Pengumuman Cakada PDIP, Megawati Ingatkan Jangan Lecehkan Rekomendasi Partai
Jakarta – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan agar para calon kepala daerah yang diusung oleh partai nya untuk tidak melecehkan rekomendasi yang diberikannya.
“Para calon kepala daerah harus mementingkan kepentingan bangsa. Tidak berpikiran sempit, hanya memikirkan kepentingan diri sendiri,” kata Megawati saat memberikan sambutan pada pengumuman 75 calon kepada daerah tahap ketiga secara virtual, di Jakarta, Selasa (11/8).
Megawati juga mengingatkan agar calon kepala daerah memahami arti menjadi pemimpin yang baik bagi daerah nya karena partai nya tidak main-main dalam memberikan rekomendasi.
“Apakah hanya untuk mengikuti nafsu yang namanya keserakahan, hanya untuk mencari kekuasaan, hanya untuk mencari uang? Melupakan dengan susah payah, saudara sekalian itu akan diperjuangkan dan dipilih langsung oleh rakyat,” ujarnya.
Oleh karena itu, Megawati meminta kepada para calon kepala daerah agar tidak melecehkan rekomendasi yang diberikannya untuk maju dalam Pilkada Serentak 2020.
“Kami meluluskannya untuk menjadi kepala daerah itu berjenjang, sangat lama, untuk mendengarkan aspirasi rakyat. Alangkah sayangnya jika kalian ini yang saya berikan rekomendasi itu melecehkan rekomendasi saya setelah jadi,” ucap Presiden kelima RI ini menegaskan.
Megawati pun berulang kali menyampaikan kepada kader nya agar memiliki pijakan yang kokoh pada jati diri bangsa karena hal itu merupakan hal penting menjadi seorang pemimpin.
Megawati juga mengingatkan para calon kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk tidak korupsi karena tindak pidana korupsi, cepat atau lambat pasti akan ketahuan.
“Semakin hari apa pun juga, yang namanya korupsi mungkin bisa dikatakan, ada yang mengatakan lambat dan sebagainya, tapi satu hal korupsi itu tidak akan bisa disembunyikan. Suatu saat nanti pasti kelihatan,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, secara khusus Megawati mengingatkan soal masalah hukum yang sering kali menimpa kepala daerah di Sumatera Utara. Ia mengingatkan agar benar-benar mengabdikan diri kepada rakyat dan tidak melakukan tindak pidana korupsi.
Arahan Megawati itu secara khusus untuk 13 pasangan calon kepala daerah untuk wilayah Sumatera Utara (Sumut), dimana salah satunya termasuk Bobby Nasution, menantu Presiden Jokowi, yang berpasangan dengan Aulia Rahman untuk Pilwalkot Medan.
“Di Sumut, tolong dipikir, tolong diingat, berapa gubernur yang kena, berapa bupati yang kena, semua masalah hukum,” ujar Megawati.
Sebelumnya Presiden RI Kelima itu memulai arahannya dengan menjelaskan bahwa Indonesia didirikan setelah sejarah perjuangan kemerdekaan yang panjang, lalu kemudian diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta.
Pada 1927, Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia, yang menjadi cikal bakal PDIP. Melalui partai politik itulah, Bung Karno mendidik dan menggorganisasikan rakyat. Kemerdekaan Indonesia dicapai senapas dengan Pancasila sebagai dasar negara.
Pada 1955, atau hanya beberapa tahun setelah merdeka, Indonesia berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika yang menjadi titik tolak gerakan bangsa-bangsa lain untuk lepas dari penjajahan.
Hal itu merupakan bukti bagaimana Pancasila bekerja, menjadi inspirasi yang memerdekakan bangsa-bangsa dari penjajahan.
“Dengan sejarah begitu, coba saudara-saudara sekalian bayangkan, kalau kita mempunya nurani, pertanyaan yang saya selalu tanyakan, apa niat kalian untuk menjadi, baik bupati, walikota, gubernur? Apakah hanya untik mengikuti nafsu-nafsu yang namanya keserakahan? Hanya untuk mencari kekuasaan? Hanya untuk mencari uang?” kata Megawati.
“Anda mau melupakan ketika dengan susah payah saudara itu akan diperjuangkan dan dipilih langsung oleh rakyat?” ujarnya.
Oleh sebab itu, Megawati mengatakan dirinya meminta agar para calon kepala daerah tidak main-main dengan amanah partai dan rakyat. Mega pun kembali menceritakan betapa sulitnya para pendiri bangsa memerdekakan Indonesia.
“Benang merah sejarah di atas sengaja saya sampaikan agar paslon PDI Perjuangan tidak berpikir sempit, hanya terpikir untuk kepentingan dirinya sendiri. Saya ingin mengatakan dengan jelas, kalau anda mau korupsi sekarang itu tak bisa,” ujarnya.
“Satu hal, korupsi itu tidak akan bisa disembunyikan, karena suatu saat nanti pasti kelihatan,” tegasnya.
Menurut dia, PDI Perjuangan mencari sosok pemimpin yang memiliki fighting spirit dan tidak mudah menyerah. Selain itu, Megawati juga meminta para calon kepala daerah yang diusung agar selalu menggunakan hati nurani dalam menjalankan tugas dan kewajiban nya.
Megawati juga mengatakan dirinya merasa gembira karena kini para calon kepala daerah semakin banyak menyandang gelar pendidikan di namanya. Masalahnya, apakah gelar itu memiliki manfaat bagi rakyat.
“Pertanyaannya, melalui nuraninya, dapatkah menjawab keilmuan dia yang harus digunakan bagi kemashalatan rakyat banyak? Keseluruhan benang merah perjuangan Indonesia bagi dunia tersebut sengaja saya angkat kembali menjelang peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 75. Hal ini sangat penting guna mengingatkan tugas panggilan sejarah kita bahwa bangsa Indonesia adalah negara pemimpin,” beber Megawati.
“Percuma jika seorang kepala daerah memiliki gelar, tapi tak menggunakan hati nurani,” ucap Megawati.
(edn)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
