Peringatan Hari Relawan Sedunia, BNPB Apresiasi Peran Relawan dalam Penanganan Bencana
Jakarta – Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Prasinta Dewi menghadiri peringatan Hari Relawan Sedunia yang dihelat di Buperta Jambore, Depok, Jawa Barat pada Minggu (25/12). Adapun rangkaian acara dimulai dengan apel personil relawan dan diakhiri gladi penanganan bencana gempa.
Hari Relawan Sedunia seharusnya diperingati setiap tanggal 5 Desember sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), namun pada 5 Desember kemarin Indonesia sedang dilanda suasana duka akibat adanya bencana, salah satunya gempa yang melanda wilayah Cianjur.
Prasinta Dewi dalam sambutannya mengatakan, hari relawan sedunia ini adalah kesempatan yang sangat penting untuk menghargai dan mengapresiasi sumbangsih para relawan di Indonesia.
“Relawan memainkan peran yang sangat penting dalam membantu menangani berbagai masalah bencana di Indonesia. Mereka memberikan sumbangsih yang tidak ternilai harganya bagi kemajuan masyarakat dan pemberdayaan orang lain,” kata Prasinta.
Relawan merupakan salah satu bagian penting dalam penanganan bencana, relawan selalu hadir dengan tulus membantu meringankan penderitaan korban bencana.
“Relawan merupakan bagian dari unsur petaheliks dalam penanggulangan bencana. Relawan bekerja dengan ikhlas dengan sungguh-sungguh di tengah bencana dan demi kemanusiaan,” tambahnya.
Dirinya berharap para relawan terus meningkatkan kemampuan serta kewaspadaan setiap melaksanakan tugas.
“Relawan harus membekali diri dengan kemampuan, kehati-hatian dan melengkapi diri dengan alat pelindung diri ketika turun ke lapangan,” ungkapnya.
“Jaga kesehatan, jaga kekompakan dan soliditas. Mari kita jadikan gotong royong, semangat kekeluargaan dan jiwa kerelawanan sebagai modal dasar dalam upaya penanggulangan bencana, karena bencana adalah urusan bersama,” imbuh Prasinta.
Di akhir sambutan, Prasinta mengimbau kepada masyarakat dan seluruh unsur di daerah agar mempersiapkan diri mengantisipasi adanya potensi cuaca ekstrem yang akan melanda.
“Saya berpesan kepada kita semua untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi cuaca ekstrem pada beberapa hari kedepan khususnya menjelang libur tahun baru sesuai dengan informasi peringatan dini yang disampaikan oleh BMKG,” pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama, Pangarso Suryotomo selaku Direktur Kesiapsiagaan BNPB mengungkapkan, relawan dengan semangat dan prinsip memanusiakan manusia selalu hadir di setiap fase bencana.
“Relawan tanpa dikomando langsung terjun ke lapangan membantu penanganan bencana dari mulai fase prabencana, tanggap darurat hingga pascabencana, tidak hanya bencana alam namun pandemi Covid pun ikut turut terlibat,” ungkap Pangarso.
Dirinya menjelaskan, kegiatan gladi atau simulasi penanganan bencana harus kerap dilakukan setiap saat agar masing – masing mampu mengetahui fungsi dan tugasnya.
“Perlu dilatihkan setiap saat agar menjadi terbiasa dan lebih siap. Harapannya apa yang sudah digladikan, pada saat terjadi bencana nanti bisa dipraktikan dengan baik,” tutupnya.
Gladi atau simulasi penanganan bencana yang ditampilkan ialah adanya bencana gempa yang melanda dan menimbulkan korban jiwa dan luka-luka sehingga membutuhkan penanganan dan evakuasi, yang dilakukan oleh relawan yang disesuaikan dengan klaster serta kemampuan masing-masing.
Peringatan hari relawan sedunia tahun ini dihadiri oleh 700 relawan yang tergabung dalam 138 organisasi relawan yang tergabung dalam Squad Penanggulangan Bencana Indoneisa (Squad PBI) dan perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten, BPBD Provinsi DKI Jakarta, BPBD Provinsi Jawa Barat dan BPBD Provinsi Jawa Tengah serta lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana.
BERITA
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
BERITA
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
BERITA
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.