Mensos Sebut Bansos Atasi Dampak Sosial dan Berdayakan Perekonomian
Jakarta – Bantuan sosial (bansos) tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat terdampak COVID-19. Menteri Sosial Juliari P. Batubara menyatakan, bansos juga efektif menggerakkan ekonomi rakyat, termasuk membuka peluang bagi korban PHK meraih peluang kerja.
Mensos Juliari menyatakan, bansos reguler seperti Program Sembako (Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT), misalnya, berperan penting menggerakkan perekonomian rakyat.
“Karena bahan pangan yang dibeli, bisa didapat dari pemasok lokal. Mungkin berupa industri kecil atau mikro. Bila mendapatkan order dan bisnis mulai bergerak, bisa juga merangkul korban PHK,” kata Mensos di Jakarta (08/06).
Oleh karenanya, Mensos menghimbau kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), untuk segera membelanjakan bantuan yang sudah diterima.
“Tujuannya untuk mendorong pergerakan ekonomi,” katanya.
Kementerian Sosial telah melakukan transformasi bansos pangan, dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menjadi Program Sembako. Pada skema BPNT indeks bantuan sebesar Rp110 ribu/KPM/bulan dapat dibelanjakan beras dan atau telur. Pada pada Program Sembako indeks meningkat menjadi Rp150.000/KPM/bulan, dan komuditas yang dibelanjakan semakin beragam.
KPM bisa membelanjakan komoditas yang mengandung karbohidrat (jagung, singkong, ubi, sagu serta umbi-umbian lainnya), protein hewani (daging ayam, daging, ikan), protein nabati (tahu, tempe dan kacang-kacangan) dan vitamin mineral (sayuran dan buah-buahan). Di masa pandemi, bansos berperan penting memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang terdampak.
“Komuditas di atas, saya kira mudah didapat di lokasi dimana KPM tinggal. Jagung, singkong, ubi, sagu serta umbi-umbian, ini jenis pangan yang mudah didapat dari petani atau warga lokal. Kemudian, untuk tahu dan tempe, ini kan industri kecil. Jadi, dari bansos bisa memberdayakan petani lokal dan industri kecil, yang pada gilirannya menghidupkan perekonomian secara lebih luas,” kata Mensos.
Dengan pilihan pangan yang bervariasi, juga mengakomodasi jenis pangan khas daerah tertentu seperti sagu (di Maluku). “Kita mengedepankan local wisdom. Jadi pemerintah daerah bisa memilih bahan pangan yang dihasilkan dan biasa dikonsumsi di daerah setempat,” kata Mensos.
Kemudian untuk lebih mendorong perputaran ekonomi, pemerintah menambah manfaat dan kepesertaan bansos reguler. Program Sembako ditingkatkan indeksnya dari Rp150 ribu/KPM/bulan menjadi Rp200 ribu/KPM/bulan selama enam bulan ke depan, atau dari bulan Maret sampai Agustus 2020. Kepesertaan program ditambah, dari 15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM.
Demikian pula dengan Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah juga meningkatkan kepesertaan dari 9,2 juta menjadi 10 juta KPM. Periode pencairan yang biasanya tiga bulan sekali, dimajukan menjadi setiap bulan. Kebijakan ini ditempuh untuk mengantisipasi timbulnya perlambatan perekonomian Indonesia.
“Kebijakan ini merupakan respon pemerintah untuk menjaga konsumsi di lapisan terbawah agar tidak terganggu oleh perlambatan ekonomi,” kata Mensos Juliari.
Dengan uang yang langsung masuk di e-wallet, KPM bisa langsung membelanjakannya sesuai dengan bahan pangan yang menjadi kebutuhannya.
Sama seperti bansos reguler, bansos non reguler seperti Bansos Sembako Bantuan Presiden dan Bansos Tunai (BST), juga berperan penting menggerakkan roda perekonomian. Ketersediaan bahan makanan pada Bansos Sembako Banpres, tidak lepas dari keterlibatan pekerja selama proses produksi dilakukan.
“Kemudian untuk BST, ini dari bantuan uang tunai, KPM bisa membelanjakan ke warung terdekat atau industri kecil setempat. Dengan demikian, bisa menggerakkan perekonomian setempat, atau juga membuka peluang kerja bagi korban PHK,” kata Mensos.
Dalam kesempatan berbeda, Sekjen Kemensos Hartono Laras menyatakan, selain dari Kemensos, bansos untuk masyarakat terdampak COVID-19, juga datang dari K/L lain dan juga dari pemerintah daerah.
“Baik bansos pangan maupun tunai, berperan penting memberdayakan masyarakat dan perekonomian lokal. Karena dana dari KPM bisa dibelanjakan di lingkungan setempat dan barang-barang yang dibutuhkan disediakan oleh pemasok lokal,” katanya.
(chrst)
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
