Belajar Bahagia dari Denmark
Jakarta – World Happiness Report kembali menempatkan Denmark dalam jajaran 3 teratas dari 155 negara sebagai negeri terbahagia. Negeri Skandinavia ini sukses tujuh tahun berturut-turut menjadi negara terbahagia sedunia.
Indonesia di sisi lain justru posisinya semakin turun. Pada tahun kemarin (2017), Indonesia berada di peringkat 81. Tahun ini, posisinya mundur lima belas strip, yakni 96.
Di Asia Tenggara, Indonesia hanya unggul dari Kamboja (120) dan Myanmar (130). Indonesia kalah jauh dari Singapura (34), Malaysia (35), Thailand (46), Filipina (71), dan Vietnam (95).
Denmark memang merupakan negara yang kerap masuk sebagai negara paling bahagia oleh beberapa lembaga sigi. Nah, lembaga ini mengukur kebahagiaan lewat beberapa indikator yang objektif, misalnya data kriminal, pendapatan, dan kesehatan. Ada juga metode kualitatif semisal menanyakan seberapa sering mereka berpikiran negatif dan positif.
Lalu, apa yang menyebabkan Denmark ini kerap terpilih sebagai negara terbahagia?
Memang benar, Denmark memiliki pemerintah yang stabil, tingkat korupsi yang rendah, dan kemudahan akses kesehatan serta pendidikan tinggi. Penduduk Denmark pun dengan sukarela membayar pajak. Padahal, pajak di Denmark ini termasuk yang tertinggi di dunia. Mereka percaya, pajak tinggi itu untuk kehidupan masyarakat Denmark yang lebih baik.
Budaya Hygge dan Kebersamaan
Bukan hanya level kasat mata saja yang bikin Denmark menjadi negeri paling bahagia. Menurut Profesor Marie Helweg-Larsen, ada nilai budaya yang terus-menerus dirawat oleh penduduk Denmark.
“Mereka (orang Denmark) sangat menjunjung tinggi nilai budaya ‘hygge’ (dilafalkan hʊɡə),” tulis Helweg-Larsen, profesor psikologi Dickinson College, di Live Science.
Menurut kamus Oxford, hygge ini berarti interaksi sosial yang sangat berkualitas. Hygge ini juga bisa berupa kata benda, sifat, kerja, bahkan acara dan tempat bisa pula punya sifat ini.
Gampangnya, Hygge ini bersifat nyaman. Atau, lebih tepatnya hygge ini adalah sebuah budaya yang berisi kebiasaan saling berbagi pengalaman apa pun. Intinya, tiap orang Denmark sangat memberi nilai pada hubungan sosial dan saling berbagi atau membantu. Misalnya, menyesap kopi panas dengan teman di depan perapian sama bernilainya dengan piknik bersama di taman d pada musim panas.
Interaksi sosial di Denmark ini memang dibangun dari budaya itu: membuat nyaman rekan dekat. Sebuah keluarga bisa mengadakan malam yang hygge hanya dengan bermain monopoli atau ludo. Bisa juga mentraktir teman dekat makan malam dalam suasana yang nyaman.
Berdasarkan riset, budaya hygge ini dapat merapatkan rasa kebersamaan masyarakat Denmark. Hygge juga mampu menghilangkan stres sekaligus membangun hubungan saling percaya. “Di negara yang sangat individual seperti Denmark, hygge dapat memperkuat kebersamaan dan rasa saling percaya,” ujar Helweg-Larsen.
Kita tahu bahwa di era sekarang, ketimpangan kesejahteraan bisa saja menimbulkan kecemburuan sosial. Ketimpangan ini akan menurunkan sikap saling percaya. Juga meningkatkan sikap antipati terhadap pemerintahan maupun media massa. Pada akhirnya, jumlah pendapatan yang besar tak berbanding lurus dengan kebahagiaan yang didapat.
Nah, bagi masyarakat Denmark, hygge ini membangun keintiman dan kepercayaan dengan sesama. Inilah kunci utama kenapa Denmark sering menjadi negara paling bahagian.
Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sebenarnya punya kelokalan yang bisa merapatkan kehidupan masyarakat. Saling membantu bukanlah hal baru bagi kebudayaan Nusantara. Nilai-nilai ini bisa dikampanyekan dan digunakan untuk meningkatkan indeks kebahagiaan.
Dwi E.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
