Sampaikan Pesan Megawati, Hasto Ajak Kader PDIP Terus Gelorakan Gerakan Menanam
Jakarta – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, menyampaikan sesuai pesan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, di tengah dinamika politik nasional saat ini, seluruh anggota dan kader PDI Perjuangan digelorakan tetap melakukan gerakan menanam. Menanam, lanjutnya, segala hal tanaman yang bisa dimakan adalah cermin politik kehidupan.
“Melalui menanam, kita diajarkan merawat dan mencintai kehidupan itu. Oksigen yang dihasilkan pun akan menyegarkan bumi pertiwi dan seluruh alam raya segala isinya,” ujarnya dalam keterangan persnya, Rabu (14/10).
Hasto mencontohkan jadikan setiap jengkal tanah kosong, setiap ruang terbuka yang mendapat energi matahari, cukup air, dan tanah subur berlimpah sebagai tempat menanam. Jadikan, lanjutnya, setiap sudut kantor Partai penuh dengan tanaman yang bermanfaat bagi rakyat.
Hasto menekankan politik menanam adalah politik kontemplasi PDI Perjuangan, menanam kebaikan, menanam budi pekerti, menanam nasionalisme, dan menanamkan tanggung jawab bagi bangsa dan negara.
“Mereka yang tidak percaya pada kepemimpinan Pak Jokowi-KH Ma’ruf Amin yang berasal dari rakyat kita ajak dialog, sebab ada yang memprovokasi mereka. Ada kekuatan Anarko Internasional yang tidak percaya pada segala hal yang berbau pemerintahan. Tidak percaya pada kebaikan,” ungkapnya.
Ia mengingatkan Jokowi-KH Ma’ruf Amin adalah sosok pemimpin yang tidak memiliki riwayat menggunakan UU sebagai tindakan represif sebagaimana Orde Baru, dan tidak punya tradisi menghilangkan nyawa rakyat sebagai produk keputusan kekuasaan.
Keduanya, ujar Hasto, tidak punya rekam jejak menggunakan UU sebagai alat menjual kekayaan negara pada asing sebagaimana terjadi ketika pemerintahan otoriter berkuasa selama 32 tahun.
Ia mencatat bahkan dalam masa kelam kekuasaan itu, Proklamator Bangsa pun ditempatkan pada sisi gelap sejarah. Bung Karno dibenturkan dengan Islam, padahal Bung Karno dalam Konferensi Islam Asia Afrika tahun 1965 mendapat gelar sebagai Pahlawan Pembebas Kemerdekaan Bangsa-bangsa Islam.
Hasto menjelaskan Bung Karno juga meninggalkan begitu banyak peradaban Islam seperti Masjid di Rusia, Makam Imam Al Bukhori, Pohon rindang di Padang Arafah, begitu banyak Masjid di tanah air senagai buah karya Beliau seperti Masjid Istiglal yang begitu megah, dan juga pada saat bersamaan menerima bintang kehormatan tertinggi dari 3 Paus yang berbeda.
“Pendeknya menjadi Indonesia saat itu pemimpin diantara bangsa-bangsa yang berbeda ideologi, suku, dan agamanya: Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Indonesia saat itu, menjadi inspirasi bagi bangsa-bangsa tertindas,” ujar Politis Senior asal Sleman itu.
“Jadi Undang-undang yang baik akan ditentukan oleh penyelengara negaranya!! Oleh semangat dan watak pemimpinnya. Kita lihat rekam jejak sejarah Pak Jokowi dan KH Ma’ruf Amin. Pemimpin tumbuh dari bawah dari kalangan kita sendiri,” ia menambahkan.
Hasto menegaskan ketika politik saat ini dihadapkan pada fitnah, ujaran kebencian, dan perusakan fasilitas publik, fasilitas milik rakyat, serta menampilkan demokrasi tanpa keadaban politik, maka sikap anggota dan kader PDI Perjuangan TERUS BERJUANG!! Hadirkan politik menanam, mewayu hayuning bawono.
“Kita juga tetap teguh pada jalan politik untuk kemajuan bangsa, jalan Pancasila. Mereka yang mengadu domba rakyat, akan berhadapan dengan kekuatan rakyat yang maha dahyat. Mereka yang hanya melihat Indonesia dari pandangan “kami”, akan terkungkung dalam kekerdilan politik. Sebab Indonesia adalah kita. Kita sebagai satu bangsa yang kedepankan persatuan dan memerebutkan masa dean gemilang. Itu tugas kaum muda Indonesia saat ini, termasuk mahasiswa!!!,” ungkapnya penuh semangat.
Tercatat, Indonesia adalah negara hebat yang membentang dari Sabang sampai Merauke; dari Minaggas hingga ke Rote. Kita adalah satu kesatuan geopolitik. Satu jiwa bangsa. Satu semangat persatuan Indonesia. Oleh Bung Karno, tiga negara Islam, Maroko, Tunisia dan Aldjazair, merdeka karena peran Indonesia.
“Demikian halnya Pakistan dan Palestina. Selalu kita bantu!!! Jadi kita inj menjadi bangsa pelopor!!,” tandas Hasto.
Kini, Hasto menjelaskan bangsa ini hanya melihat ke dalam, sembari menutupi ketertinggalan peradaban kita. Tertinggal dalam penguasaan ilmu pengetahuan. Tertinggal dalam penguasaan teknologi. Tertinggal dalam peradaban yang melahirkan energi positif bagi bangsanya. Dan mohon maaf, hanya untuk cara duduk di toilet, hanya dari kedisiplinan untuk tidak membuang sampah ke sungai, kita pun masih tertinggal.
“Jadi kita lihat nurani kita, ketika demonstrasi berakhir dengan vandalisme dan perusakan fasilitas publik. Apakah itu kita?? Jadi “teriakan lantang” sambil mencela para pemimpinnya, sebenarnya adalah gambaran kemunduran kebudayaan kita,” ungkapnya.
Untuk itu, Ia menambahkan disinilah seluruh anggota dan kader PDI Perjuangan harus tampil ke depan, sebab Ibu Megawati Soekarnoputri telah memberikan contoh bagaimana Beliau sering dibully, tetapi tidak pernah membalas, dan memilih diam: “sebab poltik kita sudah terlalu berisik. Sudah penuh dengan celaan dan fitnah. Satuam Eva Jayate!!”
“Jadi tugas seluruh anggota dan kader PDI Perjuangan untuk terus menebar kebaikan; turun, berdialog, dan menyatu dengan kekuataan rakyat Indonesia. Selamat berjuang!!!,” pungkasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
