Pengumuman Cakada PDIP, Megawati Ingatkan Jangan Lecehkan Rekomendasi Partai
Jakarta – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan agar para calon kepala daerah yang diusung oleh partai nya untuk tidak melecehkan rekomendasi yang diberikannya.
“Para calon kepala daerah harus mementingkan kepentingan bangsa. Tidak berpikiran sempit, hanya memikirkan kepentingan diri sendiri,” kata Megawati saat memberikan sambutan pada pengumuman 75 calon kepada daerah tahap ketiga secara virtual, di Jakarta, Selasa (11/8).
Megawati juga mengingatkan agar calon kepala daerah memahami arti menjadi pemimpin yang baik bagi daerah nya karena partai nya tidak main-main dalam memberikan rekomendasi.
“Apakah hanya untuk mengikuti nafsu yang namanya keserakahan, hanya untuk mencari kekuasaan, hanya untuk mencari uang? Melupakan dengan susah payah, saudara sekalian itu akan diperjuangkan dan dipilih langsung oleh rakyat,” ujarnya.
Oleh karena itu, Megawati meminta kepada para calon kepala daerah agar tidak melecehkan rekomendasi yang diberikannya untuk maju dalam Pilkada Serentak 2020.
“Kami meluluskannya untuk menjadi kepala daerah itu berjenjang, sangat lama, untuk mendengarkan aspirasi rakyat. Alangkah sayangnya jika kalian ini yang saya berikan rekomendasi itu melecehkan rekomendasi saya setelah jadi,” ucap Presiden kelima RI ini menegaskan.
Megawati pun berulang kali menyampaikan kepada kader nya agar memiliki pijakan yang kokoh pada jati diri bangsa karena hal itu merupakan hal penting menjadi seorang pemimpin.
Megawati juga mengingatkan para calon kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk tidak korupsi karena tindak pidana korupsi, cepat atau lambat pasti akan ketahuan.
“Semakin hari apa pun juga, yang namanya korupsi mungkin bisa dikatakan, ada yang mengatakan lambat dan sebagainya, tapi satu hal korupsi itu tidak akan bisa disembunyikan. Suatu saat nanti pasti kelihatan,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, secara khusus Megawati mengingatkan soal masalah hukum yang sering kali menimpa kepala daerah di Sumatera Utara. Ia mengingatkan agar benar-benar mengabdikan diri kepada rakyat dan tidak melakukan tindak pidana korupsi.
Arahan Megawati itu secara khusus untuk 13 pasangan calon kepala daerah untuk wilayah Sumatera Utara (Sumut), dimana salah satunya termasuk Bobby Nasution, menantu Presiden Jokowi, yang berpasangan dengan Aulia Rahman untuk Pilwalkot Medan.
“Di Sumut, tolong dipikir, tolong diingat, berapa gubernur yang kena, berapa bupati yang kena, semua masalah hukum,” ujar Megawati.
Sebelumnya Presiden RI Kelima itu memulai arahannya dengan menjelaskan bahwa Indonesia didirikan setelah sejarah perjuangan kemerdekaan yang panjang, lalu kemudian diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta.
Pada 1927, Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia, yang menjadi cikal bakal PDIP. Melalui partai politik itulah, Bung Karno mendidik dan menggorganisasikan rakyat. Kemerdekaan Indonesia dicapai senapas dengan Pancasila sebagai dasar negara.
Pada 1955, atau hanya beberapa tahun setelah merdeka, Indonesia berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika yang menjadi titik tolak gerakan bangsa-bangsa lain untuk lepas dari penjajahan.
Hal itu merupakan bukti bagaimana Pancasila bekerja, menjadi inspirasi yang memerdekakan bangsa-bangsa dari penjajahan.
“Dengan sejarah begitu, coba saudara-saudara sekalian bayangkan, kalau kita mempunya nurani, pertanyaan yang saya selalu tanyakan, apa niat kalian untuk menjadi, baik bupati, walikota, gubernur? Apakah hanya untik mengikuti nafsu-nafsu yang namanya keserakahan? Hanya untuk mencari kekuasaan? Hanya untuk mencari uang?” kata Megawati.
“Anda mau melupakan ketika dengan susah payah saudara itu akan diperjuangkan dan dipilih langsung oleh rakyat?” ujarnya.
Oleh sebab itu, Megawati mengatakan dirinya meminta agar para calon kepala daerah tidak main-main dengan amanah partai dan rakyat. Mega pun kembali menceritakan betapa sulitnya para pendiri bangsa memerdekakan Indonesia.
“Benang merah sejarah di atas sengaja saya sampaikan agar paslon PDI Perjuangan tidak berpikir sempit, hanya terpikir untuk kepentingan dirinya sendiri. Saya ingin mengatakan dengan jelas, kalau anda mau korupsi sekarang itu tak bisa,” ujarnya.
“Satu hal, korupsi itu tidak akan bisa disembunyikan, karena suatu saat nanti pasti kelihatan,” tegasnya.
Menurut dia, PDI Perjuangan mencari sosok pemimpin yang memiliki fighting spirit dan tidak mudah menyerah. Selain itu, Megawati juga meminta para calon kepala daerah yang diusung agar selalu menggunakan hati nurani dalam menjalankan tugas dan kewajiban nya.
Megawati juga mengatakan dirinya merasa gembira karena kini para calon kepala daerah semakin banyak menyandang gelar pendidikan di namanya. Masalahnya, apakah gelar itu memiliki manfaat bagi rakyat.
“Pertanyaannya, melalui nuraninya, dapatkah menjawab keilmuan dia yang harus digunakan bagi kemashalatan rakyat banyak? Keseluruhan benang merah perjuangan Indonesia bagi dunia tersebut sengaja saya angkat kembali menjelang peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 75. Hal ini sangat penting guna mengingatkan tugas panggilan sejarah kita bahwa bangsa Indonesia adalah negara pemimpin,” beber Megawati.
“Percuma jika seorang kepala daerah memiliki gelar, tapi tak menggunakan hati nurani,” ucap Megawati.
(edn)
Bandar Lampung – Komisi III DPR RI mengapresiasi rencana Presiden Jokowi yang akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online yang melibatkan antarkementerian dan lembaga. Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menilai adanya Satgas tersebut menjadi poin penting bahwa pemerintah serius untuk memberantas aktivitas haram tersebut.
Karena itu, ia mendorong para mitra Komisi III, mulai dari PPATK, Kepolisian, hingga Kejaksaan agar bertindak lebih tegas terhadap hal itu.
“Karena judi online itu dampaknya luar biasa terutama masyarakat-masyarakat kecil. Kalau kita lihat transaksinya yang begitu banyak, triliunan seperti itu, kami Komisi III mendukung dan mendorong agar dapat dilakukan tindakan tegas terhadap judi-judi online,” ujar Taufik Basari kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi III DPR RI ke Bandar Lampung, Lampung, Senin (29/4/2024).
Ia pun berharap dengan adanya kerja bersama lintas K/L tersebut dapat mempercepat penanganan khususnya yang berkaitan dengan transaksi internasional lintas batas negara, baik peladen, bandar, maupun jaringan judi online tersebut.
“Hal ini penting nanti lebih mempercepat untuk kinerja memberantas judi online. Termasuk bagi Kemenkominfo juga sangat penting perannya sekarang,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Senada, Anggota Komisi III DPR RI Rano Al Fath mengapresiasi adanya Satgas Judi Online itu. “Saya mengapresiasi sekaligus juga berharap agar strategi yang bisa kita lakukan bisa kita optimalkan untuk memberantas Judi Online ini,” ujarnya.
Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional yang kerap diperingati pada 2 Mei, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan pesan dan harapan terkait peningkatan kualitas pendidikan di Kalimantan Timur. Hetifah, yang dikenal sebagai salah satu pendorong utama reformasi pendidikan di wilayah tersebut, menggarisbawahi beberapa inisiatif penting yang diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam sistem pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim).
Dalam pernyataannya, Hetifah Sjaifudian menekankan pentingnya investasi di sektor pendidikan, baik dalam peningkatan infrastruktur dan kualitas pengajaran hingga peningkatan kualitas SDM seperti guru dan tenaga pengajar di berbagai daerah di Kalimantan Timur.
“Peringatan Hari Pendidikan Nasional ini merupakan momen yang tepat untuk merefleksikan apa yang telah kita capai dan apa lagi yang perlu kita lakukan demi masa depan generasi mendatang,” ujar Hetifah melalui rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (2/5/2024).
Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut juga mengungkapkan keinginan untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, termasuk mengoptimalkan bagaimana transformasi platform digital untuk membantu proses pembelajaran. Hal itu sebagai salah satu solusi atas tantangan geografis yang sering kali membatasi akses pendidikan berkualitas di Kalimantan Timur.
“Penggunaan teknologi pendidikan yang inovatif serta memaksimalkan platform digital harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa semua anak, di mana pun mereka berada, memiliki akses yang sama terhadap sumber belajar yang berkualitas tinggi,” tuturnya.
Salah satu fokus utama yang diharapkan oleh politisi senayan yang berasal dari dapil Kalimantan Timur tersebut adalah peningkatan kualitas dan kapasitas guru serta pengembangan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan lokal tanpa mengesampingkan standar nasional.
“Guru-guru kita adalah ujung tombak dalam mewujudkan pendidikan berkualitas dan membentuk anak-anak didik untuk Indonesia Emas kedepan. Kita perlu memastikan bahwa mereka diberi pelatihan yang memadai dan terus-menerus serta menjamin kesejahteraan mereka agar dapat mendidik siswa dengan metode yang paling efektif dan inovatif,” tambah Hetifah.
Mengakhiri pernyataannya, Hetifah Sjaifudian mengajak semua pihak untuk berkolaborasi demi menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan inovatif.
“Pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita dukung para guru dan tenaga pendidik kita, memastikan bahwa setiap anak di Kalimantan Timur mendapatkan kesempatan pendidikan yang mereka layak dapatkan,” ungkapnya.
Dengan pesan pada Hari Pendidikan Nasional ini, Hetifah Sjaifudian berharap untuk menginspirasi perubahan dan perkembangan yang akan melahirkan SDM yang tidak hanya cerdas, tapi juga tangguh dan siap menghadapi tantangan masa depan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyoroti maraknya kegelisahan masyarakat terhadap perubahan sistem pendidikan terkini. Baginya, isu ini harus jadi fokus utama pemerintah karena sektor ini krusial bagi masa depan bangsa.
“Momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional ke-65 saat ini harusnya menjadi bahan evaluasi Kemendikbud RI khususnya dalam menyikapi kontroversi yang muncul,” tutur Fikri melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (2/5/2024).
Salah satu isu yang mencuat adalah soal penerapan kurikulum merdeka sebagai kurikulum resmi nasional, yang tertuang dalam Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Kurikulum Merdeka diklaim lebih unggul daripada pendahulunya, yakni Kurikulum 2013, dan Kurikulum 2013 yang disempurnakan (2015), kendati Kurikulum Merdeka merupakan modifikasi dari kurikulum darurat yang diluncurkan selama pandemi Covid-19 pada tahun ajaran 2020/2021.
“Beberapa pakar menilai, Kurikulum Merdeka belum layak dijadikan kurikulum nasional, karena belum dilengkapi dengan naskah akademik yang memuat filosofi Pendidikan dan kerangka konseptual yang menjadi dasar pemikiran kurikulum merdeka,” imbuh Politisi Fraksi PKS ini.
Sehingga, dirinya melanjutkan bahwa kurikulum merdeka belum teruji secara akademis menjadi solusi atas hilangnya pembelajaran (learning loss) selama pandemi Covid-19. “Lalu perlu dievaluasi apakah daerah secara merata mampu dan siap melaksanakan kurikulum baru ini?,” tanyanya.
Kendati demikian, Hasil PISA (Programme for International Student Assessment) tahun 2022 diklaim sebagai kesuksesan Kemendikbudristek menerapkan kurikulum darurat selama pandemi covid-19. Peringkat PISA Indonesia tahun 2022 naik 5 hingga 6 peringkat dibanding hasil PISA 2018 lalu.
“Namun, fakta lain menyebutkan skor PISA Indonesia tahun 2022 di bidang literasi membaca, matematika, dan sains juga menurun dibanding tahun 2018, jadi sudut pandang kesuksesan PISA relatif dilihat dari mana,” sela Fikri.
Nuansa penerapan kurikulum baru ikut diramaikan narasi di media sosial soal kewajiban seragam baru bagi siswa sekolah dasar hingga menengah. “Padahal, ini akibat kurang sosialisasi. Sebenarnya, aturan seragam masih seperti yang lama sesuai Permendikbudristek 50 tahun 2022,” ungkap Politisi Fraksi PKS itu.
Masih terkait Kurikulum Merdeka, munculnya narasi penghapusan Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah menimbulkan polemik. Di sisi lain, Kemendikbudristek membantah hal itu, dan menegaskan ekskul Pramuka tetap disediakan sekolah, hanya kepesertaannya menjadi sukarela bagi siswa.
Dirinya tetap menyayangkan hal itu, karena pramuka berkontribusi positif untuk mengembangkan Pendidikan karakter bangsa. “Secara historis, pramuka berperan besar dalam perjalanan bangsa sejak era kemerdekaan,” tegasnya.
Isu kesejahteraan profesi pendidik, seperti guru, dosen, dan tenaga kependidikan tak luput menjadi komplain di masyarakat. “Dua isu, yakni kejelasan status sebagai ASN-PPPK dan juga kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan senantiasa menemani hari-hari kami sebagai legislator,” ungkapnya.
Ironisnya, ia mengaitkan kesejahteraan guru dan dosen dengan kemampuan menyekolahkan anak-anaknya di jenjang perguruan tinggi. “Sebagai pahlawan Pendidikan, mereka dihadapkan pada inflasi Pendidikan tinggi yang sangat besar, biaya UKT berlipat ganda seiring waktu,” urai Mantan Kepala Sekolah di salah satu SMK ini.
Contoh terbaru adalah soal kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Universitas Jenderal Soedirman (UnSoed) yang isunya melonjak hingga 100 persen, imbas penerapan Permendikbudristek Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemendikbud. “Pada akhirnya Unsoed meralat keputusannya, setelah didemo masyarakat,” ujar Fikri.
Masih terkait biaya Pendidikan tinggi yang kian tak terjangkau, Fikri menyoroti soal kerjasama penyedia pinjaman online (pinjol) dengan ITB. “Meski terlihat sebagai solusi pintas, namun pembayaran UKT melalui pinjol ini cenderung merugikan karena bunganya terlampau besar,” ujarnya.
Solusi yang paling tepat adalah mengatasi kesenjangan antara kebutuhan operasional perguruan tinggi negeri dengan pendapatan PTN, khususnya di luar APBN. “Sumber-sumber pendanaan PTN ini sebisa mungkin via kerja sama sponsor ketimbang membebani biaya pada mahasiswa, dan itu tanggung jawab pemerintah sebagai pengampu PTN di Indonesia sesuai amanat undang-undang,” jelasnya
Entah berhubungan atau tidak, Fikri menyinggung fenomena pinjol ilegal yang banyak menjerat para guru. “Menurut data OJK, 43 persen korban pinjol illegal adalah guru, sungguh memprihatinkan.” terangnya.
Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk memberi solusi komprehensif untuk meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk memberi keleluasaan kepada kalangan guru untuk dapat mengakses pembiayaan jangka pendek yang legal, ringan, dan mudah.
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
PR Kemendikbud di Hardiknas: Kurikulum Merdeka, UKT, Hingga Kesejahteraan Guru-Dosen
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Miris! Pengguna Judi Online di Indonesia Jadi Tertinggi di Dunia
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
