PEN Diharapkan Jadi Stimulus bagi Sektor Swasta
Jakarta – Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menilai sektor swasta cukup berpengaruh dalam memulihkan pertumbuhan ekonomi nasional. Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin bahkan menyebut dalam struktur ekonomi Indonesia, kontribusi sektor swasta mencapai lebih dari 70%.
“Dari ekonomi Indonesia yang seribu triliun ini, paling besar merupakan kontribusi swasta. Sekitar sisanya 16 persen dari BUMN, sisanya lagi baru dari pemerintah,” ucap Budi menjawab pertanyaan media dalam perkembangan pemulihan ekonomi nasional di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (4/11/2020) sebagaimana disiarkan Kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Pemerintah katanya, akan mengeluarkan dana sebanyak-banyaknya melalui program PEN. Dan memastikan pengeluaran dari kementerian/lembaga semaksimal mungkin. Meski demikian, pengeluaran pemerintah itu paling besar akan berkontribusi terhadap ekonomi Indonesia sebesar 16 – 17%, ditambah pengeluaran kementerian/lembaga sekitar 5 – 6% kontribusi.
“Sebagian besar sangat bergantung ke sektor swasta. Oleh karena itu kami akan mencoba memfokuskan beberapa program yang bisa memberikan stimulus agar bisa berputar roda ekonominya,” lanjut Budi.
Misalkan, subsidi sembako bisa melibatkan pihak swasta untuk transportasinya.
Khusus Satgas PEN, kata Budi, akan menangani akses ke pinjaman, jaminan kredit dan pinjaman-pinjaman ke daerah. Agar daya ungkit ekonomi tidak hanya dari pemerintah.
“Tanpa bersama-sama antara pemerintah dan swasta, akan sangat sulit kita mengangkat pertumbuhan ekonomi menjadi positif,” ujarnya.
Disamping itu, masih menjawab pertanyaan media, ia menyampaikan bahwa program bantuan subsidi gaji gelombang pertama sudah tersalurkan kepada 12,4 juta penerima. Rencananya minggu ini akan disalurkan kembali gelombang kedua disalurkan.
“Program subsidi gaji total pagu-nya Rp30 triliun, dan sudah disalurkan sekitar setengahnya. Dalam satu setengah bulan ini kita akan kejar setengahnya karena ini merupakan program utama yang mesti kita kejar sampai akhir tahun,” tutur Budi.
Dalam sisa waktu pada kuartal IV ini, Satgas PEN akan fokus pada program-program yang masuk dalam kategori perlindungan sosial. Baik yang ada di Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja dan kementerian/lembaga lainnya akan terus didorong.
“Karena paling besar dampaknya pada rakyat di strata paling bawah,” lanjutnya.
Ia optimis target dapat tercapai karena program perlindungan sosial paling besar menyerap anggaran. Dari Kementerian Sosial mengalokasikan anggaran sebesar Rp128,8 triliun, Kementerian Tenaga Kerja mengalokasikan sekitar Rp30 triliun dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengalokasikan Rp31 triliun.
“Arahan Bapak Presiden konsisten dari awal, beliau ingin agar semua rakyat kita yang terdampak dan berada di strata paling bawah harus dibantu. Penyerapan sampai Desember (2020) maupun tahun depan, kita akan fokus agar program-program yang ada dalam kategori perlindungan sosial yang ada di kementerian/lembaga lainnya akan kita dorong,” katanya.
Untuk sektor UMKM, ucap Budi, juga akan dikejar karena sektor ini merupakan yang terbesar kedua dalam program pemulihan ekonomi nasional. Sektor UMKM dapat menyerap 90% tenaga kerja, dan 50% lebih kontribusinya dalam pendapatan domestik bruto (PDB) atau Growth Domestic Product (GDP).
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
