Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP), Cecep Suryadi, S. Sos., M.E: “Berdasarkan UU KIP Partai Politik Wajib Membuka Informasi”

  • Fakta.News - 13 Jul 2018 | 17:42 WIB
“Berdasarkan UU KIP Partai Politik Wajib Membuka Informasi”
Cecep: Parpol wajib membuka informasi(Foto: publica-news.com)

Bagian terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, berdasarkan UU KIP atau Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yaitu mengukur sejauh mana pemerintah bebas dari korupsi. Nah, di tahun politik seperti sekarang ini, berdasarkan UU KIP atau Keterbukaan Informasi Publik, partai politik juga wajib membuka informasi.

Keterbukaan informasi pun menjadi salah satu sarana masyarakat untuk mengontrol pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya, termasuk juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan publik.

“Badan publik itu adalah lembaga atau badan yang anggarannya bersumber dari APBN, APBD, iuran masyarakat, atau bantuan luar negeri,” kata Cecep Suryadi, Komisioner Komisi Informasi Publik (KIP), kepada Ong dari Fakta.News.

Menurut Cecep, dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah membuka era baru kehidupan demokrasi di Indonesia. Di satu sisi, badan publik kini harus segera berbenah serta mengubah pola pikir dalam memperlakukan dan mengelola data serta informasi yang selama ini dimilikinya.

Namun di sisi lain, masyarakat dijamin haknya untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkannya. KIP sebagai lembaga yang diamanatkan untuk melaksanakan UU KIP terus berupaya untuk menegaskan peran dan posisinya sebagai lembaga yang kredibel dan independen. Berikut kutipan wawancaranya.

Baca Juga:

Apa yang penting untuk diinformasikan dari partai politik ini?

Sebenarnya, berdasarkan UU KIP Pasal 15, partai politik wajib membuka informasi. Dalam Pasal 15, ada sekitar enam poin dijelaskan. Pada poin terakhir itu berbunyi hal-hal lain. Yang wajib dibuka oleh partai politik itu adalah keputusan-keputusan partai, seperti keputusan muktamar, kongres, dan musyawarah nasional. Itu wajib diinformasikan.

Kemudian juga terkait dengan program-programnya, keuangan parpol, program kerja, struktur kepengurusan, dan kegiatan-kegiatan. Kan partai politik kalau tidak mengumbar programnya, terus apa yang bisa diyakinkan ke masyarakat? Kan begitu. Kemudian, ini yang sering menjadi sorotan adalah laporan pengelolaan keuangan parpol. Itu wajib untuk disampaikan. Apalagi tahun kemarin (2017), menurut PP No. 1 Tahun 2017 tentang Peningkatan Bantuan Keuangan Partai Politik, bantuan pemerintah ke partai naik angkanya.

Dulu, setiap satu suara itu diapresiasi sekitar Rp100 kalau saya tidak salah. Tahun ini, naik 10 kali lipat menjadi Rp1.000. Memang ini relatif, partai yang perolehan suaranya besar dia akan mendapatkan bantuan juga besar, begitu juga yang kecil akan mendapatkan bantuan kecil pula. Ini relatif soal uang, apalagi kalau kita bandingkan dengan kebutuhan kampanye. Kampanye partai politik itu luar biasa, biayanya begitu tinggi, baik itu oleh partainya, maupun oleh kader partainya.

BACA JUGA:

Tulis Komentar