Achmad Yurianto: Data Kasus Corona di Indonesia 3.842 Postif, 327 Meninggal, dan 286 Sembuh Per 11 April 2020
Berikut pernyataan lengkapnya:
Saudara-saudara sekalian, selamat sore. Pada sore ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkembangan terkini dari respons pandemi COVID-19 yang telah kita laksanakan secara bersinergi, baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha.
Pertama-tama kami mengucapkan belasungkawa kepada korban COVID-19 yang terpaksa harus meninggal. Semoga arwahnya kini tenang di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan menurut para pemuka agama, mereka meninggal sebagai pejuang yang syahid.
Protokol tentang penguburan jenazah telah dibuat sesuai dengan edaran Kementerian Agama dan aturan Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2020. Pengurusan jenazah yang terpapar virus COVID-19, telah dilakukan dengan protokol medis yang ada dan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang telah terlatih dan berwenang untuk melakukan itu. Oleh karena itu kami berharap tidak ada lagi alasan oleh masyarakat untuk takut atau bahkan menolak tentang hal ini.
Kami berupaya melindungi semuanya, kita bersungguh-sungguh. Kementerian Agama dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia pun telah mendukung bersama-sama untuk penatalaksanaan jenazah ini sebaik-baiknya.
Mereka adalah saudara-saudara kita yang terpaksa harus gugur dalam melaksanakan tugasnya. Mereka adalah keluarga kita yang karena penyakit ini telah menjadi korban dan harus meninggal. Oleh karena itu mari kita hormati mereka. Tidak ada alasan untuk kita menolak, tidak ada alasan untuk kita takut terkait dengan hal ini.
Pemerintah terus bekerja untuk memberantas penyebaran virus Corona ini. Sekali lagi, pemerintah bekerja untuk memberantas penyebaran virus Corona ini. Oleh karena itu mari kita bersama-sama, bergotong royong, bersama semua lapisan masyarakat untuk menangani permasalahan COVID-19 ini. Oleh karena itu kami berterima kasih kepada semua warga negara Indonesia yang telah patuh, yang telah disiplin untuk bersama-sama mengendalikan penyakit ini dengan memutus rantai penularannya, dengan mematuhi segala aturan yang telah kita berikan.
Oleh karena itu, saya memohon kepada Saudara-saudara sekalian untuk tetap mengikuti informasi terkait COVID-19 dari sumber-sumber yang benar, dari sumber-sumber yang resmi, baik di portal covid-19.go.id, hotline 119 ataupun di pesan WhatsApp COVID-19 di 081133399000, HALOKEMKES di 15000567. Dan banyak sekali aplikasi-aplikasi online dan layanan telemagazine yang lainnya.
Dan kemudian ikuti live update yang dilaksanakan oleh TVRI, RRI, Kantor Berita Antara yang akan memberikan siaran secara terus-menerus baik terkait dengan apa perkembangan harian maupun apa yang harus dilakukan masyarakat untuk menangani permasalahan ini. Inilah satu-satunya cara agar kita bisa mendapatkan informasi yang benar, tidak panik, dan tidak terprovokasi oleh berita-berita yang belum tentu kita akui kebenarannya.
Berikutnya, per hari ini, tanggal 11 April, kita sudah melakukan pemeriksaan hampir 20 ribu sampel yang kita periksa di 40 laboratorium di seluruh Indonesia, baik yang berada di Jakarta, sampai di daerah. Ini adalah upaya kita untuk menegakkan diagnosis dengan pasti melalui pemeriksaan PCR real time yang menjadi standar di dalam kaitan untuk menegakkan diagnosis confirmation COVID-19.
Lebih dari 790 ribu APD medical grade kualitas premium, kualitas yang terbaik yang ditujukan untuk melindungi semua tenaga kesehatan. Sudah diadakan oleh seluruh Gugus Tugas dan didistribusikan ke seluruh Indonesia. Secara khusus nanti kita akan membahas tentang APD ini, sehingga kita dapat memahami berbagai level penggunaan APD dan berbagai kualitas di dalam kaitannya dengan APD yang digunakan. Ini semata-mata untuk menjaga agar semua tenaga kesehatan terlindungi dan bisa bekerja dengan baik di dalam penanganan COVID-19 ini.
Kita tahu bahwa telah banyak relawan yang ikut bersama-sama kita untuk menangani COVID-19. Lebih dari 18 ribu relawan medis maupun nonmedis, serta relawan-relawan yang bergerak di bidang komunikasi bersama-sama kita untuk menangani COVID ini. Dan lebih dari 194 miliar rupiah donasi masyarakat yang disumbangkan untuk merespons COVID-19 ini.
Kementerian Pendidikan akan menyelenggarakan program belajar dari rumah yang akan tayang di TVRI mulai tanggal 13 April, sebagai sarana alternatif pembelajaran bagi siswa, guru, dan orang tua. Bahkan Kementerian Keuangan pun telah menambahkan jumlah penerima bantuan sosial program kartu sembako menjadi 20 juta penerima.
Namun sekali lagi, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah itu bukan satu-satunya solusi, karena kita sadari betul penyakit menular, basis penanganannya harus pada komunitas, harus kepada masyarakat sebagai ujung tombak dari penyelenggaraan untuk memutuskan rantai penularan itu. Oleh karena itu, besar peran masyarakat dan sangat menentukan.
Mari berkontribusi dengan tetap di rumah, tetap di rumah menjadi kunci agar tidak terjadi paparan virus yang lebih banyak lagi kepada kita. Akan memperburuk kondisi penyakit COVID apabila terus-menerus terpapar virus dengan jumlah yang cukup banyak. Di rumah jawabannya. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Apabila terpaksa keluar dari rumah, gunakan masker, hindari kerumunan. Sekali lagi, gunakan masker, hindari kerumunan. Tetap menjaga jarak ketika berkomunikasi dengan orang lain, setidak-tidaknya pada jarak 2 meter. Kemudian tetap di rumah adalah alternatif, agar tidak bepergian ke mana pun, termasuk pulang ke kampung. Oleh karena itu, inilah yang harus kita lakukan di dalam kaitan dengan pengendalian penyakit ini, kalau kita mau memutuskan rantai penularannya dengan cara yang benar.
Saudara-saudara, saya akan sampaikan update untuk kasus yang kita dapatkan pada hari ini. Berdasarkan pemeriksaan konfirmasi positif dari real time PCR, data ini adalah data yang kita gunakan, bukan hanya dalam konteks untuk merawat pasien, tetapi juga dalam konteks untuk melakukan penelusuran kontak agar di luar kita terus-menerus bisa mencari menemukan dan melakukan isolasi, sehingga penularan di luar tidak terus terjadi.
Pada tanggal 11 ini, telah bertambah lagi 330 kasus baru konfirmasi dari PCR yang positif. Sehingga total menjadi 3.842 kasus. Ada 4 yang sudah dilaporkan sembuh, sehingga total menjadi 286 sembuh. Dan ada 21 yang meninggal, sehingga total menjadi 327 meninggal.
Saudara-saudara, data ini adalah gambaran yang nyata bahwa penyebaran masih terjadi, penyebaran masih terus terjadi. Artinya, masih ada kasus positif yang berada di tengah-tengah masyarakat. Masih ada kelompok masyarakat yang rentan, yang belum disiplin untuk menjaga jarak, belum disiplin untuk menggunakan masker.
Kita masih menghadapi ancaman-ancaman masalah kesehatan yang lain, di antaranya pada musim pancaroba ini kasus demam berdarah mengancam kita semua. Oleh karena itu, mari tetap di rumah, mari kita putuskan penularan dan pastikan untuk menjaga kesehatan. Ini menjadi penting.
Oleh karena itu, Saudara-saudara sekalian, mari lawan COVID-19. Kita tidak perlu seluruhnya menjadi tenaga relawan, tapi kita memiliki peran untuk memutus rantai penularan ini. Saudara-saudara sekalian, lawan COVID dengan meningkatkan imunitas diri, makan yang bergizi, seimbang. Hati selalu gembira, sabar dan tenang. Istirahatlah yang cukup, dan olahragalah yang teratur. Yang penting tidak panik, jaga jarak, pakai masker, jangan menyentuh mata-hidung-mulut sebelum mencuci tangan. Cuci tanganlah pakai sabun dengan air yang mengalir sampai bersih.
Mari kita bergotong royong dan bersatu melawan COVID dari pusat sampai ke desa-desa, dan sampai ke RT/RW. Inilah satu-satunya cara yang bisa kita lakukan. Kita hadapi bersama, mari bergotong royong, mari bersatu, mari saling melindungi agar kita mampu melawan COVID ini. Mari bersama-sama, bukan hanya di tingkat pusat tapi terus sampai ke daerah, sampai ke desa-desa, sampai ke RT/RW bahkan sampai ke keluarga masing-masing. Dengan cara seperti ini insyaallah kita akan mampu melewati masa sulit ini dan kita akan bisa menjadi pemenangnya. Sekian, terima kasih, selamat sore.
(hels)
- Halaman :
- 1
- 2
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
