Ada Tim Elang dan Tim Merpati yang Bertugas Awasi hingga Edukasi Covid-19 di Kota Bogor
Bogor – Pemerintah Kota Bogor memperkenalkan dua unit khusus yang akan terlibat dalam penanganan Covid-19 di masa Pembatasan Sosial Berbasis Mikro dan Komunitas (PSBMK). Dua unit tersebut adalah Unit Edukasi yang diberi nama Tim Merpati dan Unit Pengawasan dengan nama Tim Elang. Keduanya diresmikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Wali Kota Bogor Bima Arya di Taman Ekspresi Sempur, Kota Bogor, Selasa (15/9/2020).
“Saya sampaikan sedikit pantun untuk menyemangati. Siang-siang main halma, makannya batagor dan ikan tuna. Mari berjuang bersama-sama, agar Bogor bebas corona. Terimakasih dengan mengucap Bismillah, dengan ini inspirasi dari Kota Bogor yang Insya Allah kita praktekan di seluruh Jawa Barat, unit edukasi dan unit pengawasan atau Tim Merpati dan Tim Elang secara resmi kita mulai. Semoga Allah meringankan beban kita, meridhoi niat dan ikhtiar kita, dan melindungi kita dari marabahaya,” ungkap Ridwan Kamil saat meresmikan.
Menurut Kang Emil, sapaan akrabnya, hari ini adalah bagian dari cerita kita dan sejarah akan mencatat bahwa Kota Bogor salah satu kota yang terus berinovasi dengan melihat dan mencari cara-cara baru memenangkan perang melawan Covid-19.
“Saya selalu dalam batin menyebut Covid-19 ini perang. Kalau dulu perang itu melawan manusia yang punya emosi, yang bisa dilobi, sekarang perang ini musuhnya bukan manusia, tidak punya emosi, tidak bisa di lobi politik, tidak bisa diatur dan kita tidak paham bentuknya seperti apa. Oleh karena itu kalau situasinya sudah perang, maka seperti zaman dulu yang turun bukan hanya tentara, tapi ibu-ibunya di dapur umum, kyai hingga santri perang melawan Belanda dan semuanya turut bela negara,” jelas Emil.
“Perang hari ini pun sama, semua harus turut bela negara. Yang punya harta, bela negaranya dengan harta. Ada yang nyumbang APD, ventilator, ada yang nyumbnag receh, ada yang nymbang uang miliyar. Yang kedua, bela negara dengan ilmunya. Para dokter cari solusi, ahli obat cari solusi, ahli vaksin cari solusi, semua bergerak. Yang ketiga, kita bela negaranya dengan tenaga. Katakanlah tidak punya harta, tidak punya ilmu tapi punya tenaga. Saya apresiasi, saya doakan bapak ibu Allah balas kesukarelawanannya. Sebaik-baiknyanya kita adalah yang bermanfaat untuk masyarakat,” tambahnya.
Bela negara terakhir, lanjut Emil, jika tidak punya harta, tidak punya ilmu, tidak punya tenaga, maka bela negaranya adalah jangan jadi korban dari perang ini.
“Caranya cuma satu, disiplin. Karena musuh itu datang kepada orang yang tidak disiplin. Kalau kita pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, itu adalah bela negara melalui kedisiplinan. Survey yang Kang Bima sampikan, ada 16 persen yang kurang lebih tidak percaya terhadap Covid-19. Kecuali kalau sudah tertular, baru percaya,” kata dia.
Menurutnya, edukasi itu sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait bahaya covid dan hal-hal lain yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat pandemi seperti saat ini.
“Saya sangat mengapresiasi setiap inisiatif yang datang dari kepala daerah itu akan membantu pengurangan epidemiologi. Memang kelihatan, yang rajin melakukan tindakan, biasanya situasinya lebih terukur. Namun memang sudah takdir geografisnya Bogor ini berdekatan dengan Jakarta. Jadi irama naik turunnya kurang lebih hampir sama (dengan Jakarta),” terang Emil.
Di tempat yang sama, Wali Kota Bogor Bima Arya menilai bahwa cara untuk menang melawan corona ini hanya satu, yaitu kebersamaan.
“Kita hanya menang ketika bersama. Insya Allah ikhtiar kita adalah bersama. Bersama saling menjaga itu semangat kita. Di Kota Bogor, strategi kita bersama dalam tiga hal pertama bersama menjaga wilayah melalui RW Siaga yang zona merah, lalu dikuatkan dari Tim Deteksi Aktif (Detektif) melalui unit lacak, unit pantau di wilayah,” ujar Bima.
Yang kedua, lanjut Bima, adalah kebersamaan untuk melakukan edukasi karena banyak warga yang masih belum paham apa itu Covid.
“Jadi, disinilah kami melibatkan banyak pihak. Melibatkan para kyai, tokoh agama, MUI, FKUB, kami juga melibatkan ketua IDI, melibatkan para dokter dan melibatkan alumni Covid,” jelasnya.
“Satu lagi adalah harus ketat pengawasan di lapangan. Jangan sampai warga merasa biasa-biasa saja. Karena itu perlu melibatkan semua pihak untuk turun setiap hari, tidak saja Satpol PP, bukan hanya TNI/Polri, tetapi semua. Karena itu kami bangga teman-teman pemuda terlibat di sini. KNPI bersama pasukannya, AMPI bersama pasukan, Karang Taruna bersama pasukannya, ada juga teman-teman pengusaha dari HIPMI. Mereka akan di supervisi oleh TNI, Polri dan Satpol PP. Mereka akan berkeliling setiap hari memastikan tidak ada pelanggaran protokol kesehatan di unit usaha dan tempat publik lainnya,” beber Bima.
Unit Edukasi diberi nama Tim Merpati, sementara Unit Pengawasan diberi nama Tim Elang.
“Kami namai Tim Merpati karena simbol penyampai pesan kepada publik tentang apa itu Covid. Unit Pengawasan kita namakan Tim Elang karena dengan matanya yang sigap, tajam, memastikan tidak adanya pelanggaran protokol kesehatan. Terima kasih Pak Gubernur pada hari ini berkenan untuk memberikan semangat, memberikan arahan dan meresmikan terbangnya Tim Elang dan Tim Merpati ini untuk bersama-sama memenangkan pertarungan melawan Covid-19 di Kota Bogor,” pungkasnya.
Jakarta – DPR RI, melalui Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel, meminta Jepang untuk menerima petani muda Indonesia untuk belajar bertani dengan metode smart farming di negara tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menerima delegasi dari partai berkuasa di Jepang, Liberal Democratic Party (LDP), di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Jumat (3/5/2024).
“Bukan untuk bekerja dan juga bukan untuk sekolah, tapi belajar praktik bertani yang baik dan berkualitas serta smart farming kepada petani muda Indonesia. Cukup satu tahun saja,” kata Gobel.
Gobel mengatakan, dunia sedangkan dihadapkan pada krisis pangan akibat perubahan iklim dan konflik geopolitik dunia. Perubahan iklim berdampak pada hadirnya cuaca panas yang tinggi atau curah hujan yang berlebihan dan tidak pasti. Sedangkan, konflik geopolitik berdampak pada kenaikan harga pupuk yang tinggi.
“Semua itu berakibat Indonesia melakukan impor beras dengan jumlah yang sangat besar. Padahal Indonesia adalah negara agraris, memiliki lahan yang luas, tanah yang subur, dan jumlah petani yang besar. Namun faktanya Indonesia harus impor beras dari berbagai negara seperti Myanmar, Vietnam, Thailand, India, dan Cina,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Di sisi lain, kata Gobel, Jepang adalah negara yang memiliki keunggulan teknologi sehingga bisa menghasilkan produktivitas pertanian yang besar dan kemampuan menghadapi perubahan iklim. Selain itu, katanya, produk pertanian Jepang dikenal dengan cita rasa yang lezat dan memiliki harga yang bagus. Ia juga meminta Jepang mengajarkan pembuatan pupuk organik dan smart farming. Teknologi penggilingan beras Jepang, katanya, juga menghasilkan beras yang berkualitas.
Walaupun sudah melakukan impor beras dengan jumlah sangat besar, kata Gobel, secara ironis harga beras di Indonesia tetap tinggi.
“Harga beras premium di Indonesia mendekati harga beras di Jepang. Padahal kualitasnya sangat berbeda. Tentu ini memprihatinkan,” kata pria yang pernah ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Utusan Khusus untuk Jepang tersebut.
Selain itu, katanya, karena jumlah petani di Indonesia sangat besar maka membangun pertanian akan secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia.
“Jumlah penduduk Indonesia juga sangat besar. Jadi memecahkan masalah kebutuhan pokok ini akan sangat fundamental bagi kemajuan dan stabilitas Indonesia. Untuk itu, saya berharap Jepang dan Indonesia bisa meningkatkan kerja sama yang lebih erat di bidang pertanian ini,” jelasnya.
Selain itu, Gobel juga menyampaikan tentang pentingnya Jepang membagi teknologinya dalam pengolahan air bersih. Hingga saat ini, katanya, masalah penyediaan air bersih yang sehat masih merupakan tantangan besar bagi Indonesia.
“Air bersih higienis sangat penting dalam mengatasi stunting dan penyakit kulit. Dua hal ini masih merupakan problem mendasar bagi masyarakat lapis bawah Indonesia dan bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Jepang memiliki kemampuan dan teknologi pengolahan air bersih yang sehat,” katanya.
Jika masalah pertanian dan penyediaan air bersih bisa diatasi Indonesia, kata Gobel, maka ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih baik lagi. “Ini tentu saja juga akan baik bagi ekonomi kawasan di Asia Tenggara dan akan memiliki dampak yang baik pula bagi ekonomi Jepang. Jadi ini kerja sama yang sifatnya saling menguntungkan,” katanya.
Adapun Delegasi Jepang itu dipimpin oleh Ketua Badan Riset Kebijakan LDP, Tokai Kisaburo. Sedangkan anggota delegasinya antara lain Ketua Harian Badan Riset Kebijakan LDP Shibayama Masahito dan Kepala Sekretariat Badan Riset Kebijakan LDP Nakai Toyoron. Hadir pula Wakil Dirjen untuk urusan Asia Tenggara dan Asia Barat Daya Kementerian Luar Negeri Jepang Hayashi Makoto serta Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasushi Masahi.
Denpasar – Tim Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Denpasar, Bali. Salah satu yang disoroti Komisi III dalam Kunker Reses ini adalah banyaknya turis yang melakukan tindakan penyimpangan, seperti pelanggaran adat maupun tindakan semena-mena lainnya. Tak ayal, tindakan tersebut kerap menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat setempat.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta berharap kepada Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra agar penanganan yang bijak terhadap pelanggaran, sambil tetap memperhatikan dan menghormati adat serta budaya Bali.
Oleh karena, menurut I Wayan, bahwa Bali memiliki cara tersendiri untuk menangani turis yang berulah. Sehingga, tidak bisa serta merta langsung dilakukan deportasi.
“Karena bagaimana pun orang Bali hidup dari sektor pariwisata. Sehingga sudah tidak asing dengan keberadaan turis. Namun, jangan juga sampai terlalu lemah karena turis yang berulah akan mengotori pariwisata-pariwisata yang ada, sehingga malah Bali bisa jatuh perekonomiannya. Jadi harus dicari solusi yang bijak,” ungkap I Wayan dalam pertemuan di Denpasar, Bali, Jumat (3/5/2024).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu pun menyampaikan apresiasinya terhadap Kapolda Bali beserta segenap jajarannya karena telah berhasil menangani banyak kasus dengan pendekatan restorative justice. Selain itu, Polda Bali juga dinilai telah bekerja sama baik dengan lembaga imigrasi yang berada di bawah lingkup Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Provinsi Bali dalam penanganan kasus penyimpangan turis.
“Saya juga tentunya mengapresiasi Kapolda Bali dan segenap jajaran atas kinerjanya. Bagaimana mereka mengawasi, serta menindak pelaporan-pelaporan yang ada rerlebih mengedepankan restorative justice sebagai jalan keluar penanganan kasus,” pungkasnya.
Menanggapi masukan tersebut, Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra juga sepakat dengan gagasan I Wayan Sudirta bahwa penanganan terhadap turis yang berulah harus dilakukan dengan hati-hati. Khususnya, mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor pariwisata dan kelestarian budaya Bali.
“Kami akan bekerja sama, jika diperlukan lintas sektoral untuk menemukan solusi yang menghormati adat, budaya, dan kepentingan ekonomi masyarakat Bali,” ujar Ida Bagus.
Kunjungan kerja reses ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju penanganan yang lebih baik terhadap turis nakal di Bali. Dengan pendekatan yang bijaksana dan kolaborasi lintas sektoral antara Kapolda Bali, institusi terkait, serta pemerintah daerah, diharapkan akan tercipta lingkungan pariwisata yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi wisatawan dan masyarakat setempat.
Denpasar – Komisi III DPR RI mengungkapkan kekhawatirannya terhadap meningkatnya modus operandi peredaran narkoba yang beralih ke ranah daring (online) melalui platform media sosial dengan menggunakan modus kamuflase. Pernyataan ini disampaikan Anggota Komisi III DPR Johan Budi dalam Rapat Kerja Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) di Denpasar, Bali, Kamis (02/05/2024).
“Menarik sekali yang disampaikan BNN Provinsi Bali. Mereka menjelaskan adanya jual beli narkoba melalui online. Nah ini cukup mengagetkan buat saya, kok bisa narkoba ini diperjual belikan melalui online, hal ini terungkap ketika BNNP Bali menangkap tersangka di lapangan,” ungkapnya.
Dalam konteks ini, Johan Budi menekankan perlunya penguatan pada Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menghadapi perubahan modus operandi tersebut. Menurutnya, modus operandi peredaran narkoba akan selalu berubah-ubah. Untuk itu, perlu penguatan-penguatan kepada BNN agar lebih maksimal dalam memberantas peredaran narkoba ini. Selain itu, lanjutnya, kekurangan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor, terutama di daerah, ada sebagian yang juga pegawainya atau penyidiknya cuma sedikit.
“Ini problem laten yang perlu segera diperbaiki. Saya sendiri ketika rapat dengan BNN di Komisi III mengusulkan, agar BNN ini diberi penguatan, termasuk penyediaan sumber daya manusia, infrastruktur yang ada di daerah, termasuk soal rehabilitasi,” pungkas Legislator Dapil Jatim VII ini.
Johan menambahkan, pusat rehabilitasi narkoba ini juga menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan restorative justice bagi para pengguna narkoba. Pengguna narkoba, tambahnya, di beberapa negara itu dikategorikan sebagai korban, bukan pelaku, bukan tersangka, sehingga pusat rehabilitasi menjadi penting. Jadi yang sebetulnya tersangka itu seharusnya pengedar dan bandar.
“Menurut saya untuk pengguna narkoba dapat diselesaikan melalui restorative justice, dengan mendapatkan kesempatan untuk dilakukan rehabilitasi medis ataupun sosial, tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan,” tutup Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Johan berharap pertemuan Kunker Reses ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga terkait. Selain itu juga untuk mengimplementasikan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi peredaran narkoba yang semakin canggih dan menyebar melalui platform digital. Langkah-langkah preventif dan represif yang terintegrasi diharapkan dapat mengurangi dampak negatif peredaran narkoba di masyarakat.
DPR RI Minta Jepang Ajarkan ‘Smart Farming’ kepada Petani Muda Indonesia
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Peredaran Narkoba Beralih ke Ranah Daring, Johan Budi Minta Perkuat BNNP
Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Bali Dapat Jadi Contoh Provinsi Lainnya
Jadi Miniatur Indonesia, Komisi VIII Apresiasi Praktik Moderasi Beragama di Bali
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
