Presiden Jokowi Nantikan Kontribusi KAHMI dalam Penanganan Pandemi dan Inovasi bagi Kemajuan Indonesia
Bogor – Dalam sepuluh bulan terakhir, pemerintah melakukan ikhtiar besar dan luar biasa dalam mengatasi pandemi COVID-19. Penanganan kesehatan, perlindungan sosial bagi masyarakat rentan dan terdampak, hingga pemberian dukungan bagi UMKM dan dunia usaha untuk mampu bertahan di tengah pandemi menjadi cakupan beberapa upaya tersebut.
Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo mengharapkan dukungan dan kontribusi berbagai pihak untuk bersama-sama menangani pandemi dan selanjutnya mengembangkan inovasi bagi kemajuan Indonesia. Harapan tersebut salah satunya disampaikan Presiden kepada Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) yang mana banyak kadernya yang memperoleh kepercayaan di berbagai bidang seperti birokrasi, politik, hingga dunia usaha.
“Kepercayaan besar yang diemban KAHMI ini tentu saja diikuti oleh harapan besar terhadap KAHMI, yakni harapan untuk berkontribusi besar dalam menghadapi pandemi sekarang ini, mengembangkan inovasi bagi kemajuan Indonesia, serta tampil terdepan dalam memperjuangkan Islam wasathiyah dan penanaman nilai-nilai Pancasila,” ujarnya saat memberikan sambutan secara virtual pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional III KAHMI Tahun 2021 dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/01/2021).
Presiden mengatakan, Indonesia tak ingin hanya sekadar keluar dari krisis yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19, melainkan turut melakukan banyak lompatan kemajuan di tengah krisis tersebut.
Sejumlah fondasi awal untuk mendukung hal tersebut telah dijalankan. Di antaranya perbaikan ekosistem perekonomian nasional melalui UU Cipta Kerja, reformasi birokrasi dan kepastian hukum, hingga penguatan pembiayaan pembangunan melalui Indonesia Investment Authority yang merupakan sovereign wealth fund Indonesia.
“Dengan berbagai upaya ini dan dukungan dari seluruh komponen bangsa, kita berharap peluang kerja bisa diciptakan sebanyak-banyaknya, pengembangan usaha bisa tumbuh subur, dan UMKM bisa naik kelas. Tentu saja kemiskinan bisa dientaskan dan pemerataan pembangunan bisa kita tingkatkan,” kata Presiden.
Presiden memahami bahwa peran besar kader KAHMI di era 1960-an dalam pembaruan kehidupan beragama dan berbangsa yang menjadi jangkar kemajuan dakwah Islam yang rahmatan lil’alamin sangatlah terasa hingga kini. Peran tersebut diharapkan akan terus dipertahankan dalam kiprah KAHMI ke depannya.
“Saya juga mengharapkan KAHMI berkontribusi besar dalam mengembangkan terobosan-terobosan di berbagai bidang, utamanya dalam pengembangan SDM, pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pengembangan kewirausahaan, terutama di kalangan generasi muda,” imbuhnya.
Kepala Negara menegaskan, dengan dukungan keislaman untuk keindonesiaan, modernisasi dan moderasi beragama, serta dengan kerja keras terhadap penguasaan iptek dan inovasi, visi Indonesia Maju dapat diraih dengan lebih cepat.
BERITA
Menang Satu Putaran Pilgub DKI Jakarta 2024, KAPT Ucapkan Selamat kepada Pramono Anung – Rano Karno
Jakarta – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) mengucapkan selamat kepada pasangan Pramono Anung (Mas Pram) – Rano Karno (Bang Doel) yang telah berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur DKI Jakarta 2024 dalam satu putaran.
Koordinator Nasional KAPT, Bambang J Pramono mengatakan kemenangan Pramono Anung – Rano Karno merupakan amanah warga Jakarta untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi.
“Semoga amanah yang diberikan warga DKI Jakarta kepada Mas Pram dan Bang Doel bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, taat pada konstitusi dan mampu mengelola keberagaman budaya sebagaimana cermin realitas penduduknya sebagai kekuatan jati diri bangsa yang tidak lagi dilemahkan apalagi dihilangkan,” tutur Bambang J Pramono yang akrab disapa Gembos ini.
Selain itu Banbang menilai kemenangan satu putaran ini cermin kelompok Mas Pram – Bang Doel yang tetap kritis ditengah situasi Pilkada Serentak 2024 yang masih diwarnai upaya pembegalan demokrasi dengan adanya intervensi untuk merubah UU Pilkada sebagaimana terjadi dalam Pilpres 2024 dengan perubahan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang inkonstitusional.
“Kita patut bersyukur Pilkada Serentak 2024 telah berlangsung. Walaupun kualitas pelaksanaannya saat ini masih terdapat banyak kekurangan terutama praktek tidak netral dari aparat yang terjadi di banyak daerah,” ucapnya.
“Selamat berjuang dan bekerja, semoga mas Pram – Bang Doel tetap teguh menjalankan mandat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI & UUD 1945,” pungkas Bambang menambahkan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Menang Satu Putaran Pilgub DKI Jakarta 2024, KAPT Ucapkan Selamat kepada Pramono Anung – Rano Karno
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
