Achmad Yurianto: Tambah 153, Total 1.046 Positif Covid-19, 46 Sembuh, dan 87 Meninggal Per 27 Maret 2020
Jakarta – Kasus positif virus Corona (COVID-19) kembali bertambah signifikan. Per 27 Maret 2020, total ada 1.046 kasus positif Corona di wilayah Indonesia.
“Posisi sekarang pada tanggal 27 Maret 2020 ada 1.046 kasus positif akumulatif,” kata juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Achmad Yurianto, seperti disiarkan di akun YouTube BNPB, Jumat (27/3/2020).
Jumlah kematian akibat Corona juga bertambah menjadi 87 orang. Sementara itu, pasien yang sudah dinyatakan sembuh Corona berjumlah 46 orang.
Atas lonjakan kasus positif ini, Yuri kembali mengingatkan masyarakat untuk menjaga jarak saat berkomunikasi dengan orang lain. Selain itu, Yuri yakin pemerintah Indonesia bisa menangani virus Corona ini dengan baik.
“Mudah-mudahan upaya kita lakukan secara sinergi bersama dengan pemerintah, bersama-sama masyarakat, bersama-sama siapa pun bisa menanggulangi permasalahan penyebaran penyakit COVID-19. Kami yakin, optimis kita mampu,” ujar dia.
Data Covid19.bnpb.go.id per 27 Maret 2020.
Berikut ini pernyataan lengkap Yuri terkait penambahan kasus positif Corona di Indonesia:
Terkait dengan perkembangan COVID-19 yang saat ini kita hadapi bersama-sama, dari hari ke hari kita melihat adanya pertambahan kasus yang cukup signifikan. Ini menandakan bahwa proses penularan masih berlangsung, terus menerus di tengah masyarakat kita. Ini kita maknai bahwa masih ada kasus positif COVID-19 yang masih berada di tengah-tengah kita sekalian. Kemudian yang kedua berarti ada kontak dekat yang terjadi dengan kasus ini sehingga kemudian terjadi penularan dan kemudian memunculkan angka yang menjadi sakit. Inilah yang kemudian menjadi faktor utama dalam kaitan penambahan kasus dari hari ke hari.
Mencermati hal ini maka sekali lagi mari bersama-sama kita putuskan rantai penularan ini, yang pertama kita akan berusaha untuk menemukan kasus-kasus positif yang ada di masyarakat melalui penelusuran kasus positif yang kita dapatkan di rumah sakit. Kita akan melaksanakan pemeriksaan cepat dengan rapid test. Yang tujuannya adalah untuk melaksanakan screening di kelompok-kelompok yang memiliki risiko tertular dengan pasien positif yang kita rawat di rumah sakit.
Ini kita laksanakan bersama-sama masyarakat tentunya agar kita bisa menemukan dan kemudian dengan cepat melaksanakan isolasi dari kasus ini baik itu isolasi secara mandiri di rumah maupun harus kita isolasi di rumah sakit. Ini yang akan kita lakukan.
Namun yang kedua, yang lebih penting lagi adalah bahwa anjuran pemerintah untuk menjaga jarak pada kontak sosial di tengah masyarakat harus dipatuhi, karena pada jarak yang sangat dekat, kurang dari 1,5 meter ini memberikan peluang yang besar untuk terjadinya penularan dari orang yang positif, sakit kemudian di dalam tubuhnya ada virus melalui percikan ludah yang kita sebut droplet pada saat yang sakit ini batuk, pada saat yang sakit ini bersin dan kemudian mengenai orang lain yang sehat. Artinya kontak dekat masih terjadi. Kemudian yang kedua bisa saja terjadi kontak tidak langsung, misalnya percikan itu mengenai barang-barang yang sering digunakan bersama. Di dalam kendaraan angkutan massal, misalnya adalah pegangan pada saat berdiri kemudian gagang pintu pada saat kita keluar masuk. Kemudian tangga pada saat kita akan pindah dari satu tempat yang lebih tinggi atau yang lebih rendah dan sebaliknya. Ini terjadi kemudian tidak disertai dengan cuci tangan dengan menggunakan sabun. Dan kemudian secara langsung makan atau minum tanpa cuci tangan, atau menyentuh hidung, mulut, mata tanpa cuci tangan.
Inilah yang menjadi bukti bahwa kasus ini akan terus menular di tengah masyarakat kita. Oleh karena itu saya minta lagi mari patuhi bersama tentang kontak dekat, hindari kontak dekat. Oleh karena itu jaga jarak pada saat melakukan komunikasi sosial dengan siapapun, baik itu di rumah maupun di luar rumah. Yang menjadi keprihatinan kita sekarang adalah masih banyaknya masyarakat yang tidak memperhatikan hal ini. Pada kelompok usia muda dengan daya tubuh yang baik, infeksi itu bisa saja terjadi dan tidak menimbulkan keluhan apapun atau mungkin menimbulkan keluhan yang ringan sekali. Misalnya hanya merasa demam tidak terlalu tinggi, mungkin batuk pilek biasa yang seringkali dimaknai ini bukan sakit. Ini biasa saja. Sehingga tanpa disadari kondisi tubuh yang penuh dengan virus ini, dia sebarkan ke mana-mana melalui kontak dekat dengan orang lain di luar rumah atau kontak dengan saudaranya di rumah. Apabila ini mengenai kelompok-kelompok yang rentan baik karena usia tua, atau karena ada penyakit yang mendahului maka dampak yang muncul tentunya akan menjadi serius tidak seperti yang terjadi pada anak muda atau usia muda yang memiliki daya tubuh yang baik.
Inilah yang kemudian menyebabkan menjadi sakit dengan gambaran sakit sedang sampai sakit berat yang harus dirawat di rumah sakit. Sekali lagi mari kita sama-sama memiliki kesepahaman untuk melindungi yang sakit, kita lindungi yang sakit agar dia bisa melakukan isolasi diri dengan baik agar dia tidak menularkan kepada orang lain, agar dia tidak melakukan kontak dekat dengan orang lain, dan agar dia tetap di rumah.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
