Menpora Amali Resmi Buka Sosialisasi Inpres No 3 Tahun 2019 di Surabaya
Jakarta – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali secara resmi membuka acara sosialisasi perdana Instruksi Presiden (Inpres) nomor 3 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (4/5) malam.
Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat Kemenpora antara lain, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Chandra Bhakti, Deputi Pembudayaan Olahraga Raden Isnanta, Staf Khusus Bidang Pengembangan dan Prestasi Olahraga Mahfudin Nigara dan sejumlah pejabat lainnya.
Hadir pula, Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Ketua Umum PSSI Iwan Budianto, pengurus KONI dan Kepala Daerah se-Jawa Timur serta Rektor Unesa Surabaya, Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes.
“Dengan senantiasa mengharap ridho dan rahmat Allah SWT, Bismillahirrohmanirrahim Sosialisasi Inpres nomor 3 tahun 2019 bertempat di Surabaya Jawa Timur ini dengan resmi saya buka,” kata Menpora Amali.
Dalam sambutannya, Menpora Amali mengungkapkan bahwa Inpres nomor 3 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional ini diterbitkan Presiden Joko Widodo tahun 2019 lalu. Inpres ini menunjukan keseriusan Presiden Jokowi dalam memperhatikan olahraga sepakbola di tanah air. Bahkan, pada saat dirinya dilantik jadi Menpora, presiden secara khusus meminta agar sepakbola benar-benar diperhatikan.
“Satu-satunya cabang olahraga yang ada Inpres-nya itu hanya sepakbola, yang artinya apa tadi disampaikan oleh Presiden waktu itu, itulah perhatian bapak presiden Jokowi kepada pembinaan sepakbola kita. Kenapa? karena kalau dilihat dari seluruh dunia kita ini ada di rangking nomor 3 rakyatnya yang suka sepabola,” ujar Menpora Amali.
Disisi lain, berdasarkan hasil survei dari lembaga inetrnasional yang terpercaya dan kredibel ada sebanyak 77 persen rakyat Indonesia yang menyukai sepakbola. Itulah yang menjadi alasan Menpora Amali memberanikan diri memulai kompetisi sepakbola meski di tengah pandemi. Dan itu diawali dengan kesuksesan turnamen Piala Menpora 2021.
“Itulah sebabnya kenapa saya memberanikan diri pada saat kompetisi terhenti, turnamen tidak ada, saya dan teman-teman PSSI berusaha sekuat tenaga supaya ada kegiatan sepakbola,” tukasnya.
Menpora Amali juga menyampaikan bahwa saat ini pihaknya tengah menyusun grand design olahraga nasional sebagai tindaklanjut arahan Presiden Jokowi yang meminta agar pola pembinaan atlet dan ekosistem olahraga nasional direview total. Dan targetnya, Indonesia bisa masuk 5 besar pada olimpiade 2044 nanti.
“Tentu ada target- target dalam desain besar itu. Kalau sekarang kita di olimpiade posisinya di bawah. Target kita 2044 nanti kita 5 besar dunia, karena saya diskusi dengan para professor dari berbagai perguruan tinggi. Jadi bukan karangan-karangannya Menpora,” tegasnya.
Selanjutnya, Menpora Amali kemudian memaparkan dipilihnya dipilihnya kota Surabaya, Jawa Timur sebagai tempat pertama dilakukan sosialisasi Inpres no 3 tahun 2019 bukan tanpa alasan. Tapi karena sejumlah alasan antara lain karena saat ini klub yang paling banyak bertanding di kompetisi Liga 1 adalah dari Jawa Timur yaitu 5 klub. Sementara provinsi lain hanya 1 klub dan bahkan tidak ada.
“Jawa Barat yang luar biasa semangat sepakbolanya saja, itu hanya punya satu klub, Persib. Jakarta yang ibu kota itu hanya punya satu Persija,” pungkasnya.
Selain itu, Jawa Timur juga mengutus lima pemain dalam tim nasional sepakbola 2021. Dengan demikian, Jawa Timur harus terus didorong untuk memajukan olahraga khususnya sepakbola.
“Sekarang program kita mulai dari sini. Jadi kalau sampai tidak maju sepakbolannya, berarti bukan karena tidak punya talenta, bukan tidak punya atlet, atau bakat tidak ada tetapi manajemennya yang harus review,” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa sepakat dengan Menpora Amali agar sepakbola didorong kea rah sport tourism, sport industry dan sport science.
“Ketiganya ini mudah-mudahan menjadi satu kesatuan ketika Inpres no 3 tahun 2019 disahkan. Sport science adalah kebutuhan, bola menjadi penting untuk bisa pastikan bahwa setiap ada bola maka ada sport industri di dalamnya dan setiap ada bola ada sport tourism di dalamnya,” harapnya.
Khofifah pun menyapaikan terimkasih dan apresiasi kepada Menpora Amali atas sinergi dan supportnya terhadap pemerintah daerah Jawa Timur.
“Terima kasih support dan seluruh perhatian kepada Pemprov Jawa timur. Mudah-mudahan Inpres 3 tahun 2019 ini akan menjadi bagian dari penguatan bagaimana dunia persepakbolaan di Jawa timur. Dan tentu menjadi bagian dari dunia sepakbola di tingkat nasional,” katanya.
Pada kesempatan ini, Wakil Ketua Umum PSSI, Iwan Budianto yang menyebutkan bahwa problem sepakbola selama ini adalah tidak ada dukungan dari pemerintah daerah dalam pembinaan atlet, termasuk dukungan anggaran dalam APBD mereka. Dan kehadiran Negara dalam pembinaan atlet sudah Negara-negara tetangga Indonesia yang saat ini sepakbolannya mulai maju seperti Thailand, Laos dan Jepang.
“Singkat kata dari itu adalah sepakbola ini tidak bisa sendiri. Semua harus dilakukan dengan kebersamaan, negara harus hadir. Pemerintah provinsi dan pemerintah kota, pemerintah kabupaten dan sebagainya,” tukasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap kegiatan study tour (tur belajar) yang sudah menjadi kegiatan ‘wajib’ di sekolah-sekolah. Hal tersebut Fikri sampaikan menyusul tragedi kecelakaan bus yang membawa siswa SMK Lingga Kencana Kota Depok saat melakukan study tour ke Ciater, Subang, Jawa Barat, baru-baru ini.
“Perlu dievaluasi menyeluruh mengenai tujuan, manfaat, dan kelayakan program yang sudah menjadi agenda tahunan di sekolah tersebut,” kata Fikri dalam rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (15/5/2024).
Lebih lanjut, ia menyampaikan belasungkawa kepada para keluarga korban tragedi kecelakaan tersebut. Maka dari itu, dirinya mendesak pihak yang bertanggung jawab dihukum sesuai dengan perundangan yang berlaku. Ia pun meminta pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi kegiatan study tour agar lebih terarah dan sesuai dengan asas, tujuan, dan kemanfaatan dalam Pendidikan para siswa.
“Misalnya perjalanan tur ke museum, pusat konservasi alam, atau instansi yang memberi edukasi dalam bidang-bidang tertentu,” imbuh Politisi Fraksi PKS ini.
Selain itu, kegiatan study tour yang bertujuan ke lokasi yang jauh, bahkan lintas provinsi dan lintas pulau sebaiknya ditinjau ulang. “Kegiatan ini tentu berbiaya besar dan bisa memberatkan bagi orangtua/wali siswa, kemudian ada faktor kelayakan dan keamanan yang harus dipenuhi dalam perjalanan tur jarak jauh tersebut,” urai Mantan Kepala Sekolah di suatu SMK di daerah Tegal tersebut.
Kegiatan study tour yang dilakukan di dalam kota juga dapat menjadi opsi yang terbaik, selain lebih murah dan lebih singkat waktu tempuhnya. “Tentu disesuaikan dengan tujuan dan manfaat yang mau diambil, karena kemungkinan besar masih banyak potensi di sekitar kota atau kabupaten sesuai domisili sekolah yang dapat menambah wawasan bagi siswa,” tambah dia.
Dengan begitu, sebenarnya kegiatan study tour dalam kota juga dapat membantu meningkatkan perekonomian UMKM di wilayah asal/ domisili sekolah tersebut. “Wawasan siswa juga tetap diperkaya melalui pengenalan potensi alam, ekonomi, sosial dan budaya di daerahnya sendiri,” tutupnya.
BERITA
Tak Hanya Kriteria Fisik, Penerapan KRIS Harus Pastikan Ketersediaan Tenaga Kesehatan dan Obat
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyatakan perlu ada kajian lebih lanjut pasca dihapuskannya kelas BPJS Kesehatan menjadi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang diwajibkan terhadap rumah sakit. Sebab, menurutnya, perubahan sistem tersebut, pasti akan memunculkan beberapa konsekuensi dari masyarakat yang menjadi peserta BPJS Kesehatan. Konsekuensi tersebut tidak hanya terkait keharusan memenuhi kriteria fisik, melainkan juga harus memastikan adanya ketersediaan tenaga kesehatan dan juga obat-obatan yang terstandardisasi.
“Banyak rumah sakit yang tidak siap untuk mengimplementasikan Kelas Rawat Inap Standar. Kenapa? Karena memang kalau kita bicara tentang kemampuan rumah sakit, (maka juga terkait) cash flow rumah sakit untuk membuat penyesuaian. Jadi kita minta untuk dilakukan kajian, kenapa? karena ketika kelas rawat inap standar ini diterapkan, diimplementasikan sudah pasti akan terjadi beberapa fenomena ya,” ujar Netty kepada Parlementaria di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/5/2024).
Diketahui, penghapusan Kelas BPJS Kesehatan menjadi KRIS tersebut merupakan amanat UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). UU tersebut lalu diturunkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Salah satunya yakni mengatur penerapan fasilitas ruang perawatan rumah sakit dengan 12 kriteria. Namun implementasinya selalu diundur oleh Pemerintah karena banyak rumah sakit yang tidak siap.
Konsekuensi yang akan terjadi di antaranya yakni adanya gejolak di antara peserta BPJS Kesehatan. Adanya KRIS ini bisa diartikan akan tidak adanya perbedaan antara kelas satu, dua dan tiga karena setiap kelas akan mendapatkan layanan yang sama dengan kamar yang sama. Untuk itu perlu pengkajian, baik mengenai Premi BPJS, Imigrasi Peserta, dan Insentif untuk rumah sakit swasta.
“Jika semua peserta akan mendapatkan layanan yang sama, berarti kan kita harus mulai menghitung atau melibatkan aktuaria untuk menghitung paket INA-CBG. Apakah betul jarum suntiknya, obatnya, alat infusnya itu sama? kalau kemudian semuanya mendapatkan layanan yang sama. Nah ini saya minta kemarin supaya dilakukan kajian apakah Premi BPJS nya masih seperti itu?,” ujarnya.
Imigrasi peserta juga dikhawatirkan akan terjadi, karena pasti banyak peserta yang menganggap tidak adanya perbedaan pelayanan yang didapatkan antara kelas satu, dua dan tiga sehingga semua akan memilih kelas yang rendah saja. “Karena (masyarakat) pasti berpikirnya sama-sama? (Ibaratnya) kok Tuan dengan Pekerja, (bayar preminya) sama. Atasan dengan bawahan (bayar preminya) sekarang sama gitu, bisa di ruangan yang sama, itu analoginya yang paling mudah,” jelas Politisi Fraksi PKS itu.
Kemudian insentif untuk rumah sakit swasta juga perlu dipikirkan, karena dengan adanya KRIS ini membuat rumah sakit swasta juga perlu melakukan penyesuaian. “Karena kan enggak ada anggaran dari pemerintah untuk rumah sakit swasta, berbeda dengan rumah sakit pemerintah. Ya pastinya mereka mendapatkan anggaran untuk bisa melakukan penyesuaian ruangan, tirai, kamar mandi dan seterusnya,” tambahnya
Namun, menurut Legislator dapil Jawa Barat VIII itu, catatan penting dalam penerapan KRIS ini bukan hanya soal kriteria fisik mengenai fasilitas pelayanan ruang inap saja, yang terpenting juga ketersediaan tenaga kesehatan dan obat bagi para pasien.
“Jadi jangan cuma kemudian kita merasa sudah memberikan layanan terbaik ketika kita bicara fisik, padahal kemudian ada dokter yang tidak datang pada jam prakteknya atau ketika pasien masih banyak dokter sudah pulang atau obat-obatan sebagiannya masih cost sharing, harus ambil dari kocek pasien. Nah hal seperti ini menurut saya perlu dibenahi. Kenapa? karena bagaimanapun ketika kita bicara kesehatan, yang sakit tidak bisa menunggu, yang miskin tidak dapat diabaikan,” tegasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana mengatakan, melalui WWF 2024 diharapkan akan melahirkan komitmen bersama terkait air yang disepakati oleh seluruh Parlemen yang ada. Hal ini disampaikan dalam rangka World Water Forum (WWF) 2024 yang akan diselenggarakan di Bali pada 18-25 Mei 2024 mendatang.
“Yang pertama kan jelas untuk meng-evaluasi SDGs Nomor 6 tentang Air dan Sanitasi. Yang kedua bagaimana perspektif ini masa lalu ini harus dihadirkan. Contoh di Bali, karena saya orang Bali, ada Tri Hita Karana hubungan harmoni antara alam manusia dan Sang Pencipta. Yang kedua bagaimana di Bali, air yang disebut tirta selalu dimuliakan ada tempat sucinya, ada bagaimana kita melakukan penyucian dengan air juga, ada bagaimana air ini juga sangat dihormati, dihargai,” kata Putu usai rapat di ruang delgasi, Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (15/5/2024).
Putu menilai pengelolaan air yang benar dapat menurunkan potensi terjadi konflik. Menurutnya, sudah banyak negara yang mengalami konflik karena air contohnya di Sungai Nil. Sementara itu telah terjadi perselisihan selama 10 tahun antara Mesir dan Ethiopia mengenai pasokan air di Sungai Nil. Kedua pihak mencari solusi internasional, namun perundingan yang dipimpin oleh Departemen Luar Negeri AS – dan diikuti oleh Uni Eropa dan PBB – hanya menghasilkan sedikit kesepakatan setelah empat tahun.
“Nah tentu kita harus merawat menata air bagaimana kita juga jangan sampai air ini menimbulkan konflik. Karena banyak negara sudah mulai ada konflik terhadap air di Sungai Nil, jadi Afrika ini sudah menjadi konflik. Nah tentu karena belum menuju potensi itu tentu kita harus mengelola bersama. Kita cari komitmen bersama agar akses terhadap air ini khususnya air bersih bisa diterima oleh masyarakat. Jadi artinya bisa diterima langsung dan masyarakat mendapat kesejahteraan jangan ada beban biaya yang tinggi untuk akses terhadap air,” ungkapnya.
“Nah tentu forum ini sangat monumental sehingga kita berpikir awal sudah baik kita tentu harus sukseskan ke depan. Dan forum ini juga kita memiliki komitmen bagaimana menggerakkan aksi parlemen untuk peduli terhadap air dan pada akhirnya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat,” tambahnya. Dengan tema WWF kali ini, “Mobilizing Parliamentary Action on Water For Shared Prosperity”, Putu menjelaskan Parlemen di WWF ingin mengeluarkan sebuah dokumen antara komitmen bersama maupun deklarasi.
Fikri Faqih Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Tur Belajar
Tak Hanya Kriteria Fisik, Penerapan KRIS Harus Pastikan Ketersediaan Tenaga Kesehatan dan Obat
Forum WWF 2024 Diharapkan Turunkan Konflik Air di Seluruh Dunia
Mulyanto Desak Pemerintah Usut Kasus Tambang Emas Ilegal di Kalimantan
Baleg Serap Masukan Ahli, Bahas RUU Keimigrasian
Forum WWF 2024 Diharapkan Turunkan Konflik Air di Seluruh Dunia
Komisi IX Harap RSD Mangusada Jadi Proyek Percontohan ‘Medical Tourism’ di Indonesia
Rektor Unri Polisikan Mahasiswa, Andreas Hugo: Sudah Komersialisasi Kini Kriminalisasi
Kunjungi LPS Spanyol, Puteri Komarudin Pelajari Skema Penjaminan pada Koperasi
