Pandemi Covid-19 Momentum BUMN Menyusun Masterplan Kemandirian Industri Kesehatan Tanah Air
Jakarta – Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, telah mengguncang tatanan global, tak hanya sektor ekonomi, politik dan sosial semata, namun juga sektor kesehatan. Terlihat bagaimana rapuhnya sektor kesehatan dunia dihantam gelombang virus Covid-19 ini, bahkan negara sekelas Amerika Serikat maupun China hingga saat ini belum mampu menemukan vaksinnya.
Beberapa hari lalu Presiden Joko Widodo pun sempat menyoroti sektor kesehatan Indonesia terutama di bidang farmasi. Presiden Jokowi kembali menyadarkan kita akan pentingnya pengelolaan sumber daya dalam negeri sebagai ketahanan bangsa Indonesia. Saat ini 95 persen bahan baku obat (BBO) masih impor. Belum lagi alat kesehatan, rasio tenaga medis dan fasilitas pelayanan kesehatan yang belum memadai. (link)
Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa situasi pandemi virus Corona atau Covid-19 yang melanda Indonesia memberikan kesempatan bagi negara kita untuk melihat, memperbaiki, dan mereformasi berbagai bidang, salah satunya kesehatan. Dalam masa pandemi juga bisa dilihat bagaimana ketahanan sosial, ketahanan pangan, dan ketahanan ekonomi Indonesia, serta seberapa besar ketergantungan Indonesia kepada negara lain. (link)
Menanggapi hal ini, Sekjen Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) Bambang J Poernomo menilai apa yang disampaikan Presiden Jokowi harus menjadi perhatian semua pihak, yakni pemerintah, korporasi dan akademisi (perguruan tinggi).
“Apa yang disampaikan Presiden Jokowi mengenai industri kesehatan terutama farmasi, hendaknya menjadi pelecut agar kita benar-benar concern terhadap potensi sumber daya dalam negeri. Pandemi Covid-19 ini memaksa kita untuk sigap dalam segala hal, terutama ketersediaan obat-obatan, alkes, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga medis yang mumpuni,” papar Bambang.
“Butuh partisipasi menyeluruh dari pihak-pihak terkait terutama keterlibatan triple helix untuk mengurai benang basah di sektor ini. Sinergi “Triple Helix” ini harus di optimalkan. Hal ini, tentu saja tidak dapat terlepas dari pentingnya menjaga ketahanan industri farmasi yang merupakan salah satu pilar penting pembangunan kesehatan nasional,” imbuhnya.
Bambang mengatakan pandemi Covid-19 adalah momentum untuk membuat sebuah masterplan dan road map terkait ketahanan nasional di bidang kesehatan. Menurutnya dengan adanya partisipasi triple helix diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menyusun formulasi yang tepat bagi industri kesehatan tanah air.
“Langkah strategis saat ini adalah dengan membuat masterplan dan road map menuju kemandirian industri farmasi dan alkes dengan melibatkan semua resource yang ada, baik kementerian, korporasi maupun akademisi perguruan tinggi. Kementerian BUMN harus mengambil inisiatif mengkoordinir elemen-elemen yang ada dalam menyusun masterplan dan road map tersebut. Sinergi “Triple Helix”, Pemerintah, dunia usaha dan Perguruan Tinggi sebagai center of excellent di bidang riset dan pencipta sdm unggul, ini harus di optimalkan,” tutur Bambang.
Bambang menambahkan, meski saat ini telah ada Inpres No 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan, namun belum dapat membawa angin segar di Industri kesehatan Indonesia. Untuk itu perlu ada akselarasi lain seperti kebijakan dan partisipasi semua pihak terkait.
“Harusnya Inpres No 6 Tahun 2016 ini bisa menjadi pijakan bagi kementerian-kementerian terkait untuk mengakselarasi kemandirian industri kesehatan kita. Dalam inpres tersebut, Presiden Jokowi dengan tegas memerintahkan seluruh instansi terkait untuk memaksimalkan peran dan kewenangannya untuk mendukung percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan,” papar Bambang.
“Tapi nyatanya Inpres saja terbukti belum cukup untuk jadi solusi, maka harus ada dukungan kebijakan yang lain, di antaranya dengan menyusun masterplan dan road map industri farmasi, membuat skala prioritas, tata niaga, dan paket insentif yang menarik untuk memperkuat pelaku industri farmasi yang selama ini masih tergopoh-gopoh,” lanjutnya.
Lebih lanjut Bambang menyampaikan, jika pemerintah dapat secepatnya menyusun masterplan dan road map industri kesehatan, maka tak hanya pandemi Covid-19 saja yang bisa dilalui. BUMN sektor kesehatan harus mengambil inisiatif, harus bangun, perlu kerja keras dan cerdas mengatasi rintangan dan memanfaatkan momentum. Ke depannya segala masalah di sektor kesehatan tanah air dapat diantisipasi sesegera mungkin.
“Tak bisa kita pungkiri, pandemi Covid-19 ini memberikan sinyal yang kuat bagi kita untuk concern terhadap sektor kesehatan. Hal lainnya yang menjadi catatan penting bahwa negara kita mau tak mau harus bertumpu pada kekuatannya sendiri, termasuk industri farmasi agar bisa terbebas dari badai krisis. BUMN tidak boleh lagi berleha leha, kerja keras, kerja cepat, kerja cerdas, harus jadi pelopor di sektor industri kesehatan ini. Kami meyakini tak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu demi kebaikan bersama,” pungkas Bambang. 0
Sementara itu Koordinator Kompartemen Kesehatan KAPT, Audrey Clarissa mengatakan kemandirian industri kesehatan juga tak lepas dari Research and Development (riset dan pengembangan). Untuk itu perlu keterlibatan perguruan tinggi untuk membantu pemerintah dalam menghasilkan produk riset yang dapat memperkuat daya saing bangsa.
“Peneliti di tingkat perguruan tinggi bisa berperan untuk mendorong kemampuan daya saing bangsa dalam bidang industri kesehatan. Salah satunya dengan menghasilkan produk riset yang bermanfaat bagi masyarakat dan potensial untuk dihilirisasi ke industri,”
“Tak hanya itu, perlu mendorong partisipasi perguruan tinggi dalam hal inovasi dan teknologi industri kita yang masih sangat rendah,” katanya.
Audrey menilai partisipasi perguruan tinggi harus terus diperkuat dalam riset dan pengembangannya melalui dukungan kementerian terkait. Sehingga nantinya hasil riset dan pengembangan tersebut dapat dimanfaatkan dalam mengantisipasi kejadian ke depan nanti.
“Keterlibatan perguruan tinggi selama fase riset dan pengembangan harus terus dikuatkan melalui dukungan instansi terkait, jadi dalam situasi pandemik berikutnya mereka bisa manfaatkan hasil riset tersebut untuk melakukan modifikasi sesuatu. Contoh modifikasi yang dimaksud seperti di Taiwan. Masa kondisi pandemi Covid-19 ini secara confidential tim perguruan tinggi sudah langsung bisa mengembangkan pembuatan bahan baku Remdesivir,” papar Audrey.
“Mereka berupaya mendapatkan obat paten, namun jika tak dapat mereka bisa membuat sendiri. Tapi itu pun tak serta merta langsung dibuat karena mereka juga menghargai intelectual property sehingga Taiwan selalu dapat Remdesivir hingga saat ini. Tapi tim perguruan tinggi sendiri siap kalau sampai ada apa-apa, sehinga tidak bergantung dengan luar negeri,” imbuhnya.
Audrey menambahkan dalam rangka pelaksanaan strategi riset dan pengembangan, diperlukan dukungan penuh semua pihak untuk membawa hasil-hasil riset menjadi inovasi. Selanjutnya, inovasi tersebut harus bisa dikembangkan menjadi bisnis-bisnis baru atau membantu industri kesehatan dan industri lain nasional dalam meningkatkan daya saing.
“Inovasi tidak dilaksanakan sendiri-sendiri, akan tetapi harus dilakukan melalui sinergi antara semua stakeholders nasional antara lain pemerintah, korporasi dan akademisi perguruan tinggi atau biasa disebut Triple-Helix,” kata dia.
Audrey pun menyarankan perlunya pembentukan ekosistem inovasi melalui pengembangan sentra riset dan pengembangan oleh pemerintah, swasta, publik dan kampus.
“Selama ini kita belum ada center of excellent di bidang riset,” katanya.
(chrst)
Bandar Lampung – Komisi III DPR RI mengapresiasi rencana Presiden Jokowi yang akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online yang melibatkan antarkementerian dan lembaga. Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menilai adanya Satgas tersebut menjadi poin penting bahwa pemerintah serius untuk memberantas aktivitas haram tersebut.
Karena itu, ia mendorong para mitra Komisi III, mulai dari PPATK, Kepolisian, hingga Kejaksaan agar bertindak lebih tegas terhadap hal itu.
“Karena judi online itu dampaknya luar biasa terutama masyarakat-masyarakat kecil. Kalau kita lihat transaksinya yang begitu banyak, triliunan seperti itu, kami Komisi III mendukung dan mendorong agar dapat dilakukan tindakan tegas terhadap judi-judi online,” ujar Taufik Basari kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi III DPR RI ke Bandar Lampung, Lampung, Senin (29/4/2024).
Ia pun berharap dengan adanya kerja bersama lintas K/L tersebut dapat mempercepat penanganan khususnya yang berkaitan dengan transaksi internasional lintas batas negara, baik peladen, bandar, maupun jaringan judi online tersebut.
“Hal ini penting nanti lebih mempercepat untuk kinerja memberantas judi online. Termasuk bagi Kemenkominfo juga sangat penting perannya sekarang,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Senada, Anggota Komisi III DPR RI Rano Al Fath mengapresiasi adanya Satgas Judi Online itu. “Saya mengapresiasi sekaligus juga berharap agar strategi yang bisa kita lakukan bisa kita optimalkan untuk memberantas Judi Online ini,” ujarnya.
Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional yang kerap diperingati pada 2 Mei, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan pesan dan harapan terkait peningkatan kualitas pendidikan di Kalimantan Timur. Hetifah, yang dikenal sebagai salah satu pendorong utama reformasi pendidikan di wilayah tersebut, menggarisbawahi beberapa inisiatif penting yang diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam sistem pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim).
Dalam pernyataannya, Hetifah Sjaifudian menekankan pentingnya investasi di sektor pendidikan, baik dalam peningkatan infrastruktur dan kualitas pengajaran hingga peningkatan kualitas SDM seperti guru dan tenaga pengajar di berbagai daerah di Kalimantan Timur.
“Peringatan Hari Pendidikan Nasional ini merupakan momen yang tepat untuk merefleksikan apa yang telah kita capai dan apa lagi yang perlu kita lakukan demi masa depan generasi mendatang,” ujar Hetifah melalui rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (2/5/2024).
Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut juga mengungkapkan keinginan untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, termasuk mengoptimalkan bagaimana transformasi platform digital untuk membantu proses pembelajaran. Hal itu sebagai salah satu solusi atas tantangan geografis yang sering kali membatasi akses pendidikan berkualitas di Kalimantan Timur.
“Penggunaan teknologi pendidikan yang inovatif serta memaksimalkan platform digital harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa semua anak, di mana pun mereka berada, memiliki akses yang sama terhadap sumber belajar yang berkualitas tinggi,” tuturnya.
Salah satu fokus utama yang diharapkan oleh politisi senayan yang berasal dari dapil Kalimantan Timur tersebut adalah peningkatan kualitas dan kapasitas guru serta pengembangan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan lokal tanpa mengesampingkan standar nasional.
“Guru-guru kita adalah ujung tombak dalam mewujudkan pendidikan berkualitas dan membentuk anak-anak didik untuk Indonesia Emas kedepan. Kita perlu memastikan bahwa mereka diberi pelatihan yang memadai dan terus-menerus serta menjamin kesejahteraan mereka agar dapat mendidik siswa dengan metode yang paling efektif dan inovatif,” tambah Hetifah.
Mengakhiri pernyataannya, Hetifah Sjaifudian mengajak semua pihak untuk berkolaborasi demi menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan inovatif.
“Pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita dukung para guru dan tenaga pendidik kita, memastikan bahwa setiap anak di Kalimantan Timur mendapatkan kesempatan pendidikan yang mereka layak dapatkan,” ungkapnya.
Dengan pesan pada Hari Pendidikan Nasional ini, Hetifah Sjaifudian berharap untuk menginspirasi perubahan dan perkembangan yang akan melahirkan SDM yang tidak hanya cerdas, tapi juga tangguh dan siap menghadapi tantangan masa depan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyoroti maraknya kegelisahan masyarakat terhadap perubahan sistem pendidikan terkini. Baginya, isu ini harus jadi fokus utama pemerintah karena sektor ini krusial bagi masa depan bangsa.
“Momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional ke-65 saat ini harusnya menjadi bahan evaluasi Kemendikbud RI khususnya dalam menyikapi kontroversi yang muncul,” tutur Fikri melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (2/5/2024).
Salah satu isu yang mencuat adalah soal penerapan kurikulum merdeka sebagai kurikulum resmi nasional, yang tertuang dalam Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Kurikulum Merdeka diklaim lebih unggul daripada pendahulunya, yakni Kurikulum 2013, dan Kurikulum 2013 yang disempurnakan (2015), kendati Kurikulum Merdeka merupakan modifikasi dari kurikulum darurat yang diluncurkan selama pandemi Covid-19 pada tahun ajaran 2020/2021.
“Beberapa pakar menilai, Kurikulum Merdeka belum layak dijadikan kurikulum nasional, karena belum dilengkapi dengan naskah akademik yang memuat filosofi Pendidikan dan kerangka konseptual yang menjadi dasar pemikiran kurikulum merdeka,” imbuh Politisi Fraksi PKS ini.
Sehingga, dirinya melanjutkan bahwa kurikulum merdeka belum teruji secara akademis menjadi solusi atas hilangnya pembelajaran (learning loss) selama pandemi Covid-19. “Lalu perlu dievaluasi apakah daerah secara merata mampu dan siap melaksanakan kurikulum baru ini?,” tanyanya.
Kendati demikian, Hasil PISA (Programme for International Student Assessment) tahun 2022 diklaim sebagai kesuksesan Kemendikbudristek menerapkan kurikulum darurat selama pandemi covid-19. Peringkat PISA Indonesia tahun 2022 naik 5 hingga 6 peringkat dibanding hasil PISA 2018 lalu.
“Namun, fakta lain menyebutkan skor PISA Indonesia tahun 2022 di bidang literasi membaca, matematika, dan sains juga menurun dibanding tahun 2018, jadi sudut pandang kesuksesan PISA relatif dilihat dari mana,” sela Fikri.
Nuansa penerapan kurikulum baru ikut diramaikan narasi di media sosial soal kewajiban seragam baru bagi siswa sekolah dasar hingga menengah. “Padahal, ini akibat kurang sosialisasi. Sebenarnya, aturan seragam masih seperti yang lama sesuai Permendikbudristek 50 tahun 2022,” ungkap Politisi Fraksi PKS itu.
Masih terkait Kurikulum Merdeka, munculnya narasi penghapusan Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah menimbulkan polemik. Di sisi lain, Kemendikbudristek membantah hal itu, dan menegaskan ekskul Pramuka tetap disediakan sekolah, hanya kepesertaannya menjadi sukarela bagi siswa.
Dirinya tetap menyayangkan hal itu, karena pramuka berkontribusi positif untuk mengembangkan Pendidikan karakter bangsa. “Secara historis, pramuka berperan besar dalam perjalanan bangsa sejak era kemerdekaan,” tegasnya.
Isu kesejahteraan profesi pendidik, seperti guru, dosen, dan tenaga kependidikan tak luput menjadi komplain di masyarakat. “Dua isu, yakni kejelasan status sebagai ASN-PPPK dan juga kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan senantiasa menemani hari-hari kami sebagai legislator,” ungkapnya.
Ironisnya, ia mengaitkan kesejahteraan guru dan dosen dengan kemampuan menyekolahkan anak-anaknya di jenjang perguruan tinggi. “Sebagai pahlawan Pendidikan, mereka dihadapkan pada inflasi Pendidikan tinggi yang sangat besar, biaya UKT berlipat ganda seiring waktu,” urai Mantan Kepala Sekolah di salah satu SMK ini.
Contoh terbaru adalah soal kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Universitas Jenderal Soedirman (UnSoed) yang isunya melonjak hingga 100 persen, imbas penerapan Permendikbudristek Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemendikbud. “Pada akhirnya Unsoed meralat keputusannya, setelah didemo masyarakat,” ujar Fikri.
Masih terkait biaya Pendidikan tinggi yang kian tak terjangkau, Fikri menyoroti soal kerjasama penyedia pinjaman online (pinjol) dengan ITB. “Meski terlihat sebagai solusi pintas, namun pembayaran UKT melalui pinjol ini cenderung merugikan karena bunganya terlampau besar,” ujarnya.
Solusi yang paling tepat adalah mengatasi kesenjangan antara kebutuhan operasional perguruan tinggi negeri dengan pendapatan PTN, khususnya di luar APBN. “Sumber-sumber pendanaan PTN ini sebisa mungkin via kerja sama sponsor ketimbang membebani biaya pada mahasiswa, dan itu tanggung jawab pemerintah sebagai pengampu PTN di Indonesia sesuai amanat undang-undang,” jelasnya
Entah berhubungan atau tidak, Fikri menyinggung fenomena pinjol ilegal yang banyak menjerat para guru. “Menurut data OJK, 43 persen korban pinjol illegal adalah guru, sungguh memprihatinkan.” terangnya.
Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk memberi solusi komprehensif untuk meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk memberi keleluasaan kepada kalangan guru untuk dapat mengakses pembiayaan jangka pendek yang legal, ringan, dan mudah.
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
PR Kemendikbud di Hardiknas: Kurikulum Merdeka, UKT, Hingga Kesejahteraan Guru-Dosen
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Miris! Pengguna Judi Online di Indonesia Jadi Tertinggi di Dunia
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
