Doni Monardo Sampaikan Laporan 1 Bulan Kinerja Gugus Tugas dalam Penanganan Covid-19
Jakarta – Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Letjen Doni Monardo melaporkan perihal kinerja pemerintah terkait penanganan virus Corona (COVID-19) selama satu bulan ini. Dalam laporannya, Doni mengatakan pemerintah secara maksimal telah menyediakan alat pelindung diri (APD) untuk tenaga kesehatan.
“Melengkapi alat keselamatan kesehatan untuk para dokter, para perawat, dan tenaga medis secara maksimal agar terlindungi dari bahaya COVID-19 dengan mendistribusikan 725 ribu APD, 13 juta masker bedah, 150 ribu masker N-95,” kata Doni dalam jumpa pers yang disiarkan akun YouTube BNPB, Selasa (14/4/2020).
Pemerintah juga terus menambah jumlah laboratorium pemeriksaan virus Corona di seluruh Indonesia. Doni mengatakan, dalam waktu dekat ini akan ada 52 laboratorium yang akan beroperasi.
“Dan sampai akhirnya diharapkan terdapat 78 unit laboratorium tersebar dan dapat beroperasi dengan baik di seluruh Tanah Air termasuk telah mendistribusikan 800 ribu rapid test ke seluruh provinsi di Indonesia,” ujar Kepala BNPB itu.
Doni pun tak lupa menyampaikan terima kasih kepada para tenaga medis dalam laporannya. Dia juga menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah perlindungan sosial untuk penanganan COVID-19.
“Pemerintah telah menyiapkan langkah perlindungan sosial sebesar Rp 405,1 triliun yang merupakan program prioritas untuk bidang kesehatan,” kata Doni.
Berikut laporan lengkap Gugus Tugas Penanganan COVID-19:
Saat ini seluruh dunia masih menghadapi virus COVID-19 yang sangat berbahaya, bisa menyerang siapa saja, serta dapat menimbulkan kematian terutama kepada kelompok rentan yaitu lansia dan penderita penyakit kronis seperti halnya hipertensi, jantung, diabetes, kanker, asma, hepatitis, dan penyakit lainnya.
Dalam menghadapi COVID-19 pemerintah telah membentuk Gugus Tugas melalui Keppres Nomor 7 tanggal 13 Maret 2020. Sejumlah upaya yang telah dilakukan selama 1 bulan terakhir sebagai berikut:
Melengkapi alat keselamatan kesehatan untuk para dokter, para perawat, dan tenaga medis secara maksimal agar terlindungi dari bahaya COVID-19 dengan mendistribusikan 725 ribu APD, 13 juta masker bedah, 150 ribu masker N-95. Saat ini tim ahli Gugus Tugas dibantu oleh para peneliti, para periset dari berbagai lembaga, perguruan tinggi, dan dunia usaha sedang berupaya memproduksi APD menggunakan komponen lokal dan bersertifikasi WHO serta bisa juga nantinya ke depan memproduksi ventilator.
Gugus Tugas bersama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN, Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset Inovasi Nasional dan K/L lainnya terus meningkatkan kemampuan laboratorium yang semula 3 unit menjadi 12 unit dan selanjutnya menjadi 25 unit, menuju ke 52 unit dan sampai akhirnya diharapkan terdapat 78 unit laboratorium tersebar dan dapat beroperasi dengan baik di seluruh Tanah Air termasuk telah mendistribusikan 800 ribu rapid test ke seluruh provinsi di Indonesia.
Gugus Tugas didukung oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, dan BUMN terus meningkatkan kapasitas rumah sakit. Baik rumah sakit pemerintah pemerintah, TNI/Polri, BUMN, termasuk swasta. Saat ini telah siap sebanyak 635 rumah sakit rujukan dengan daya tampung 1.515 ruang isolasi untuk pasien berat dan kritis, sedangkan untuk menampung pasien sedang telah disiapkan Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet yang bisa menampung 2.000 pasien dan Rumah Sakit Darurat di Pulau Galang yang bisa menampung 400 pasien serta juga tempat observasi di Natuna.
Pemerintah juga menggandeng unicorn berbasis media agar masyarakat dapat menggunakan jasa dokter melalui komunikasi virtual sehingga rumah sakit hanya diprioritaskan kepada pasien berat dan kritis saja, sedangkan pasien ringan dapat dirawat di rumah dengan cara diobati berdasarkan petunjuk para dokter melalui virtual atau telemedicine.
Strategi yang dilaksanakan untuk mempercepat penanganan COVID-19 sebagai berikut:
Yaitu mengatur keseimbangan penanganan medis dan upaya pencegahan dengan cara memutus mata rantai penularan melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020. Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 dengan upaya edukasi, sosialisasi, dan mitigasi ancaman COVID-19 serta mengajak seluruh komponen masyarakat agar bisa memisahkan kelompok rentan dengan masyarakat sehat namun sudah terpapar positif COVID-19 atau kita sebut dengan Orang Tanpa Gejala karena dapat sebagai penyebar maut bagi kelompok rentan tersebut.
Kita juga berupaya melakukan kampanye untuk meningkatkan imunitas tubuh dengan memakan makanan yang bergizi, minum vitamin, istirahat cukup, olahraga teratur, hati yang gembira, dan tidak panik. Kita juga mengajak semua komponen masyarakat untuk menjaga yang sehat tetap sehat, yang kurang sehat dirawat agar sehat, serta yang sakit diobati untuk menjadi sembuh.
Pemerintah telah menyiapkan langkah perlindungan sosial sebesar Rp 405,1 triliun yang merupakan program prioritas untuk bidang kesehatan. Gugus Tugas juga melakukan langkah-langkah kolaborasi pentaheliks berbasis komunitas yaitu pemerintah, peneliti, dunia usaha, masyarakat, dan juga media mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, sampai tingkat desa dan kelurahan.
Izinkan juga pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh dokter, perawat, dan tenaga medis yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan jiwa raganya untuk melayani masyarakat. Mereka adalah pahlawan kita, pahlawan kemanusiaan. Mari kita ikut berdoa kepada mereka yang telah wafat semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa Allah SWT.
Terima kasih juga kami ucapkan kepada jajaran TNI, Polri, para relawan, para pejabat di tingkat pusat dan daerah, khususnya juga kepada kepala desa, kepada para lurah, kepada wali nagari, kepada Ketua RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh-tokoh nonformal lainnya.
Terima kasih juga kami sampaikan kepada para donatur baik dari dalam maupun luar negeri yang telah memberikan dukungan dan bantuannya yang mana kami prioritaskan untuk memberikan santunan kepada petugas medis yang telah gugur dan wafat. Dokter sejumlah Rp 250 juta, perawat Rp 150 juta, dan tenaga medis lainnya Rp 100 juta.
Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Salam tangguh. Salam kemanusiaan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
