Achmad Yurianto: Pasien Sembuh COVID-19 Cenderung Meningkat
Jakarta – Juru Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto mengatakan bahwa pasien sembuh dari COVID-19 cenderung semakin mengalami peningkatan. Hal tersebut tentunya menjadi hasil patut untuk disyukuri.
“Ini yang harus kita syukuri, bahwa sekarang semakin cenderung banyak yang jadi semua semakin sembuh,” kata Yuri dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Jumat (5/6).
Menurut rekapitulasi data akumulasi yang dihimpun Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, kasus sembuh pada hari ini ada penambahan 551 orang, sehingga totalnya menjadi 9.443.
Berdasarkan data yang diterima Gugus Tugas dari 34 Provinsi di Tanah Air, Provinsi DKI Jakarta menjadi wilayah penambahan kasus sembuh tertinggi yakni 2.751 disusul Jawa Timur sebanyak 1.207 Jawa Barat 764, Sulawesi Selatan 673, Jawa Tengah 407 dan wilayah lain di Indonesia sehingga total mencapai 9.443 orang.
“Kalau kita lihat, memang Jawa Timur hari ini melaporkan 141 positif, tetapi juga melaporkan 118 sembuh. DKI Jakarta melaporkan 76 positif, tetapi juga melaporkan 144 orang sembuh. Banten melaporkan ada 24 kasus baru, namun yang sembuh dan 45,” kata Yuri.
“Sumatera Barat 13 kasus baru, 21 orang sembuh. Jawa Barat 12 orang kasus, baru 45 orang sembuh. Kalimantan Barat ada 3 kasus baru, 15 orang sembuh. Kemudian kita lihat Papua Barat hari ini melaporkan dua orang kasus baru, namun ada 17 kasus yang sembuh pada hari ini,” imbuhnya.
Kemudian menurut Yuri, data tersebut juga sekaligus memberikan suatu gambaran bahwa sebagian besar masyarakat sudah semakin menyadari dan melaksanakan pentingnya upaya pencegahan terhadap penularan COVID-19.
“Kita sudah melihat tentang disiplin masyarakat untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Kita sudah mulai melihat banyak sekali masyarakat, bahkan kita mulai melihat adanya masyarakat yang menegur orang lain, apabila tidak menggunakan masker di luar rumah,” jelasnya.
Hal itu menurutnya merupakan upaya yang dibangun oleh masyarakat atau komunitas untuk bersama-sama menyadari, bahwa semua orang harus mampu menciptakan rasa aman. Bukan hanya untuk pribadi, akan tetapi juga untuk lingkungan sekitar.
“Dan kita juga melihat, bahwa dengan aktivitas masyarakat yang sekarang ini mulai terlihat, namun kasusnya tidak meningkat, ini artinya sudah mematuhi juga disiplin untuk menjaga jarak,” kata Yuri.
Dia menambahakan bahwa dalam kondisi kondisi tertentu, ada beberapa beberapa hal yang memang tidak memungkinkan masyarakat untuk menjaga jarak aman. Akan tetapi Yuri telah melihat bahwa masyarakat masih dapat menyesuaikan kondisi tersebut dengan menerapkan protokol kesehatan yang lain.
“Memang dalam kondisi kondisi tertentu, kadang-kadang tidak mungkin untuk melaksanakan jaga jarak. Paling tidak satu meter, namun mereka melindungi dengan menggunakan masker, melindungi dengan kemudian mencuci tangan setelah berada di tempat yang berdesak-desakan, dan berusaha untuk tidak menjadi sakit. Ini yang menjadi penting,” jelasnya.
Sebagai informasi, Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 juga mencatat penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 per hari ini Jumat (5/6) ada sebanyak 703 sehingga totalnya menjadi 29.521 orang. Kemudian untuk untuk kasus meninggal bertambah 49 orang sehingga totalnya menjadi 1.770.
Adapun akumulasi data kasus tersebut diambil dari hasil uji pemeriksaan spesimen sebanyak 380.973 yang dilakukan menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di 101 laboratorium, Test Cepat Melokuler (TCM) di 62 laboratorium dan Laboratorium jejaring (RT-PCR dan TCM) di 186 lab. Secara keseluruhan, 256.810 orang telah diperiksa dan hasilnya 29.521 positif (kulumatif) dan 227.289 negatif (kumulatif).
Kemudian untuk jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang masih dipantau ada sebanyak 49.320 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang masih diawasi ada 13.592 orang. Data tersebut diambil dari 34 provinsi dan 420 kabupaten/kota di Tanah Air.
(hels)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
