Sampaikan Pesan Megawati, Hasto Ajak Kader PDIP Terus Gelorakan Gerakan Menanam
Jakarta – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, menyampaikan sesuai pesan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, di tengah dinamika politik nasional saat ini, seluruh anggota dan kader PDI Perjuangan digelorakan tetap melakukan gerakan menanam. Menanam, lanjutnya, segala hal tanaman yang bisa dimakan adalah cermin politik kehidupan.
“Melalui menanam, kita diajarkan merawat dan mencintai kehidupan itu. Oksigen yang dihasilkan pun akan menyegarkan bumi pertiwi dan seluruh alam raya segala isinya,” ujarnya dalam keterangan persnya, Rabu (14/10).
Hasto mencontohkan jadikan setiap jengkal tanah kosong, setiap ruang terbuka yang mendapat energi matahari, cukup air, dan tanah subur berlimpah sebagai tempat menanam. Jadikan, lanjutnya, setiap sudut kantor Partai penuh dengan tanaman yang bermanfaat bagi rakyat.
Hasto menekankan politik menanam adalah politik kontemplasi PDI Perjuangan, menanam kebaikan, menanam budi pekerti, menanam nasionalisme, dan menanamkan tanggung jawab bagi bangsa dan negara.
“Mereka yang tidak percaya pada kepemimpinan Pak Jokowi-KH Ma’ruf Amin yang berasal dari rakyat kita ajak dialog, sebab ada yang memprovokasi mereka. Ada kekuatan Anarko Internasional yang tidak percaya pada segala hal yang berbau pemerintahan. Tidak percaya pada kebaikan,” ungkapnya.
Ia mengingatkan Jokowi-KH Ma’ruf Amin adalah sosok pemimpin yang tidak memiliki riwayat menggunakan UU sebagai tindakan represif sebagaimana Orde Baru, dan tidak punya tradisi menghilangkan nyawa rakyat sebagai produk keputusan kekuasaan.
Keduanya, ujar Hasto, tidak punya rekam jejak menggunakan UU sebagai alat menjual kekayaan negara pada asing sebagaimana terjadi ketika pemerintahan otoriter berkuasa selama 32 tahun.
Ia mencatat bahkan dalam masa kelam kekuasaan itu, Proklamator Bangsa pun ditempatkan pada sisi gelap sejarah. Bung Karno dibenturkan dengan Islam, padahal Bung Karno dalam Konferensi Islam Asia Afrika tahun 1965 mendapat gelar sebagai Pahlawan Pembebas Kemerdekaan Bangsa-bangsa Islam.
Hasto menjelaskan Bung Karno juga meninggalkan begitu banyak peradaban Islam seperti Masjid di Rusia, Makam Imam Al Bukhori, Pohon rindang di Padang Arafah, begitu banyak Masjid di tanah air senagai buah karya Beliau seperti Masjid Istiglal yang begitu megah, dan juga pada saat bersamaan menerima bintang kehormatan tertinggi dari 3 Paus yang berbeda.
“Pendeknya menjadi Indonesia saat itu pemimpin diantara bangsa-bangsa yang berbeda ideologi, suku, dan agamanya: Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Indonesia saat itu, menjadi inspirasi bagi bangsa-bangsa tertindas,” ujar Politis Senior asal Sleman itu.
“Jadi Undang-undang yang baik akan ditentukan oleh penyelengara negaranya!! Oleh semangat dan watak pemimpinnya. Kita lihat rekam jejak sejarah Pak Jokowi dan KH Ma’ruf Amin. Pemimpin tumbuh dari bawah dari kalangan kita sendiri,” ia menambahkan.
Hasto menegaskan ketika politik saat ini dihadapkan pada fitnah, ujaran kebencian, dan perusakan fasilitas publik, fasilitas milik rakyat, serta menampilkan demokrasi tanpa keadaban politik, maka sikap anggota dan kader PDI Perjuangan TERUS BERJUANG!! Hadirkan politik menanam, mewayu hayuning bawono.
“Kita juga tetap teguh pada jalan politik untuk kemajuan bangsa, jalan Pancasila. Mereka yang mengadu domba rakyat, akan berhadapan dengan kekuatan rakyat yang maha dahyat. Mereka yang hanya melihat Indonesia dari pandangan “kami”, akan terkungkung dalam kekerdilan politik. Sebab Indonesia adalah kita. Kita sebagai satu bangsa yang kedepankan persatuan dan memerebutkan masa dean gemilang. Itu tugas kaum muda Indonesia saat ini, termasuk mahasiswa!!!,” ungkapnya penuh semangat.
Tercatat, Indonesia adalah negara hebat yang membentang dari Sabang sampai Merauke; dari Minaggas hingga ke Rote. Kita adalah satu kesatuan geopolitik. Satu jiwa bangsa. Satu semangat persatuan Indonesia. Oleh Bung Karno, tiga negara Islam, Maroko, Tunisia dan Aldjazair, merdeka karena peran Indonesia.
“Demikian halnya Pakistan dan Palestina. Selalu kita bantu!!! Jadi kita inj menjadi bangsa pelopor!!,” tandas Hasto.
Kini, Hasto menjelaskan bangsa ini hanya melihat ke dalam, sembari menutupi ketertinggalan peradaban kita. Tertinggal dalam penguasaan ilmu pengetahuan. Tertinggal dalam penguasaan teknologi. Tertinggal dalam peradaban yang melahirkan energi positif bagi bangsanya. Dan mohon maaf, hanya untuk cara duduk di toilet, hanya dari kedisiplinan untuk tidak membuang sampah ke sungai, kita pun masih tertinggal.
“Jadi kita lihat nurani kita, ketika demonstrasi berakhir dengan vandalisme dan perusakan fasilitas publik. Apakah itu kita?? Jadi “teriakan lantang” sambil mencela para pemimpinnya, sebenarnya adalah gambaran kemunduran kebudayaan kita,” ungkapnya.
Untuk itu, Ia menambahkan disinilah seluruh anggota dan kader PDI Perjuangan harus tampil ke depan, sebab Ibu Megawati Soekarnoputri telah memberikan contoh bagaimana Beliau sering dibully, tetapi tidak pernah membalas, dan memilih diam: “sebab poltik kita sudah terlalu berisik. Sudah penuh dengan celaan dan fitnah. Satuam Eva Jayate!!”
“Jadi tugas seluruh anggota dan kader PDI Perjuangan untuk terus menebar kebaikan; turun, berdialog, dan menyatu dengan kekuataan rakyat Indonesia. Selamat berjuang!!!,” pungkasnya.
Jakarta – DPR RI, melalui Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel, meminta Jepang untuk menerima petani muda Indonesia untuk belajar bertani dengan metode smart farming di negara tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menerima delegasi dari partai berkuasa di Jepang, Liberal Democratic Party (LDP), di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Jumat (3/5/2024).
“Bukan untuk bekerja dan juga bukan untuk sekolah, tapi belajar praktik bertani yang baik dan berkualitas serta smart farming kepada petani muda Indonesia. Cukup satu tahun saja,” kata Gobel.
Gobel mengatakan, dunia sedangkan dihadapkan pada krisis pangan akibat perubahan iklim dan konflik geopolitik dunia. Perubahan iklim berdampak pada hadirnya cuaca panas yang tinggi atau curah hujan yang berlebihan dan tidak pasti. Sedangkan, konflik geopolitik berdampak pada kenaikan harga pupuk yang tinggi.
“Semua itu berakibat Indonesia melakukan impor beras dengan jumlah yang sangat besar. Padahal Indonesia adalah negara agraris, memiliki lahan yang luas, tanah yang subur, dan jumlah petani yang besar. Namun faktanya Indonesia harus impor beras dari berbagai negara seperti Myanmar, Vietnam, Thailand, India, dan Cina,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Di sisi lain, kata Gobel, Jepang adalah negara yang memiliki keunggulan teknologi sehingga bisa menghasilkan produktivitas pertanian yang besar dan kemampuan menghadapi perubahan iklim. Selain itu, katanya, produk pertanian Jepang dikenal dengan cita rasa yang lezat dan memiliki harga yang bagus. Ia juga meminta Jepang mengajarkan pembuatan pupuk organik dan smart farming. Teknologi penggilingan beras Jepang, katanya, juga menghasilkan beras yang berkualitas.
Walaupun sudah melakukan impor beras dengan jumlah sangat besar, kata Gobel, secara ironis harga beras di Indonesia tetap tinggi.
“Harga beras premium di Indonesia mendekati harga beras di Jepang. Padahal kualitasnya sangat berbeda. Tentu ini memprihatinkan,” kata pria yang pernah ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Utusan Khusus untuk Jepang tersebut.
Selain itu, katanya, karena jumlah petani di Indonesia sangat besar maka membangun pertanian akan secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia.
“Jumlah penduduk Indonesia juga sangat besar. Jadi memecahkan masalah kebutuhan pokok ini akan sangat fundamental bagi kemajuan dan stabilitas Indonesia. Untuk itu, saya berharap Jepang dan Indonesia bisa meningkatkan kerja sama yang lebih erat di bidang pertanian ini,” jelasnya.
Selain itu, Gobel juga menyampaikan tentang pentingnya Jepang membagi teknologinya dalam pengolahan air bersih. Hingga saat ini, katanya, masalah penyediaan air bersih yang sehat masih merupakan tantangan besar bagi Indonesia.
“Air bersih higienis sangat penting dalam mengatasi stunting dan penyakit kulit. Dua hal ini masih merupakan problem mendasar bagi masyarakat lapis bawah Indonesia dan bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Jepang memiliki kemampuan dan teknologi pengolahan air bersih yang sehat,” katanya.
Jika masalah pertanian dan penyediaan air bersih bisa diatasi Indonesia, kata Gobel, maka ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih baik lagi. “Ini tentu saja juga akan baik bagi ekonomi kawasan di Asia Tenggara dan akan memiliki dampak yang baik pula bagi ekonomi Jepang. Jadi ini kerja sama yang sifatnya saling menguntungkan,” katanya.
Adapun Delegasi Jepang itu dipimpin oleh Ketua Badan Riset Kebijakan LDP, Tokai Kisaburo. Sedangkan anggota delegasinya antara lain Ketua Harian Badan Riset Kebijakan LDP Shibayama Masahito dan Kepala Sekretariat Badan Riset Kebijakan LDP Nakai Toyoron. Hadir pula Wakil Dirjen untuk urusan Asia Tenggara dan Asia Barat Daya Kementerian Luar Negeri Jepang Hayashi Makoto serta Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasushi Masahi.
Denpasar – Tim Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Denpasar, Bali. Salah satu yang disoroti Komisi III dalam Kunker Reses ini adalah banyaknya turis yang melakukan tindakan penyimpangan, seperti pelanggaran adat maupun tindakan semena-mena lainnya. Tak ayal, tindakan tersebut kerap menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat setempat.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta berharap kepada Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra agar penanganan yang bijak terhadap pelanggaran, sambil tetap memperhatikan dan menghormati adat serta budaya Bali.
Oleh karena, menurut I Wayan, bahwa Bali memiliki cara tersendiri untuk menangani turis yang berulah. Sehingga, tidak bisa serta merta langsung dilakukan deportasi.
“Karena bagaimana pun orang Bali hidup dari sektor pariwisata. Sehingga sudah tidak asing dengan keberadaan turis. Namun, jangan juga sampai terlalu lemah karena turis yang berulah akan mengotori pariwisata-pariwisata yang ada, sehingga malah Bali bisa jatuh perekonomiannya. Jadi harus dicari solusi yang bijak,” ungkap I Wayan dalam pertemuan di Denpasar, Bali, Jumat (3/5/2024).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu pun menyampaikan apresiasinya terhadap Kapolda Bali beserta segenap jajarannya karena telah berhasil menangani banyak kasus dengan pendekatan restorative justice. Selain itu, Polda Bali juga dinilai telah bekerja sama baik dengan lembaga imigrasi yang berada di bawah lingkup Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Provinsi Bali dalam penanganan kasus penyimpangan turis.
“Saya juga tentunya mengapresiasi Kapolda Bali dan segenap jajaran atas kinerjanya. Bagaimana mereka mengawasi, serta menindak pelaporan-pelaporan yang ada rerlebih mengedepankan restorative justice sebagai jalan keluar penanganan kasus,” pungkasnya.
Menanggapi masukan tersebut, Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra juga sepakat dengan gagasan I Wayan Sudirta bahwa penanganan terhadap turis yang berulah harus dilakukan dengan hati-hati. Khususnya, mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor pariwisata dan kelestarian budaya Bali.
“Kami akan bekerja sama, jika diperlukan lintas sektoral untuk menemukan solusi yang menghormati adat, budaya, dan kepentingan ekonomi masyarakat Bali,” ujar Ida Bagus.
Kunjungan kerja reses ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju penanganan yang lebih baik terhadap turis nakal di Bali. Dengan pendekatan yang bijaksana dan kolaborasi lintas sektoral antara Kapolda Bali, institusi terkait, serta pemerintah daerah, diharapkan akan tercipta lingkungan pariwisata yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi wisatawan dan masyarakat setempat.
Denpasar – Komisi III DPR RI mengungkapkan kekhawatirannya terhadap meningkatnya modus operandi peredaran narkoba yang beralih ke ranah daring (online) melalui platform media sosial dengan menggunakan modus kamuflase. Pernyataan ini disampaikan Anggota Komisi III DPR Johan Budi dalam Rapat Kerja Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) di Denpasar, Bali, Kamis (02/05/2024).
“Menarik sekali yang disampaikan BNN Provinsi Bali. Mereka menjelaskan adanya jual beli narkoba melalui online. Nah ini cukup mengagetkan buat saya, kok bisa narkoba ini diperjual belikan melalui online, hal ini terungkap ketika BNNP Bali menangkap tersangka di lapangan,” ungkapnya.
Dalam konteks ini, Johan Budi menekankan perlunya penguatan pada Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menghadapi perubahan modus operandi tersebut. Menurutnya, modus operandi peredaran narkoba akan selalu berubah-ubah. Untuk itu, perlu penguatan-penguatan kepada BNN agar lebih maksimal dalam memberantas peredaran narkoba ini. Selain itu, lanjutnya, kekurangan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor, terutama di daerah, ada sebagian yang juga pegawainya atau penyidiknya cuma sedikit.
“Ini problem laten yang perlu segera diperbaiki. Saya sendiri ketika rapat dengan BNN di Komisi III mengusulkan, agar BNN ini diberi penguatan, termasuk penyediaan sumber daya manusia, infrastruktur yang ada di daerah, termasuk soal rehabilitasi,” pungkas Legislator Dapil Jatim VII ini.
Johan menambahkan, pusat rehabilitasi narkoba ini juga menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan restorative justice bagi para pengguna narkoba. Pengguna narkoba, tambahnya, di beberapa negara itu dikategorikan sebagai korban, bukan pelaku, bukan tersangka, sehingga pusat rehabilitasi menjadi penting. Jadi yang sebetulnya tersangka itu seharusnya pengedar dan bandar.
“Menurut saya untuk pengguna narkoba dapat diselesaikan melalui restorative justice, dengan mendapatkan kesempatan untuk dilakukan rehabilitasi medis ataupun sosial, tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan,” tutup Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Johan berharap pertemuan Kunker Reses ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga terkait. Selain itu juga untuk mengimplementasikan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi peredaran narkoba yang semakin canggih dan menyebar melalui platform digital. Langkah-langkah preventif dan represif yang terintegrasi diharapkan dapat mengurangi dampak negatif peredaran narkoba di masyarakat.
DPR RI Minta Jepang Ajarkan ‘Smart Farming’ kepada Petani Muda Indonesia
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Peredaran Narkoba Beralih ke Ranah Daring, Johan Budi Minta Perkuat BNNP
Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Bali Dapat Jadi Contoh Provinsi Lainnya
Jadi Miniatur Indonesia, Komisi VIII Apresiasi Praktik Moderasi Beragama di Bali
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Legislator Tegaskan Kemenhub Perlu Kaji Ulang Pencabutan Status Bandara Internasional
