Terus Tingkatkan Partisipasi Masyarakat, Pemkot Surabaya Buka Data Alamat Pasien Covid-19
Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berusaha meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya. Setelah membuat Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo di hampir seluruh RW di Kota Surabaya, kini pemkot membuka data alamat pasien Covid-19 dalam bentuk peta. Tujuannya tentu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memerangi pandemi ini.
Wakil Koordinator Humas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota Surabaya M. Fikser memastikan bahwa pembuatan peta alamat pasien Covid-19 itu sudah mempertimbangkan psikologis warga. Kini, warga lebih tenang dan tidak gampang panik dengan kabar ada pasien positif di lingkungannya.
“Beda dengan dulu di awal-awal ada kasus. Kalau dulu kita buka petanya seperti ini, bisa panik semua warga dan tentu psikologisnya akan terganggu, sehingga bisa menurunkan imun juga,” kata Fikser di kantornya, Rabu (17/6/2020).
Menurut Fikser, data dalam peta itu hanya menunjukkan alamat jalan atau gang pasien positif Covid-19. Namun, untuk nama dan alamat detail rumah pasien itu tidak dijabarkan dalam peta tersebut.
“Data alamat detailnya itu kami sudah berikan kepada Satgas Kampung Wani Jogo Suroboyo, pihak kelurahan dan pihak puskesmas. Tujuannya tentu untuk bersama-sama melindungi warga yang positif itu, bukan lagi mengucilkan mereka,” kata dia.
Peraih penghargaan Informan Ahli dari Dewan Pers ini juga memastikan bahwa dalam peta sebaran Covid-19 di Kota Surabaya itu muncul empat kode warga. Warna merah menunjukkan ada pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19, warna hijau muda menunjukkan tidak ada pasien terkonfirmasi pasien positif Covid-19, warna hijau tua menunjukkan bahwa pernah ada pasien konfirmasi Covid-19 namun sudah sembuh atau meninggal.
“Sedangkan warna biru menunjukkan bahwa di wilayah tersebut sudah dilakukan rapid tes dan tes swab massal,” katanya.
Dengan adanya peta sebaran ini, maka diharapkan warga lebih meningkatkan partisipasinya dalam melindungi warga lainnya. Bahkan, diharapkan pula bisa lebih meningkatkan kehati-hatiannya dalam menjalankan aktivitasnya. Sebab, Fikser sangat sadar bahwa persoalan pandemi Covid-19 ini bukan hanya persoalan pemerintah yang harus menyelesaikannya, tapi juga butuh partisipasi dan kerjasama yang baik dari warga Kota Surabaya.
“Pemkot tidak bisa sendiri mengatasi ini, tapi kita harus bergandeng tangan memerangi pandemi ini,” tegasnya.
Fikser juga menjelaskan bahwa dengan dibukanya data sebaran pasien positif ini, maka para pelaku ojek online juga bisa meningkatkan kehati-hatiannya. Bahkan, ia mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak ojek online untuk ikut memperhatikan peta sebaran ini.
“Para driver ojek online ini bisa lebih hati-hati ketika harus mengantarkan orang atau barang ke gang-gang yang ada tanda merahnya itu,” katanya.
Kepala Diskominfo ini juga memastikan bahwa data yang terdapat di peta sebaran itu akan terus diupdate secara berkala. Sebab, hingga saat ini terus dilakukan rapid tes dan tes swab massal dan banyak pula yang sudah sembuh.
“Jadi, pasti datanya terus update, apalagi tren kesembuhan terus meningkat setiap harinya,” kata dia.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya yang juga Kepala BPB dan Linmas Surabaya, Irvan Widyanto, mengatakan dengan dibukanya peta sebaran pasien Covid-19 ini, maka warga akan saling melindungi antara warga yang satu dengan yang lainnya. Tentunya, ini juga akan sangat mendukung kinerja satgas-satgas dari Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo.
“Ini juga sejalan dengan hakekat atau filosofi dari Perwali nomor 28 tahun 2020, dimana Ibu Wali Kota ingin memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk mendisiplinkan diri dalam menerapkan protokol kesehatan,” kata Irvan.
Makanya, dalam situasi yang sangat sulit ini, Wali Kota Risma tidak ingin membebani warganya dengan pengenaan denda-denda. Sebab, yang dibutuhkan saat ini adalah kesadaran masyarakat dan masyarakat perlu dirangkul untuk menertibkan masyarakat yang lain.
“Sekali lagi, filosofi dari Perwali itu adalah Ibu Wali Kota menaruh kepercayaan kepada masyarakat. Dengan begitu, kesadaran masyarakat akan tumbuh. Nah, ketika kesadaran itu tumbuh, maka itulah arti mitigasi yang sebenarnya. Jadi, saat ini masyarakat tidak butuh ditekan-tekan lagi oleh aparat dan sebagainya, tapi yang dibutuhkan sekarang ini adalah masyarakat dirangkul untuk mengatur masyarakat yang lain,” tegasnya.
Oleh karena itu, dari awal hingga saat ini Wali Kota Risma selalu mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama-sama menghadapi pandemi Covid-19 ini. Bahkan, apabila ada yang melanggar protokol kesehatan, diharapkan masyarakat saling mengingatkan.
“Dengan cara ini, Insyallah kita bisa memerangi pandemi ini,” pungkasnya.
(zico)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
