahwa akan terjadi krisis pangan pada tahun ini karena diakibatkan oleh 2 hal, yaitu Covid-19 sendiri dan juga masalah kekeringan. Sehingga diharapkan peningkatan pangan nasional kita bisa lebih bagus dan juga ketergantungan impor harus segera dihilangkan,” tandas Kepala BNPB.
Doni menjelaskan bahwa bisa jadi beberapa negara yang selama ini menjadi negara yang memberikan kebutuhan pangan ke Indonesia mungkin saja ke depan tidak bisa memenuhinya.
Kesebelas, untuk masyarakat yang sudah terlanjur mudik, Presiden tegaskan untuk betul-betul melakukan isolasi mandiri atau isolasi parsial terutama di tingkat RT, RW, dan juga desa atau kelurahan.
“Karena beberapa di antara mereka yang baru pulang dari kota besar ini berpotensi menulari saudara-saudara kita yang ada di kampung,” urai Doni.
Kedua belas, Presiden meminta supaya TNI dan Polri bisa membantu dengan cara-cara yang persuasif sehingga diharapkan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan disiplin betul-betul bisa dilaksanakan.
Ketiga belas, menyangkut masalah sosial yakni terdapat sekitar 1,6 juta warga negara yang telah mendapatkan PHK dan dirumahkan, sehingga Presiden menugaskan untuk segera diberikan Kartu Prakerja.
“Kemudian juga segera dimulai minggu ini bantuan-bantuan sosial yang melalui program social safety net, sehingga masyarakat yang terdampak terutama di Jabodetabek ini bisa segera mendapatkan dukungan, terutama bantuan sembako yang nantinya berasal Kementerian Sosial,” tandasnya.
Temasuk juga, menurut Doni, sejumlah tenaga kerja yang berada di Malaysia, telah diperintahkan Presiden untuk segera diperhatikan secara terus-menerus sehingga tidak kekurangan kebutuhan bahan makanan.
Keempat belas, menyangkut masalah warga yang berasal dari luar Jakarta tetapi tidak mendapatkan bantuan, Presiden meminta kepada Kapolri untuk memberikan dukungan kepada kelompok tersebut.
Kelima belas, imbauan terakhir adalah yang berhubungan dengan masalah jenazah agar tidak ada penolakan dari warga.
“Sekali lagi, Gugus Tugas mengingatkan kepada seluruh tokoh-tokoh di daerah untuk bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat, agar tidak menolak jenazah yang dimakamkan yang tempatnya tentu telah diatur sesuai dengan protokol kesehatan,” tandasnya.
Jenazah-jenazah ini, menurut Doni, merupakan kewajiban warga untuk dirawat dan dimakamkan sebagaimana layaknya.
“Sekali lagi, perlu partisipasi dan juga dukungan dari segenap tokoh-tokoh yang ada di seluruh wilayah kita,” pungkas Doni.
(zico)
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Kemenangan Timnas U-23 Harus Jadi Momentum Mengembangkan Infrastruktur Olahraga di Tanah Air
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
