Connect with us
Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP), Cecep Suryadi, S. Sos., M.E:

“Berdasarkan UU KIP Partai Politik Wajib Membuka Informasi”

Berdasarkan UU KIP
Cecep: Parpol wajib membuka informasi(Foto: publica-news.com)

Bagian terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, berdasarkan UU KIP atau Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yaitu mengukur sejauh mana pemerintah bebas dari korupsi. Nah, di tahun politik seperti sekarang ini, berdasarkan UU KIP atau Keterbukaan Informasi Publik, partai politik juga wajib membuka informasi.

Keterbukaan informasi pun menjadi salah satu sarana masyarakat untuk mengontrol pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya, termasuk juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan publik.

“Badan publik itu adalah lembaga atau badan yang anggarannya bersumber dari APBN, APBD, iuran masyarakat, atau bantuan luar negeri,” kata Cecep Suryadi, Komisioner Komisi Informasi Publik (KIP), kepada Ong dari Fakta.News.

Menurut Cecep, dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah membuka era baru kehidupan demokrasi di Indonesia. Di satu sisi, badan publik kini harus segera berbenah serta mengubah pola pikir dalam memperlakukan dan mengelola data serta informasi yang selama ini dimilikinya.

Namun di sisi lain, masyarakat dijamin haknya untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkannya. KIP sebagai lembaga yang diamanatkan untuk melaksanakan UU KIP terus berupaya untuk menegaskan peran dan posisinya sebagai lembaga yang kredibel dan independen. Berikut kutipan wawancaranya.

Baca Juga:

Apa yang penting untuk diinformasikan dari partai politik ini?

Sebenarnya, berdasarkan UU KIP Pasal 15, partai politik wajib membuka informasi. Dalam Pasal 15, ada sekitar enam poin dijelaskan. Pada poin terakhir itu berbunyi hal-hal lain. Yang wajib dibuka oleh partai politik itu adalah keputusan-keputusan partai, seperti keputusan muktamar, kongres, dan musyawarah nasional. Itu wajib diinformasikan.

Kemudian juga terkait dengan program-programnya, keuangan parpol, program kerja, struktur kepengurusan, dan kegiatan-kegiatan. Kan partai politik kalau tidak mengumbar programnya, terus apa yang bisa diyakinkan ke masyarakat? Kan begitu. Kemudian, ini yang sering menjadi sorotan adalah laporan pengelolaan keuangan parpol. Itu wajib untuk disampaikan. Apalagi tahun kemarin (2017), menurut PP No. 1 Tahun 2017 tentang Peningkatan Bantuan Keuangan Partai Politik, bantuan pemerintah ke partai naik angkanya.

Dulu, setiap satu suara itu diapresiasi sekitar Rp100 kalau saya tidak salah. Tahun ini, naik 10 kali lipat menjadi Rp1.000. Memang ini relatif, partai yang perolehan suaranya besar dia akan mendapatkan bantuan juga besar, begitu juga yang kecil akan mendapatkan bantuan kecil pula. Ini relatif soal uang, apalagi kalau kita bandingkan dengan kebutuhan kampanye. Kampanye partai politik itu luar biasa, biayanya begitu tinggi, baik itu oleh partainya, maupun oleh kader partainya.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Direktur Relawan TKN Targetkan Kemenangan Jokowi-Ma’ruf di Sumbar

Oleh

Fakta News
Direktur Relawan TKN, Maman Imanulhaq dalam konsolidasi Relawan se-Sumatera Barat di Payakumbuh, Rabu (20/2/2019) (ist)

Payakumbuh – Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Maman Imanulhaq mengatakan bahwa banyak tokoh nasional lahir dari Bumi Minangkabau. Bahkan 15 orang di antaranya menjadi Pahlawan Nasional.

Menurutnya para tokoh itu telah melahirkan pemikiran besar, menghasilkan karya monumental dan berjasa bagi kepentingan bangsa dan negara.

“Bangsa Indonesia berhutang kepada Bumi Minang. Karena dari sini lahir tokoh-tokoh Nasional yang berjiwa agamis dan nasionalis. Presiden Jokowi telah 5 kali berkunjung ke tempat ini sebagai bentuk terima kasih negara kepada Sumbar dan menyerap spiritualitas Minang sebagai spirit menjadikan Indonesia kiblat peradaban dunia Islam,” kata Maman Imanulhaq yang hadir dalam konsolidasi Relawan se-Sumatera Barat di Payakumbuh, Rabu (20/2/2019).

“Saya yakin semua relawan bisa mensosialisasikan capaian-capaian Jokowi terutama yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam seperti pembangunan Bank Wakaf Mikro, Universitas Islam Internasional Indonesia dan mendorong UU Pesantren,” imbuh Politisi PKB ini.

Baca Juga:

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi Minta Dana Desa Digunakan untuk Berdayakan Ekonomi Masyarakat

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2019 di Ecovention Ocean Ecopark, Ancol, Jakarta, Rabu (20/2/2019) (Foto: Biro Pers Setpres)

Jakarta – Presiden Joko Widodo meminta seluruh pemerintah desa untuk berupaya meningkatkan perekonomian desa dan warganya dengan memanfaatkan dana desa yang diberikan pemerintah pusat. Tahun ini, dana desa yang diberikan pemerintah ialah sebesar Rp70 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp60 triliun.

“Fisik infrastruktur sudah kita jalankan. Ini ke depan agak digeser sedikit ke pemberdayaan ekonomi desa,” kata Presiden saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2019 di Ecovention Ocean Ecopark, Ancol, Jakarta, pada Rabu, 20 Februari 2019.

Upaya meningkatkan perekonomian desa tersebut dimulai dengan melihat apa yang menjadi keunggulan suatu desa. Desa yang memiliki pemandangan alam maupun objek wisata yang indah, dapat memfokuskan upayanya untuk menggarap keunggulan tersebut agar nantinya menghasilkan pemasukan bagi desa itu sendiri.

“Ini ada di Jawa Tengah, Desa Ponggok. Desa itu memiliki umbul air kemudian dibuat desa wisata. Dana desa sebagian masuk ke sana. Apa yang terjadi? Satu tahun bisa mendapatkan income Rp14 miliar,” tuturnya.

Baca Juga:

Baca Selengkapnya

BERITA

Targetkan 5.000 Pasar Dalam 4 Tahun, Hingga 2018 Pemerintah Telah Revitalisasi 4.211 Pasar Rakyat

Oleh

Fakta News
Ilustrasi Revitalisasi Pasar Rakyat (Kemendag)

Jakarta – Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Tjahya Widayanti, mengemukakan dari target 5.000 pasar rakyat yang akan direvitalisasi selama periode 2015-2019, hingga tahun 2018, Pemerintah telah membangun/merevitalisasi 4.211 unit pasar rakyat yang dianggarkan melalui dana alokasi khusus dan tugas pembantuan.

“Untuk memenuhi target, tahun ini direncanakan revitalisasi/pembangunan 1.037 unit pasar rakyat,” ungkap Tjahya kepada wartawan, di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (20/2/2019).

Menurut Tjahya, konsep pembangunan/revitalisasi pasar rakyat tidak hanya sekedar pembenahan bangunan fisik, tetapi juga nonfisik yang terkait dengan pengelolaan pasar dan integrasi dengan sektor-sektor lain.

“Pembenahan secara fisik tentunya dapat meningkatkan citra dan kesan buruk terhadap pasar rakyat yang semula kumuh, becek, dan kotor menjadi bersih dan nyaman untuk dikunjungi. Tetapi juga harus didukung dengan revitalisasi nonfisik yang meliputi revitalisasi manajemen, revitalisasi ekonomi, dan revitalisasi sosial,” tutur Tjahya.

Revitalisasi manajemen, sebut Tjahya, yaitu pembenahan yang mencakup tata cara penempatan pedagang, pembiayaan/permodalan, dan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan pasar. Adapun revitalisasi ekonomi yaitu pembenahan untuk meningkatkan pendapatan pedagang dan mengakomodasi kegiatan ekonomi formal dan informal di pasar rakyat. Sedangkan revitalisasi sosial budaya yaitu pembenahan dengan menciptakan lingkungan pasar yang menarik, berdampak positif, dan dapat meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial masyarakat/warga.

Baca Selengkapnya