Dalam 5 KTT ASEAN, Presiden Bahas Kerja Sama Penanganan Pandemi sampai Stabilitas Kawasan
Jakarta – Di dalam pertemuan KTT ke-37 ASEAN yang digelar secara virtual, Kamis (12/11), Presiden Joko Widodo menyampaikan dampak pandemi masih dirasakan oleh kawasan dan dunia baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi ekonomi. Hal tersebut diungkapkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan pers usai pertemuan.
“Tantangan masih besar, namun Presiden terus mengajak kerja sama dan tetap optimis. Presiden menyambut baik deklarasi mengenai Travel Corridor Arrangement (TCA) Framework dan mendorong agar rencana implementasi harus segera diwujudkan,” ujar Menlu.
Presiden menyampaikan, Dewan Koordinasi ASEAN atau ASEAN Coordination Council dan Badan Sektoral ASEAN harus bekerja cepat dan efisien dan diharapkan TCA ini akan dapat dioperasionalisasikan pada kuartal pertama tahun 2021.
“Selain itu, Presiden menyambut baik penandatanganan RCEP (The Regional Comprehensive Economic Partnership), karena setelah negosiasi selama delapan tahun akhirnya kita bisa menandatangani. Presiden menyampaikan integrasi ekonomi ini harus membawa manfaat bagi rakyat semua negara RCEP,” papar Menlu.
Presiden juga mendorong agar ASEAN terus memainkan peran agar dapat berkontribusi dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Dikutip Menlu, Presiden menyampaikan ASEAN harus solid bekerja sama untuk terus menyampaikan prinsip-prinsip Treaty of Amity and Cooperation, serta terus menekankan penghormatan, dan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional.
“Dengan soliditas dan komitmen kuat untuk memajukan kerja sama inklusif, maka ASEAN tidak akan terjebak di antara rivalitas negara besar. Presiden mengatakan, ini bukan hal yang mudah namun dengan soliditas dan komitmen kuat, maka ASEAN akan dapat menjalankannya,” ujar Menlu.
Dalam KTT ASEAN-RRT, diungkap Retno, Presiden menyampaikan tiga hal. Pertama, mengenai transformasi kerja sama ekonomi berbasis digital. Disampaikannya, transformasi ekonomi dari cara konvensional menuju ekonomi berbasis digital sangat krusial. Tantangan pandemi ini harus dijadikan peluang dan lompatan kemajuan, dengan cara ini ekonomi dan kesehatan dapat berjalan secara seimbang.
“Tahun 2020 merupakan tahun kerja sama ekonomi digital antara ASEAN dan RRT, dan Presiden menyampaikan bahwa RRT adalah mitra strategis ASEAN di bidang ekonomi digital,” kata Menlu.
Yang kedua, mengenai pemenuhan ketersediaan vaksin dan obat-obatan di kawasan. “Ditekankan oleh Presiden mengenai pentingnya kerja sama ini dan Presiden mengapresiasi keputusan RRT untuk bergabung dalam COVAX Facility, dan menjadikan vaksin sebagai barang publik global,” ujar Menlu.
Yang ketiga, mengenai stabilitas kawasan terutama Laut China Selatan. “Presiden kembali menekankan pentingnya penghormatan hukum internasional di Laut China Selatan. Jika kita ingin melihat Laut China Selatan damai dan stabil, Presiden menekankan pentingnya semua pihak menahan perilaku yang dapat meningkatkan tensi,” ujar Menlu.
Pada KTT ASEAN-Jepang, Presiden antara lain menyampaikan ASEAN-Jepang tidak memiliki pilihan kecuali bekerja keras, bekerja bersama untuk menangani pandemi.
“ASEAN-Jepang memiliki potensi yang sangat besar, misalnya di tahun 2019, investasi Jepang di ASEAN mencapai 20,3 miliar (terbesar kedua) dan perdagangan mencapai 225,9 miliar, sementara pariwisata mencapai angka 10 juta,” ujar Retno mengutip pernyataan Presiden.
Oleh karena itu, lanjutnya, Presiden menekankan dua hal. Yang pertama, pentingnya percepatan kerja sama ekonomi untuk terus dilakukan. ASEAN dapat menjadi mitra utama Jepang dalam diversifikasi rantai pasokan dan perluasan investasi.
“Presiden juga menyambut baik rencana pendirian ASEAN Centre for Public Health Emergency and Emerging Diseases. Presiden menyampaikan Indonesia siap untuk menjadi tuan rumah dari centre tersebut,” ungkap Menlu.
Yang kedua, mengenai pentingnya menebalkan strategic trust di kawasan. Di tengah pandemi ini, tidak ada ruang untuk trust deficit. Paradigma kerja sama yang inklusif dan win-win penting, antara lain melalui kerangka ASEAN Outlook on the Indo-Pacific
Dalam KTT ASEAN-Korea Selatan. Presiden antara lain menekankan kembali pentingnya menjaga optimisme yang dapat terwujud melalui dua hal.
Pertama adalah kolaborasi pemulihan ekonomi kawasan. Presiden menyambut baik ditandatanganinya RCEP, mengaktifkan kembali rantai pasok, dan transformasi digital, termasuk untuk UMKM.
“Hal kedua yang disampaikan Presiden adalah pentingnya penguatan kerja sama ketahanan kesehatan, terutama di dalam penyediaan obat-obatan dan vaksin. Indonesia juga menyambut baik kerja sama dengan ROK, termasuk melalui COVAX Facility dan pentingnya membangun ketahanan kesehatan kawasan,” ujar Menlu.
Pada KTT ASEAN-India, Presiden menyampaikan, pertama mengenai pentingnya penguatan kerja sama kesehatan. Kemitraan ini antara lain dapat dilakukan melalui kerja sama pembuatan obat dan vaksin, bahan baku obat industri kesehatan, research and development kesehatan, serta mendorong terciptanya affordable health care for all.
“Yang kedua, Presiden menekankan pemulihan ekonomi, mendorong platform digital dan penting untuk memperluas kerja sama digital talent and digital skills untuk UMKM, kerja sama keamanan siber. Presiden juga menyambut baik kerja sama pendidikan doktoral di Indian Institute of Technology untuk 1000 ilmuwan ASEAN,” ujar Menlu.
Selain itu, penguatan implementasi ASEAN-India Free Trade Area juga disampaikan oleh Presiden. Presiden berharap dalam waktu yang dekat, India dapat bergabung dengan RCEP. Presiden juga menekankan pentingnya pengelolaan berbagai ketegangan di kawasan Indo-Pasifik.
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
